Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustrialisasi dan ekspansi bisnis yang dijalankan dengan sistem pasar bebas di Amerika Serikat pada masa Progresif Era memberikan peluang kepada pebisnis produk makanan untuk melakukan tindak kecurangan. Ketiadaan regulasi dan standarisasi produk makanan membuat produsen makanan di Amerika Serikat leluasa untuk memproduksi dan menjual makanan yang tercemar. Skripsi ini menganalisis peran Kepala Biro Kimia Kementrian Agrikultur, Harvey Washington Wiley, dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang kemurnian makanan tingkat federal di Amerika Serikat pada kurun waktu 1902-1906. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Harvey Washington Wiley merupakan agensi dalam perubahan regulasi bisnis produk makanan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Dengan mengunakan metode sejarah dan pendekatan teori strukturasi milik Giddens, Penelitian ini akan menyelidiki upaya yang dilakukan oleh Harvey Washington Wiley sebagai agensi perubahan, dalam membentuk kesadaran publik dan merangkul berbagai golongan masyarakat yang terkait, guna melahirkan gerakan sosial yang menuntut keberadaan regulasi bisnis produk makanan pertama di Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThe industrialization and business expansion that run with free market system in United States during the Progressive Era, gives an opportunity for food manufacturers to commit fraud. The absence of food regulations and standarization gives a chance to food manufacturers in the United States to manufacture and sell adulterated food. This study analyzing the role of Harvey Washington Wiley as Head of Bureau Chemistry Department of Agriculture in building public awareness to fight for federal pure food law in the United States 1902 1906 . The result of this research, indicates that Harvey Washington Wiley is the agency in the pure food movement that fight for food business regulations in the United States. Using historical methods and the giddens 39 theory of structuration, this research investigate the efforts that made by Harvey Washington Wiley as agency, in forming public awareness and embrace various groups to join the pure food movement to deliver pressure to the congress to ratify the first Pure Food and Drug Act in United States."

"Pada era global saat ini, kebutuhan akan pembuatan perjanjian internasional dalam rangka membangun kerjasama antar negara semakin tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang juga kemudian banyak terlibat dalam perjanjian internasional. Untuk dapat mengadopsi dan menerapkan perjanjian internsional tersebut, Indonesia butuh untuk meratifikasinya melalui peraturan hukum nasional. Mekanisme ratifikasi perjanjian internasional pada saat ini telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional, dimana di dalamnya diatur bahwa ratifikasi dapat dilakukan melalui jenis peraturan Undang- Undang atau Peraturan Presiden. Permasalahan yang kemudian kerap kali muncul adalah kebingungan untuk kemudian menentukan jenis peraturan yang akan digunakan untuk meratifikasi, apakah semata-mata hanya melihat materi yang diatur saja atau membutuhkan parameter lain. Permasalahan ditambah dengan pengaturan mengenai materi muatan yang berbeda di beberapa Undang-Undang. Kebingungan ini kemudian dapat diminimalisasi dengan pemahaman atas materi muatan undang-undang yang komprehensif dan pengaturan atas materi muatan yang seragam.

---

In nowadays global era, the need for an international agreement-making in order to establish cooperation between countries is increasing. Indonesia as a developing country also involved in much of international agreement. To be able to adopt and implement the international agreement, Indonesia needs to ratify it through national legislation. The mechanism for ratification of an international agreement is currently governed by Law No. 24 of 2000 regarding International Agreement, where it is stipulated that ratification can be done through a type of law rules or regulations of the President. The problem that then arises is a confusion to then determine the type of rules that would be used to ratify, whether merely saw the substance regulated or require any other parameters. Problems coupled when regulation on specific substance of Act is different in some regulation. This confusion can then be minimized by understanding the specific substance of the legislation comprehensively and setting up a uniform regulation about that."