Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill staffing serta style shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the analysis of non cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder vendor third party And the community also succeeded in the success of this non cash implementation. McKinsey 39 s 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill staffing and style shared value all play an important role in the successful implementation of this non cash mechanism program."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta. "

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

---

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance.

The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas pengambilan keputusan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip good environmental governance terutama dalam pengendalian pencemaran udara. Teori yang digunakan adalah konsep good environmental governance (GEG) yang didalamnya terdapat tujuh prinsip bagaimana membangun tata kelola lingkungan yang baik. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar memenuhi prinsip GEG karena sudah berdasarkan prinsip deliberative, efficeient, science-based, dan risk-based namun terdapat prinsip yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu transparent, accountable, open and balance. Hal ini disebabkan kapasitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pencemaran udara, terbatasnya perangkat hukum dan kewenangan, hubungan antar SKPD, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThis research aims to describe decision making capacity by DKI Jakarta Province Government on how to manage environment based on Good Environmental Governance (GEG) principal, especially on air pollution. The research use the concept of good environmental governance in which there are seven principles of how build good environmental governance. The approach was post positivist using literature review and depth interview. Most of the results meet GEG principles which are deliberative, efficient, science-based, dan risk-based, but there are principles have not been implemented maximally which are transparent, accountable, open and balance. It is due to the capacity of Jakarta?s Provincial Government in environmental management having some obstacles such as public awareness limitation related to air pollution control importance, a set of law and authority limitation, relationship inter-SKPD, relationship between central government and province government, and quantity and quality of human resource"

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Relokasi Pedagang Pasar Barito Jakarta Selatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis dari wawancara mendalam dan studi literatur yang dikaitkan dengan objek penelitian.Hasil penelitian ini adalah pertama, pemerintah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait dengan relokasi pedagang. Kedua, pemerintah kurang melibatkan pedagang dalam membuat keputusan. Ketiga, pemerintah tidak berupaya bekerjasama dan berunding dengan pedagang untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

---

The focus of this research is to Analyze The Decision of The Jakarta Special Territory Administration Upon the Putting Order of the Barito Market, South Jakarta, Based on The Principles of Good Governance. This research using qualitative approach. The technique of data collecting uses indeepth interviews and literature studies. The analytical data technique of this research is to analyze the indeepth interview and literature studies which are related to the objects of this research.The conclusion of this research are as follows. First, The Jakarta administration special territory has not yet to campaign socialisation concerning the traders?s relocation. Second, traders are not fully involved in the decision making process. Third, the government has not seriously cooperated and negotiated with the traders to gain win-win solution."

"Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha pariwisata. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum publik harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul. Pencabutan TDUP sendiri merupakan suatu tindakan hukum publik yang melibatkan 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedua perangkat daerah ini memiliki kewenangannya masing-masing yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Sementara, jenis AUPB yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Asas Kepentingan Umum, Asas Kecermatan serta Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan. Untuk mempermudah analisis dan pemahaman, penelitian ini mengambil contoh kasus pencabutan TDUP Diskotek Golden Crown yang berlokasi di Jakarta Barat. Pencabutan TDUP terhadap Diskotek Golden Crown dilakukan atas dasar ditemukannya pelanggaran narkoba. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sumber kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencabutan TDUP berasal dari Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 dan dalam kasus pencabutan Diskotek Golden Crown, pemerintah belum menerapkan AUPB secara baik dan benar. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu mengkaji kembali Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata khususnya ketentuan mengenai sanksi pelanggaran narkoba, prostitusi dan perjudian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kembali penerapan AUPB dalam melaksanakan pencabutan TDUP.

---

This research discusses about the authority of the Provincial Government of DKI Jakarta and the implementation of the General Principles of Good Administration (AUPB) on handling the revocation of Tourism Business Permission (TDUP). Based on the Government Administration Law Article 9 paragraph (1), the government has to take notice of the legislation and the Good Governance principles when carrying any public legal action. However, it’s still possible for problems to occur even after implementing what is stated on the legislation and the Good Governance principles. The revocation of TDUP itself is a public legal action that involves 2 (two) regional institutions, namely Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. These 2 (two) insitutions gain their respective authorities from the Governer Regulation No. 18 of 2018 on Tourism Business Administration. Meanwhile, the types of AUPB that will be analyzed in this thesis are Principle of Public Interest, Principle of Accuracy, and Principle of Motivation for Every Decision. To simplify and understand the analysis better, this thesis analyzes the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque which is located in West Jakarta. The reason behind the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque was the discovery of drug trafficking. The form of research that is conducted out by the author is normative judicial research, namely a research that draws important legal principles and regulations. The result of this research is that the government needs to do a further review of the Governor Regulation No. 18 of 2018 regarding The Administration of Tourism Business, especially the provisions regarding sanctions for drug violations, prostitution and gambling. Apart from that, the goverment also needs to pay further attention on implementing AUPB principles in terms carrying out TDUP revocation."

"Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan sejumlah prinsip prinsip GoodGovernance dalam Pelayanan Rusunawa di UPRS Wilayah III PemerintahProvinsi DKI Jakarta Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah pelayananrumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola olehUPRS Wilayah III pada rumah susun sederhana sewa Tipar Cakung ndash JakartaTimur telah mengacu pada prinsip prinsip good governance Penelitian ini adalahmenggunakan teori mengenai prinsip prinsip good governance dalam pelayananpublik Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei danwawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaanpelayanan rumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yangdikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III pada Rumah Susun TiparCakung ndash Jakarta Timur belum menerapkan atau belum mengacu sepenuhnyapada prinsip prinsip good governance.

---

This research discusses the implementation of good governance principles in alow cost apartement Services in Region III UPRS Jakarta The goal is to analyzewhether the low cost apartement services of the city administration managed byUPRS Region III in a flats Tipar Cakung East Jakarta was referring to theprinciples of good governance This research is using the principles of goodgovernance theories in the public service

This research is using survey as datagathering terchniques and in depth interviews The results of the research is theimplementation of the flats services managed by the Regional Management UnitHousing Project III on The Flats Tipar Cakung East Jakarta have not been fullyimplemented or not reference to the principles of good governance "

"Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan.

---

The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level"

"Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan.

---

Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada mutasi pejabat struktural pada Januari 2015 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pejabat merupakan bagian dari reorganisasi kelembagaan (institutional reorganizational). Mutasi yang terjadi dapat berupa mutasi horizontal maupun mutasi vertikal (promosi dan demosi). Mutasi pejabat struktural dilakukan melalui metode seleksi terbuka, sehingga pejabat harus mengikuti serangkaian test terlebih dahulu. Setelah itu, hasil test diberikan kepada Tim Baperjakat untuk mempertimbangkan penempatan pejabat yang bersangkutan.

---

This research describes how the implementation of Structural Official?s transfers in the Provincial Government of DKI Jakarta. This study focused on transfers in structural official in January 2015 in DKI Jakarta. This research was conducted using post-positivist approach through qualitative data collection techniques, which is in-depth interviews and literature study.

Results from this study indicate that structural official?s transfers as a part of institutional reorganizational. The types of transfers can be either horizontal transfers or vertical transfers (promotion and demotion). Structural official?s transfers carried out through an open selection method, so that officials must follow a series of tests. After that, the results of the tests given to Baperjakat Team to consider the placement of structural officials."