Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeterkaitan politik, administrasi, dan organisasi ditekankan kepada keterkaitan desa-kota oleh Rondinelli 1985 . Penelitian ini menganalisis keterkaitan secara inter dan intra regional Kabupaten Bogor melalui pendekatan postpositivist dengan pengumpulan data kualitatif. Keterkaitan politik antara desa dan kota di Kabupaten Bogor secara eksternal dengan Kota Bogor saling mempengaruhi, sedangkan secara politik lokal kota Kecamatan Cibinong memiliki superioritas mempengaruhi desa-desa disekitarnya. Secara pola kewenangan desa-kota dipengaruhi oleh perundang-undangan yang ada seperti UU Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 6 Tentang Desa dan perda terkait aspek kewilayahan maupun agropolitan. Secara arus belanja pemerintah kedua wilayah baik Kabupaten Bogor dan Kota Bogor tidak saling ada perhatian membangun wilayah hinterland nya, secara lokal municipalities Cibinong memiliki peran kuat sebagai pusat anggaran. Pada aspek transaksi antar yurisdiksi pemerintah kedua wilayah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor sangat saling tergantung karena spesialisasi wilayah masing-masing. Secara organisasi baik struktur dan ketergantungan organisasi, secara sosio-politis tentu sangat tergantung perundang-undangan, namun secara ekonomi kedua wilayah sangat tergantung dengan spesialisasi khusus antar wilayah. Selain itu Cibinong secara struktur ekonomi dan pelayanan merupakan wilayah dengan fasilitas terlengkap di kawasan Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACTPolitical, administrative, and organizational linkages are emphasized in rural urban linkage by Rondinelli 1985 . This research analyzes inter and intra regional linkages of Bogor Regency through a postpositivist approach with qualitative data collection. Political linkages between rural and urban areas in Bogor externally with Bogor city influence each other, while the local political basis Cibinong district town of superiority affect surrounding villages. In the pattern of rural urban authority is influenced by existing legislation such as UU No. 23 on Local Government, UU No. 6 On Village and related regulations and Agropolitan territorial aspect. In the flow of government expenditures both regions of Bogor and Bogor are not mutually concerned about building their hinterland area, locally Cibinong municipalities have a strong role as a budget center. In the aspect of transactions between the jurisdictions of the two regions between Bogor regency with Bogor City is highly interdependent because of the specialization of their respective areas. Organizationally, organizational structure and dependence, socio politically, is highly dependent on legislation, but economically both regions are highly dependent on specialization among regions. In addition Cibinong is an economic structure and service is the region with the most complete facilities in the area of Bogor Regency.rural urban linkage politics administration organization Bogor District Bogor City agropolitan , spatial region local government. "

"Konstruksi gender yang didasarkan pada pandangan yang dikotomi berimplikasi pada perbedaan peran dan penggunaan ruang khususnya dalam konteks pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menyebabkan perempuan mendapatkan pengawasan yang didasarkan pada norma kodrat perempuan karena berada di luar lingkungannya seperti berupa pengaturan jam malam dan beban ganda. Pengawasan tersebut membuat perempuan pekerja mengawasi tindakannya agar tetap sesuai dengan norma kodrat perempuan yang ada di masyarakat sebagai bentuk praktik performative regulation. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan metode observasi dan wawancara mendalam serta teknik hybrid yang menggabungkan pengumpulan data secara online dan offline untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah perempuan pekerja di Gang Bebas, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor juga masyarakat sekitar sebagai informan pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah dikotomi domain domestik dan publik menjadi tidak relevan dalam konteks perempuan pekerja. Pengawasan pada perempuan pekerja justru membuat mereka melakukan negosiasi dengan memiliki persepsi tersendiri terhadap domain domestik dan publik melampaui pandangan yang dikotomi sebagai bentuk produksi kekuasaan sehingga dapat berperan di domain publik dengan berbagai cara.

