Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai definisi konsumen dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK dan Pengadilan. Fokus dari penelitian ini adalah meninjau sejauh mana seseorang dapat dikatakan sebagai seorang konsumen dalam sebuah transaksi. Pembahasan di dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK serta Pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengangkat sebuah kasus antara Namin dengan PT. Transport Nusantara Indonesia mengenai pengalihan hak milik mobil taksi di dalam perjanjian campuran kemitraan dengan jual-beli angsuran. Kasus ini berawal pada saat Namin menandatangani perjanjian kemitraan dengan PT. Transport Nusantara Indonesia yang didalamnya terdapat klausula pengalihan hak milik mobil taksi dengan secara angsuran. Pada pertengahan dalam berjalannya perjanjian ini, Namin terjatuh sakit dan tidak dapat memenuhi prestasinya untuk mengangsur mobil taksinya. Kemudian PT. Transport Nusantara Indonesia secara sepihak mengambil mobil yang sedang di angsur oleh Namin. Hal ini jelas merugikan Namin sebagai pihak yang telah mengangsur mobil tersebut selama kurang lebih empat tahun, kemudian Namin mengajukan gugatan sebagai konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen BPSK . Kasus ini dimenangkan oleh Namin hingga ke tingkat kasasi. BPSK dan Pengadilan berpendapat bahwa Namin merupakan seorang konsumen karena keberadaan hak milik dari mobil tersebut telah berada di Namin. Hal itu diakibatkan oleh adanya klausula pengalihan hak di dalam perjanjian kemitraan tersebut. Disarankan kepada para pihak yang akan mengadakan sebuah perjanjian agar menjelaskan perjanjian tersebut secara rinci dan jelas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the definition of consumer based to the law No. 8 year 1999 about consumer protection, referring to the verdicts established by Consumer Dispute Settlement Agency and Disctrict Courts. This thesis main focus is to review extent on how someone could become a consumer in every transactions. This research was conducted through literature study and results interview with the Dispute Settlement Agency and the District Courts. This research is a normative juridical with qualitative method. This research lift a case between Namin and PT. Transport Nusantara Indonesia about transfer property rights for a taxi car, which had been written on the partnership agreement between them. This case begins when Namin signed the partnership agreement with PT. Transport Nusantara Indonesia that follow a clause which regulate about the transfer of propert right of the taxi car by gradually payments. In the middle of their agreement, Namin was suffering from a disease therefore Namin could not accomplish Namin rsquo s job to fulfill the daily payment. Thereafter, PT. Transport Nusantara Indonesia forcibly withdraw the taxi car from Namin. This is clearly a huge loss for Namin, since Namin has already paid his obligation for 4 years. Furthermore, Namin sued PT. Transport Nusantara Indonesia with consumer claim to Consumer Dispute Settlement Agency. For those parties who are about to arrange an agreement are highly recommend to interpret the agreement detailed and clearly before the establishment."

"Proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dibuatselain untuk mendapatkan kepastian hukum juga dengan memperhatikan sisiefektifitas dari prosedur penyelesaian sengketa, sehingga lahirlah proses penyelesaiansengketa yang bisa dilakukan secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi.Proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi ini bisa dengan sengketa secaradamai oleh para pihak sendiri. Dan melalui lembaga yang berwenang, yaitu melaluiBPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.Dari hasil penelitian ini, dalam prakteknya BPSK selama ini menerima dan memutusperkara wanprestasi, tetapi ketika perkara ini sudah sampai pada tahap PeninjauanKembali, Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang atas perkarawanprestasi tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang terjadi dalampelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik berdasarkan perjanjian fidusiamaupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanyaBPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Sengketa yang timbul daripelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menurut MA merupakansengketa perjanjian yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari pengadilannegeri. Diharapkan tidak ada lagi ke tumpang-tindih peraturan hukum, itu harusdiselesaikan dengan baik karena banyak sekali peraturan perundang-undangan yangsaling tumpang-tindih, sehingga menyusahkan untuk penegakan hukum ataupunmenjalankan undang-undang tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkanketidakpastian hukum dan kerugian bari para pihak yang bersengketa, karena tidakmenjamin terselesaikannya sengketa yang efektif dan efisien. Serta perlu adanyaperubahan-perubahan terhadap kaedah-kaedah yang mengatur Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), sehingga BPSK dapat berperan lebih aktif dalampenyelesaian sengketa konsumen.

