Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan mengenai efektivitas kebijakan Fukui-ken Kankou Shinsenryaku terhadap sektor pariwisata prefektur Fukui pada akhir tahun fiskal 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang difokuskan hanya pada analisis data laporan jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan Fukui-ken Kankoukyaku Irikomisuu tahun fiskal 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teori analisis strategi pemasaran pariwisata sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menemukan kebijakan Fukui-ken Kankou Shinsenryaku yang diterapkan oleh pemerintah prefektur, telah efektif untuk meningkatkan industri pariwisata Prefektur Fukui.

---

ABSTRACTThis research is about the effectiveness of Fukui ken Kankou Shinsenryaku rsquo s policy towards Fukui prefecture tourism industry at the end of 2015 fiscal year. This research is using qualitative research, focusing on data analysis of visitor arrival rsquo s data based on Fukui ken Kankoukyaku Irikomisuu 2013 2015 fiscal year. Analyzed by tourism marketing strategy to determine whether the policy is effective or not. The conclusion of this research is that Fukui ken Kankou Shinsenryaku rsquo s tourism policy have been effective to improve prefecture Fukui rsquo s tourism industry."

"Prancis merupakan salah satu negara destinasi favorit dengan jumlah wisatawan terbanyak, hal ini menjadikan pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Namun, kondisi industri pariwisata Prancis memiliki beberapa tantangan. Misalnya, sejak delapan negara Eropa Timur masuk menjadi anggota Uni Eropa, Prancis kalah dalam bersaing karena harga wisata Eropa Barat lebih mahal dibanding harga yang ditawarkan Eropa Timur. Kemudian pada tahun 2015 angka kedatangan wisatawan semakin menurun karena aksi terorisme akibat terbitan majalah satire, Charlie Hebdo yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kondisi industri pariwisata Prancis yang dirugikan oleh peristiwa terorisme tahun 2015 serta menunjukkan dampak aksi terorisme Prancis tahun 2015 terhadap kondisi industri pariwisata Prancis, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Prancis dalam mengatasinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan konsep turisme dari Fennell (1999). Penelitian ini membuktikan bahwa peristiwa terorisme tahun 2015 merugikan industri pariwisata Prancis yang di antaranya adalah sektor transportasi, sektor akomodasi, dan agen perjalanan pariwisata, sehingga berpengaruh pada ekonomi pariwisata, serta dampaknya terhadap angka kedatangan wisatawan yang menurun sebanyak 8,1% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Prancis menerapkan fungsi efektif dari badan promosi Atout France, sehingga kondisi industri pariwisata Prancis dapat membaik seperti semula setelah menurun di tahun 2016.

---

France is one of the favorite destination countries with the largest number of tourists, makes tourism sector a vital key in increasing state income. However, the condition of the French tourism industry has to face several challenges. For example, since eight Eastern European countries joined the European Union, France tourism is less competitive because the price of Western European tours is higher than the prices offered by Eastern European countries. Then in 2015 the number of tourist arrivals decreased due to acts of terrorism following the publication of the satirical magazine Charlie Hebdo which insulted the Prophet Muhammad. This article aims to describe the condition of the tourism industry In France adversely affected by the terrorism incident in 2015 and to show the impact of the terrorist attacks in this country in 2015 on the condition of the French tourism industry, and the efforts made by the French government in overcoming this issue. This research was conducted using qualitative method with the concept of tourism from Fennell (1999). This research proves that the terrorism incident in 2015 is detrimental to the French tourism industry, which includes the transportation, accommodation sector as well as tourism travel agents affecting the tourism economy marked by the decrease of the number of tourist arrivaal of 8.1% from 2015 to 2016. To overcome this problem, the French government implemented the effective function of the promotion agency Atout France aiming to restore the tourism industry to its previous conditions after 2016 decline"

"Pemerintah Jepang melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan pariwisata. Anime merupakan salah satu bentuk dari budaya populer yang berperan sebagai media promosi oleh pemerintah Jepang dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah anime Yuru Camp yang diluncurkan pada tahun 2018. Yuru Camp adalah anime yang bertema kemah dan kegiatan outdoor pada musim dingin. Anime ini menstimulus penontonnya untuk berkunjung ke prefektur Yamanashi. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya yang dilakukan guna  mengembangkan pariwisata Yamanashi serta dampak dari kerjasama tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji seberapa besar pengaruh anime Yuru Camp terhadap pariwisata prefektur Yamanashi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan bentuk dari upaya mendongkrak pariwisata Yamanashi dan menganalisis anime Yuru Camp dengan kajian contents tourism oleh Horiuchi Junichi. Data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber internet, terutama website resmi pariwisata prefektur Yamanashi. Hasil penelitian ini adalah, pada Tahun 2018 yaitu saat anime Yuru Camp tayang, jumlah wisatawan prefektur Yamanashi mengalami kenaikan yang signifikan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, wisatawan yang masuk mengalami kenaikan sebesar 17.2%. Yuru Camp terbukti mengoptimalkan ketiga elemen yang ada pada teori contents tourism yaitu produser, otoritas lokal, dan penggemar, dalam upayanya untuk mempromosikan prefektur Yamanashi.

