Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelama 2003 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan tol yang diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU . Kerjasama ini dimungkinkan melalui empat skema investasi yang dibagi berdasarkan partisipasi badan usaha dalam proses konstruksi maupun pengoperasian jalan. Menggunakan pendekatan model matematika dan empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi lalu lintas dan produk domestik regional bruto PDRB berpotensi menaikkan peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan tol. Sementara itu, faktor biaya investasi termasuk biaya konstruksi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap peluang partisipasi. Adapun faktor tarif awal memiliki pengaruh non-liner terhadap peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan.

---

ABSTRACTBetween 2003 to 2017, there has been an increase in the number of toll roads being built by means of partnership between public and private sector PPP public private partnership . These partnerships are made possible by the four investment schemes that divide the responsibility on land acquirement and construction costs between partners. Findings from this study suggest that traffic projection and regional GDP have positive effects on the probability of private participation in toll road projects. On the other hand, investment costs including construction costs and population density have negative effects on the private participation. Meanwhile, the initial toll tariff seems to have non linear relationship with the probability of private participation in the road construction."

"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan rencana APBN tahun 2020-2024 total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah Rp. 2.058tn, dimana anggaran pemerintah adalah 30% dari porsi kebutuhan dana yang dianggarkan. Atas kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melakukan inisiasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk diantaranya adalah sektor infrastruktur jalan tol. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi risiko yang teridentifikasi beserta analisa pemetaan risiko untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan alokasi risiko antara pemerintah dengan investor swatsa dalam pelaksanan KPBU jalan tol di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan kuesioner. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 7 (Tujuh) kategori risiko dengan 17 (Tujuh belas) peristiwa risiko yang dianggap penting oleh investor swasta. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 11 alokasi risiko yang telah sesuai dan 6 alokasi yang tidak sesuai dengan persepsi risiko investor swasta dalam sektor jalan tol dengan skema KPBU di Indonesia yaitu risiko selisih bunga pinjaman dana talangan tanah, kenaikan biaya konstruksi, risiko tingkat inflasi dan suku bunga, risiko tingkat penyesuaian tarif yang lebih rendah dari proyeksi, risiko perubahan regulasi (dan pajak) yang umum dan risiko force majeure politis.

---

Infrastructure development has an important role in a country's economic growth. Based on the 2020-2024 APBN plan, the total budget requirement for providing infrastructure is IDR. 2,058tn, where the government budget is 30% of the portion of budgeted funding needs. Due to the need for infrastructure development, the government initiated Government Cooperation with Business Entities (KPBU) in various infrastructure sector to accelerate infrastructure development in Indonesia, including toll road. This research was conducted to investigate identified risks along with risk mapping analysis to find out whether there is a gap in risk allocation between the government and private investors in implementing toll road PPPs in Indonesia. The method of this research is a qualitative study with data collection methods through interviews and questionnaires. From the research conducted, it is known that there are 7 (Seven) risk categories with 17 (Seventeen) risk events that are considered important by private investors. From the research conducted, it is known that there are 11 risk allocations that are appropriate and 6 allocations that are not in accordance with the risk perception of private investors in the toll road sector with the PPP scheme in Indonesia, namely the risk of differences in interest on land bailout loans, increases in construction costs, the risk of inflation rates and interest rates, the risk of rate adjustments being lower than projected, the risk of general regulatory (and tax) changes and the risk of political force majeure."

"Keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia menerapkan skema kerjasama dengan swasta yang di dalamnya, perbankan menjadi sumber peminjam dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan perbankan saati ini dengan mencari faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman oleh Perbankan dalam menyetujui keputusan memberikan kredit. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan kuisioner yang datanya dianalisis dengan metode AHP dan analisa resiko serta wawancara. Hasil penelitian adalah perbankan masih merasa kurang nyaman terhadap faktor - faktor tertentu khususnya kapasitas perusahaan sponsor dan pembebasan tanah serta diperoleh 20 faktor ? faktor dominan yang mempengaruhi kenyamanan perbankan dalam memberikan keputusan pinjaman.

---

Budget limitation for infrastructure development in Indonesia causes Indonesia's Government to develop a cooperation scheme with the private sector which the banks becomes the source for lending. This research is designed to find the level of comfort for bank by finding dominant factors concerned by banks in giving lending decision. This research used questionnaires which are analyzed with AHP, risk analysis, and interviews and finds that banks are still less comfortable in some factors especially in the capacity of the project sponsors and land acquisition problems also there are 20 dominant factors that affect bank's comfort in giving lending decision."

