Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya sastra tidak hanya berfungsi untuk menghibur, melainkan dapat dijadikan sebagai sarana penyampaian kritik sosial. Dalam jurnal ini penulis membahas, kritik sosial dalam Novel Kani Kosen karya Kobayashi Takiji melalui tokoh bernama Mandor Asakawa, juga terhadap tindak eksploitasi buruh dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Masalah yang dibahas adalah bentuk eksploitasi buruh yang dilakukan Mandor Asakawa dan kritik sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk eksplotasi buruh oleh Mandor Asakawa dan kritik sosial dari perbuatan tersebut. Berdasarkan teori eksploitasi buruh Karl Marx, dapat disimpulkan bahwa tokoh Mandor Asakawa melakukan banyak tindak eksploitasi dan penggambaran perilaku eksploitasi tersebut adalah bentuk kritik sosial yang disampaikan Kobayashi Takiji selaku pengarang.

---

Literature is written not only to entertain readers, but also can be used as a tool to convey social criticism. This paper deals with social crticism which being portrayed by Mandor Asakawa's behaviour in the novel Kani Kosen written by Kobayashi Takiji. This study aims to describe labour exploitation performed by Mandor Asakawa and the social criticism from it. The data taken from original text of the Kani Kosen novel written in Japanese and Indonesian. Using theory about labour exploitation by Karl Marx and social criticism also with data analysis, Mandor Asakawa performed many labour exploitation and Kobayashi Takiji as Kani Kosen's author delivers his social criticism with Mandor Asakawa's behaviour."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dalam melakukan kebijakan privatisasi air bagi warga DKI Jakarta. Teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah kejahatan negara yang dilakukan karena melakukan pelanggaran HAM oleh Julia dan Herman Scwendinger, teori Strukturasi oleh Giddens, dan crimes of domination oleh Quinney. Skripsi ini melihat bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dan mendukung adanya struktur yang lebih besar dalam globalisasi. Indonesia dihegemoni oleh Bank Dunia dalam rangka globalisasi yang kemudian diberi reaksi oleh Indonesia sebagai bentuk adaptasi struktural sehingga pemerintah Indonesia melakukan crimes of domination. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas air bersih terhadap warga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis untuk mengkaji masalah kebijakan privatisasi air bersih ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, FGD, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik mengumpulkan data.

---

This thesis discusses about how the Indonesian government commit a crime in doing water privatization policy for the Jakarta citizens. The theory and concept used in this thesis are a state crime for committing human rights violations by Julia and Herman Schwendinger, Structuration theory by Giddens, and crimes of domination by Quinney. This thesis sees how the practices done by the government of Indonesia cannot be separated from and promote the bigger structure in the globalization. World Bank performs hegemony in the context of globalization to Indonesia whose the reaction, as a form of structural adaptation, is committing crimes of domination. In this case, the Indonesian government commit a crime in the presence of human right to water violation to the people in Jakarta. This study uses critical criminology approach to study the problem of clean water privatization policy. The method used is a qualitative method with the documents study, interviews, focus group discussions, and secondary data retrieval as data gathering technique."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia, khususnya pengaturan tindak pidana perkosaan pada KUHP Lama dan KUHP Baru. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Saat ini, ketentuan tindak pidana perkosaan pada Pasal 285 KUHP Lama tidak mengatur tentang perkosaan terhadap laki-laki karena pada ketentuan pasal tersebut hanya mengenal perempuan sebagai korban perkosaan. Namun, seiring berkembangnya gerakan hak asasi manusia, perkosaan terhadap laki-laki mulai diakui. Hal ini terlihat dari banyaknya negara yang telah melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan, termasuk Inggris dan Belanda. Pembaruan tersebut tidak hanya pada menaikkan hukuman tindak pidana perkosaan namun juga memasukkan laki-laki sebagai objek dalam tindak pidana perkosaan. Dengan disahkannya KUHP Baru, ketentuan tindak pidana perkosaan sudah berubah. Tindak pidana perkosaan pada Pasal 473 KUHP Baru bukan sekadar terbatas pada korban perempuan, tetapi termasuk korban laki-laki. Diaturnya perkosaan terhadap laki-laki juga menjadi cerminan dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Perkosaan terhadap laki-laki harus diyakini sebagai pelanggaran hak atas integritas tubuh dan hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan.

