Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengawasan TENORM di Indonesia serta pengelolaan TENORM. TENORM sebagai produk samping zat radioaktif alam yang mengalami peningkatan karena kegiatan bukan hanya dihasilkan pada kegiatan pemanfaatan nuklir, namun juga pada kegiatan non nuklir lainnya, seperti energi dan sumber daya mineral pada kegiatan penambangan, pengolahan, pemurnian dan industri. Di mana dalam hal ini, pengawasan terhadap zat radioaktif menjadi kewenangan dari BAPETEN, namun selama ini pengawasan hanya terhadap pemegang izin pemanfaatan sehingga dalam hal ini terdapat bisa lepasnya pengawasan terhadap zat radioaktif berupa TENORM. Selain itu Undang-undang B3 juga mengatur tentang pengawasan dan pelarangan pemanfaatan TENORM dikecualikan bila tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Setiap Pengusaha yang menghasilkan TENORM harus melakukan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat paparan radiasi.

---

This thesis discusses how TENORM supervises in Indonesia and TENORM management. TENORM as a by-product of natural radioactive substances that have increased due to activities not only generated in nuclear utilization activities, but also on other non-nuclear activities, such as energy and mineral resources in mining, processing, refining and industrial activities. Where in this case, the monitoring of radioactive substances becomes the authority of BAPETEN, but so far only done to the license holder in the case of this could be the release of the monitoring of TENORM radioactive substances. In addition, B3 Law also regulates the supervision and prohibition of utilization of TENORM except if it does not exceed the established limits. Any Entrepreneur who produces TENORM should intervene aimed at lowering radiation exposure levels."

"Industri fosfat di Indonesia menggunakan batuan fosfat dari Jordania, Maroko, Mesir dan Cina yang merupakan hasil tambang yang mengandung TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) yang umumnya terdiri atas 238U, 232Th, 228Th, 226Ra, 228Ra, 40K, 210Pb, 210Po, 222Rn dan 220Rn, yang mempunyai waktu paro sangat panjang. TENORM tersebut dapat memberikan kontribusi pajanan radiasi eksterna maupun interna kepada pekerja yang terlibat langsung dalam industri fosfat secara terus menerus.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengawasan terhadap TENORM pada industri fosfat. Penelitian menggunakan desain studi eksplorasi yang merupakan suatu penelitian dengan melakukan analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara maupun kajian literatur. Analisis data dilakukan melalui dua tahapan, yaitu melakukan perhitungan dengan menggunakan program RESRAD dan melakukan analisis literatur terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan TENORM, baik peraturan yang ada di Indonesia maupun di negara lain.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa konsentrasi aktivitas radionuklida yang terkandung di dalam TENORM pada umumnya melebihi 1 Bq/g, dan perkiraan nilai total dosis efektif yang diterima pekerja di daerah kerja pada umumnya melebihi 1 mSv per tahun.Untuk itu, kebijakan pengawasan TENORM pada industri fosfat dapat diterapkan melalui koordinasi yang efektif dalam melindungi pekerja di industri fosfat antara BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), selaku lembaga pengawas pemanfaatan tenaga nuklir, dengan badan pengawas terkait lainnya, seperti DEPPERIN, DEPNAKERTRANS, KLH, ESDM, PEMDA. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat diterapkan melalui pelaksanaan intervensi dengan tindakan remedial atau perizinan, yang baru dapat diterapkan setelah melaksanakan pengkajian dan analisis lebih lanjut.

---

The phosphate ores used in the phosphate industry in Indonesia are imported from Jordan, Marocco, Egypt, and China; ores that contain TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) generally consisting of 238U, 232Th, 228Th, 226Ra, 228Ra, 40K, 210Pb, 210Po, 222Rn and 220Rn, whose half lives are very long. The TENORM can contribute to the internal and external radiation exposures to the workers directly and continuously involved in the phosphate industry.The objective of the study is to provide recommendations on the regulatory policy of TENORM in the phosphate industry. The exploration study design is used in the study and is conducted by qualitatively analyzing the data gathered from interviews and references. Data analysis is carried out by using RESRAD software for the calculation and by studying relevant regulations concerning TENORM in Indonesia and in other countries.The results show that the activity concentrations of the radionuclides contained in the TENORM generally exceed 1 Bq/kg and the total estimated effective dose received by the workers in the working environment in general surpass 1 mSv/yr.Therefore, the regulatory policy of TENORM in the phosphate industry can be implemented through an effective coordination between BAPETEN (Nuclear Energy Regulatory Agency), as the competent regulatory authority in the utilization of nuclear energy, and other regulatory authorities, such as DEPPERIN (Department of Industry), DEPNAKERTRANS (Department of Labor and Transmigration), KLH (Ministry of Environment), ESDM (Department of Energy and Mineral Resources), and PEMDA (Provincial Government) with the aim to protect the workers in the phosphate industry. In addition, the policy can also be implemented through intervention by remedial action or through licensing, which can only be executed after further analysis and assessment."

