Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berusaha menganalisa perbandingan antara sukuk korporasi asset backed sukuk dan asset based sukuk dengan obligasi korporasi obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan dengan menggunakan pisau analisis hukum kepailitan di Indonesia. Tiga poin utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah akibat hukum terhadap underlying asset dalam transaksi sukuk atas kepailitan originator, kedudukan investor sukuk korporasi atas kepailitan originator, dan kedudukan investor obligasi korporasi atas kepailitan originator. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini menemukan fakta bahwa pada dasarnya keamanan atas aset investor dapat dikatakan akan lebih aman dari kepailitan originator jika membeli produk sukuk korporasi dibandingkan dengan obligasi korporasi. Begitupun dengan kedudukan investor sebagai kreditur, walaupun ditemukan bahwa hanya pada obligasi korporasi dengan jaminan lah kreditur menjadi kreditur preferen, akan tetapi ia tidak memiliki underlying asset-nya. Hal ini berbeda dengan sukuk korporasi yang mana investor memiliki aset dan tetap terklasifikasi sebagai kreditur istimewa yang pelunasannya didahulukan oleh undang-undang . Akan tetapi, pada sukuk asset-based, tidak terjadi perpindahan kepemilikan hukum atas aset sehingga jika originator pailit, underlying asset sukuk akan masuk dalam budel pailit originator. Skripsi ini menyarankan untuk diciptakannya kerangka hukum yang jelas tentang sukuk korporasi, termasuk mengenai konsep hukum beneficial ownership dan usufruct, Special Purpose Vehicle, dan skema sukuk yang ideal dalam hukum Indonesia.

---

This thesis attempts to analyze the comparison between sukuk corporations asset backed sukuk and asset based sukuk and corporate bonds debentures and secured bond using a knife of bankruptcy law analysis in Indonesia. The three main points discussed in this thesis are the legal consequences of the underlying asset in the sukuk transactions of the originator 39 s bankruptcy, the position of the corporate sukuk investor on the originator 39 s bankruptcy, and the position of the investor of the corporate bond on the originator 39 s bankruptcy. Through the juridical normative research method, this study found the fact that basically the security of the investor asset can be said to be safer from the originator 39 s bankruptcy when purchasing a corporate sukuk product compared to corporate bonds. Likewise with the position of investor as a creditor, although it is found that only on secured corporate bonds the creditor becomes a preferred creditor, but he has no ownership of the underlying assets. This is in contrast to the corporate sukuk in which investors own assets and remain classified as privileged creditors whose repayment takes precedence by law. However, in asset based sukuk, there is no transfer of legal ownership of the asset so that if the originator is bankrupt, the underlying assets of sukuk will enter into the originator's bankruptcy asset failliete boedel. This thesis suggests the creation of a clear legal framework of corporate sukuk, including the legal concepts of beneficial ownership and usufruct, Special Purpose Vehicle, and ideal sukuk schemes in Indonesian law."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan signifikan antara board attributes dengan rating sukuk korporasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel board attributes board size dan board independence serta variabel kontrol current ratio, leverage jangka panjang, struktur, jaminan dan jenis perusahaan. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa board size, current ratio, leverage jangka panjang, struktur, jaminan dan jenis perusahaan mempengaruhi rating sukuk korporasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan triwulan perusahaan yang menerbitkan sukuk dan terdaftar di Otoritas Jasa keuangan tahun 2008-2017. Jumlah data observasi sebanyak 120 data dari total 15 emiten. Metode yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan multinomial logistic regression. Hasil mampu memprediksi sukuk sebesar 83,3. Penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya, emiten dan investor pemegang sukuk.