---

The dispute resolution process between business actors and consumers is

made in addition to obtaining legal certainty as well as by taking into account the

effective side of the dispute resolution procedure, so that a dispute resolution process

that can be carried out by non-litigation and litigation resolution is born. The nonlitigation

dispute resolution process can be carried out by peaceful disputes by the

parties themselves. And institutions that are in the forest, namely through BPSK by

using through conciliation, mediation or arbitration. From the results of this study, in

practice BPSK has received and decided cases of default, but when this case reached

the Reconsideration stage, the Supreme Court stated that BPSK was not awarded for

the default case. The Supreme Court is of the opinion that the dispute that occurs in

the implementation of consumer financing, whether based on a fiduciary agreement

or a consumer dispute coverage right, by BPSK does not have the authority to try

them. Disputes arising from the implementation of the financing agreement according

to the Supreme Court are disputes which are the authority of the district court. It is

hoped that there will be no more overlapping legal regulations, it must be

implemented properly because many regulations overlap each other, making it

difficult for law enforcement or to implement the law. This uncertainty creates legal

uncertainty and losses for the disputing parties, because it does not guarantee an

effective and efficient resolution of the dispute. And there need to be changes to the

methods that help the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), so that BPSK

can be more active in resolving consumer disputes."

"Kepastian hukum dalam upaya penyelesaian sengketa merupakan faktor terpenting dalam terciptanya perlindungan konsumen. Awal pergerakan perlindungan konsumen di dunia salah satunya berkaitan dengan adanya revolusi industri yang mengubah kedudukan konsumen dan pelaku usaha, perkembangan industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa dilakukan dengan sengketa alternatif. Permasalahan dalam penelitian ini dimulai dari bagaimana perbandingan proses penyelesaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen melalui penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia dilaksanakan untuk memperoleh kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Perbandingan penyelesaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia, dalam hal penyelesaian sengketa melalui sengketa alternatif, baik di amerika dan di Indonesia tidak ditemukan perbedaan yang mendasar yang mengkhususkan terhadap konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia khususnya penyelesaian sengketa konsumen melalui alternatif dilaksanakan oleh BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan diberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana. Secara kelembagaan BPSK dibentuk berdasarkan adopsi dari model small claim tribunal, seperti yang ada di Amerika Serikat namun pada akhirnya pembentukan BPSK didesain dengan memadukan kedua model small claim tribunal diadaptasikan dengan model pengadilan dan model penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution-ADR) yang menggunakan ciri khas penyelesaian sengketa alternatif khas Indonesia. Namun pada pelaksanaannya keputusan BPSK belum dapat mewujudkan kepastian hukum pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”, yakni dengan menambahkan ketentuan bahwa Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan lain sebagainya

---

Legal certainty regarding dispute resolution is the most important factor in the creation of consumer protection. One of the early movements of consumer protection in the world was related to the industrial revolution which changed the position of consumers and business actors, the development of industrialization and globalization that occurred in the United States and Europe which in resolving dispute resolution carried out with alternative dispute. The problem in this research starts with how the consumer dispute resolution process in the United States and Indonesia compares and how the consumer dispute resolution process in Indonesia is implemented to obtain legal certainty for consumers in Indonesia. The research method used in this research is doctrinal research that uses a comparative approach. The results in this study are a comparison of consumer dispute resolution in the United States and in Indonesia, in terms of dispute resolution through the courts, both in America and Indonesia there are no fundamental differences that specialize in conflicts between consumers and business actors. In Indonesia, especially through alternative consumer dispute resolution implemented by BPSK as an alternative dispute resolution institution outside the court, it is given judicial authority to resolve small-scale and simple consumer disputes. Institutionally BPSK was formed based on the adoption of the small claim tribunal model, as in the United States but in the end the formation of BPSK was designed by combining the two small claim tribunal models adapted to the court model and the alternative dispute resolution (ADR) model which uses typical Indonesian alternative dispute resolution characteristics specifically in relation to the law assurance, Article 54, paragraph (3) of Law on Consumer Protection that reads “The decision of Assembly shall be final and binding”, and adding the provision that the decision of BPSK shall contain the heading “For the sake of Justice under the One Almighty God”, and others."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat informasi iklan dari Asosiasi Pilot Garuda yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan karena informasi iklannya yang menyesatkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk memjawab permasalahan, pertama mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan sekolah pilot yang menyesatkan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Asosiasi Pilot Garuda, dan ketiga bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat informasi iklan yang menyesatkan dari Asosiasi Pilot Garuda tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda melalui iklan AAC APG Flying School telah melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen; Asosiasi Pilot Garuda bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Konsumen dapat melakukan upaya hukum atas kerugiannya terhadap iklan dari Asosiasi Pilot Garuda baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