"Sebagai negara berkembang, di Indonesia saat ini sedang marak pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kemudian  Terdapat proyek-proyek infrastruktur (khususnya proyek jalan tol) yang masuk dalam proyek strategis nasional namun memiliki kelayakan yang rendah secara finansial , hal ini menjadi kasus penelitian untuk  memperoleh skenario/skema investasi agar proyek tersebut bisa tetap dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pemerintah. Analisis akan dilakukan dengan melakukan studi kasus yang mendalam tentang proyek Infrastruktur yang memiliki tingkat kelayakan investasi yang rendah di Indonesia. Studi kasus dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah, serta melakukan identifikasi bagaimana solusi/strategi terbaik untuk meningkatkan kelayakan proyek ini agar dapat tetap diimplementasikan serta  mengetahui dampak dari penerapan skenario terbaik terhadap kelayakan finansial nya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembangunan jalan tol hanya sampai Besuki ternyata merupakan skenario terbaik yang menghasilkan tingkat kelayakan terbaik. Alternatif lain adalah dukungan pemerintah untuk menyelesaikan jalan tol dari Besuki hingga Banyuwangi. Adanya dukungan pemerintah berupa VGF agar jalan tol Probolinggo Banyuwangi dapat terhubung dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan bagi investor, dalam hal ini Badan Usaha Jalan Tol.

---

As a developing country, Indonesia is currently rampant in implementing infrastructure development. However, there are infrastructure projects (especially toll road projects) that are included in the National Strategic Project (PSN) but have low financial feasibility. Despite this, they are economically and socially politically feasible, and require a particular strategy to ensure the project can still be implemented. The analysis will be conducted by conducting in-depth case studies on infrastructure projects with low investment feasibility in Indonesia. These case studies aim to obtain a clear picture of the problem and identify the best solution/strategy to improve the feasibility of the project, enabling its implementation. Additionally, the impact of implementing the best scenario on its financial feasibility will be determined. Based on the analysis results, shortening the toll road segment is the best scenario that offers the highest financial feasibility. The second alternative involves seeking construction support from the Government to complete the toll road from Besuki to Banyuwangi, which represents the final stretch of the toll road on Java Island. The provision of VGF (Viability Gap Funding) in the form of construction support aims to facilitate the connection of the Probolinggo-Banyuwangi toll road and ensure a profitable rate of return on investment for Toll Road Business Entities, who are the investors in this project."

"Tesis ini membahas bagaimana strategi untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur jalan tol dengan tingkat kelayakan rendah agar tetap dilanjutkan, dan juga mengetahui bagaimana dampak dari penerapan strategi tersebut terhadap kelayakan finansial nya, serta melakukan komparasi strategi yang digunakan di negara lain untuk meningkatkan kelayakan proyek. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Mixed Method. Hasil penelitian menyarankan bahwa efisiensi beban operasi dan pemeliharaan serta optimalisasi struktur modal tidak cukup untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Mando Bitung menjadi layak. Untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Manado Bitung menjadi layak diperlukan negosiasi perjanjian KPBU dengan Pemerintah yaitu dengan mengusulkan penambahan masa konsesi dan adanya jaminan atas pendapatan dengan skema avaibility payment. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada stakeholder dalam penanganan KPBU jalan tol yang memiliki tingkat pengembalian rendah.

---

This thesis discusses strategies for increasing the feasibility of toll road infrastructure projects with low feasibility levels so that they continue and determines the impact of implementing these strategies on their financial feasibility, as well as comparing strategies used in other countries to increase project feasibility. This research is research with a Mixed Method approach. The research results suggest that the efficiency of operating and maintenance costs as well as optimizing the capital structure are not enough to make the Manado-Bitung Toll Road operation feasible. To make the operation of the Manado-Bitung Toll Road feasible, it is necessary to negotiate a PPP agreement with the Government, namely by proposing an increase in the concession period and a guarantee of income with an availability payment scheme. It is hoped that this research will provide benefits to stakeholders in handling toll road PPPs that have a low rate of return."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Saat ini pemerintah sedang mengadakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun adanya hambatan pada pendanaan menjadi masalah utama sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait KPBU agar masalah dana dapat tertutupi. Proyek Kereta Api Makassar-Parepare termasuk salah satu proyek dengan skema pembiayaan KPBU dan merupakan proyek pertama di provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan skema pembiayaan ini. Dengan adanya KPBU ini tujuan dari pemerintah untuk percepatan penyediaan infrastruktur diharapkan dapat tercapai. Namun pada kenyataanya proyek-proyek dengan skema pembiayaan KPBU banyak mengalami hambatan dan menyebabkan penerapan dari prosesnya menjadi tidak efektif dan efisien dan hal ini menyebabkan risiko yang akan merugikan pihak pemerintah dan pihak badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan risiko paling kritikal, serta memberikan strategi/rekomendasi pada proses penerapan KPBU. Dengan menggunakan bantuan sistem terkomputerisasi malalui program Crystall Ball. Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa dari 18 variabel risiko, sebanyak 8 varibel risiko yang teridentifikasi risiko kritikal. Risiko kritikal tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Dari 8 varibel risiko kritikal, ditentukan stratgei/mitigasi risiko-risiko tersebut yang dapat meningkatkan kinerja investasi. Selain itu juga ditentukan alokasi risikonya.

