Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demi kemajuan ekonomi bangsa, setiap kegiatan perekonomian harus diatur dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Peraturan kegiatan ekonomi yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengaturan dalam prosedur Privatisasi beserta hambatan dari salah satu prosedur tersebut. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan memberikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan privatisasi. Penelitian ini juga mengkorelasikan peraturan yang mengatur dengan kesuksesan program dari Kepemerintahan 2014-2019. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sering terjadi pada Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal, serta akan pula memberikan saran demi kelancaran privatisasi tersebut.

---

For the sake of economic progress of the nation, every economic activity must be regulated properly and in accordance with principles that apply. The regulations of economic activity discussed in this thesis are Privatization Procedures of State Owned Enterprises through Capital Market. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information on the arrangements in the privatization procedures along with any barriers of the procedures. Using Juridical Normative method, this research will provide principles that must be fulfilled in privatization. This study also correlates the rules governing the success of the program from Government 2014 2019. This study will ultimately provide conclusions regarding the problems that often occur on the Privatization of State Owned Enterprises through capital market, and will also provide advice for smooth privatization. "

"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja di BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak BUMN jika terjadi wanprestasi. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris, dengan metode yang digunakan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam pengaturannya pada Permen BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil tidak diatur mengenai adanya jaminan, namun pada praktiknya pihak BUMN meminta jaminan sebagai salah satu syarat pada perjanjian pinjaman modal kerja. Dengan tidak diaturnya jaminan dalam Permen BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 maka jika terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan. Pengalihan resiko jika terjadi wanprestasi sangatlah lemah pada perjanjian pinjaman modal kerja, selain itu perlindungan hukum bagi pihak BUMN dilakukan melalui pengamanan represif. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah dalam hal pengaturan, tidak diatur mengenai jaminan yang menyertai perjanjian, namun pihak BUMN tetap mengambil jaminan sebagai tindakan preventif guna mengamankan pinjaman modal kerja yang diberikan bagi mitra binaan meskipun jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah jaminan perlu diatur secara tegas dalam Permen BUMN Nomor: PER-05/BUMN/2007.

---

The purpose of the study is to determine how the regulate and the conduct of lending working capital in state-owned enterprises based on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 and how the legal protection to state-owned enterprises if there is any event of default. The type of legal research that used is empirical normative, with method that used is reviewing legislation related to the issue and to the fact that occur in the field. In regulate on ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 about Partnership Program between state-owned enterprises with small enterprises not set about the guarantee, but in practice, guarantee is need as a condition for the capital loan agreement. With no guarantee arrange in ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007, if there is any event of default happen then the guarantee do not have the force of law that can not be carry out executions of guarantees. The risk transfer in the event of default is very low in the capital loan agreement, the legal protection to state-owned enterprises with represif secure. For the conclusion of the study is in terms of setting, no set of guarantee agreement, but the state-owned enterprises still take guarantee as preventif act to secure the capital loan which given to small enterprises, despite of the guarantee have no legal force and can not be executed. For the recommendations, the guarantee needs to be regulate on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 clearly and decisively."