"Terak timah 2 merupakan hasil samping industri pengolahan timah. Terak timah 2 berpotensi untuk meningkatkan konsentrasi radioaktif yang kemudian dikenal dengan TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials). Terak timah 2 memiliki potensi untuk digunakan sebagai substitusi agregat halus pada pembuatan mortar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek teknis dan radiologis dari potensi penggunaan kembali terak timah 2 yang mengandung tenorm sebagai bahan mortar. Kandungan kimia utama dari terak timah 2 berdasarkan analisis XRF adalah SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, dan TiO2. Terak timah 2 masih mengandung Sn sebanyak 3,36% dan berkesesuaian dengan tipikal terak timah 2 pada umumnya. Hasil spektrometri gamma terhadap terak timah 2, dihasilkan konsentrasi aktivitas radionuklida 226Ra, 228Ra, 228Th, 238U, dan 40K berturut-turut adalah 5,724 Bq/gram, 16,590 Bq/gram, 14,29 Bq/gram, 0,895 Bq/gram, dan 1,161 Bq/gram. Terak timah 2 memiliki kandungan organik yang rendah, kadar lumpur kurang dari 5%, berat jenis sebesar 3,695 gram/cm3, gradasi terak timah 2 masuk dalam zona I yaitu ukuran butir kasar, dan nilai modulus halus butir sebesar 3,37. Terak timah 2 akan divariasikan pada 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% terhadap agregat halus. Mortar dibuat dengan proporsi semen dan pasir sebesar 1:3 dan faktor air semen (w/c) sebesar 0.7. Sampel mortar berbentuk silinder dengan ukuran diameter ± 3,5 cm dan tinggi ± 4 cm. Setelah mortar dicetak, sampel mortar direndam dalam air kemudian diuji pada umur 7,14, dan 28 hari. Penambahan terak timah 2 memberikan kuat tekan optimum pada umur 7, 14, dan 28 hari berturut-turut adalah 8,044, 8,836, and 11,172 MPa. Penambahan terak timah 2 memberikan kenaikan paparan radiasi permukaan pada benda uji mortar – terak timah 2. Rerata paparan radiasi permukaan pada variasi 5%, 10%, 15%, dan 20% berturut-turut adalah 0,112, 0,125, 0,136, 0,142 µSv/jam. Hasil analisis dari indeks Raeq, Hex, Hin, Dosis Serap, dan Dosis Efektif (E) didapatkan hasil berturut-turut 27.149 Bq/Kg, 88,79, 73,32, 12.371,11 nGyh-1, dan 15,17 mSv/tahun. Hasil simulasi RESRAD-ONSITE terhadap 2 skenario permukiman dan industri dan 2 skenario lokasi, menghasilkan nilai dosis di atas 1 mSv/tahun. Simulai dengan RESRAD-BUILD dengan skenario seperti variasi ukuran ruangan, variasi ketebalan lapisan acian dinding, variasi konsentrasi aktivitas, dan faktor hunian/okupansi juga menghasilkan nilai dosis di atas 1 mSv/tahun. Berdasarkan indeks dan simulasi, terak timah 2 memberikan potensi bahaya radiologi kepada pekerja dan masyarakat/publik.