---

Gender construction based on a dichotomous view has implications for different roles and use of space, especially in the context of work. The involvement of women in the world of work causes women to receive supervision based on women's natural norms because they are outside their environment, such as setting curfews and double burdens. This supervision makes women workers monitor their actions so that they remain following the natural norms of women in society as a form of performative regulation practice. This study uses an ethnographic approach with in-depth observation and interview methods as well as a hybrid technique that combines online and offline data collection to adapt to the current Covid-19 pandemic situation. Research informants in this study were female workers in Gang Bebas, Kota Batu, Ciomas District, Bogor Regency as well as the surrounding community as supporting informants. The result of this study is that the dichotomy of domestic and public domains becomes irrelevant in the context of working women. Supervision of women workers makes them negotiate by having their perceptions of the domestic and public domains beyond the dichotomy view as a form of power production so that they can play a role in the public domain in various ways."

"Salah satu strategi pembangunan wilayah ialah memperkuat keterikatan pedesaan dan perkotaan untuk membangun kekuatan ekonomi lokal kedua kawasan. Kerikatan pedesaan dan perkotaan ditandai dengan adanya arus orang, barang, uang, tekhnologi, pengetahuan dan informasi antar kedua kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterikatan pedesaan dan perkotaan di Kota Pagar Alam melalui pendekatan LQ local quetient dan arus komoditas antar kawasan. Untuk mengetahui basis ekonomi dianalisis dengan pendekatan LQ dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi arus antara kawasan rural dan urban.Analisis basis ekonomi menunjukkan komoditas teh dan kopi merupakan basis ekonomi yang menggerakkan arus barang dan orang baik itu dalam wilayah, maupun keluar wilayah Kota Pagar Alam. Arus tersebut dianalis melalui distribusi tenaga kerja, rantai pengolahan produk product chain dan distribusi komoditas hingga kekonsumen. Di bandingkan dengan arus dalam wilayah Kota Pagar Alam, arus keluar wilayah lebih besar. Kawasan urban menjadi pusat pengolahan dan distribusi komoditas dalam berbagai bentuk dan kegiatan, sedangkan kawasan rural sebatas memproduksi komoditas yang menyebabkan arus balik ke kawasan rural masih sangat sedikit. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan kawasan rural menjadi agrowisata dapat menjadi strategi dalam meningkatkan arus balik ke kawasan rural. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan wilayah strategis pertumbuhan ekonomi belum memperhatikan peluang komoditas untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu memperhatikan potensi wilayah strategis pertumbuhan ekonomi dalam aglomerasi kegiatan produksi komoditas.

---

One of the regional development strategies is to strengthen the rural and urban linkages to build the local economic power of the two regions. Rural and urban linkages s characterized by the flow of people, goods, money, technology, knowledge and information between the two areas. This study aims to see rural and urban linkages in Pagar Alam through LQ approach local quetient and commodity flow between regions. To find out the economic basis is analyzed by LQ approach and in depth interviews to identify current between rural and urban areas.The analysis of economic base shows tea and coffee commodities is the economic base that drives the flow of goods and good people in the region, as well as out of Pagar Alam.

These currents are analyzed through the distribution of labor, product chain and commodity distribution to consume. In comparison with the current in the area of Pagar Alam, the outflow of the region is greater. Urban area becomes the center of processing and distribution of commodities in various forms and activities, while the rural area is limited to produce commodities that cause the flow back to the rural area is still very little. Increasing infrastructure and development of rural areas into agro tourism can be a strategy in increasing the flow back to rural areas. Government policy in determining the strategic area of economic growth has not considered the commodity opportunity to be a catalyst for economic growth. In addition, the government needs to consider the potential of strategic areas of economic growth in the agglomeration of commodity production activities."

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan pajak daerah berdasarkan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Bogor dengan analisis SWOT melalui empat instrumen yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kabupaten Bogor memperoleh pertumbuhan penerimaan PBB-P2 terendah dibandingkan daerah lainnya, padahal Kabupaten Bogor memiliki potensi yang besar. Penelitian ini ­tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif-alternatif strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pengalihan PBB-P2 terdiri dari enam strategi utama yaitu strategi pada aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek sosial, aspek kepegawaian, aspek manajemen pendapatan daerah, dan aspek e-government.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Bogor Regency with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities and threats. Problems occured that Bogor Regency obtain the lowest revenue growth of Land and Building Tax, whereas the Bogor Regency has great potential. This research classified as qualitative with descriptive design. The result showed that the alternatives strategy for Bogor Regency to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector consist of six main strategies includes strategy on institutional aspects, legas aspects, social aspects, civil service aspects, management of local revenue aspects, and e-government aspects."

"Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 dan strategi untuk menagih tunggakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor utama penyebab tingginya utang PBB-P2, yaitu Faktor Administrasi Pajak dan Faktor Wajib Pajak. Faktor Administrasi Pajak meliputi data tidak akurat, kendala dalam pendistribusian SPPT, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak enggan membayar pajak, tidak mampu membayar, keberatan atas NJOP, dan bersifat pasif. Strategi untuk menagih utang PBB-P2 adalah sosialisasi, optimalisasi pelayanan, identifikasi Subjek dan Objek Pajak, penagihan aktif, dan kerjasama dengan institusi terkait.

---

Rural and urban property arrears in Bogor continues to increase every year. This study aims to analyze the causes of it and the strategies conducted to collect the tax arrears. This research uses qualitative approach, meanwhile the data collection techniques used are in depth interviews and literature research. The result of this study is there are two huge factors causing high rural and urban property tax arrears, which are tax administration factor and taxpayer factor.

Tax administration factors include inaccurate data, difficulties in SPPT distribution, and lack of human resources. Taxpayer factors include taxpayers are reluctant to pay taxes, taxpayers are unable to pay, taxpayers object to NJOP, and taxpayers are still passive. The strategies conducted to collect tax arrears are through socialization, identification of tax subject and object, tax service optimization, active tax collection, and coordination with other institutions."

"Tesis ini bertujuan untuk menginvesitagasi secara mikroskopis struktur sosial masyarakat di desa dalam agenda negara tentang demokratisasi desa. Sebagaimana dipahami bahwa semenjak Indonesia memasuki era reformasi, desentralisasi dan demokrasi dikedepankan sebagai upaya untuk mengevaluasi pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Pada dasarnya desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu agenda yang mengedepankan proses pembangunan berbasis komunitas atau community-driven development. Akan tetapi dalam perkembangannya analisis terhadap agenda demokratisasi desa sebagai lanjutan dari proses desentralisasi dan demokratisasi tersebut sering dilakukan dengan pendekatan legal-driven, suatu pendekatan yang menganggap bahwa urusan mendemokrasikan desa hanya berhenti pada sebatas penerapan UU. UU Desa yang diterbitkan belakangan sebagai evaluasi terhadap UU sebelumnya, dianggap sebagai UU yang cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan demokrasi desa, terutama karena secara normatif telah menjamin keberfungsian BPD dan berjalannya musyawarah desa. Sementara dalam praktiknya, UU Desa tidak selalu implementatif sehingga tidak ada jaminan bagi berfungsinya BPD dan berjalannya musyawarah desa. Dengan demikian arena demokrasi desa yang dibayangkan oleh UU Desa tidak selalu terwujud. Melalui penelitian etnografi selama empat bulan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tesis ini menunjukkan situasi politik di tingkat mikro bahwa warga desa dapat menciptakan arenanya sendiri selain arena demokrasi desa sebagaimana yang dibayangkan oleh UU Desa. Melalui proses pembentukan arena inilah kemudian dapat diperlihatkan gambaran praktik aktual demokrasi desa, suatu gambaran yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan legal-driven. Untuk mengungkap sejauhmana praktik aktual demokrasi desa tersebut, tesis ini berangkat dari beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa BPD dan musyawarah desa yang telah dijamin secara normatif oleh UU Desa tidak berjalan dan berfungsi dengan baik?; Bagaimana warga menyikapi ketidakberfungsian BPD dan musyawarah desa? Ketika arena demokrasi desa tidak terbentuk seiring dengan tidak berfungsinya BPD dan musyawarah desa, arena apa yang diciptakan oleh warga desa?; Bagaimana warga menciptakan arena tersebut?; Bagaimana arena tersebut dapat menampilkan warga desa biasa menjadi para tokoh yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa?; dan Bagaimana para tokoh yang muncul tersebut kemudian memainkan peran publiknya sebagai pihak yang menjalankan peran kontrol di satu sisi dan mementingkan interes pribadinya di sisi lain?