---

Japanese Government are committing to boost their tourism through miscellaneous strategies. Anime is one of the culture pop which plays its role as promotion instrument that helps the Japanese Government to achieve their goals. Yuru Camp is one of the anime released in 2018. Yuru Camp mainly talks about camping and various winter outdoor activities. This anime stimulates the audiences to visit Yamanashi Prefecture. This paper would examine the method of the efforts, and what are the impacts of the cooperation that both parties have done to develop Yamanashi`s tourism. The purpose of the paper is to analyze how significant Yuru Camp can affect Yamanashi`s tourism through anime. The method of the study are qualitative and descriptive analysis, first, this paper would explain the efforts to develop tourism in Yamanashi and investigate Yuru Camp with contents tourism theory by Horiuchi Junichi. The data collected are sourced from various literature such as the internet, especially the official website of Yamanashi`s tourism department. The result of the study shows that in 2018 is when Yuru Camp released, the number of inbound tourists in Yamanashi is highly increased. Compared to the years before, inbound tourists have increased by the number of 17.2%. Yuru Camp is proven to optimize the three elements of contents tourism theory; producer, local authorities, and fans, in its effort to promote Yamanashi`s tourism.

"

"Pariwisata konten adalah istilah yang diadopsi oleh pemerintah Jepang untuk menamakan strategi promosi pariwisata yang terinspirasi dari konten sebuah produk budaya populer. Berkat promosi tersebut, para penggemar dari suatu konten akan berpariwisata untuk mengunjungi lokasi-lokasi di Jepang yang berhubungan dengan konten yang digemarinya. Prefektur Saga melakukan kerja sama dengan anime Zombie Land Saga untuk mewujudkan pariwisata konten di prefektur tersebut. Penelitian ini akan membahas upaya promosi pariwisata Prefektur Saga melalui kerja sama dengan tim produser Zombie Land Saga dan juga dampak yang dihasilkan dari kerja sama tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan narasi anime Zombie Land Saga yang digunakan dalam promosi di Prefektur Saga dan dianalisa menggunakan kajian contents tourism dari Takayoshi Yamamura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Zombie Land Saga berhasil memberikan dampak positif ke sektor pariwisata Prefektur Saga.

---

Content tourism is a term adopted by the Japanese government to define a tourism promotion strategy inspired by the content of a popular culture product. With that promotion, fans of the content will travel to visit locations in Japan that are related to the content they are a fan of. Saga Prefecture is collaborating with the Zombie Land Saga anime to realize content tourism in the prefecture. This study will discuss Saga Prefecture tourism promotion efforts through collaboration with the Zombie Land Saga producer team and also the impacts resulting from this collaboration. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis, namely by describing the Zombie Land Saga anime narrative used in promotions in Saga Prefecture and analyzed using a contents tourism study from Takayoshi Yamamura. The results of this study indicate that Zombie Land Saga has had a positive impact on the tourism sector of Saga Prefecture."