---

Tin slag 2 is a by-products of tin processing industry. Tin slag 2 has potential to increase the radioactive concentration, then known as TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials). Tin slag 2 has the potential to be used as a substitute for fine aggregate in the mortar. The aims of this study was to determine the technical and radiological aspects of the potential reuse of tin slag 2 containing TENORM as fine aggregate subtituent on mortar. Tin slag 2 has major constituent such as SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, and TiO2 based on XRF analysis. Tin slag 2 still contains Sn in the range of 3,36% still in accordance with the typical tin slag 2 in general. The results of gamma spectrometry on tin slag 2 showed that the concentration activity of 226Ra, 228Ra, 228Th, 238U, and 40K are respectively 5,724 Bq/gram, 16,590 Bq/gram, 14,29 Bq/gram, 0,895 Bq/gram, and 1, 161 Bq/gram. Tin slag 2 has low organic content, silt/clay content is less than 5%, specific gravity is 3,695 gram/cm3, gradation area (zone) I which is coarse grain size, and the fine modulus (FM) value is 3.37 outside the range of fineness modulus in ASTM C33. The tin slag 2 substitution was varied at 0%, 5%, 10%, 15%, and 20% of the fine aggregate. Proportion of 1:3 cement to sand with water/cement ratio (W/C) of 0.7. The mortar sample is cylindrical in shape with with a size of ± 3,5 cm in diameter and ± 4 cm in height based on the existing practice at IPLN - BRIN. After the mortar was molded, the mortar samples were immersed in water and then tested at the ages of 7,14, and 28 days. The addition of 5% tin slag 2 give the most optimum compressive strength value at the age of 7, 14, and 28 days are 8.044, 8.836, and 11.172 MPa. The addition of tin slag 2 gives an increase in surface radiation exposure on the mortar– tin slag 2. The average of radiation surface exposure at variations of 5%, 10%, 15%, and 20% respectively is 0.112, 0.125, 0.136, 0.142 µSv /hour. Based on the indexs of Raeq, Hex, Hin, Absorbed Dose, dan Effective Dose (E) the results were 27.149 Bq/Kg, 88,79, 73,32, 12.371,11 nGyh-1, dan 15,17 mSv/year. The results of the RESRAD-ONSITE simulation for residential and industrial scenarios and 2 location scenarios, resulted in a dose value above 1 mSv/year. Simulation with RESRAD-BUILD with scenarios such as variations in room size, variations in wall plaster layer thickness, variations in activity concentration, and occupancy factors also produces dose values above 1 mSv/year. Based on the index and simulation, tin slag 2 provides a potential radiological hazard to the workers and the public"

"Produksi batubara di Indonesia terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan permintaan ekspor. Limbah padat dari proses pembakaran batubara diperkirakan bertambah secara signifikan, salah satu limbah berbahaya pertambangan adalah TENORM, namun sebagian TENORM tergolong barang produksi yang memiliki nilai ekonomi. Masalah dalam penelitian ini limbah yang mengandung TENORM memiliki volume yang cukup besar, serta aktivitas pembuangan, penggunaan, dan daur ulang TENORM berpotensi menyebabkan kontaminasi bagi pekerja di PLTU dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian adalah menganalisis tingkat radiasi TENORM dari abu batubara PLTU, persepsi sosial-ekonomi pekerja PLTU, efektivitas penyuluhan proteksi radiasi TENORM, serta membuat model pola proteksi radiasi TENORM agar sesuai dengan PP No 33 tahun 2007. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan kuantitatif. Instrumentasi pengumpulan data berupa kuesioner, dan analisis statistik dengan model SEM untuk membuat model pola proteksi. Hasil penelitian menunjukan tingkat konsentrasi radioaktivitas TENORM berada dibawah nilai ambang batas, namun secara akumulasi telah melebihi nilai ambang batas. Persepsi sosial-ekonomi pekerja di PLTU Suralaya terkait risiko paparan radiasi TENORM masih rendah, namun pekerja telah memiliki asuransi kesehatan. Model SEM pola proteksi menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara variabel WTP setelah penyuluhan dengan variabel penerimaan terhadap Proteksi TENORM sebesar 0,730, pengetahuan TENORM sebelum dan setelah penyuluhan sebesar 0,627, dan penerimaan terhadap proteksi TENORM terhadap pengetahuan TENORM sebesar 0,648. Kesimpulan penelitian yaitu konsentrasi radiasi TENORM pada tiga lokasi pengukuran secara akumulatif telah melebihi ambang batas. Tingkat pengetahuan pekerja terkait radiasi TENORM sebelum penyuluhan masih sangat rendah. Efektivitas penyuluhan proteksi radiasi TENORM pada pekerja sebesar 100%. Model SEM pola proteksi radiasi TENORM terhadap pekerja PLTU Suralaya sesuai dengan regulasi.

