Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa wanita Muslim memiliki partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dibandingkan wanita non-Muslim. Namun, studi tentang Muslim dan partisipasi pekerja perempuan seringkali terbatas pada pengukuran identitas, membandingkan Muslim dan non-Muslim, sementara tidak dapat menangkap dampak aktual nilai-nilai Islam terhadap keputusan perempuan untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap pengaruh nilai-nilai islam terhadap keputusan perempuan untuk bekerja, dengan mengukur tingkat religiusitas mereka. Dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey, penelitian ini menemukan bahwa religiusitas yang di ukur melalui salat mempengaruhi preferensi perempuan untuk bekerja. Selain itu, kami menemukan bahwa ada perbedaan antara perempuan yang lajang dan sudah menikah dalam menimbang keputusan untuk bekerja.

---

Many studies have shown that Muslim women have lower female labor force participation than non Muslim women. However, the study of being a Muslim and female labor particiaption are often limited to identity measurement, while unable to address the actual effect of Islamic values on women's decision making. This study seeks to capture the influence of Islamic values on women's decision to work, by measuring their level of religiosity. Using data from Indonesia Family Live Survey, we found that religiosity in form of religious practice shape women's preference to work. In addition, we also found that marital status influence women's decision to work in different ways."

"Para pengamat ekonomi telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan sejak beberapa dekade yang lalu. Sehingga, banyak teori dan bukti empiris telah ditemukan sejak saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kaitan antara Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah, dengan indikator-indikator kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Aceh, melibatkan panel data dari 30 provinsi dalam periode 2002-2018. Metode sintetik kontrol digunakan karena model dimaksud biasanya digunakan pada kasus-kasus intervensi kebijakan pemerintah dalam studi kasus perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otsus berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses sanitasi yang aman, dan menaikkan tingkat penerimaan siswa sekolah menengah atas. Namun demikian, tidak ada hubungan yang jelas antara alokasi dana otsus dan akses air bersih.

---

Economists have talked about government expenditure and its relation with poverty, health, and education from decades ago. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study aims to evaluate relationship between one type of government spending, Special Autonomy Fund (SAF), and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using panel dataset of 30 provinces in 2002-2018 period. Synthetic Control Method (SCM) is used as the model, since it is commonly applied to the cases of policy intervention in comparative case studies. This paper discovers that the SAF lowers poverty rate, escalate access to safe sanitation, and improve net enrollment ratio of senior secondary school. Nevertheless, there is no prominent association between SAF allocation and access to safe water."

"Maraknya aktivitas judi online yang terjadi di Indonesia memicu terjadinya sejumlah masalah sosial, mulai dari pencurian hingga pembunuhan. Berbagai hal menjadi motif seseorang melakukan judi online, mulai dari kesulitan ekonomi, kecanduan, hingga rendahnya literasi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku judi online masyarakat muslim di Indonesia, dengan menggunakan variabel literasi keuangan, literasi keuangan Syariah, dan religiusitas. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method), dimana data kuantitatif diperoleh melalui survey dan diolah dengan model regresi ordinal probit sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan diolah dengan metode analisis konten. Data primer dikumpulkan dengan metode non-probability sampling dan melibatkan 273 responden Muslim yang pernah bermain judi online, sementara wawancara dilakukan kepada beberapa responden yang kecanduan bermain judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan Syariah dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku berjudi online masyarakat muslim di Indonesia, sementara variabel literasi keuangan tidak signifikan berpengaruh. Hasil ini mengimplikasikan bahwa semakin tinggi literasi keuangan Syariah dan religiusitas seseorang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk berjudi. Selain itu, beberapa variabel kontrol yang juga berpengaruh secara signifikan adalah jenis kelamin, usia, dan pendidikan (pascasarjana). Studi ini menemukan bahwa laki-laki dan individu berusia dewasa cenderung lebih sering berjudi, sementara seseorang yang memiliki pendidikan akhir Pascasarjana memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berjudi. Sementara hasil studi kualitatif menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dapat mempengaruhi perilaku berjudi individu secara negatif. Selain itu, studi kualitatif juga menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan dan faktor finansial memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku perjudian. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberantas sindikat perjudian di Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan tingkat literasi keuangan Syariah masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis dan memperkaya literatur terkait perjudian di Indonesia dan secara global.