---

This study aims to examine the relationship between board attributes with rating sukuk corporate in Indonesia. This study uses variable board attributes board size, board independence with control variables current ratio, leverage long term, structure, guarantee and type of company. The results show that board size, current ratio, leverage long term, structure, guarantee and types of company have significant relationship with rating sukuk corporate in Indonesia. Data used quarterly reports of companies issuing sukuk and registered in Otoritas Jasa Keuangan 2008 2017. The amount of observation is 120 data from total 15 issuers. The method using multinomial logistic regression. The result of multinomial logistic regression is able to predict sukuk at 83,3. This research can be used as a reference for further research, issuers and investors sukuk holder."

"Penelitian ini secara komprehensif melihat hubungan antara likuiditas internal perusahaan dengan proksi current ratio, quick ratio dan modified operating solvency ratio terhadap yield sukuk korporasi di Indonesia periode tahun 2006-2013 dengan mengontrol variabel-variabel yang terkenal di literatur yaitu, faktor spesifik sukuk (maturity dan rating), faktor spesifik perusahaan (leverage dan volatilitas), faktor ketidakjelasan informasi (accruals quality dan umur perusahaan) dan faktor ekonomi (GDP). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas internal perusahaan (current ratio dan quick ratio) dihargai pada yield sukuk korporasi di Indonesia namun tidak untuk likuiditas internal perusahaan dengan proksi modified operating solvency ratio. Penelitian ini juga menemukan bahwa sukuk terbitan BUMN relatif memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan sukuk terbitan swasta. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketika periode krisis, yield sukuk korporasi diminta lebih tinggi oleh investor dibandingkan kondisi normal.

---

This study comprehensively look at the relationship between the corporate internal liquidity (current ratio, quick ratio and modified operating solvency ratio) and yield of corporate sukuk in Indonesia period 2006-2013 by controlling the variables are known in the literature, namely, sukuk-specific factors (maturity and rating), firm-specific factors (leverage and volatility), information uncertainty factors (accruals quality and age) and economic factors (GDP). The findings of this study indicate that the corporate internal liquidity (current ratio and quick ratio) valued at yield corporate sukuk in Indonesia, but not the corporate internal liquidity measured by modified operating solvency ratio. The study also found that sukuk issued by SOEs (BUMN) have relatively less risk than sukuk issued by the private. This study also found that on period of crisis, corporate sukuk yield demanded more high than normal condition."

