Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTarget angka kontak merupakan salah satu indikator dalam kebijakan Kapitasi Berbasis pemenuhan Komitmen KBK yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yang harus dicapai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP . Data Bulan Januari-Februari 2017 menunjukkan dari 98 FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KC Depok, hanya 27 FKTP yang dapat mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah upaya mencapai target angka kontak pada FKTP klinik dan puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KC Depok. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu kepala FKTP dan penanggung jawab angka kontak. FKTP dipilih berdasarkan capaian angka kontak yang memenuhi dan tidak memenuhi target. FKTP yang belum mampu memenuhi target disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar ketenagaan puskesmas, kurangnya sarana, belum ada kebijakan teknis pengaturan internal puskesmas untuk mencapai target angka kontak. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada peserta BPJS Kesehatan dan puskesmas perlu meningkatkan pengaturan internal.

---

ABSTRAKThe Contact Rate is one of the performance indicator when the primary care is contracted by BPJS and received payment using capitation, called ldquo Commitment based rdquo Capitation KBK , set up by BPJS. Data in January February 2017 showed that out of 98 primary care that contracted by BPJS Kesehatan KC Depok, only 27 clinics and health centers were able to reach the target. This research aims to review the effort to achieve contact rate. This qualitative study was using in depth interview technique, the informants were Head of primary care and PIC for activities to achieve contact rate from primary care with sufficient and insufficient achievement. The study revealed that factors related to the achievement were shortage of manpower, insufficient infrastructure, no technical guideline. BPJS Kesehatan need to disseminate the importance of achieving target while health center need to improve its internal process for managing efforts to achieve targets."

"ABSTRACTVisit Rate merupakan salah satu bukti bahwa jaminan kesehatan berdampak pada utilisasi pelayanan kesehatan. FKTP dijadikan sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di era JKN yang harus didukung oleh mutu dan kualitas yang baik dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara visit rate rawat jalan peserta JKN dengan determinan pelayanan kesehatan yang meliputi jumlah dokter, jam operasional dan jumlah peserta di FKTP BPJS Kesehatan Kota Bogor tahun 2017. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional yang menggunakan data sekunder berupa jumlah seluruh data kunjungan rawat jalan dari aplikasi Primary Care p-care serta data Profiling dari 67 FKTP tahun 2017. Analisis data menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan beberapa FKTP memiliki angka visit rate yang dibawah rata-rata. Adapun determinan yang berhubungan dengan dengan visit rate pelayanan rawat jalan adalah jumlah dokter p-value = 0,023 dan r = 0,277 dan jam operasional p-value = 0,00 dan r = 0,618. Sedangkan variabel jumlah peserta tidak memiliki hubungan dengan visit rate di FKTP. Untuk itu perlu dilakukan ditelusuri kembali mengenai karakteristik peserta terdaftar pada FKTP tersebut supaya dapat diketahui penyebab dari rendahnya visit rate serta melakukan penguatan peraturan mengenai komitmen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTVisit Rate is one of evidence that health insurance has an impact on health service utilization. FKTP serve as health care gatekeeper in The Nasional Health Insurance JKN era which must be supported by good quality of health service. The purpose of this research is to know and analize the correlation between visit rate of JKN outpatient participant with health service determinant that consist of number of doctors, operational hours and number of participants in FKTP BPJS Health City of Bogor 2017. The research is quantitative research with Cross Sectional study design using secondary data, all of outpatient visit data obtained from P care application and Profiling data collected from 67 FKTP in 2017. Data analysis using Simple Linear Regression Test. The results show that some FKTP have lower than average of visit rate. The determinants associated with visit rate of outpatient service were number of doctors p value 0.023 and r 0.277 and operational hours p value 0.00 and r 0.618, while the variable number of participants has no correlation with visit rate in FKTP. Therefore, it needs to be traced back to the characteristics of registered participants in the FKTP in order to know the cause of the low visit rate as well as strengthening the regulation regarding the commitment in the provision of health services. ,Visit Rate, Outpatient, Primary Health Care "

"ABSTRAKDalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACTTo ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives."

"ABSTRAKKlinik pratama sebagai salah satu Provider Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan dari sektor swasta berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, partisipasi klinik pratama dalam menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan di beberapa wilayah masih rendah apabila dilihat berdasarkan rasio dokter/peserta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan jumlah peserta JKN yang terdaftar pada Puskesmas dan klinik pratama. Penilitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan klinik pratama dalam menjadi FKTP BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTKlinik pratama as one of the health care provider of BPJS Kesehatan from private sector plays an essential role in providing health care to the members of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yet, the participation rate of klinik pratama is still deemed as low in several areas compared to the availability of doctors and participants. As the implication, there is a gap in term of scattered numbers for the members of JKN who are registered in Puskesmas and Klink Pratama. Therefore, this qualitative research is aimed to find out the root cause that affect the decision making of Klink Pratama to be the Authorized Primary Care Facility for BPJS Kesehatan."

