Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKoperasi adalah sebuah badan usaha yang diciptakan untuk membantu rakyat indonesia dalam mencapai tujuan . Koperasi sampai sekarang masih dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun pemahaman masyarakat akan bentuk usaha koperasi menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah tentang dana hibah yang diberikan kepada koperasi sebagai modal yang dapat menyebabkan ketergantungan atau tidak berkembangnya koperasi. Banyaknya kasus koperasi yang tidak dapat mengolah modal dan pengaruh dari dana hibah tersebut yang merugikan koperasi. Padahal koperasi merupakan sebuah perusahaan dan sebagai badan usaha mandiri, bukan sebagai organisasi sosial yang membutuhkan bantuan berupa hibah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas dan berkesimpulan bahwa koperasi merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan mandiri dalam menjalankan usahanya dan memiliki metode tersendiri dalam mencapai tujuannya yang pengaturannya berbeda dengan perusahaan ndash; perusahaan lain namun memiliki status yang sama sebagai perusahaan karena merencanakan dan menjalankan usaha dan mencari keuntungan walau dalam bentuk yang berbeda sehingga tidak membutuhkan bantuan berupa hibah karena hibah tidak memiliki tanggung jawab dan berdampak buruk terhadap keberlansungan usaha koperasi.

---

ABSTRACTCooperative is a business entity created to help the people of Indonesia in achieving goals. Until now, cooperatives still selected by the people of Indonesia as a means to improve living standards by meeting the needs of these communities. However, people 39 s understanding of the form of cooperative business causes problems, one of which is about grant funds given to cooperatives as capital that can cause dependence or not development of cooperatives. The number of cases of cooperatives that cannot cultivate capital and the influence of the grant funds are detrimental to the cooperative. Though the cooperative is a company and as an independent business entity, not as a social organization that needs assistance in the form of grants. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials. Based on that, this thesis discusses and concludes that the cooperative is a company that is legal and independent in running its business and has its own method in achieving its objectives that the arrangement is different from other companies but has the same status as the company for planning and running the business and looking for profit in different forms so that why it does not require grant aid because grant has no responsibility and adversely affects the sustainability of the cooperative 39 s business."

"Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal.

---

Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors. "

"Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan suatu saat akan menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Dari sekian banyak Koperasi di Indonesia, tidak sedikit yang harus dibubarkan ataupun dipailitkan karena alasan-alasan tertentu. Skripsi ini membahas mengenai Kepailitan Badan Hukum Koperasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Anggota Koperasi sebelum mengajukan Kepailitan atas Badan Hukum Koperasi, sebaiknya menggunakan Hak nya sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menyuarakan pendapatnya hingga membuat Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi agar dapat memenuhi Asas Kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi, serta menyatakan bahwa Modal Penyertaan tidak dapat dikategorikan sebagai Utang sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Cooperative is a people rsquo s economic movement which is expected to be a pillar of National Economy. Among many Cooperatives in Indonesia, there is little to be disbanded or bankrupted because of certain reasons. This thesis discusses about Cooperative Legal Entities Bankruptcy that conducted by the member of the Cooperative by analyzing the Semarang Commercial Court rsquo s Decision Number 7 Pailit 2013.Pn.Niaga.Smg. This research is a qualitative study in the form of normative judicial. Result of this research is stated that before the Members of Cooperative proposed bankruptcy against the Cooperative Legal Entity, the Member should have used their privileges according to what is stipulated in Law No. 25 of 1992 to express their opinion and to make the Member Meeting in order to disbanded the Cooperative to satisfy the Kinship Principles which is embraced by the Cooperative. As well stated in this thesis that Capital Participation could not be considered as a debt as defined by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in accordance with the Provision of Law No. 25 of 1992 about Cooperative."