"Salah satu sarana investasi bagi para investor adalah pembelian obligasi korporasi. Apabila pembayaran pokok dan bunga obligasi korporasi yang dijanjikan oleh emiten dilakukan tepat pada waktunya, maka para investor atau pemegang obligasi korporasi tersebut akan menikmati keuntungan seperti yang diharapkannya. Namun demikian, dalam praktek banyak terjadi obligasi korporasi yang dibeli oleh para investor tersebut bermasalah, dalam arti bahwa banyak emiten yang tidak melakukan pembayaran pokok maupun bunga tepat pada waktunya. Demikian pula banyak emiten yang tidak memenuhi janji-janji yang telah diatur dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara emiten dengan wali amanat selaku pihak yang mewakili kepentingan para investor. Perbuatan yang dilakukan oleh emiten tersebut di atas dalam hukum dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji. Beberapa wanprestasi yang dilakukan oleh emiten memang terkait dengan masalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, tetapi ada pula yang tidak terkait dengan krisis ekonomi tersebut. Salah satu forum yang tersedia bagi para pemegang obligasi korporasi dalam menyikapi wanprestasi yang dilakukan oleh emiten adalah melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Dalam RUPO tersebut pemegang obligasi korporasi dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan terhadap emiten. Melihat fungsinya, masalah RUPO yang biasanya diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini sangatlah penting. Namun demikian, dalam prakteknya masalah RUPO (khususnya mengenai suara pemegang obligasi) ini bisa dimanipulasi oleh emiten, terutama untuk kepentingan emiten sendiri, dengan berbagai cara yang tujuan utamanya adalah untuk memenangkan pengambilan suara dalam RUPO untuk memutuskan suatu tindakan tertentu. Beberapa cara memanipulasi suara dalam RUPO tersebut adalah dengan melakukan pembelian kembali (buyback) obligasi korporasi dari para pemegang obligasi korporasi (bisa terjadi sebelumnya, emiten dengan berbagai cara membuat harga obligasi korporasi tersebut jatuh terlebih dahulu), melalui suara pemegang obligasi korporasi yang terafiliasi dengan emiten atau pihak ketiga yang bertindak selaku nominee dari emiten.Dengan dikuasainya jumlah suara dalam RUPO oleh emiten, maka emiten dapat memutuskan hal-hal yang menguntungkannya dengan kemungkinan merugikan pemegang obligasi korporasi lainnya (minoritas). Apabila emiten melakukan wanprestasi seperti tersebut di atas, maka ada upaya-upaya hukum yang tersedia dan bisa dilakukan oleh pemegang obligasi korporasi, di antaranya adalah mengeksekusi jaminan (jika ada), melakukan gugatan perdata, melakukan gugatan perwakilan, mempailitkan emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Dalam praktek, upaya-upaya hukum yang pernah ditempuh oleh pemegang obligasi korporasi adalah mengeksekusi jaminan dan mempailitkan emiten, tetapi hasilnya tidak memuaskan karena eksekusi jaminan tersebut banyak mendapat perlawanan atau gugatan dari emiten dan upaya mempailitkan emiten sering kandas di Pengadilan Niaga. Selain itu masih korupnya sistem peradilan dan masih jarangnya para hakim melakukan penemuan-penemuan hukum turut andil pula dalam melemahkan aspek perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi korporasi. Masalah yang lain dalam emisi obligasi korporasi adalah masalah wali amanat di mana kedudukannya sangat penting karena ia bertindak mewakili kepentingan para pemegang obligasi korporasi, tetapi dalam praktek, penunjukan wali amanat tersebut dilakukan oleh emiten, sehingga terkadang timbul benturan kepentingan. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah obligasi korporasi dan wali amanat tersebut belum ada."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility disclosure dan investor relation terhadap klasifikasi bond rating. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 s.d. 2014 sebagai sampel pada penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tingginya nilai corporate social responsibility disclosure dan implementasi investor relation pada laporan tahunan tidak memberikan kecenderungan bond perusahaan terklasifikasi ke dalam investment grade.

---

The aims of this study are to determine the effect corporate social responsibility disclosure and investor relations to classification of bond rating. This research is an empirical study and conducted on non financial companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2006 2014. The study concludes that comprehensive CSR disclosures and implemented investor relation stated on annual report will have no tendency to make firm bond to be classified into investment grade."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerbitan sukuk korporasi terhadap pergerakan Abnormal Return perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan sukuk korporasi di Indonesia periode 2004-2016 menggunakan metode event study. Kemudian penelitian ini juga menganalisa asosiasi karakteristik perusahaan penerbit sukuk dengan abnormal return yang terjadi dengan menggunakan metode cross-sectional regression. Dalam analisis kedua, penelitian ini menggunakan Cumulative Abnormal Return CAR selama h-3 hingga h 1 dari periode event sebagai variabel dependen dan Size, Leverage, Book-to-Market, Dividend Yield, dan Trading Volume perusahaan sebagai variabel independen. Hasil pengujian dengan metode event-study menunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang negatif dan signifikan terjadi h 1 setelah event penerbitan sukuk. Sedangkan hasil pengujian dengan metode cross sectional regression menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara CAR dengan Size perusahaan, terdapat asosiasi negatif antara CAR dengan Leverage perusahaan, terdapat asosiasi negatif antara CAR dengan Trading Volume perusahaan, dan tidak terdapat asosiasi antara CAR dengan Book-to-Market dan Dividend Yield perusahaan.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of corporate sukuk issuance towards the movement of abnormal return of the companies listed on the Indonesia Stock Exchange which issued sukuk in Indonesia in period 2004 2016 using event study method. Then, this study also analyzes the association of the sukuk issuer rsquo s characteristics with abnormal returns using cross sectional regression. In the second analysis, this study used the Cumulative Abnormal Return CAR during h 3 to h 1 from the event day as the dependent variable and Size, Leverage, Book to Market, Dividend Yield and Volume Trading of the company as independent variable. The result by event study method shows that there is negative and significant abnormal return occurred at h 1 after the event of sukuk issuance. While the result by cross sectional regression shows that there is a positive association between the CAR and the Size of the company, there is a negative association between the CAR and the leverage of the company, there is a negative association between CAR and Trading Volume of the company, and there is no association between the CAR and Book to Market Dividend Yield of the company."