---

Currently the government is carrying out an increase in economic growth through infrastructure development in Indonesia. However, the existence of obstacles in funding is the main problem so that the government issues policies related to PPPs so that funding problems can be covered. The Makassar-Parepare Railway Project is one of the projects with a PPP financing scheme and is the first project in South Sulawesi province to implement this financing scheme. With this PPP, the government's goal of accelerating the provision of infrastructure is expected to be achieved. However, projects with PPP financing schemes experience many obstacles and cause the implementation of the process to be ineffective and inefficient and this creates risks that will harm the government and private sector. This reseach aims to identify, analyze, determine the most critical risks, and provide strategies/recommendations in the PPP implementation process. By using the help of a computerized system through the Crystall Ball program. This research is expected to improve investment performance not only in the Makassar-Parepare Railway project but also for all projects that implementing the PPP scheme. The results of this study found that from 18 risk variables, 8 risk variables were identified as critical risk. This critical risk can affect investment performance. Of the 8 critical risk variables, a strategy/mitigation of these risks is determined. In addition, the risk allocation is also determined."

"Dengan dicanangkannya percepatan pembangunan infrastruktur yang antara lain juga mencakup pembangunan 1600 km jalan tol dalam 5 (lima) tahun kedepan, pemerintah sudah melakukan perombakan pada regulasi yang mempermudah untuk berinvestasi bisnis jalan tol yang bankable dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Konsep yang mendasari jalan tol adalah suatu konsep pendanaan dimana dana pembangunan jalan tol sepenuhnya diperoleh dari pemakai jalan tol melalui pengenaan tarif tol. Sedangkan investor dibantu lembaga-lembaga pendanaan dalam hal ini berfungsi sebagai ""jembatan"" agar jalan tol yang bersangkutan dapat diwujudkan dan menghasilkan pendapatan. Industri jalan tol merupakan proyek yang sangat dipengaruhi risiko dan ketidakpastian dimana timbulnya risiko dan ketidakpastian akan mempengaruhi investor merencanakan investasi proyek jalan tol.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan identifikasi risiko yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko (risk response planning) investor jalan tol dalam berinvestasi jalan tol. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan studi kasus pada investor jalan tol antara lain ; PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, dan konsultan jalan tol yaitu, PT. Perentjana Djaya. Dan untuk mendapatkan prioritas urutan identifikasi risiko menggunakan metode analisa data Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice dan SPSS versi 13.Setelah melakukan pengujian data dan pasing grade derajat signifikan > 0.050 menurut output Expert Choice, maka didapat hasil bahwa faktor internal lebih dominan dari pada faktor eksternal, dimana prioritas berdasarkan kriteria yaitu identifikasi risiko dan risk attitude memberikan kontribusi hasil yang signifikan. Sedangkan urutan prioritas identifikasi risiko berdasarkan subkriteria adalah; variabel penentuan besaran tarif, perkiraan biaya konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, perkiraan volume lalu lintas, tingkat pengembalian investasi, masa konsesi, kematangan dalam mengambil keputusan, profesionalitas sikap, dan keterlambatan penyelesaian proyek.

---

By proclaiming of acceleration of infrastructure reconstruction that includes development 1600 km toll road in the following five years, the government has made radical changes in regulation which is to get easier in bankable toll road business investment that settled by the Ordinance no.38/2004 that is about road and the Governmental Regulation No.15/2005 that is about toll road. The best concept of toll road is funding concept which all fund completely taken from the toll road consumers through the toll fare imposition. Whereas, the investor is helped by funding organizations, that has function as "the bridge", so that the toll road project can be appreciated and get income.

This project has been a project that's very affected by risk and uncertainty that will touch the investor to give an account of toll road investment. This research is conducted to get to know which risk identification that's influenced the risk response planning, for the investor in toll road investment. For that, a case study has been made to three local toll road investors : PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, and one toll road consultant named PT. Perentjana Djaya. And to get the priority risk factor, all data are done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method, Expert Choice software and SPSS version 13.