---

his thesis discusses the legal protection for consumer due to misleading information in advertising by Garuda Pilots Association allegedly violated regulations because the advertisement has misleading information. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method used to solve the case. Firstly, on how the form of legal protection for consumers due to the misleading advertising pilot schools, secondly, how the accountability of the Garuda Pilot Association, and thirdly, how forms of dispute resolution that can be achieved by consumers who suffered losses due to misleading advertising of information of the Garuda Pilots Association.

The Results of this study declare that the promotional activities undertaken by the Garuda Pilots Association through advertising AAC APG Flying School has violated the provisions of the Consumer Protection Act; Garuda Pilots Association is responsible for the losses incurred by the consumer in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act; consumers can take legal actions against the advertising of the disadvantages of the Association either through court or out of court."

"Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK dan menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa wanprestasi. Mahkamah Agung selaku tingkat tertinggi dalam lingkup Peradilan Umum kerap kali tidak mencantumkan dasar dan alasan hukum terhadap Putusan-Putusannya yang menyangkut kewenangan BPSK. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan studi dokumen (bahan-bahan pustaka) dengan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan beberapa narasumber. Bahwa penulis mendapati, meskipun Mahkamah Agung sebelumnya sepakat BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen terkait perkara wanprestasi, namun dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai sengketa keperdataan (wanprestasi) bukan lagi ranah BPSK melainkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara. Mahkamah Agung seharusnya tidak serta merta membatalkan Putusan BPSK dan menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa wanprestasi tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang jelas dan lengkap agar hak konsumen mendapat penyelesaian sengketa yang patut tidak terabaikan.

---

The limitation of BPSK's authority in resolving consumer disputes is a legal issue that obscures the legal certainty of consumer protection in Indonesia. The analysis of BPSK's authority on consumer disputes that lead to civil cases (default) which need to be studied in terms of the Consumer Protection Law and Supreme Court Judges Considerations and Decisions which ruled against BPSK's decision and stated BPSK has no authority to resolve default disputes. The Supreme Court as the highest level within the scope of the General Court does not affect the legal basis and reasons for its decisions that regulate the authority of BPSK. The author uses the normative legal research method (literature) with document study (library materials) supplemented by primary data in the form of interviews with several interviewees. The fact is that although the Supreme Court agrees on the authority of BPSK to resolve disputes related to the interests of cases of default, with the existence of Supreme Court jurisprudence, Regarding civil disputes (default), it is no longer the domain of BPSK, but the absolute competence of the District Court to examine and decide cases. The Supreme Court should not immediately cancel the BPSK decision and state that BPSK does not resolve default disputes without consideration and a clear and complete legal basis so that proper dispute resolution consumers' rights are not neglected."

"Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari analisis 7 (tujuh) putusan, mayoritas hakim menolak permohonan keberatan pemohon, karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan. Debitur telah wanprestasi, menurut hakim wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan BPSK. Selain itu, terhadap beberapa putusan hakim tidak menerapkan hukum dengan baik, hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, dimana para pihak telah sepakat menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dikatakan bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan akibat ingkar janji/wanprestasi karena UUPK tidak menentukan batas-batas sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, sepanjang terkait dengan sengketa atas peredaran barang dan jasa. Seharusnya, pemerintah merevisi pasal di UUPK terkait sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, agar tidak terjadi disharmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Hakim sbelum menjatuhkan putusan sebaiknya membuat pertimbangan hukum dengan benar dan bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan.