"Skripsi ini bertujuan untukmenganalisis perlakuan akuntansi investor sukuk ijarah dikaitkan kesesuainnya serta perbandingannya dengan ED PSAK No.110 pada perusahaan perbankan dalam hal ini Bank Mandiri Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian dari kesesuaian serta perbandingan antara praktek yang dilakukan oleh bank mandiri syariah sebagai investor sukuk syariah dengan standar akuntansi sukuk ED PSAK 110 menunjukkan masih menggunakan standar akuntansi instrumen keuangan konvensinal dan perbedaan klasifikasi serta penggunaan suku bunga.Selain itu perbedaan tersebut muncul akibat dari belum diterbitkannya peraturan standar akuntansi atas akuntansi sukuk.

---

Thist hesis aims to analyze the accounting treatment associated with ijara sukuk investor suitability as well as its comparison with ED SFAS 110 on its banks in this regard Bank Syariah Mandiri. This study used a qualitative descriptive research method with interview techniques and documentation techniques. The results of suitability as well ascomparisons between the practices undertaken by the bank as an independent Islamic sukuk investors sukuk Islamic accounting standard SFAS ED 110 shows still use conventional financial instruments accounting standards and difference in classification and the use of interest rates.Besides these differences arise as a result of accounting standards has not issued regulations on accounting sukuk."

"Industri keuangan syariah semakin menunjukkan perannya dalam perkembangan industri keuangan global. Pada tahun 2021-2022, pertumbuhan industri keuangan syariah global berada pada kisaran 10%-12%. Sukuk sebagai produk keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif tercermin dari nilai penerbitan yang terus meningkat serta terbukti dapat menjadi safe haven asset saat pandemi. Penerbitan sukuk terbesar berasal dari negara anggota OKI, terutama Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia. Penerbitan sukuk menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah maupun korporasi. Guna melihat perkembangan penggunaan instrumen keuangan syariah khususnya oleh perusahaan di negara OKI, maka penelitian ditujukan untuk melihat determinan dari penerbitan sukuk korporasi dibandingkan dengan penerbitan obligasi di Malaysia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Penelitian menggunakan sampel dari 152 perusahaan penerbit sukuk dan obligasi dalam kurun waktu 2012-2021. Faktor yang diuji terdiri dari faktor internal perusahaan atau firm specific yaitu total aset, ROA, dan DER, serta faktor eksternal perusahaan atau indikator makroekonomi yaitu suku bunga, inflasi, GDP per kapita, dan tingkat keterbukaan ekonomi. Kondisi pandemi covid-19 menjadi faktor kontrol dalam penelitian. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa penerbitan sukuk dan obligasi di tiga negara OKI dipengaruhi oleh kedua faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan. Penerbitan sukuk dipengaruhi oleh total aset, ROA, suku bunga, inflasi, dan GDP per kapita. Sementara itu, penerbitan obligasi dipengaruhi oleh total aset, DER, GDP per kapita, serta tingkat keterbukaan ekonomi. Guna melihat secara lebih utuh terkait perkembangan instrumen keuangan Islam, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada determinan penerbitan sukuk dan obligasi pemerintah di tiga negara OKI.