---

This thesis aims to investigate the social structure microscopically in the village level on the state agenda of village democratization. As already known that since Indonesia entering the reformasi era, decentralization and democratization have been put forward as evaluations on centralistic of New Order government. Basically, decentralization and democratization both are the agenda that emphasize the community driven development processes. However, time by time, analysis of the village democratization agenda as a continuation of the decentralization and democratization process is conducted by a legal driven approach, an approach that consider that all the matters of village democratization just stop in the implementing of the Law. Village Law that enacted later as an evaluation of the previous laws, is considered as a strong legal basis for the implementation of village democracy, especially when normatively it gives a guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. However, practically Village Law is not always implemented so there is no guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. Therefore the arena of village democracy has been imagined by Village Law does not necesseraly establish. Through four months of ethnographic research in Pabuaran Village, Sukamakmur Sub District, Bogor Regency, West Java, this thesis shows the political situation at the micro level where villagers can create their own arena instead of arena of village democracy as envisaged by Village Law. Through such this arena creation the actual practice of village democracy can be depicted, a picture that can not be explained comprehensively by a legal driven approach. To reveal the extent of the actual practice of village democracy, this thesis departs from several research questions as follows Why is the BPD and village deliberation that have been normatively guaranteed by the Village Law not implement and functioning properly How do villagers respond to the non functioning of BPD and village deliberation When the arena of village democracy is not establised along with the non functioning of BPD and village deliberation, what arena is created by the villagers How do villagers create the arena How can the arena make ordinary villagers become leaders who can influence the administration of village government How do the leaders then play their public role as social control on the one hand and attach their personal interest on the other hand "

"Lahan merupakan sumberdaya penting yang kebutuhannya terus meningkat namun ketersediaannya tidak bertambah akan memicu fenomena alih fungsi lahan di kawasan perkotaan dan berefek pada perluasan lahan permukimannya ke pinggiran kota yang disebut peri-urbanisasi. Jabodetabekjur adalah wilayah metropolitan terpadat di Indonesia dengan Kota Jakarta sebagai kota inti dan wilayah sekelilingnya atau peri-urban khususnya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor sebagai wilayah limpasan. Wilayah peri-urban tersebut memiliki peranan penting sebagai wajah dari kota masa depan sehingga perlu diperhatikan arah pengembangannya dengan cara mengevaluasi daya dukung lahan permukiman berbasis kemampuan lahan berdasarkan dinamika fisik dan demografis wilayah peri-urban Kota Jakarta dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, kemampuan pengembangan lahan permukiman di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor secara garis besar masih cukup tinggi tepatnya masing-masing sebesar 97%, 98% dan 45,96% dan memiliki status daya dukung permukiman surplus masing-masing sebesar  2,6, 2,7, dan 1,87. Lahan permukiman potensial yang dihasilkan membentuk pola menyebar menuju arah dataran rendah dan wilayah studi kasus memiliki wilayah yang sudah bersifat kekotaan serta kekurangan lahan pertanian. Diperlukan adanya peninjauan ulang agar ketika terjadi transformasi kota tidak menimbulkan masalah lingkungan.

---

Land is a significant resource whose needs continue to increase, however, if its availability does not increase that will trigger the phenomenon of land conversion in urban areas and will affect the expansion of settlement land to the outskirts of the city which is called peri-urbanization. Jabodetabekjur is the most populous metropolitan area in Indonesia along Jakarta as the core city and the peri-urban areas, especially Bekasi, Tangerang, and Bogor districts as runoff areas. The peri-urban area has a crucial role as the face of the city of the future, so it is necessary to pay attention to the direction of its development by evaluating the carrying capacity of residential land based on land capability based on the physical and demographic dynamics of the peri-urban area of the City of Jakarta in supporting a sustainable development process. Based on the results of the analysis, the ability to develop residential land in Bekasi, Tangerang, and Bogor districts is still considerably high, to be precise, respectively, at 97%, 98% and 45,96%, and has a surplus settlement carrying capacity sta respectively of 2,6, 2,7, and 1,87. The resulting potential settlement land forms a spreading pattern towards the lowlands and the case study area has areas that are already urban and lack agricultural land. Policy reviews are mandatory with the purpose that when a city transformation takes place, it does not cause environmental problems."