---

This paper analyzes how the regulation of male rape in Indonesia, especially the regulation of male rape in the Indonesia’s Old Criminal Code and the Indonesia’s New Criminal Code. This paper employs doctrinal legal research. Currently, the provisions of rape in Article 285 of the Indonesia’s Old Criminal Code do not regulate male rape because the provisions of the article only recognize women as victims. However, along with the development of the human rights movement, male rape began to be recognized. This can be seen from the number of countries that have reformed and revised their rape laws, including UK and Netherlands. The reform is not only on increasing the punishment but dropping the restriction that perpetrators must be male and victims female, it then became legally possible for a man as victims. With the enactment of the Indonesia’s New Criminal Code, the provisions of rape have changed. Rape in Article 473 of the Indonesia’s New Criminal Code is not only limited to female victims, but also male victims. The regulation of male rape is also a reflection of the protection and fulfillment of human rights. Male rape must be seen as a violation of a person’s right to bodily integrity and freedom of torture."

"Tak ada hal yang lebih memilukan barangkali dari kekerasan dan permusuhan antara kelompok yang terjadi di Ambon atau Maluku pada umumnya.Tak ada kata yang menggambarkan secara tepat apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan yang penduduknya plural ini.Tesis yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia ()lab Aparat Keamanan (TNI dan POLRI) Dalam Penanganan Konflik Di Ambon, mencoba untuk melihat faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang justru terjadi pada saat proses penanganan konflik yang dilakukan, oleh aparat keamanan, mengakibatkan pelanggaran yang bersifat vertikal dan melihat bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh TNI dan POLRI dalam penanganan konflik tersebut.Masuknya unsur-unsur Negara dan kekuatan militer dalam konflik yang terjadi bukanya tanpa resiko, kemungkinan terbesar dari faktor resiko itu adalah penggunaan alat-alat kekerasan yang paling dikuasai militer, maka muncul penyelesaian konflik kekerasan dengan cara-cara yang tidak beda dengan kekerasan itu sendiri.Dalam menganalisa persoalan tersebut digunakan beberapa tinjauan pustaka seperti definisi dari konflik, konflik sosial, sifat koflik, jenis-jenis konflik, sifat dari masyarakat majemuk, Tahapan dari penyelesaian konflik (conflict resolution), konsepsi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan instrument pokok perlindungan Hak Asasi Manusia baik yang bersifat nasional dan internasional.Selain untuk lebih mendekatkan pada permasalahan penulis juga menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari konsepsi militer profesioanal dan peran militer dalam sosial politik khususnya Dwifungsi ABRI, sosialisasi Hak Asasi manusia bagi kalangan aparat keamanan merupakan salah satu pokok bahasan pula.Metode Penelitian tesis ini berssifat library research dimana digunakan data sekunder, inventarisasi peraturan perundang-undangan atau lainya serta dokumentasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di daerah konflik, disamping itu penulis juga mengunakan data yang bersifat penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi yang dapat dipertanggung jawabkan ke absahanya.

---

It seems that human rights violation and mass conflict happening in Ambon and Moluccas are more sorrowful than other things ever. One finds no precise word to describe what is going on in such a plural region.

This Thesis entitled "Human Rights Violation by the Military and Police Officers in the Conflict Resolution Process in Ambon", tries to reveal some reasons of the Human Rights violation that simply happened as the conflict resolution process was undertaken by military and police officers resulting in vertical violation, and observes how Human Rights violation by TNI and POLRI emerges in the conflict resolution.

Involved elements of the state and military forces in the ongoing conflict are not without risks; the major risk factor is using mostly military-controlled violation instruments and that mass conflict and human rights violation are settled in the same process as the violation itself.

Analyzing the case, one uses library research such as definitions of conflict, social conflict, types of conflict, characteristics of plural community, phases of conflict resolution, conception of Human Rights violation and principal instruments of securing both national and international Human Rights.

Besides approaching to the problem statement, the author also applies library researches of professional military conception and military roles in social and political situation especially "Dwifungsi ABRI" (Indonesian Armed Forces' Dual Functions)?nd socialization of Human Rights to the security agents as a problem, as well.

Research methodology employed in this thesis is Library Research where the author uses secondary data, inventory of legislation and others, and documentation of the ongoing events in the conflict area. Moreover, the author applies data of researches carried out by several institutions for which one is liable for their validity."