---

The dynamics of the global financial market encompass both conventional financial markets and Islamic financial markets. The Islamic finance industry has experienced positive growth. In 2021-2022, the growth of the global sharia financial industry is in the range of 10%-12%. Sukuk as an Islamic financial product continues to show positive growth, as reflected by the continuously rising issuance value and has proven to be a safe haven asset during pandemics. The largest sukuk issuers are the OIC countries, mainly Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. The research aims to evaluate the determinants of corporate sukuk issuance compared to bonds in Malaysia, Indonesia, and Saudi Arabia in order to explore the use of Islamic financial instruments by firms in OIC nations. The research used a sample of 152 sukuk and bond issuers in the three OIC countries over the period 2012-2021. The factors tested consist of internal or firm-specific factors such as total assets, ROAs, and DER, as well as external factors or macroeconomic indicators such as interest rates, inflation, GDP per capita, and the level of economic openness. Covid-19 pandemic conditions became a control factor in the research. Panel data regression results showed that the issuance of sukuk and bonds in the three OIC countries was influenced by both internal and external factors. Sukuk issuance is influenced by total assets, ROA, interest rates, inflation, and GDP per capita. Meanwhile, bond issuance is influenced by total Assets, DER, interest rates, GDP per capita, and the level of economic openness. Further research can be focused on identifying the determinants of government sukuk or sovereign sukuk issuance in the three OIC countries."

"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

---

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."

"Credit Default Swaps (CDS) sparked the interests of government and financial institutions around the globe due to its role within the 2008 financial crisis in the United States of America. A CDS is used by an investor to earn profits from selling protection or to hedge against the likeability of a counterparty to default (credit event). CDS is often traded within the OTC market, however since financial crisis of 2008, CDS are categorized as a high risk financial instrument and types of CDS required to be traded, executed, and cleared through designated entities. Though played a role within the financial crisis of 2008, CDSs are still often used for investment tools for investors, as the regulatory framework of the derivative has been improved drastically since the overhaul of the American financial system by Title VII of the Dodd Frank Act of 2010. Within Indonesia’s legal framework CDSs are acknowledged however lacks comprehensive investor legal protection such as in the United States of America. Therefore, the Author finds it interesting to comprehend CDS in Indonesia and then comparing it to the legal framework in the United States of America. The main focus of this undergraduate thesis is discussing the investor legal the investor legal protections provided in Indonesia and the United States of America; and to further elaborate how the both governments enact laws to overcome risks within the CDS transactions. This research uses the micro-comparison method that results in a juridical-normative research. The purpose of this research is to provide insight to improve the legal framework of CDSs in Indonesia. This research concludes that there are little to none investor protection provided in Indonesia regarding CDS, moreover Indonesia may adapt the regulations the government of the United States of America utilized to overcome the 2008 financial crisis.

---

Credit Default Swaps (CDS) menarik perhatian pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia karena perannya dalam krisis keuangan tahun 2008 di Amerika Serikat. CDS digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan proteksi atau untuk melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan gagal bayar dari pihak lawan (credit event). CDS sering diperdagangkan di pasar OTC, namun sejak krisis keuangan 2008, CDS dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang berisiko tinggi dan jenis CDS harus diperdagangkan, dieksekusi, dan dikliringkan melalui entitas tertentu. Meskipun berperan dalam krisis keuangan tahun 2008, CDS masih sering digunakan sebagai alat investasi bagi investor, karena peraturan derivatif telah diperbaiki secara drastis sejak perombakan sistem keuangan Amerika Serikat melalui Title VII Dodd Frank Act tahun 2010. Dalam hukum Indonesia, CDS diakui namun tidak memiliki perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor seperti di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk memahami CDS di Indonesia dan kemudian membandingkannya dengan kerangka hukum di Amerika Serikat. Fokus utama dari skripsi ini adalah membahas perlindungan hukum bagi investor yang diberikan di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana kedua negara tersebut memberlakukan hukum untuk mengatasi risiko dalam transaksi CDS. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang bersifat yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan untuk memperbaiki hukum CDS di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan investor yang diberikan di Indonesia terkait CDS masih sangat minim, sehingga Indonesia dapat m"