"Program privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu program pemerintah guna meningkatkan kinerja BUMN sampai mencapai pada kinerja excellence. Upaya untuk mencapai kinerja excellence membutuhkan strategi yang tepat. Berdasarkan strategi-strategi BUMN yang telah dijalankan, dapat dikelompokkan dalam empat pola strategi yaitu: strategi pengembangan sistem manajemen, strategi penguatan budaya GCG (Good Corporate Governance), strategi penguasaan teknologi terkini dan strategi penguasaan pasar global. Penelitian ini ingin mengkaji pertama, sejauh mana pengaruh program privatisasi dan penerapan empat pola strategi BUMN tersebut di atas terhadap tercapainya kinerja excellence. Kedua, apakah ada hubungan antara penerapan empat pola strategi BUMN dan Keberhasilan program privatisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal BUMN dalam menekankan pola strategi yang diterapkan untuk keberhasilan program privatisasi dan mengoptimalkan pencapaian kinerja excellence. Teori dan konsep yang mendasari penelitian ini antara lain pertama, dari David Pull (2002) dan Stephen Moore (1987) terkait privatisasi yang menjelaskan privatisasi dapat mendorong peningkatan kinerja, efisiensi dan produktivitas. Kedua, dari Goelsch et. Al (2002), Beslerfield (2003) dan Kapplan & Norton (2004) terkait strategi pengembangan sistem manajemen yang masing ? masing menjelaskan sistem manajemen mutu, Total Quality Management dan mapping strategy untuk mencapai kinerja excellence. Ketiga, dari OECD (2004) dan Zarkasyi, M.W (2008) terkait strategi Good Corporate Governance yang menjelaskan implementasi GCG untuk meningkatkan kinerja BUMN. Keempat, dari Board (1994), Turban (2001) dan Landon (1994) terkait strategi penguasaan teknologi terkini yang menjelaskan pentingnya penerapan sistem informasi manajemen berbasis IT guna meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, dari Jeffry Horisan (2003), Scot Dru (2005) dan Michael Porter (2000) terkait strategi penguasaan pasar global yang menjelaskan strategi pelayanan prima dan strategi untuk memenangkan persaingan di tingkat global. Keenam dari Malcolm Baldriedge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) (2004) yang mengelompokkan kinerja excellence ke dalam tujuh indikator. Hipotesis mengacu teori yang telah disampaikan yaitu pertama diduga ada pengaruh yang positip program privatisasi dan empat pola strategi BUMN terhadap pencapaian kinerja excellence. Kedua, diduga ada korelasi positip antara empat pola strategi BUMN dan keberhasilan program privatisasi. Sampel penelitian adalah BUMN, anak perusahaan BUMN atau unit bisnis BUMN yang telah mengikuti program privatisasi. Total sampel yang dikirim kuesioner sebanyak 412 sampel, dan yang berhasil kembali dan dapat diolah sebanyak 188 sampel. Teknik análisis menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan alat bantú software pengolahan data LISREL 8.70. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,976 lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dikatakan instrumen penelitian cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Hasil uji validitas menunjukkan nilai, t hitung dari muatan faktor semua lebih besar dari t tabel (1,96) pada tingkat signifcant 0.05, sehingga dapat dikatakan indikator hasil penelitian memiliki validitas yang baik. Hasil Penelitian ini menunjukkan pertama program privatisasi yang dijalankan selama ini memberi pengaruh yang nyata terhadap pencapaian kinerja excellence BUMN. Hal tersebut menunjukkan semakin besar keberhasilan program privatisasi akan mendorong pencapaian kinerja excellence.. Penerapan strategi BUMN yang dikelompokkan ke dalam empat bentuk strategi, hanya strategi pengembangan sistem manajemen yang memberi pengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan strategi pengembangan sistem manajemen dapat mendorong pencapaian kinerja excellence. Penerapan ketiga strategi yang lain yaitu strategi penguatan budaya GCG, strategi penguasaan teknologi terkini dan strategi penguasaan pasar global tidak berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan, penerapan strategi penguatan budaya GCG tidak berpengaruh nyata disebabkan beberapa indikator yang selama ini belum dijalankan secara lengkap dan tepat seperti pengembangan GCG dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP) , melakukan analisa SWOT dalam menyusun strategi GCG, penerapan prinsip dasar GCG seperti keadilan dan keterbukaan belum benar - benar memenuhi harapan pihak ? pihak terkait. Penerapan strategi penguasaan teknologi terkini tidak berpengaruh nyata disebabkan selama ini beberapa indikator terkait strategi penguasaan teknologi terkini belum benar ? benar dijalankan BUMN yaitu master plan IT, penerapan ISO 27001, knowledge management berbasis IT, aplikasi paperless, pemantauan kinerja berbasis IT, dan sistem proteksi. penerapan strategi penguasaan pasar global tidak berpengaruh nyata disebabkan beberapa indikator strategi penguasaan pasar global belum benar?benar dijalankan BUMN. Beberapa indikator tersebut antara lain analisa SWOT mengacu lima kekuatan persaingan, formulasi strategi yang menjabarkan strategi dari tingkat holding sampai unit bisnis dan kebijakan cluster. Kedua, program privatisasi memiliki korelasi positip dengan strategi pengembangan sistem manajemen, strategi penguatan budaya GCG, strategi penguatan pasar global. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan penerapan empat pola strategi BUMN tersebut di atas ada korelasi dengan keberhasilan program privatisasi. Berdasarkan hasil penelitian maka rekomendasi yang dapat disampaikan pertama; Pemerintah perlu mendorong percepatan program privatisasi agar upaya untuk mencapai kinerja excellence bisa segera terwujud. Kedua; Manajemen internal BUMN perlu memberi perhatian terhadap penerapan strategi pengembangan sistem manajemen, karena keberhasilan strategi ini memberikan pengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Ketiga; Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap beberapa indikator pada strategi penguatan budaya GCG seperti pengembangan GCG dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP), analisa SWOT dalam menyusun strategi GCG, penerapan prinsip dasar GCG seperti keadilan dan keterbukaan agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja yang excellence. Keempat, Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap beberapa indikator pada strategi penguasaan teknologi terkini yaitu master plan IT, penerapan ISO 27001, knowledge management berbasis IT, aplikasi paperless, pemantauan kinerja berbasis IT, dan sistem proteksi, agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Kelima, Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap indikator pada strategi penguasaan pasar global yaitu analisa SWOT mengacu lima kekuatan persaingan, formulasi strategi yang menjabarkan strategi dari tingkat holding sampai unit bisnis dan kebijakan cluster agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Keenam, manajemen internal BUMN perlu memperkuat penerapan empat pola strategi agar program privatisasi dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