---

The rise of online gambling activities that occurred in Indonesia has led to a number of social problems, ranging from theft to murder. Various factors motivate individuals to engage in online gambling, including financial difficulties, addiction, and low financial literacy. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence the online gambling behavior of Muslim communities in Indonesia, using the variables of financial literacy, Islamic financial literacy, and religiosity. This study used a mixed method approach, where quantitative data were obtained through surveys and analyzed using probit ordinal regression models while qualitative data were obtained through interviews and analyzed using content analysis methods. Primary data were collected using non-probability sampling and involved 273 Muslim respondents who had played online gambling, while interviews were conducted with several respondents who were addicted to playing online gambling. The results showed that the variables of Islamic financial literacy and religiosity had a significant and negative effect on online gambling behavior of Muslim communities in Indonesia, while the financial literacy variable had no significant effect. This result implies that higher levels of Sharia financial literacy and religiosity reduce the likelihood of individuals engaging in gambling. In addition, several control variables that also have a significant effect are gender, age, and education (postgraduate). This study found that males and adults tend to gamble more frequently, while those with postgraduate education are less likely to gamble. While the results of qualitative studies show that the level of religiosity can negatively affect individual gambling behavior. Furthermore, the qualitative studies also reveals that peer influence and financial factors play a significant role in gambling behavior. This study is expected to provide input for the government in eradicating gambling syndicates in Indonesia, one of which is by increasing the level of Islamic financial literacy in Indonesian society. The results of this study are also expected to become a reference for similar research and enrich literature related to gambling in Indonesia and globally."

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully. "

"This study aims to find empirical evidence whether local feeder ports as small-scale investments in public infrastructure affect economic activity at the sub-district level. The motivation for the study originated from the fact that the public invests heavily in small-scale projects when market failures occur. However, there is a lack of empirical studies on the impact of these investments because of constraints on data availability and their small marginal contribution at a more aggregated level. Using Difference-in-Differences that exploit staggered implementation of small-port operations, I find that the opening of small ports increased the night light intensity, a measure that captures local economic activity, by 1.8 per cent. Although the impact is relatively small and takes two years after the operation, the benefits reach beyond the sub-district where the port is situated and outweigh the costs.

---

Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah pelabuhan pengumpan lokal sebagai investasi skala kecil infrastruktur publik berdampak pada aktivitas ekonomi di desa. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa pemerintah telah berinvestasi cukup besar dalam proyek-proyek pembangunan skala kecil saat kegagalan pasar terjadi. Namun, studi empirik dalam membuktikan manfaat pelabuhan tersebut sangat terbatas. Hal tersebut terjadi kemungkinan akibat adanya keterbatasan data dan konstrubusi marjinal yang cukup rendah di tingkat aggregat yang tinggi. Menggunakan Difference-in-Differences yang mengukur implementasi operasional pelabuhan kecil secara berangsur-angsur, Saya menemukan bahwa dengan dibukannya pelabuhan kecil, menaikkan intensitas cahaya malam hari, pengukuran yang dapat menangkap aktivitas perekonomian lokal, sebesar 1.8 persen. Walaupun dampaknya relatif rendah dan membutuhkan dua tahun untuk terjadi, manfaat dari pelabuhan kecil juga terjadi di luar desa dimana pelabuhan tersebut dibangun dan investasinya hemat biaya."