"Penelitian ini membahas tentang perbandingan angka rujukan berdasarkan karakteristik peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kelurahan Paseban dan Puskesmas Kelurahan Kwitang Periode Januari-Maret 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa angka rujukan di Puskesmas Paseban lebih tinggi 8,6% dibandingkan angka rujukan di Puskesmas Kwitang yaitu 8,5%. Kondisi tersebut dapat dikarenakan masyarakat ketika memanfaatkan pelayanan Puskesmas sudah dalam kondisi yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas serta fasilitas dan SDM yang kurang memadai.

---

This research discusses the comparison of references number based on the characteristics of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) in Paseban Primary Health Care and Kwitang Primary Health Care from January until March 2015. This is a quantitative research with cross-sectional study design. Based on this research, it is known that the number of referral in in Paseban Primary Health Care is 8.6 % that is higher than the number of referral in in Paseban Primary Health Care which is 8.5%. It is because the patient is already under conditions that is unable to be handled when she/he will utilize the services of Primary Health Care. This is also due to the shortage of facilities and human resources in Primary Health Care."

"ABSTRAKMulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional JKN . JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraann Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Dimulainya sistem jaminan kesehatan menyebabkan banyaknya antrian yang terjadi di kantor Cabang BPJS Kesehatan 2500 pengunjung perhari pada 2015 sehingga melatarbelakangi BPJS Kesehatan meluncurkan program inovasi yaitu aplikasi Mobile JKN pada November 2017. Saat ini peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 1 yang menggunakan aplikasi Mobile JKN dan juga masih banyaknya pengembangan fitur yang ada dalam aplikasi Mobile JKN. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelili untuk mengetahui gambaran implementasi penggunaan aplikasi Mobile JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama provider BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Mobile JKN menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Mobile JKN sangat bermanfaat dan memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses informasi dan pelayanan BPJS Kesehatan dan masih banyak masukan saran untuk pegembangan aplikasi Mobile JKN, namun aplikasi Mobile JKN telah memberikan manfaat bagi peserta dan juga petugas BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTStarting in January 2014, Indonesia has implemented a National Health Insurance JKN system. JKN is organized by the National Health Insurance Agency JKN . Starting of the health insurance system caused a lot of queues in the BPJS Kesehatan office 2500 visitors in a day in 2015 so that the background of BPJS Kesehatan launched the innovation program, there is the JKN Mobile application in November 2017. Currently BPJS Kesehatan participants reach 1 who use the Mobile JKN application and also there are still many feature developments in the JKN Mobile application. This background of the researcher to find out overview of implementation of the Mobile JKN application usage in the primary healthcare provider of BPJS Kesehatan South Jakarta. This research method is qualitative research. The method used in data collection is in depth interviews and observation. The results of this study are JKN Mobile application users stated that the use of the JKN Mobile application is very useful and makes it easier for BPJS Health participants to access BPJS Health information and services and there are still many suggestions for developing the JKN Mobile application, but the JKN Mobile application has provided benefits to participants and also BPJS Kesehatan officers."

"This study aims to determine factors associated with the utilization of Chronic Disease Management Program (Prolanis) among the members of BPJS Kesehatan Tangerang Office, 2015. This study was done by interviewing 73 respondents through the phone and home-visit. The study was also involving information from relevant informants. Respondents? knowledge on their disease, support from BPJS Kesehatan and family have significant association with the utilization of chronic disease management program. Age, sex, education, occupation, distance and time to primary health care, as well as support from peer group was not associated with the utilization of chronic disease management program.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2015. Studi cross sectional ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telepon dan berkunjung langsung ke rumah responden. Jumlah sampel yang berhasil diperoleh yaitu 73 orang. Hasil penelitian juga didukung informasi dari narasumber terkait. Pengetahuan responden terhadap penyakitnya, dukungan BPJS Kesehatan dan dukungan keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan program pengelolaan penyakit kronis. Tidak ada hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jarak tempuh dan waktu tempuh ke PPK tingkat pertama serta dukungan teman dengan pemanfaatan program pengelolaan penyakit kronis."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

---

This research is qualitative study which use indepth interview and document review methods. The places of this research are choosen by primary health care that in safe zone and unsafe zone. The result of the research show that the biggest struggle of implementing the policy is the contact indicator, the middle is prolanis indicator, and the smallest is RRNS indiactor. All the primary care are good enough at resource of authority and disposition, but are not good yet at bureaucratic structure variable. The differences between primary health care in safe zone with unsafe zone are at communication variable, the absence of indicator’s PIC of meeting with BPJS, and knowledge of all staffs about the policy. The differences between clinic with primary care are variable of human resource, money, and facilities."