---

Privatization of the state?owned enterprises (BUMN) is one of the government programs to improve the performance of BUMN in order to achieve performance excellence. In order to achieve the performance excellence, it is necessary to set up the right strategy. Based on the BUMN Strategies which have been done, can be classified into four strategies namely: The development management system strategy, Strengthening the corporate culture strategy of Good Corporate Governance (GCG), The strategy of mastering the latest technology and The strategy of global marketing. This research is striving to examine: First, the extent of the impact of privatization programs and the implementation strategy of the four patterns strategy of the state ? owned enterprises mentioned above on the achievement of performance excellence. Second, this research also wanted to examine whether there is a connection between the privatization program and the application of the four patterns strategy of the state-owned enterprises. The results of the research are expected to provide information for decision making both internal and external of the BUMN in stresing that the strategy implemented to optimize the performance excellence and the success of the privatization program . The theories and the concepts that underlie this research include: First, the theories and the concepts of David Pull (2002) and Stephen Moore (1987) on privatization which describe the privatization may encourage improvement of performance, efficiency and productivity. Second, the theories and concepts of Goetsch et al (2002), Beslerfield (2003) and Kapplan & Norton (2004) on strategy development of management system, each of which describes the quality management system, total quality management and the mapping strategy to achieve performance excellence. Third, the theories and the concepts from OECD (2004) and Zarkasyi, M.W (2008) related to the Good Corporate Governance strategy that describes the implementation of good corporate governance to achieve performance excellence. Fourth, the theories and the concepts of Board (1994), Turban (2001) and Landon (1994) related to the mastering of the latest technology that explain the importance of the application of management information system based on information technology in order to improve the performance of the organization. Fifth, the theory and the concepts of Jeffry Horisan (2003), Scot Dru (2005) and Michael Porter (2000) related to global marketing strategy that explains the importance of managing the enterprises?s strategy, excellent services and cluster strategy in order to win the competition at the global level. Sixth, the theories and the concepts of Malcolm Baldriedge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) (2004) related to performance excellence that classify the performance excellence into seven indicators. The hypothesis of this research refers to the theories and the concepts that have been presented: First, it is assumed that there are positive impacts of the privatization program and the four pattern strategies of the BUMNtowards the achievement of performance excellence. Second, related to positive correlation between the privatization program and the four patterns of strategy of the BUMN is acceptable. The samples of this research were the BUMN and its subsidiary enterprises or its Strategic Business Unit that have undergone a process of privatization. The total samples were sent questionnaires as many as 412 samples, of which made it back and as many as 188 samples can be processed. Analysis technique using Structural Equation Modeling (SEM) with the tools of data processing soft ware LISREL 8.70. The Reliability test results demonstrate the value, t calculated from the load factor of all is greater that t table (1,96) at 0,05 significant level, so it can be said to be indicators of having adequate and good validity of the research. The result of this research i.e. First, the privatization program gave the real impact towards the achievement of the performance excellence of the state-owned enterprises. This suggest that the greater success of the privatization program will promote the achievement of performance excellence. The implementation of strategies that are grouped into four patterns strategy, only the strategy of developing management system that gives the real impact on the achievement of performance excellence. This suggest that the success of developing the strategy of management system will give the real impact on the achievement of performance excellence. The other three strategies, namely the strategy of strengthening of corporate culture of GCG, mastering strategy of the latest technology and global market coverage strategy had no significant effect. Due to some indicators which are not yet implemented completely and correctly such as the development of GCG in the enterprises long-term plans, conducting SWOT analysis in formulating the strategy of GCG, implementing the basic principles of GCG such as justice and openness has not yet really meet the expectations of the parties concerned. The strategy of mastering of the latest technology caused no significant effect due to several indicators such as not yet actually run information technology (IT) master plan of the state-owned enterprises, implementation of ISO 27001, IT based knowledge management, paperless applications, IT-based performance monitoring, and protection system. The strategy of global market coverage had no significant effect due to several indicators i.e. the global market coverage strategy is not really run by the state ? owned enterprises. Some of the indicators among others SWOT analysis refers to the five forces of competition, the formulation strategy that outlines a strategy of the holding enterprises up to the unit level and the cluster policy. Second, the strategy of developing the management system, strengthening the corporate culture of good corporate governance, the strategy of strengthening of the global market coverage have a positive correlation with the success of privatization program. Based on the result of this research, so the recommendation can be made, i.e first, the government should encourage the acceleration of the privatization program in order to achieve performance excellence. Second, The internal management of the BUMN need to give attention to the strategy of developing management system, because the success of implementing this strategy will provide a real impact on the achievement of performance excellence. Third, some indicators on the strategy of strengthening of the corporate culture of GCG that is the development of GCG, implementation of basic principles of GCG such as justice and openness in order the implementation of the strategy will have a real impact on the achievement of performance excellence. Fourth, some indicators of the mastering of the latest technology such as master plan of the IT, implementation of ISO 27001, IT-based knowledge management , paperless application, IT- based monitoring system and the protection system should be implemented in order to achieve a real impact toward the achievement of performance excellence. Fifth, the indicators of the strategy of the global market coverage that is the SWOT analysis refers to the five forces of competition, the formulation of the strategy that explain the strategy from the level of holding enterprises up to the business unit level and the cluster policy should be clear so that the implementation of the strategy will have the real impact towards the achievement of performance excellence. Sixth, The internal management of the BUMN need to give attention to the implementation of four strategy models to achieve performance excellence in order to be able to achieve the objectives of privatization program ."