---

Coal production in Indonesia is estimated to continue to increase to meet national energy needs and export demand. Solid waste from the coal combustion process is estimated to increase significantly if it is not utilized effectively. One of the hazardous mining wastes is TENORM, but some TENORM are classified as production goods with economic value. The problem with this research is that waste containing TENORM has a large enough volume. TENORM's disposal, use and recycling activities have the potential to contaminate workers at the PLTU and the surrounding environment. The study aimed to analyze TENORM radiation levels, socio-economic perceptions of PLTU workers, the effectiveness of TENORM radiation protection education, and create a TENORM radiation protection pattern model to comply with the Republic of Indonesia Government Regulation No.33 of 2007. The method used is a mixed method with a quantitative approach. Data collection and analysis obtained by questionnaire and statistical analysis using the SEM model to create a protection pattern model. The results showed that the concentration level of TENORM radioactivity at each measurement location was below the threshold value, but cumulatively it exceeded the threshold value. The socio-economic perception of workers at PLTU Suralaya regarding the risk of TENORM radiation exposure is still low, but workers already have health insurance. The protection pattern's SEM model shows a significant positive relationship between the WTP variable and the variable Acceptance of TENORM Protection, Acceptance of TENORM Protection and Knowledge of TENORM before and after counselling. The study concludes that the TENORM radiation concentration at the three measurement locations has cumulatively exceeded the threshold. The knowledge of workers related to TENORM radiation before counselling is still deficient. The effectiveness of TENORM radiation protection counselling to workers is 100%. The SEM model of the TENORM radiation protection pattern for PLTU Suralaya workers complies with regulations."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Meningkatnya aktivitas eksploitasi dan kegiatan indutri pengolahan bijih Timah (SnO2) di pulau Bangka berpotensi menyebabkan kenaikan konsentrasi dan aktivitas TENOR (Technologically Enchanced Naturally Occurring Radioaktive Materials) di permukaan. Peningkatan konsentrasi dan aktivitas TENORM akan memberikan dampak bagi keselamatan dan kesehatan pekerja serta lingkungan. Pada penelitian ini diperoleh konsentrasi aktivitas TENORM pada Tin Slag yang cukup tinggi yaitu di atas 1 Bq/g untuk Th-232, Th-228, U-238 dan Ra-226. Sedangkan untuk radionuklida K-40 masih berada pada level alam yaitu maksimum 2,16 Bq/g dari batas maksimal yang ditentukan 10 Bq/g. Sebagai konsekuensi tingginya aktivitas deret Th-232 dan U-238 adalah Tin Slag pada penelitian ini memiliki karakteristik nilai rata-rata Radium Equivalent Activity (Raeq) dan External Hazard Index (Hi) masing-masing sebesar 27,08 Bq/g dan 73,14 sedangkan batasan maksimum yang ditentukan oleh United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2000 masing-masing sebesar 0,37 Bq/g untuk Raeq dan 1 untuk Hi. Konsekuensi lain yang diperoleh adalah tingginya dosis absorbsi dan dosis efektif yang mungkin diterima pekerja dimana dalam penelitian ini diperoleh masing-masing untuk dosis absorbsi sebesar 12104 nGy/jam dan dosis efektif 23,04 mSv/tahun. Dari simulasi menggunakan perangkat RESRAD ONSITE diketahui terdapat kenaikan dosis efektif sampai batas maksimum pada tahun ke-20 sebesar 27,17 mSv/tahun jauh di atas ambang 20 mSv/tahun untuk pekerja radiasi. Selain itu diperoleh pola kontribusi dosis untuk tiap radionuklida sampai tahun ke-60 dimana dari total keseluruhan kontribusi hampir semuanya didominasi oleh deret Th-232 yaitu lebih dari 50 % dari total dosis. Estimasi peluang terjadinya kanker menunjukan nilai maksimum 63 x 10-3 hal ini berarti terdapat 63 dari 1000 kejadian, nilai ini juga berada di atas nilai ambang yang ditetapkan United States Evironmental Protection Agency (EPA) yaitu pada skala 10-4.

---

Increased activity of exploitation and industrial activities of Tin Ore processing (SnO2) in Bangka Island has the potential to increase the concentration and activity of TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioaktive Materials) on the surface. Increasing TENORM concentration and activities will have an impact on workers and environment. In this research, TENORM activity concentration in Tin Slag is higher than 1 Bq/g for Th-232, Th-228, U-238 and Ra-226. K-40 is still at a natural level that is a maximum of 2,16 Bq/g from the maximum limit specified 10 Bq/g. As a consequence of the high level of activity of Th-232 and U-238 series is Tin Slag in this research has characteristic of average value of Radium Equivalent Activity (Raeq) and External Hazard Index (Hi) respectively 27,08 Bq/g and 73, 14 while the maximum limit determined by the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2000 was 0.37 Bq/g for Raeq and 1 for Hi. Another consequence is the high absorption dose and high the effective dose will be received by the workers. In present research we found high value for absorption dose and effective dose are respectively 12104 nGy/hour and 23.04 mSv/year. From the simulation using the RESRAD ONSITE device is known that effective dose will increase up to the maximum limit (27.17 mSv/year ) in the 20th year. It is above the threshold 20 mSv/year for radiation workers. In addition, from dose contribution pattern ,we found from total contribution dose is more than 50 % dominated by Th-232 series. The probability of cancer indicate a maximum value of 63 x 10-3, this means there are 63 out of 1000 events, this value is also above the threshold value set by United States Evironmental Protection Agency (EPA) on scale 10-4."