---

The Dispute Settlement Board (BPSK) in carrying out consumer dispute resolution in the financial services sector. This type of juridical normative research with Socio Legal Research. After the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) through the Financial Services Authority Regulation (POJK) in the financial services sector, as mandated by the OJK which is based on the Financial Services Authority Law, it does not diminish the authority of BPSK in carrying out dispute resolution in the financial services sector, by choice. on which institution is used in dispute resolution, either BPSK or LAPS is a voluntary choice of the parties and on the agreement of the parties in dispute. From the analysis of the 7 (seven) decisions, the majority of judges rejected the petitioner for objection, because there was a legal relationship in the form of a financing agreement. The debtor has defaulted, according to the judge, default is the authority of the General Court, not BPSK. In addition, for several judges' decisions that did not apply the law properly, the judges were inconsistent in making decisions, where the parties had agreed to determine the choice of dispute settlement institutions, but the judges in their legal considerations did not include these considerations. Therefore, it is said that BPSK has the authority to handle disputes in the financial services sector due to broken promises /or defaults because the UUPK does not determine the boundaries of what disputes are the authority of BPSK, as long as they are linked to disputes over the circulation of goods and services. The government should have revised the articles in the UUPK regarding any disputes that fall under the authority of BPSK, so that there is no disharmony with existing laws. Before making a decision, the judge should make proper legal considerations and be consistent in making the decision."

"Skripsi ini membahas mengenai iklan Telkomsel BlackBerry Internet Service Paket Unlimited yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan periklanan karena memberikan dan menyampaikan informasi secara tidak jelas (menyesatkan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi diketahui bahwa hingga saat ini pengaturan periklanan di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa iklan Telkomsel BlackBerry Unlimited tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia.

---

This thesis is discussing the alleged violation done by Telkomsel BlackBerry advertisement against the consumer's protection and advertisement law for the delivery of vague and ambiguous (misleading) information. In this study, the authors use the method of normative research with the data gathered from field research and literature studies. According to this study, it is known that until today, the regulation on advertisement in indonesia are scattered in number of different legislation. Another result from the study reveals that Telkomsel BlackBerry Unlimited Advertisment is not in accordance with the provisions contained in the 1999 consumers protection law and advertisement ethics law."

"[ABSTRAKMasyarakat sering memanfaatkan jasa perbankan maka banyak hubungan yangterjadi antara masyarakat dan bank dengan perjanjian tertulis atau tidak tertulis.Namun nasabah atau calon nasabah tidak selalu memperhatikan klausula di dalamperjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Bank. UUPK telahmengatur larangan penggunaan klausula tertentu di dalam perjanjian nasabah danbank, tapi dalam prakteknya terdapat Bank yang mencantumkan klausula bakuseperti melepas tanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabah saat sedangatau setelah memanfaatkan jasa perbankan. Bank tidak bisa berlindung denganperjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya apabila klausula perjanjian tersebutmencantumkan hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan oleh UUPK.

---

ABSTRACTPeople often using banking services, therefore lots of relations happen betweenindividuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent.However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreementwhereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usageof such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, thereare banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPKto be included in the bank-customer agreement is ?bank is not responsible for customer?sloss while and/or after using the bank?s services?. In fact, Bank that cause loss tocustomers has to be responsible for customer?s loss and can not protect itself using thestandard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited byUUPK to be included in the bank-customers agreement.;People often using banking services, therefore lots of relations happen betweenindividuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent.However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreementwhereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usageof such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, thereare banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPKto be included in the bank-customer agreement is ?bank is not responsible for customer?sloss while and/or after using the bank?s services?. In fact, Bank that cause loss tocustomers has to be responsible for customer?s loss and can not protect itself using thestandard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited byUUPK to be included in the bank-customers agreement., People often using banking services, therefore lots of relations happen betweenindividuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent.However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreementwhereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usageof such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, thereare banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPKto be included in the bank-customer agreement is “bank is not responsible for customer’sloss while and/or after using the bank’s services”. In fact, Bank that cause loss tocustomers has to be responsible for customer’s loss and can not protect itself using thestandard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited byUUPK to be included in the bank-customers agreement.]"