After analyzing all datas and passing grade significant degree > 0.050, and also according to the expert choice output, this research determines that internal factors are more dominant than the external ones, that the factor priority based on the criteria is risk identifying and risk attitude give a significant contribution result. Whereas, a sequence of factor based on sub-criteria is (in order rank) variable of fare determination, estimation of construction, operation, and maintenance cost, estimation of traffic volume, restitution level of investment, concession period, well done in decision making, professional behave, and project finishing delay."

"Penelitian ini mengangkat studi kasus jalan tol Cisumdawu. Cileunyi - Sumedang – Dawuan atau Cisumdawu terletak di Jawa Barat. Pembangunannya dimulai pada tahun 2017 dan direncanakan dapat beroperasi penuh pada tahun 2019. Namun, karena masalah pembebasan lahan dan pandemi COVID-19, pengoperasian jalan tol Cisumdawu tertunda selama kurang lebih tiga tahun, sehingga berdampak negatif pada profitabilitas proyek. Menyikapi kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kembali kelayakan investasi Jalan Tol Cisumdawu dengan mempertimbangkan variabel risiko dan ketidakpastian dengan menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan simulasi Monte Carlo. Analisis tersebut menggunakan beberapa kriteria atau indikator kelayakan, yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa proyek Cisumdawu masih layak untuk dilaksanakan dengan nilai NPV sebesar Rp1.431.749.000.000, IRR sebesar 6,4%, dan Payback Period selama 23,3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan investasi menurun ketika dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa risiko yang paling signifikan mempengaruhi kelayakan investasi adalah volume lalu lintas. Tiga skenario tambahan dirancang untuk mengeksplorasi berbagai potensi hasil dan menilai kelayakan finansial proyek dalam berbagai kondisi.

---

This research uses the case study of Cisumdawu toll road. Cileunyi - Sumedang - Dawuan or Cisumdawu toll road is located in West Java. The construction started in 2017 and was expected to fully operate in 2019. Unfortunately, due to land acquisition issues and COVID-19 pandemic, the Cisumdawu toll road operation has been delayed by approximately three years, thus negatively impacting the project’s profitability. In response to this condition, this research aims to assess and re-evaluate the feasibility of Cisumdawu Toll Road investment by considering risks and uncertainty variables using Discounted Cash Flow (DCF) and Monte Carlo simulation. The analysis uses several criteria or indicators of feasibility, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period. The result of the feasibility analysis shows that the Cisumdawu project is still feasible with a NPV of Rp1.431.749.000.000, an IRR of 6,4%, and a Payback Period of 23,3 years. The results shown that the investment feasibility decreases when faced with risks and uncertainties. It also shows that the most significant risk affecting the investment feasibility is the traffic volume. Three additional scenarios are designed to explore different potential outcomes and assess the project's financial feasibility under various conditions."

"Angka kecelakaan konstruksi di Indonesia tergolong tinggi, termasuk pada konstruksi Jalan Tol. Kecelakaan pada proyek konstruksi di Indonesia menunjukkan bahwa selain penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Indonesia masih terabaikan, kecelakaan konstruksi juga disebabkan oleh kurangnya biaya dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Proyek konstruksi jalan tol telah menetapkan anggaran biaya SMKK sebesar 0,5-1,5 % dan dinilai cukup rendah karena berada dibawah 3 % dari biaya proyek. Metode statistik dengan SPSS versi 26 digunakan untuk meneliti hubungan dari komponen Biaya SMKK, komponen AHSP, dan Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Proyek Jalan Tol. Hasil dari penelitian akan menunjukkan komponen yang paling berpengaruh pada kesadaran keselamatan adalah papan jalur evakuasi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), program inspeksi dan audit internal. Komponen yang paling berpengaruh pada manajemen disiplin diri adalah induksi keselamatan konstruksi, tali keselamatan (lifeline), dan biaya alat. Komponen yang paling berpengaruh pada pengendalian kecelakaan adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), program inspeksi dan audit internal, serta biaya material.

---

The number of construction accidents in Indonesia is quite high, including the construction of toll roads. Accidents on construction projects in Indonesia show that in addition to the neglect of the implementation of the Construction Safety Management System in Indonesia, construction accidents are also caused by a lack of cost in the Construction Safety Management System. The toll road construction project has set an SMKK cost budget of 0.5-1.5% and is considered quite low because it is below 3% of the project cost. Statistical methods were used to examine the relationship of Cost Components of SMKK, Components of AHSP, and Construction Safety Performance on Toll Road Projects. The results of the study show that the components that have the most influence on safety awareness are evacuation route boards, fire extinguishers, inspection programs and internal audits. The components that have the most influence on self-discipline management are construction safety induction, lifeline, and tool costs. The components that have the most influence on accident control are fire extinguishers, inspection and internal audit programs, and material costs."