"ABSTRAKTesis ini menggali gambaran melalui wawancara terkait dengan komitmenterhadap Kebijakan K3LL yang dimiliki para Manajer SBU Industri PT. A dalam3 dimensi komitmen, yaitu Afektif, Berkesinambungan, dan Normatif. Penelitianini merupakan studi kualitatif dengan desain studi deskriptif. Dari hasil penelitianini didapatkan bahwa komitmen afektif yang dimiliki oleh para manajemenditunjukkan dari pemahaman mengenai Kebijakan K3LL yang telah ada dankesesuaian nilai yang diyakini dengan point-point kebijakan K3LL. Komitmenberkesinambungan dirasakan oleh manajemen dikarenakan perusahaan telahmendukung dari penerapan Kebijakan K3LL dan manajemen merasakan manfaatdari pertimbangan untung rugi dalam menjalankan Kebijakan K3LL. Komitmennormatif dirasakan dalam bentuk keterikatan daripada manajemen terhadappenerapan Kebijakan K3LL di perusahaan. Secara umum manajemen telahmemiliki komitmen untuk menjalankan Kebijakan K3LL yang dimiliki olehperusahaan walapun komitmen yang dimiliki tersebut masih lebih dipengaruhioleh kebutuhan bisnis perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis explores the profile through interviews related to the commitment tothe K3LL Policy owned by the Industrial SBU Manager of PT. A in 3 dimensionsof commitment, ie Affective, Continuous, and Normative. This research is aqualitative study with descriptive study design. From the results of this studyfound that Affective commitment owned by the management is shown from theunderstanding of the existing K3LL Policy and the conformity of values believedby the K3LL policy points. Continuance commitment is felt by management asthe company has supported the implementation of K3LL Policy and managementhas benefited from the consideration of profit and loss in implementing K3LLPolicy. Normative commitment is felt in the form of attachment rather thanmanagement to the implementation of K3LL Policy in the company. In general,management has a commitment to run K3LL policies owned by the company eventhe commitment was more influenced by the company business needs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Teori menyatakan bahwa aturan fiskal pada sisi pengeluaran pemerintah dapat mengarahkan prioritas belanja, menghasilkan outcome lebih baik. Dengan menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota tahun 2016-2022 serta metode sharp regression discontinuity design, studi ini menemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan belanja wajib bidang kesehatan memiliki prevalensi stunting lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory health spending policies on stunting prevalence in Indonesia. Theory suggests that fiscal rules on government spending can guide spending priorities, resulting in better outcomes. Using regional health expenditure data and stunting prevalence at the district/city level from 2016-2022 and the sharp regression discontinuity design method, this study finds that districts/cities meeting the mandatory health spending requirements have lower stunting prevalence compared to those not complying with these requirements."

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai realita pencapaian target-target amnesti pajak di Indonesia yang dilaksanakan pada 1 Juli 2016 ndash; 31 Maret 2017 di mana nilai uang tebusan hanya mencapai 69,4 dari target, deklarasi aset melampaui target sebesar 122 , dan nilai dana repatriasi hanya mencapai 14,7 dari target. Amnesti pajak tidak berjalan efektif walaupun rancangan program amnesti pajak telah disusun dengan baik. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi hal yang signifikan menghambat efektivitas amnesti pajak. Program amnesti pajak juga memiliki beberapa implikasi di mana penerapan Automatic Exchange of Information AEOI menjadi program yang diekspektasi paling memberikan perubahan signifikan untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

---

ABSTRACTThe report is aimed to explain the targets achievement of tax amnesty that was held from July 1, 2016 to March 31, 2017. Redemption money was only 69.4 achieved, assets declaration was 122 achieved, while repatriatied assets was only 14.7 achieved. Tax amnesty was ineffective although it was well designed. The low credibility of government was the most significant factor on inhibiting the effectiveness of tax amnesty. Tax amnesty gives some implications. The implementation of Automatic Exchange of Information AEOI is expected to give the most significant changes to Indonesia rsquo s taxation for the fiscal years ahead."

"Penelitian ini dilakukan sebagai referensi kepada otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam menerapkan DER rule sebelum PMK 169 Tahun 2015 mulai berlaku di Indonesia dengan studi kasus pada PT. X menggunakan arm's length approach. Penelitian ini juga membahas implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal yang terjadi pada PT X dan kaitan DER menggunakan arms length approach pada PMK-169 tahun 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah MM theory, yaitu teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi normal struktur modal tidak menambah value perusahaan, namun dengan adanya unsur pajak struktur modal akan berpengaruh pada value perusahaan karena adanya tax shield berupa biaya bunga, untuk melihat kecenderungan PT. X dalam mengatur struktur modalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena yang terjadi pada PT. X lebih dalam dan memberikan evaluasi perpajakan untuk menjadi referensi bagi otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi literatur, dan pencarian data komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum peraturan mengenai DER diterapkan di Indonesia, PT. X cenderung menggunakan pinjaman sebagai struktur modal yang utama, hal ini sesuai dengan MM theory. Oleh karena struktur modal PT. X tidak wajar, sehingga otoritas pajak berhak melakukan penyesuaian fiskal menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Namun demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian fiskal secara proporsional dan tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut, seperti beban bunga dan kerugian selisih kurs. Selanjutnya, terdapat implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal dari sisi kreditur dan debitur, hal tersebut terjadi apabila ada selisih nilai utang yang menjadi modal. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga DER rule menggunakan safe harbour approach yang mengkaitkan arms length approach di dalamnya.