"Periklanan merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Bisnis mengetahui bahwa salah satu penentu utama keberhasilan bisnis mereka adalah efektivitas iklan yang dikeluarkan. Namun, tidak semua iklan yang dikeluarkan suatu bisnis diterima dengan baik oleh masyarakat. Penggunaan daya tarik yang dianggap menyinggung tidak jarang dilakukan oleh pemasar, walaupun penerimaan daya tarik menyinggung itu tidak bersifat universal, dan dapat berbeda untuk masing-masing negara dan masing-masing gender. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah portrayal of women in ads, cultural & social diversity, ethical judgement, dan attitude towards portrayal memiliki pengaruh terhadap purchase decision wanita muslim di Indonesia. Serta, untuk mencari tahu apakah portrayal of women in ads dan ethical judgment memiliki pengaruh terhadap attitude towards portrayal. Data dari penelitian ini diuji dengan menggunakan metode PLS-SEM. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner online dan diisi secara individu oleh responden. Data dari 247 responden wanita muslim Indonesia memberi hasil bahwa portrayal of women in ads, cultural & social diversity dan attitude towards portrayal  memiliki pengaruh terhadap purchase decision wanita muslim Indonesia. Dan juga, portrayal of women in ads memiliki pengaruh terhadap attitude towards portrayal iklan wanita muslim Indonesia.

---

Advertising is one of the largest industries in the world. Businesses know that one of the key factors to achieve success is through the effectiveness of their advertisements. However, not all advertisements issued by a business are well received by the public. The use of appeals that are considered offensive by marketers is quite common, however the acceptance of offensive appeals is not universal, and can be different for various countries and each gender. Thus, this study was conducted to determine whether portrayal of women in ads, cultural & social diversity, ethical judgment, and attitude towards portrayal  affect the purchase decision of muslim women in Indonesia. And also, to find out whether portrayal of women in ads and ethical judgment have any influence on their attitude towards the portrayal The data from this study was tested using the PLS-SEM method. The data was collected by spreading online questionnaires and was individually filled in by the respondents. Data from 247 Indonesian muslim women respondents revealed that portrayal of women in ads, cultural & social diversity and attitude towards portrayal have an influence on the purchase decision of Indonesian muslim women. Also, portrayal of women in ads have an influence on the attitude towards portrayal of Indonesian muslim women."

"Terlepas dari kenyataan bahwa Indeks Pengembangan TIK menyatakan Indonesia menduduki peringkat ke-111 di antara semua negara, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus berkembang pesat. Seperti yang dikatakan beberapa penelitian, TIK mampu memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, terutama perempuan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis apakah TIK – dimana definisinya akan dibatasi pada penggunaan internet, dapat membuat perempuan dengan jenis pekerjaan yang rentan, seperti pekerja mandiri, menjadi diuntungkan. ‘Menguntungkan’ diukur dari adalah pertumbuhan upah riil dan tren penurunan jam kerja pekerja akun perempuan sendiri dari 2005 hingga 2017. Untuk mencapai ini, saya akan menggunakan data pekerja dari SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) dan data dari penggunaan internet dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Hasil kami menunjukkan bahwa internet memiliki indikasi hubungan kausalitas yang positif secara signifikan dengan pendapatan riil per jam. Sementara itu, hubungan antara internet dan jam kerja adalah signifikan negative. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang berusaha sendiri akan diuntungkan apabila menggunakan internet.

---

Despite of the fact that ICT Development Index stated Indonesia occupied 111th ranking among all countries, the growth of internet use in Indonesia keep pushing forward. As several studies stated, ICT are able to empower marginalized group in society, especially women. This paper aims to analyze on whether ICT–which definitions will be limited to internet use in this paper, are able to make women with vulnerable type of occupation, such as own-account worker, better-off. The measurement of better-off itself is growth of real wage and decreasing working hour trend of female own account worker from 2005 to 2017. In order to achieve this, I will utilize data of workers from SAKERNAS (National Labor Force Survey) and data of internet use from SUSENAS (National Socio-Economic Survey). Our results suggest that internet indicates a positively significant causality relationship with real income per hour. Meanwhile, the relationship between internet and working hours remain negatively significant. This shows that female own-account worker in Indonesia is better-off by using the internet."