"Penelitian ini membahas mengenai praktek Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir yang masih terjadi, meskipun negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1981, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1982, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) 1990, dan Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1997. Dalam perspektif norma hak asasi manusia Internasional, praktik FGM ini melibatkan diskriminasi dan kontrol atas kehidupan sosial perempuan, pelanggaran hak untuk bebas dari diskriminasi gender, hak untuk hidup dan integritas fisik, hak atas kesehatan fisik dan mental yang maksimal, dan hak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental serta hak atas perlindungan anak. Teori norma HAM Internasional yang dicetuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Teori Lokalisasi Norma yang dicetuskan oleh Amitav Acharya, digunakan sebagai alat analisa untuk membahas isu ini. Dengan menggunakan Teori lokalisasi norma, penelitian ini mengeksplorasi proses penerimaan norma eksternal baru di negara dengan budaya patriarki serta bagaimana Pemerintah Mesir berhasil mencapai konsensus dengan semua actor domestik untuk kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Lewat analisis data naratif hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa FGM bertentangan dengan norma HAM internasional dalam konvensi-konvensi internasional.

---

This research discusses the practice of Female Genital Mutilation (FGM) in Egypt which still occurs, even though this country has ratified various international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1981, the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1982, the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990, and the Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) 1997. In the perspective of International Human Rights Norms, the practice of FGM involves gender discrimination, a violation the right to be free from gender discrimination, the right to life and physical integrity, the right to maximum physical and mental health, and the right to child protection. Theory of International Human Rights norms which was coined in the Universal Declaration of Human Rights and the Theory of norm localization which was coined by Amitav Acharya, are used to analysis this issue. Using Norm Localization Theory, this research explores the process of accepting new external norms in a country with a patriarchal culture and how the Egyptian Government succeeded in reaching consensus with all domestic actors for the common good. This research uses qualitative research methods with data collection methods through literature study and document study. Through narrative data analysis, research findings show that FGM is contrary to international human rights norms in international conventions."

"Kemajuan tehnologi berkembang dengan amat pesat dan tidak dapat dihindari oleh siapapun dan negara manapun. Seiring dengan perkembangan tehnologi tersebut menimbulkan permasalahan dengan Hukum Acara yang berlaku disuatu negara terutama negara berkembang seperti: Indonesia. Salah satu produk kemajuan tehnologi yang menimbulkan polemik adalah pemeriksaan saksi melalui media teleconference dengan Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 10 masih mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan".Sudah seharusnya Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia tidaklah tepat mengacu pada Hukum Acara Pidana meiigingat pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia merupakan Extra Ordinary Crimes sehingga tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa (Ordinary Crimes) Sehingga menimbulkan perdebatan dalam hal kehadiran saksi apakah mutlak hadir secara fisik di muka persidangan tanpa terkecuali, sedangkan penggunaan teleconference dengan berbagai alasan seperti sakit atau keamanannya tidak terjamin bila memberikan kesaksian dimuka persidangan karena terdakwanya adalah seorang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk mengancam keselamatan saksi. Meskipun tidak hadir secara langsung kernuka persidangan keterangan saksi melalui media teleconference telah "hadir" dengan dapat dilihat langsung oleh aparat penegak hukum maupun pengunjung sidang melalui Iayar kaca yang ada dan dapat di check secara silang persesuaiannya oleh hakim pada kedua belah pihak yang bersengketa.Penggunaan keterangan saksi melalui media teleconference adalah sangat penting terutama untuk kasus pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, terorisme, pencucian uang, obat - obatan terlarang dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum tersebut maka tujuan penulisan ini adalah membahas serta memecahkan permasalahan mengenai teleconference sebagai salah satu alat bukti dalam memeriksa keterangan saksi dengan jarak jauh dan saksi tidak hadir secara Iangsung ke muka persidangan.

---

Progress of technology expand very fast and cannot avoided by anyone and any countries. Along with growth of the technology generate problems of Criminal Code that effected in a country especially developing countries like: Indonesia. One of the product of technology progress which generate polemic is interrogation of witness through teleconference media in Criminal Code and Human Rights Judicature Code which in Section 10 still refer to Criminal Code that effected in Indonesia in this case Criminal Code especially Section 185 sentence (1) KUHAP sounding " eyewitness description as a means of evidence is eyewitness description which is eyewitness state in front of court".

It Have ought to Human Rights Court Code is not precisely refer to Criminal Code remember perpetrator of heavy violation of Human right is Extra Ordinary Crimes so that not earn to be compared to badness of habit ( Ordinary Crimes) Causing debate in the case of attendance of eyewitness do absolute attend by physically in the face of conference without aside from, while usage of teleconference by various reason like the security or pain of not well guaranteed if/when giving witness in the face of conference because the defendant of is a having strength and power to menace safety of eyewitness. Absent though directly conference of eyewitness description through media of teleconference have " attended" earned direct vision by enforcers government officer punish and visitor of conference through existing glass screen and earn in check cross the concord of by judge at both parties which was have dispute.