---

This research is conducted in order to be a reference to the tax authorities, tax consultant, and other stakeholders to provide solutions and recommendations in implementing DER rule before PMK 169 year 2015 comes into force in Indonesia with a case study on PT. X using the arms length approach. This research also discusses the taxation implications of debt to equity swap that occurred at PT. X and the relation between DER using the arms length approach with PMK 169 year 2015. The theory used in this study is MM theory, that is the theory which says that under normal conditions the capital structure does not increase the company's value, but with tax the capital structure will affect the company's value because of the tax shield in the form of interest costs, to see the case of PT. X when it sets its capital structure. The method used in this study is a case study to be able to examine the phenomena that occur in PT. X more deeply and provide tax evaluations to be a reference for tax authorities, tax consultant, and other stakeholders. The data is collected by document studies, literature studies, and commercial data searches. The result of this study indicates that before the regulation regarding DER was applied in Indonesia, PT. X tended to use loans as the main capital structure than equity, this was in line with MM theory where companies tended to use debt rather than equity with the presence of tax. Because PT X's capital structure is not at arm's length, the tax authorities have the right to make fiscal adjustments using Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Act. Therefore, this study recommends to make a fiscal adjustment proportionally and not to make a fiscal adjustment to all costs arising from such loans, such as interest expense and foreign exchange losses. Furthermore, there are tax implications of the debt to equity swap both of the creditor and debtor side, this occured if there is a difference in the value of debt that becomes equity. Then, it should be considered also the DER rule using safe harbor approach that related to the arms length approach."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan pajak atas harga transfer dalam pelepasan kendaraan bekas yang dilakukan PT. XYZ kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adapun pelepasan kendaraan bekas tersebut dilakukan melalui anak-anak perusahaan PT. XYZ, yaitu PT. ABC yang bergerak pada bidang jasa pelelangan kendaraan dan PT. BCD yang bergerak pada bidang jual beli kendaraan bekas. Pelepasan kepada PT. ABC dilakukan dengan skema titip lelang, dan pelepasan kepada PT. BCD dengan skema penjualan langsung. Atas penetapan harga dalam skema pelepasan kendaraan bekas dalam hubungan istimewa tersebut, pemeriksa melakukan pengujian untuk menentukan kewajaran harga. Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pada pengujian yang dilakukan, harga transfer yang ditetapkan dalam pelepasan kendaraan bekas terlalu rendah. Pemeriksa melakukan koreksi atas penetapan harga transfer tersebut dengan mendasarkan kepada harga pasar wajar yang tercantum dalam majalah otomotif dan situs jual beli online kendaraan bekas. Sesuai dengan OECD Guidelines 2010, didalam pengujian harga transfer, penentuan harga pembanding yang tepat adalah hal yang sangat penting dan krusial. Penentuan harga pembanding tersebut harus didasarkan atas analisis kesebandingan atas aspek-aspek yang dapat menilai persamaan dan perbedaan antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dapat dijadikan dasar dalam penyesuaian atas harga pembanding. Pada kasus pemeriksaan pajak atas PT. XYZ, Pemeriksa Pajak belum secara memadai menilai kesebandingan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Perbedaan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding belum terakomodasi dalam harga pembanding yang ditetapkan pemeriksa pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan atas harga transfer yang ditetapkan oleh PT. XYZ kepada anak-anak perusahaannya tidak berdasarkan harga pembanding yang sesuai.

---

This study aims to analyze the transfer pricing tax audit process in the case of the used vehicles disposal owned by PT. XYZ to the related parties. The disposal of used vehicles is carried out through subsidiaries of PT. XYZ, namely PT. ABC, which is engaged in auction services and PT. BCD is engaged in used vehicle dealer. The disposal of used vehicles to PT. ABC was carried out with the auction scheme, and the the disposal of used vehicles to PT. BCD was carried out with with direct sales scheme. The Tax Auditor tested the pricing of the two affiliate transaction schemes to test the fairness of the transaction. Based on the tests carried out, Tax auditor  assumed that the transfer prices specified in the disposal of used vehicles were too low when compared to the fair market prices listed in automotive magazines and online sites, so that corrections to the transfer pricing was made. In accordance with OECD Guideline 2010 in the process of testing of transfer pricing, determining the right price comparison is very important and crucial.  Determination of the comparison price must be based on comparative analysis of aspects that may assess the similarities and differences between the tested transaction and comparative data. The differences obtained can be used as a basis for adjustments to the comparison price. In the case of tax audit of PT. XYZ, the Tax Auditor had not adequately assessed the comparability between the tested transactions and comparative data. The differences that existed between the tested transaction and comparative data have not been accommodated in the comparison price set by the Tax Auditior. So that the corrections made on the transfer pricing set by PT. XYZ to its subsidiaries was not based on the appropriate comparison price."