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015-2021. Model penelitian dibangun dengan menempatkan PMN sebagai variabel independen, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen, dan beberapa variabel kontrol yang meliputi Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, persentase kepemilikan saham pemerintah (Government percentage), dan ukuran (size) perusahaan. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) kelompok BUMN, yaitu Kelompok 1 yang terdiri dari seluruh BUMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 809 perusahaan dan Kelompok 2 yang terdiri dari kumpulan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 84 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan seluruh BUMN pada tahun 2015-2021. PMN juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tahun 2015-2021.

---

The purpose of this study is to determine the effect of State Capital Injection (SCI) on the financial performance of State-Owned Enterprises (BUMN) in 2015-2021. The research model is built by placing SCI as an independent variable, financial performance measured by Return on Assets (ROA) as the dependent variable, and several control variables including Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, government percentage, and company size. The research was conducted on 2 (two) groups of SOEs, namely Group 1 consisting of all SOEs in 2015-2021 as many as 809 companies and Group 2 consisting of a collection of SOEs that received additional SCI in 2015-2021 as many as 84 companies. The results showed that SCI had no significant effect on the financial performance of all SOEs in 2015-2021. SCI also has no significant effect on the financial performance of SOEs that received additional PMN in 2015-2021."

"Privatisasi merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, privatisasi seolah sudah merupakan agenda yang turun temurun ingin diwujudkan walaupun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Untuk mewujudkan privatisasi tersebut tentunya harus dipertimbangkan dengan matang oleh BUMN selaku pihak yang melakukan privatisasi, karena BUMN adalah perusahaan yang sebagian pemegang sahamnya dimiliki pemerintah, karena itu jika salah dalam strategi pelaksanaan privatisasinya dapat berakibat fatal dan tentunya menyebabkan kerugian yang besar, seperti yang dialami oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel. Dalam pelaksanaan privatisasi sudah seharusnya sejalan dengan amanat UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UU dan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini termasuk didalamnya UU No.19 tahun 2003, PP No.33 tahun 2005 juncto PP No. 59 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normative dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis hendak melakukan perbandingan antara privatisasi yang dilakukan antara PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel serta menemukan masalah-masalah yang timbul dari privatisasi tersebut serta menemukan cara privatisasi yang paling efektif untuk BUMN di Indonesia sehingga semangat UUD 1945 dapat terwakili dan tujuan sesungguhnya dari privatisasi dapat terwujud.