"Penelitian tentang Analisis Penerimaan dan Administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menggali-lebih mendalam mengenai penerimaan pajak-pajak daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 1998/1999-2004 serta untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam mengelola pajak daerah yang diselenggatakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pajak-pajak daerah yang dianalisis terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan., Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Analisis terhadap penerimaan pajak dilakukan dengan cara : pertama menganalisis perkembangan setiap jenis pajak daerah dan total penerimaan pajak daerah Serta kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Kedua, menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah, laju perkembangannya dan varians penerimaan pajak daerah. Ketiga, menganalisis kinerja pajak daerah, dan trend perkembangannya serta yang keempat adalah pengukuran efektivitas pajak daerah (Tax Effectiveness) dengan menggunakan Tax Performance Index, Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan daerah dengan mengkaji secara kualitatif terhadap unsur-unsur administrasi pajak yaitu lembaga (institution), pegawai (person) dan kegiatan (activities).Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan daerah di dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan cara studi kepustakaan dan Studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan perkembangan rata-rata total penerimaan pajak daerah sebesar 23,17%. Sedangkan kontribusi masing-masing jenjs pajak daerah adalah sebagai berikut : Pajak Penerangan Jalan sebesar 49,3 5%, Paiak Penggalian Bahan Galian Golongan C sebesar 29,56%, Pajak Hotel dan Restoran sebesar 15,34%, Pajak Reklame sebesar 2,94%, dan Pajak Hiburan sebesar 2,81%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah selama periode 1998/1999 - 2004 secara rata-rata adalah sebesar 49.35%. Sedangkan varians penerimaan pajak daerah memperoleh angka sebesar 33,24%. Kemudian, analisis kinerja pajak yaitu Tax Effort yang terdiri dari Elastisitas pajak daerah (tax elasticity) sebesar sebesar 0.10% sedangkan Tax Ratio yang diperoleh selama periode tahun 1998/1999-2004 berkisar antara 0.14% hingga 41%, kinerja pajak yang lainnya yaitu Tax Effectiveness berkisar antara 1.01 hingga 1.16 dan Tax Efficiency 20.36% sampai dengan 22.49%. Adapun hasil analisis atas pelaksanaan administrasi pajak daerah adalah sebagai berikut: pertama, tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing seksi dan subseksi, kurangnya koordinasi antar seksi, serta masih ada unit yang pengaturannya belum jelas; kedua., kuantitas dan kualitas pegawai masih dirasakan kurang. Secara kuantitas dan kualitas adalah kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi sebanyak 57 orang; ketiga kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pendataan dan pendaftaran.Rekomendasi yang diberikan : Dinas Pendapatan Daerah agar lebih menggali lagi penerimaan pajak daerah dengan cara rnelaksanakan intensifikasi pajak daerah dengan cara : memperluas basis- penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, menlngkatkan efektivitas administrasi. selain itu, disarankan: pertama, membuat penjabaran tugas secara lebih terperinci untuk masing-masing seksi dan subseksi serta membuat pengaturan yang jelas kewenangan dan tugas unit penyuluhan. Kedua, meningkatkan kualitas pegawai yang ada dengan pendidikan formal maupun non formal yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi. Ketiga, meningkatkan koodinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan pajak daerah.