"Sejarahnya Koperasi berdiri dikarenakan adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sama dari para golongan yang memiliki latar belakang ekonomi yang sama. Usaha yang dijalankan Koperasi pun akan mengikuti keinginan atau keahlian dari para pendiri yang notabene adalah anggota-anggota Koperasi. Hal ini terjadi karena Koperasi memiliki prinsip-prinsip tersendiri yang mempengaruhi Koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip itu diatur secara berbeda pada regulasi yang dibentuk disetiap era pembentukannya masing-masing. Seiring berkembangnya zaman, Koperasi didirikan dengan anggota yang memiliki ragam latar belakang ekonomi. Hal ini beresiko mempengaruhi prinsip-prinsip Koperasi, Unit Usaha, dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi tersebut. Menjadi penting untuk diteliti karena timbul suatu pertanyaan sejauh apa dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap Unit Usaha dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, melalui wawancara kepada narasumber dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

Cooperatives historically were established due to the interest of fulfilling the same economical needs from groups of the same economical background. The business carried out by the Cooperative would also follow the necessity or skill of the founders who notably are Cooperative members. This happened because Cooperatives have their own principles which influenced the Cooperative in conducting their activities. Those principles are regulated differently in every law legislated formed in each of their respective eras. Along with the development of time, Cooperatives are established with members of diverse economical background. This constituent risks influencing the principles of Cooperatives, Business Unit and Surplus of said Cooperative. It becomes important to research because of the question which arises on how far the impact is causing towards the Cooperative, especially towards the business unit and distribution of the Cooperative rsquo s surplus. This research is juridical normative, through interview from a source and document study to give depiction towards the problem researched."

"ABSTRAKDewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasidengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatanmodal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagikoperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapatmenyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh danberkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihakyang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi.Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasipermasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkaneksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridisempiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapatmemberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTNowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalizationera with competition that emphasizes on individualism and capital increasewithout limitation, hence affecting the room for movement which becomeslimited for cooperatives. The activities currently demand small business enactorssuch as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growthand development of the cooperative cannot be separated from the government?srole as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With therole of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced bycooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the nationaleconomy. This research is juridical empirical, using interview towardsrespondents and document study to be able to give a depiction towards the issuesresearched."

"Permasalahan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi maupun yang mengatasnamakan koperasi sering terjadi, dengan berbagai macam modus operandi yang dilakukan. Permasalahan yang timbul juga dapat disebabkan kerena adanya niat maupun tujuan untuk melakukan segala cara oleh pelaku baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan pribadi, kurangnya pengetahuan, pendidikan dan pemahaman tentang Perkoperasian yang berdampak kurangnya pemahaman dan pelaksanaan yang menjiwai prinsip-prinsip koperasi. Permasalahan hukum yang sering terjadi dengan modus operadi diantaranya usaha investasi berkedok koperasi, Koperasi mobilisasi dana masyarakat baik menggunakan sistem arisan, Multi Level Marketing (MLM), penerimaan modal penyertaan, iming-iming yang menggiurkan dan lainnya. Permasalahan hukum tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru yang setidaknya meminimalisir permasalahan hukum serta membangun dan member perlindungan terhadap koperasi, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Ketentuan Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan undang-undang sebelumnya, khususnya mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan dalam peraturan undang-undang Perkoperasian terhadap meminimalisir permasalahan hukum koperasi simpan pinjam telah mengalami perubahan, diantaranya status badan hukum dan izin usaha koperasi simpan pinjam melalui Menteri koperasi dan UKM, Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam yang berbentuk lembaga non struktural Menteri Koperasi dan UKM, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan perangkat organisasi koperasi, serta struktur organisasi perkoperasian tersebut dapat meminimalisir serta mencegah permasalahan hukum, sehingga perlu adanya keterkaitan masalah hukum yang terjadi dengan ketentuan undang- undang Perkoperasian yang dulu dengan yang baru, dalam penyesuaian dan penyelenggaraan Koperasi Simpan Pinjam.