---

Privatization is the most frequent issue appeared in several decades of our state leadership, along with the succession of governmental leadership, the issue has become a traditional agenda together with its pro and contra. The attainment requires profound consideration of the relevant state owned enterprise as party carrying out such privatization, since some of its holdings belong to the government; therefore an error in its implementation strategy may lead to fatal consequences and incurs a great loss, as experienced by PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel. The privatization implementation should be in line with the mandate of State Constitution of 1945 whereas its execution should comply with the prevailing law and regulation, including The Law No.19 of 2003, Government Regulation No.33 of 2005 in conjunction with Government Regulation No. 59 of 2009.

This research was carried out as a qualitative study, using normative research method, for the data to be used were of secondary. This research seeks to compare privatization proceedings done by two formerly state owned enterprises PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel as to identify the problems caused by privatization and to conclude the most effective way of privatization to Indonesian State Owned Enterprises so that the spirit of Indonesian State Constitution of 1945 will be maintained as the substantial objective of privatization can be realized."

"Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero) tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi. Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas lagi berkaitan dengan pihak lain.

---

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state (central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization. But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need to be clarified with regard to other parties."

"Pemerintah memiliki rangkaian kebijakan untuk penyehatan BUMN, salah satunya melalui program privatisasi. Rekstrukturisasi permodalan melalui privatisasi atau penjualan asset publik merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien. Salah satu BUMN yang melakukan privatisasi melalui Initial Public Offering (IPO) adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dinilai sehat dan termasuk industri yang masih akan berkembang. Penelitian ini menganalisa mengenai dampak hukum dari Privatisasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dimana PT Garuda Indonesia Tbk saat ini merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang terdepan dan terpercaya milik pemerintah Indonesia (BUMN). Selain itu penelitian ini akan menganalisa apakah mekanisme yang dilakukan itu berdampak baik bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau malah berdampak yang kurang baik bagi kesehatan perusahaan.

---

The government had set policies for restructuring state owned enterprises (SOE), one of them through the privatization program. Capital restructuring through privatization or the sale of public asset is a public policy which directs that no alternative other than market that can control economy in an efficient way. One of SOE which conduct privatization through Initial Public Offering (IPO) is PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk which is assessed as a healthy company and included as an industry that will still developing.

This research analyzing about the impacts of the law of the privatization which conducted by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, where PT Garuda Indonesia Tbk is currently the leading airline companies and trusted state owned enterprise of Indonesia. Moreover this research will analyze whether the mechanisms that was conducted have a good impact for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk or instead have a bad impact for the company."

"Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun dalam tatanan pengelolaan investasi, Pemerintah perlu memberdayakan semua sumberdaya yang potensial dan memiliki expertise dalam melaksanakan investasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya berupa Lembaga sui generis sebagai badan hukum publik atau bahkan yang berbentuk sovereign wealth fund. Dalam konsepsi hukum keuangan publik yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk menatausahakan investasi Pemerintah berupa investasi jangka Panjang non permanen yang dilaksanakan dalam bentuk saham, surat berharga, dan investasi langsung. Penunjukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya sebagai agen investasi Pemerintah pusat sangatlah krusial mengingat institusi-institusi privat dan publik tersebut memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam melaksanakan investasi Pemerintah yang diharapkan akan memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkesinambungan.Kaidah hukum keuangan publik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjembatani pelaksanan investasi dari sudut pandang hukum privat yang dipedomani oleh BUMN dan BUMD dan pelaksanaan investasi dari sudut pandang hukum publik yang sektoral yang dipedomani oleh badan hukum lainnya.