---

The research regarding revenue analysis and local tax administration in Bogor Regency has purpose to gain more tax revenue obtained by Bogor Regency during 1998/1999-2004 periods and to know the implementation of tax administration in managing local tax performed by The Income Service of Bogor Regency. The Local taxes analyzed are Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, and Mineral Removal and Processing Tax. Analysis of tax revenue was carried out by : first, analyzing thr development of every local tax and total local revenue tax and contribution of every local tax toward local revenue tax. Second, analyzing contribution of local tax toward original local revenue; its development and variants of local tax revenue. Third, analyzing local tax performance. Fourth, to know the implementation of local tax administration is by studying tax administratively namely institution, employees and activities.

Data used are primary and secondary data. Primary data were gained by interviewing high officials related concerning the implementationof local tax administration at local income service office of Bogor Regency. Whereas secondary data that the writer gained were from central statistical bureau and local income service offices of Bogor regency by conducting library research and field study. Analytical technique used is descriptive qualitative and quantitative methods.

The result of the research shows that the development of average total tax revenue is 23.17%. Whereas the contribution of each kind local tax is as follows: Street ligthing tax is 49.35%, Mineral Removal and Processing Tax is 29.56%, hotel and restaurant tax is 15.34%, advertising tax is 2.94% and entertainment tax is 2.81%. The contribution of local tax toward local original revenue during 1998/ 1999-2004 periods is on average 49.35% whereas variant of local tax revenue is 33.24%. Then, the analytical result of local tax performance that consist of Tax Effort, Tax Effectiveness and Tax Efficiency. Tax Effort consist of Tax Elasticity which its value is 0.1% and Tax Ratio that its range value from 0.14% untill 41%. Another peforrnance local tax is Tax Effectiveness that its range value from 1.01 untill 1.16 and Tax Efficiency that its range value is from 20.36% untill 22.49%. The analytical result of the implemntation of local tax administration is as follows : first, there is no job description at each section and subsection. Second, lack of quantity and quality of employees. It lacks of coordination of education and training that are tax and accounting base. Third, lack of coordination with other institution in collecting data and registration.

The writer suggest that the local income service office explore more tax revenue by carrying out local tax intensification by enlarging revenur basis, strengthening levy process, improving supervison, improving administrative effectiveness. Futhermore, it is suggested that : first, making more specific hob description for each section and subsection and making clear rules of authority and duties for guidance unit. Second, improving the quality employee at formal and non formal education with taxation and accounting education base. Third, improving coordination with other institutions which have data related to local tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan menggunakan teori kualitas Christoper Lovelock yang terdiri dari: Information, Consultation, Order Taking, Hospitality, Caretaking, Exceptions, Billing, dan Payment. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method yaitu menggabungkan antara teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survei, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa narasumber dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal pemohon PATEN masih merasa kualitas PATEN masih kurang baik dan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, terdapat saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas PATEN di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yaitu disediakan tanda informasi pelayanan berupa banner, akses dalam pembayaran pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui transfer, menyediakan ruangan/loket pengaduan, petugas melakukan pencatatan terkait keluhan pemohon, membuat situs resmi Kecamatan Ciomas yang dapat menyediakan informasi PATEN dan dapat diakses oleh publik, dan menyediakan mesin/nomor antrian untuk pemohon.

---

This study aims to analyze the quality of the Integrated District Administrative Services (PATEN) in Ciomas Subdistrict, Bogor Regency using Christoper Lovelock's quality theory consisting of: Information, Consultation, Order Taking, Hospitality, Caretaking, Exceptions, Billing, and Payment. The method of this research used is quantitative research with a mix method that combines quantitative and qualitative data collection techniques. The instrument used in this study was by conducting surveys, in-depth interviews with several speakers and observations. The results showed that the majority of respondents stated that the quality of the Integrated District Administrative Services (PATEN) in Ciomas Subdistrict, Bogor Regency was included in good category. But in some cases the PATEN customer still feels that the quality of the PATEN is still not good and needs to be improved. Therefore, there are suggestions for improvement in the quality of PATEN in Ciomas Sub-District, Bogor Regency, which is provided a sign of service information in the form of a banner, access to the payment of licensing services can be done through transfers, providing complaints rooms/counters, officers make records related to the complaints of the customers, make an official site of Ciomas Subdistrict that can provide PATEN information and can be accessed by the public, and provide a machine/queue number for the customers."