---

Legal issues conducted by the legal entity on behalf of a cooperative or cooperatives often occur, with a variety of modus operandi. The problems arising can also caused because the existence of an intention or purpose to do all manner of an offender either by individuals or by together to private interests, a lack of knowledge, education and understanding of cooperative externalities lack of understanding and the implementation of the who animates the principles of cooperative. Legal issues such as often happens with a mode of operadi investment business pretended to be cooperative koperasi mobilization of public fund better to use the system arisan, multi the level of marketing (MLM), the reception of capital participation, a lure that interesting and other. The legal issues pushed the government to issue new policies which at least minimize the problem of law and build member cooperatives, and protection against by enacting law number 17/2012 about cooperative. A statutory provision has had a change to the statute formerly, particularly regarding loan and save cooperative. Changes in the regulation of the act of cooperative to minimize the problem law loan and save cooperative has undergone a change, such as its legal entity status and business license of loan and save cooperative through minister of cooperatives small and medium enterprises institution supervisory loan and save cooperative that is shaped lembaga non structural minister of cooperatives small and medium enterprises institution warrantor the mistress of loan and save cooperative. Changes in regulations the act of cooperative to minimize the problem law loan and save cooperative has experienced change, including legal entity status and business permit loan and save cooperative through minister cooperatives and smes, institution supervisory loan and save cooperative shaped institution non structural minister cooperatives and smes, insurance agency mistress loan and save cooperative. Change device organization cooperative, and organizational structure the cooperative can minimize and preventing legal issues, so that it needed entanglement legal problems happened to statutory provision cooperative formerly with the new, in a readjustment governance and loan and save cooperative."

"Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo.

---

The existence of Savings and Loan Cooperative as an alternative financial institution other than Bank has attracted many people since it can give the solution for those who want to obtain loan in an easy way. The prevailing regulation concerning Savings and Loan activities allow Savings and Loan Cooperative to raise funds and give loan to people who has the potential to be the member. Such regulation is in fact used by so many Savings and Loan Cooperative to raise funds from society without making them as the member of the cooperative itself.

This thesis aims to analyze the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in one Savings and Loan Cooperative named Prima Delta (KSP Prima Delta) located in Jember. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that KSP Prima Delta has violated 5 out of 7 cooperative’s principles regulated under Law Number 25 Year 1992 concerning The Cooperative and the Board of KSP Prima Delta can be held liable for not conducting the meeting of member and for not returning the savings of its member at maturity date."

"Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam.

---

One way to overcome the prolonged economic crisis is to strengthen the national economy. This can be done by developing the private sector, both formal business sector and the informal sector, included are cooperative. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. Cooperatives have received considerable attention from both the government and the future of time now. In this paper the authors raised about one of the co-operatives in particular regarding Business Unit Employee Savings and Loan. Madania Teachers and Employees Cooperatives (hereinafter referred to as Cooperative Madania) is a cooperative owned by PT. Kalima Sadamulia or referred to as a Cooperative employee and have the nature Multy Purpose Cooperation or business cooperatives. In this study the authors wanted to know about the internal arrangements that exist in Cooperative Madania particularly regarding the implementation of the Capital and Business Savings and Loans in the Teachers and Employees Cooperative Madania whether compliance with existing regulations regarding cooperatives that have business unit borrowed Save."

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"Unit Simpan Pinjam (USP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU lama) berbeda dengan USP dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU baru). UU baru secara tegas melarang penyelenggaraan USP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan pelaksana dari UU lama. Ketika UU baru diberlakukan, beberapa koperasi Indonesia yang menjalankan USP telah menaati pemisahan USP menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Namun, dengan keluarnya putusan Pembatalan UU Perkoperasian baru dan memberlakukan UU Perkoperasian lama, menimbulkan persoalan baru bagi koperasi yang telah melakukan penyesuaian dengan UU Perkoperasian baru.

---

Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 25 of 1992 is different with Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 17 of 2012. The Cooperative Act No. 17 of 2012 definitely prohibits about Savings and Loans Units implementation which stipulated in Government Regulations No. 9 of 1995 about Implementation of Business Savings and Loans by The Cooperative. When The Cooperative Act No. 17 of 2012 enacted, several cooperatives which have Savings and Loans Units in Indonesian have obeyed the rules of The Cooperative Act No. 17 of 2012 to separating The Savings and Loans Unit into Credit Unions. However, by the cancellation the new Cooperatives Act and enact the previous Cooperative Act “The Cooperative Act No. 25 of 1992, has created new problems to the cooperative that have adjusted to the new Cooperative Act. The cooperative must re-commit the changes to re-adjust the setting according to the Cooperative Act No. 25 of 1992 again."