"Teknologi nuklir merupakan salah satu teknologi yang menghasilkan energi yang sangat besar. Untuk itu, peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja pada lingkungan instalasi nuklir harus dipahami dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Aspek keselamatan yang menjadi perhatian adalah keselamatan terhadap potensi bahaya radiasi nuklir, limbah radioaktif dan bencana gempa. Analisis dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan-peraturan dan laporanlaporan, baik internasional maupun nasional, serta kesiapan bangsa Indonesia dalam aspek teknis dan kultur nasional untuk penyelenggaraan PLTN. Badanbadan yang terkait langsung, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN), telah membuat beberapa peraturan nasional mengenai aspek tersebut dan dalam waktu berjalan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan keselamatan. Dengan tercapainya hal-hal tersebut, Indonesia akan memiliki peraturan keselamatan nuklir yang signifikan dengan kapasitas base loads yang sesuai terhadap kebutuhan energi nasional.

---

Nuclear technology was one of the technology that generates energy with a great magnitude. For that reason, there are regulations concerning the safety which have to be understood and operated, both strongly and carefully. Aspects which paid attention here were safety aspect concerning the potential danger on nuclear radiation, radioactive waste and earthquakes. Analysis was done by studying several regulations and reports, both international and domestic, also technically and national culturally aspect preparedness of Indonesia to hold a Nuclear Power Plant (NPP). Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) and Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN), as two major institution which directly involved to the domestic nuclear activities, have made several regulations concerning those aspects and also conducted a socialization program for the society, especially for those who lived around the future NPP site. With the achievement on those mentioned points, Indonesia will have a significant regulatory with sufficient base loads capacity concerning the domestic need of energy."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan IPO. Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka hukum baru yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis is motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification, involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as a form of disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention efforts in Initial Public Offering (IPO) activities in the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined and have a broad scope. In contrast, Indonesia's gratification regulations are still limited to Public Officials and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification practices in the Capital Market Sector, including IPO activities. Furthermore, regarding gratification prevention efforts, the United States leverages more advanced technology features with integrated systems that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework, along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. This aims to provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market."

"Tesis ini menganalisis dua asas yang sama-sama memiliki kepentingan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait dengan kegiatan usaha Hutan Tanaman Industri di Indonesia yaitu asas pencegahan dan asas non retroaktif dengan menggunakan teori pembobotan terhadap asas dari Ronald Dworkin. Dalam teori ini, asas yang memiliki bobot kepentingan yang lebih kuat akan mengabaikan asas yang bobotnya lebih lemah. Namun tidak berarti ada asas yang benar atau asas yang salah, kedua asas ini tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas pencegahan dalam kasus ini memiliki bobot kepentingan yang lebih besar daripada asas non retroaktif sehingga kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait Hutan Tanaman Industri di Indonesia telah tepat. Untuk meminimalisir kerugian bagi bagi pihak yang terimbas dari dikalahkannya asas non retroaktif, maka penting untuk dilakukan upaya penyeimbangan balancing . Namun hasil pembobotan dari asas-asas tersebut tidak dapat diterapkan secara sama dalam semua kasus, Oleh karena itu, jika asas-asas yang digunakan tersebut muncul dalam kasus yang lain, maka asas-asas tersebut kembali memiliki bobot yang sama.

---

This thesis analyzes two principles which both have interest in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia, namely prevention principle and non retroactive principle by using the weighting theory from Ronald Dworkin. In this theory, principles that have stronger weight of importance will ignore principles that are weaker in weight. But it does not mean that there is a right principle or a wrong principle, both of these principles are remain recognized as part of the legal system. Data collection methods are carried out by literature study. The result of this study indicates that the precautionary principle in this case has a greater importance than non retroactive principles, so that government policies in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia are appropriate. Making a balancing effort for those who affected by the defeat of the non retroactive principle is important to minimize their losses. The weighting of these principles cannot be applied equally in all cases. Therefore, if these principles appear in other cases, then the principles return to have the same weight."