Usage of eyewitness description through media of teleconference is of vital importance especially for the case of heavy collision to Human right, terrorism, wash of money, forbidden drug etcetera. Problems relating to in the law area hence this writing target is to study and also solve problems concerning teleconference as one of the evidence appliance in checking eyewitness description with long distance and absent eyewitness directly to conference face."

"Salah satu permasalahan penting yang membahayakan komitmen Indonesia terhadap keadilan dan hak asasi manusia adalah korupsi dalam sistem hukum. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana korupsi berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan akses hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan kerangka teori konsepsi keadilan Aristoteles dan John Rawls serta Fraud Triangle Theory karya Donald Cressey, penelitian ini menunjukkan bagaimana perilaku korup aparat penegak hukum seperti pemerasan dan penyuapan berujung pada prasangka dan ketidakadilan dalam sistem peradilan.Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di pengadilan. Komunitas miskin dan rentan menderita karena ketidakmampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan secara adil, sehingga memperburuk kesenjangan sosial. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan perlunya reformasi sistem peradilan secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan penerapan undang-undang antikorupsi yang lebih kuat.Kesimpulannya, korupsi dalam sistem hukum menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia meluas dan merugikan integritas penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah pemberantasan korupsi harus diutamakan untuk mencapai keadilan sejati dan menjaga hak asasi manusia di Indonesia.

---

One critical issue that jeopardizes Indonesia's commitment to justice and human rights is corruption in the legal system. This thesis aims to examine how corruption affects human rights abuses and legal access in Indonesian law enforcement. Based on the theoretical frameworks of Aristotle's and John Rawls' conception of justice and Donald Cressey's Fraud Triangle Theory, this study shows how law enforcement personnel's corrupt behaviors like extortion and bribery lead to prejudice and injustice in the judicial system.

The research's primary conclusions demonstrate that corruption leads to grave abuses of people's fundamental rights, particularly the right to be treated fairly and equally in court. Poor and vulnerable communities suffer from an unjust legal system's incapacity to administer justice fairly, which exacerbates social inequality. Furthermore, this study emphasizes the need for thorough justice system reform to improve accountability, openness, and the application of stronger anti-corruption laws.

In conclusion, corruption in the legal system causes widespread human rights violations and harms the integrity of law enforcement. Therefore, measures to combat corruption must be given high importance in order to achieve true justice and safeguard human rights in Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang dialek Hokkaido di dalam novel Kani Kōsen. Judul ini dipilih karena peneliti bahasa Jepang di Indonesia lebih banyak meneliti tentang dialek Osaka, walaupun dialek dalam bahasa Jepang jumlahnya sangat beragam. Karena itu penelitian tentang dialek Hokkaido ini bertujuan untuk menentukan padanan bahasa Jepang standar dari kata-kata yang menggunakan dialek Hokkaido di dalam novel Kani Kōsen. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelas kata yang banyakmenggunakan dialek Hokkaido adalah kelas kata sifat.

---

ABSTRACTThis study discusses the Hokkaido dialects of novel Kani Kōsen. This title have been selected because Japanese language researcher in Indonesia more research on Osaka dialects, although in Japanese language dialect number is very diverse. Therefore, research on Hokkaido dialects aims to determine the standard Japanese equivalent of Hokkaido dialects used in the novel Kani Kōsen. This study uses literature and interviews. The results showed that the classes of words which many use Hokkaido dialects are class of adjectives. , This study discusses the Hokkaido dialects of novel Kani Kōsen. This title have been selected because Japanese language researcher in Indonesia more research on Osaka dialects, although in Japanese language dialect number is very diverse. Therefore, research on Hokkaido dialects aims to determine the standard Japanese equivalent of Hokkaido dialects used in the novel Kani Kōsen. This study uses literature and interviews. The results showed that the classes of words which many use Hokkaido dialects are class of adjectives. ]"

"Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, dulunya dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan provinsi yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini, Aceh masih merupakan salah satu provinsi yang paling konservatif dan religius di Indonesia. Peraturan perundang-undangan nasional, melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan Aceh, sebagai daerah otonom khusus, untuk menegakkan hukum syariah, yang berasal dari ajaran agama Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menetapkan bahwa  pelaksanaan hukum syariah di Aceh harus dilakukan melalui pemberlakuan Qanun. Qanun adalah peraturan Islam, setara dengan Peraturan Daerah (Perda) namun isi Qanun harus didasarkan pada Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Qanun terakhir, yang merupakan konsolidasi dari Qanun-qanun sebelumnya adalah Hukum Pidana Islam, yang diperkenalkan melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Peraturan tersebut secara resmi disahkan pada bulan Oktober dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2015 dan sejak diperkenalkan di Aceh, implementasinya telah melahirkan kontroversi di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, terutama karena adanya legitimasi hukuman badan yaitu hukuman cambuk. Di sisi lain, sebagai anggota PBB, Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi Hak-hak Anak. Lebih lanjut lagi, dalam sistem hukum positif di Indonesia, KUHP tidak mengenal jenis hukuman cambuk.

---

Aceh distincts itself as a very unique province compared to other provinces in Indonesia. Today, Aceh is still among Indonesia’s most religiously conservative and observant provinces.  The national legislation, through Law Number 11 of 2006 concerning The Government of Aceh, allows Aceh, as a special autonomous region to enforce the syariah (Islamic) law, which derives from the religious precept of Islam, particularly the Quran and the Hadith.  Article 125 of the Law of the Government of Aceh stipulates that the implementation of the syariah law in Aceh must be done through the enactment of a Qanun. Qanun is an Islamic bylaw, equivalent to the  Regional Regulation (Perda) however the content of the Qanun must be based on Islam and shall not contradict with the syariah law. The latest Qanun, which is the consolidation of the three previous Qanun was the Islamic Criminal Law, introduced through Qanun Number 6 of 2014 concerning The Jinayat Law (Qanun Jinayat). The bylaw was formally enacted in October and entered into effect in 23 October 2015 and since its introduction in Aceh, its implementation has spawned controversy in the community, both at the local (Aceh) and national level including capturing global attention, particularly due to the legitimation of corporal punishment in Indonesia, namely caning. In addition to such, as a UN Member, Indonesia has ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, the Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child. On the other hand, Indonesia's criminal system (KUHP) does not recognize corporal punishment."

"Krisis kemanusiaan yang terjadi pada Rohingya adalah suatu bentuk pengabaian HAM dikarenakan penegakan kedaulatan. Kedaulatan dijadikan alasan untuk menunda HAM terutama terhadap kasus Rohingya, padahal HAM ialah suatu bentuk kesegeraan. Kegentingan isu Refugee selalu berbenturan dengan kedaulatan. HAM akan selalu terancam jika kedaulatan terus menjadi prioritas. Formalitas dasar negara dapat mengusik hak asasi manusia. Penghilangan hak atas Rohingya adalah hasil campur tangan kedaulatan. Metode fenomenologi Arendtian digunakan untuk dapat menganalisis krisis HAM yang menimpa Refugee. Rohingya tercabut hak asasi manusianya karena keluar dari komunitas atau negara. Penelitian ini juga menggunakan pemikiran Kwame Appiah untuk menjelaskan konsep rekognisi Etnis. Rohingya sebagai solusi dan rekomendasi dari kelanjutan teori Arendt. Multikulturalisme Appiah yang merupakan penerimaan akan hak orang asing, berguna untuk menerima perbedaan. Artikel ini adalah kritik terhadap kendurnya jaminan hak asasi warga negara. Dipertentangkanya HAM dengan kedaulatan menyebabkan prevalensi pelanggaran terhadap HAM tersebut.

---

---

The humanitarian crisis that occurs in the Rohingya is a form of human rights neglect due to the enforcement of sovereignty. Sovereignty was used as an excuse to delay human rights, especially in the Rohingya case, even though human rights were a form of immediacy. The issue of Refugee always clashes with sovereignty. Human rights will always be threatened if sovereignty continues to be a priority. Basic state formalities can interfere with human rights. The removal of rights to the Rohingya is the result of interference from sovereignty. The Arendtian phenomenology method is used to be able to analyze the human rights crisis that befell Refugee. Rohingyas human rights are deprived of being out of the community or country. This study also uses Kwame Appiahs thoughts to explain the concept of Ethnic recognition. Rohingya as a solution and recommendation from the continuation of Arendts theory. Appiah multiculturalism, which is the acceptance of the rights of foreigners, is useful for accepting differences. This article is a criticism of the slackness in guaranteeing the rights of citizens. The opposition of human rights to sovereignty caused the prevalence of violations against human rights."