"Telekomunikasi sebagai bagian dari komunikasi menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, oleh karena itu perkembangan usaha dan konsumen di bidang jasa telekomunikasi meningkat pesat. Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan perlindungan hukum atas terjadinya sengketa di bidang jasa telekomunikasi. Adanya hukum perlindungan konsumen dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa di bidang jasa telekomunikasi. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa telekomunikasi dapat dilakukan melalui peradilan umum atau melalui lembaga khusus yang dibentuk oleh Undang-Undang, yaitu BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Taufan Oktora Punu sebagai konsumen dari pelaku usaha jasa telekomunikasi PT. Excelcomindo Pratama Tbk merasa dirugikan dan tidak dipenuhi hak-haknya. Taufan Oktora Punu menggugat PT. Excelcomindo Pratama Tbk melalui BPSK dan atas kesepakatan bersama telah memilih untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara damai dengan konsiliasi.

---

Telecommunication as a part of communication has become one of the primary needs for people to function in a day to day life. Today, telecommunication is one of the most vital tools for the functionality of a modern human civilization. As a result of this human social behaviour, there had been a sharp increase in the number of companies that provide telecommunication services. Telecommunication companies compete very strongly with each other in the varieties of services they provide to the consumers; as the more options they provide, the more they can reach to different kinds of consumers. Consumers became very vulnerable targets for high-valued promotional campaigns created by telecommunication companies, whose aim is to obtain bigger market shares in exchange of the cost utilized for the purpose to provide customer services. The lack of customer services can often create conflicts between telecommunication service providers and the consumers. When such conflicts regarding the legal rights and obligations of the two parties arise, it is necessary to have customer protection law in place to be used for the basis of settling an agreement or litigation. Conflict resolution can be done through court or through an organization formed by the constitution namely BPSK."

"Terhadap putuasan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu keberatan sesuai dengan UU 8/1999 dan juga pembatalan sesuai dengan UU 30/1999. Adanya dua tindakan yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dan juga perlindungan konsumen dalam proses tersebut, serta implikasi putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, karena keduanya bertentangan dengan sifat final and binding dari putusan arbitrase. Melalui metode penelitian doktrinal didapatkan hasil bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan tujuan utama mengusahakan upaya damai di antara pihak yang bersengketa, dan juga untuk mempersingkat waktu serta biaya penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara maksimal. 3 (tiga) tahun sejak duicapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, terdapat peningkatakan putusan terkait pembatalan putusan arbitrase dan juga keberatan atas putusan BPSK, walaupun hal tersebut tidak berlangsung seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi berasaskan erga omnes, sehingga ketika putusan tersebut telah dibacakan, tidak hanya mengikat pihak yang terlibat dalam pokok perkara, namun juga bagi semua orang. Hal ini menyebabkan walaupun para Pemohon dalam pokok perkara dalam putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah pihak yang bersengeta di BANI, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tetap berlaku bagi putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga lain selain BANI, termasuk BPSK. UU 8/1999 dan UU/1999 telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga sejatinya diperlukan suatu pembaharuan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, agar dapat lebih memberikan perlindungan konsumen secara maksimal.

---

Against the arbitration decision issued by BPSK, 2 (two) legal remedies can be filed, namely objection in accordance with Law 8/1999 and also annulment in accordance with Law 30/1999. The existence of two actions that can be taken against the arbitration award issued by BPSK raises questions related to the arbitration process in an effort to resolve consumer disputes, consumer protection in the process, as well as the implications of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on the Cancellation of Arbitration Awards on the process of resolving consumer disputes at BPSK, because both are contrary to the final and binding nature of arbitration awards. Through the doctrinal research method, it is found that the process of resolving consumer disputes is carried out with the main objective of seeking peaceful efforts between the parties to the dispute, and also to shorten the time and cost of dispute resolution, so as to provide maximum legal certainty and consumer protection. 3 (three) years since the issuance of the relevant Constitutional Court Decision, there has been an increase in decisions related to the annulment of arbitration awards and also objections to BPSK decisions, although this has not continued. The Constitutional Court's decision is erga omnes, so that when the decision has been read out, it is not only binding for the parties involved in the subject matter, but also for everyone. This is why even though the Petitioners in the main case in Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014 are parties to a dispute at BANI, the Constitutional Court's decision also applies to arbitration decisions issued by institutions other than BANI, including BPSK. Law No. 8/1999 and Law No. 1999 are more than 20 (twenty) years old, so a renewal is actually needed in accordance with current conditions, in order to provide maximum consumer protection."