"ABSTRAKTren global saat ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi tenaga kerja wanita. Walaupun dalam Al-Quran Islam menyarankan agar wanita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, namun Islam sendiri pada dasarnya tidak melarang wanita muslim untuk bekerja. Bagi wanita muslim yang relijius, maka ia dia akan memilih untuk tidak bekerja dan kalaupun memilih bekerja akan memilih berwirausaha dibandingkan menjadi karyawan sehingga membuatnya bisa menyeimbangkan kewajibannya dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah relijiusitas Islam mempengaruhi keputusan seorang wanita muslim untuk berwirausaha. Dengan sampel 6637 wanita wanita muslim dari data IFLS dan model probit, peneliti menemukan bahwa relijiusitas Islam signifikan mempengaruhi keputusan wanita muslim untuk bekerja di mana wanita muslim yang lebih relijius cenderung tidak bekerja dan jika mereka bekerja mereka akan memilih untuk berwirausaha. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita muslim berwirausaha di kota dan desa. Adanya pengaruh relijiusitas pada keputusan wanita muslim berwirausaha membuka peluang meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita muslim serta membutuhkan dukungan kebijakan yang memfasilitasi wanita muslim berwirausaha seperti akses modal melalui program pembiayaan.

---

ABSTRACTCurrent global trends indicate an increase in female labor participation. Although in Al Quran Islam suggests that women spend more time at home, but Islam itself basically does not prohibit Muslim women to work. For a religious Muslim woman, she chooses not to work and if she chooses to work, she chooses entrepreneurship instead of being an employee to enable her to balance her obligations in the family. This study aims to determine whether the religiosity of Islam influence the decision of a Muslim woman to work and to choose self employment. With a sample of 6637 Muslim women from IFLS data and probit models, researchers found that the religiosity of Islam significantly influenced the decision of Muslim women to work where more religious Muslim women tended not to work and if they worked they would choose to become entrepreneur. In addition, there were differences in factors influencing the decision of Muslim women in entrepreneurship in cities and villages. The existence of the influence of religiosity on the decision of Muslim women self employment open the opportunity to increase the participation of Muslim women workers and require support policies that facilitate Muslim women entrepreneurship such as access to capital through a financing program."

"Tesis ini mengevaluasi perilaku 491 kabupaten/ kota di Indonesia dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Variabel eksogen dikelompokkan dalam empat kategori yang meliputi demografi, ekonomi, geografi, dan politik. Hubungan antarwilayah secara eksplisit diintegrasikan dalam analisis dengan menggunakan model Maximum Likelihood (ML) dan Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS). Hasil analisa menunjukkan bahwa model Spatial Durbin (SDM) lebih tepat dalam menjelaskan perilaku pemerintah kabupaten/ kota. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh variable-variabel eksogennya sendiri namun juga dipengaruhi oleh variabel-variabel eksogen dan endogen dari kabupaten/ kota di sekitarnya. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa limpasan (spillover) hipotesis terjadi di tingkat kabupaten/ kota di Indonesia.

---

This study investigates 491 Indonesia's state level behavior in education spending formulation. Four groups of variables, namely demographic, economic, geographic and politic, are introduced. Spatial interaction effect is embedded into the model by using Maximum Likelihood (ML) and Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS) estimation. The result reveals that Spatial Durbin Model (SDM) is better in representing state's behavior. State's education spending decision is not only determined by its own exogenous variables but also its neighbors decision through an endogenous and an exogenous interaction effect. The result also confirms the existence of spillover hypothesis in Indonesia's state level."

"

Perbedaan pola migrasi antar daerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, diantaranya melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi pada saat pelaksaan Pilkada di Indonesia menggunakan data Migrasi persemester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan migrasi keluar pada waktu menjelang pelaksanakan pilkada karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah.

---

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election in region level (Pilkada). The elected leader can provide public goods according to people’s needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the time of election. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for intermunicipal out-migration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs, we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there’s a strong lead effect of election on the size of out-migration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow due to the effect of public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head.

 

"