---

In order to achieve the goal of the state to achieve general welfare, the Government uses fiscal instruments to achieve sustainable economic growth and fulfill the principle of justice for the people. The fiscal instruments referred to include, among others, the management of central government investments aimed at obtaining economic benefits, social benefits and other benefits that are useful for the prosperity of the people and also to support national economic growth. In terms of investment management, the Government needs to empower all potential resources and have expertise in carrying out investments such as State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities in the form of Sui Generis Institutions as public legal entities or even in the form of sovereign wealth funds.

In the legal conception of public finance as contained in various laws and regulations in the field of state finance law, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to administer Government investment in the form of long-term non-permanent investments carried out in the form of shares, securities, and direct investments. The appointment of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities as investment agents for the Central Government is very crucial considering that these private and public institutions have very potential resources in carrying out Government investments which are expected to contribute or provide economic, social and economic benefits. others who are not only looking for profit but can also encourage optimal and sustainable national economic growth.

The legal rules of public finance contained in the laws and regulations governing government investment are very important in bridging the implementation of investment from a private law perspective guided by BUMN and BUMD and investment implementation from a sectoral public law point of view guided by other legal entities."

"Berlakunya PP No. 72 Tahun 2016 yang memuat aturan penyertaan modal negara kepada BUMN persero tanpa melalui mekanisme APBN menimbulkan permasalahan dalam konsep pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang sangat luas dalam UU No. 17 Tahun 2003, menempatkan persetujuan DPR sebagai unsur yang sangat penting. Sebagaimana dipahami oleh kalangan anggota legislatif, mekanisme PMN kepada BUMN persero merupakan bagian keuangan negara yang memerlukan persetujuan DPR. Sedangkan, dalam lingkungan hukum keuangan publik, keuangan BUMN dianggap sebagai keuangan otonom badan hukum privat, sehingga ada hal-hal tertentu baik pemerintah maupun DPR tidak dapat ikut campur dalam pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif mengenai kriteria dalam menentukan PMN yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan DPR sesuai doktrin hukum keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis kebijakan dari sisi hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan tipologi bersifat perskriptif dan jenis data sekunder. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, mengenai jenis-jenis tindakan atas PMN meliputi tindakan kepemerintahan yang memerlukan persetujuan DPR dan tindakan korporasi. Jenis tindakan tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan jenis mekanisme PMN kepada BUMN persero. Jenis PMN untuk pendirian dan penambahan PMN termasuk dalam jenis tindakan kepemerintahan, sedangkan pengurangan PMN seperti pengalihan aset dan restrukturisasi termasuk tindakan korporasi kecuali privatisasi. Doktrin badan hukum maupun teori transformasi menunjukkan bahwa mekanisme PMN dalam PP No. 72 Tahun 2016 tidak bermasalah. Untuk itu, Pemerintah dan DPR hendaknya menentukan batas-batas persetujuan DPR terhadap PMN yang didasarkan pada klasifikasi jenis dan tindakan atas PMN kepada BUMN persero dan sejalan dengan doktrin hukum keuangan publik.

---

The implementation of Government Regulation No. 72 of 2016 which contains the rule of State Capital Participation (SCP) for State-Owned Enterprises (SOEs) without going through State Budget mechanism raises problems in the concept of state finance management. The broad scope of state finance in the Law No. 17 of 2003 places The House of Representatives' (DPR) approval as an important element. As understood by members of parliament, the SCP mechanism towards SOEs is a part of state finances that requires DPR's approval. Whereas, within public finance law, SOEs finance is considered an autonomous financial private legal entity, so there are certain things in its management that cannot be interfered by both the Government and the Parliament. This research is expected to provide a comprehensive legal study regarding the criteria in determining SCP conducted with or without the approval of DPR according to the doctrine of public finance law. This study employs a normative juridical method by analyzing policy from legal point of view. In addition, this study uses typological descriptive and secondary data.

Based on the research, the obtained result includes the types of actions against SCP including governmental actions that require DPR's approval and corporate actions. This type of action is used to classify the type of SCP mechanism towards SOEs. According to this research, governmental actions include SCP for the establishment and addition of SCPs while SCP reductions, such as asset transfers and restructuring, are classified as corporate actions except privatization. Both legal entity doctrine and transformation theory show that the SCP mechanism in Government Regulation No. 72 of 2016 does not indicate problem. For this reason, the Government and DPR should determine the limits of the DPR's approval for SCP based on the classification of types and actions of the SCP towards SOEs and in line with the doctrine of public finance law."