Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan lingkungan yang begitu pesat membuat sebuah tuntutan kepada kepala daerah untuk dapat bisa beradaptasi dan tetap memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah seiring berubahnya lingkungan. Bupati Dedi Mulyadi dalam kepemimpinannya disebut-sebut dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Purwakarta. Namun, kepemimpinan yang dijalankannya ini masih terdapat penolakan masyarakat terkait kebijakannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Kapabilitas Kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi dalam Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Periode 2013-2018 menggunakan teori kapabilitas dinamis dalam dynamic governance yang dikemukakan oleh Neo Boon Shiong dan Geraldine Chen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi ini telah memiliki kapabilitas dinamis dalam menjalankan pemerintahannya. Kendati demikian, kapapbilitas dinamis yang dimiliki ini belum sepenuhnya terpenuhi terdapat beberapa dimensi yang tidak terpenuhi dan beberapa masalah dalam pelaksaannya.

---

ABSTRACTThe rapid development of the environment makes a claim to the head of the region to be able to adapt and continue to meet the demands of a changing society as the environment changes. Regent Dedi Mulyadi in his leadership mentioned can bring a better change for Purwakarta District. However, the leadership he runs there are still community rejection because of his policy. Based on these problems, this study aims to describe the Leadership Capability of Regent Dedi Mulyadi in Purwakarta Regency Government for the period 2013 2018 using dynamic capability theory in dynamic governance proposed by Neo Boon Shiong and Geraldine Chen. This research uses post positivist paradigm and data collection through in depth interview and literature study. The results showed that the leadership conducted by Dedi Mulyadi has had a dynamic capability in running his government. Nevertheless, this dynamic capability has not been fully met there are some unfulfilled dimensions and some problems in the implementation."

"[Skripsi ini membahas bagaimana peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sehingga muncul kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis local wisdom mendayagunakan potensi sosial melalui kegiatan Bela Beli Kulon Progo dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo yang cukup signifikan pada tahun 2013. Teori yang digunakan adalah Teori Peran Pemimpin menurut Henry Mintzberg. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist. Dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen peneliti memperoleh hasil bahwa peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo secara umum sudah memenuhi ketiga peranan yaitu peran dalam hubungan antar individu peran sebagai pemroses informasi dan peran sebagai pengambil keputusan. Peran Kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo yang mendominasi dalam upaya menanggulangi kemiskinan adalah peran penghubung antar individu dan peran sebagai pengambilan keputusan Namun kelemahan dari peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo adalah pada peran pengatur gangguan dalam hal ketidakseimbangan perhatian antara ke masyarakat dan pegawai.

---

This thesis discusses about how Hasto Wardoyo Regent leadership role in tackling poverty in Kulon Progo that appear based poverty reduction policies of local wisdom utilizing social potential through the Bela Beli Kulon Progo and were able to reduce poverty in Kulon Progo significant in 2013. The theory used is the Leadership Role Theory by Henry Mintzberg. The research is done by post positivist approach By using in depth interviews and document study researchers obtained results that leadership role Hasto Wardoyo Regent generally already meet all three roles the interpersonal role the informational role and the decisional role Leadership role Hasto Wardoyo Regent who dominated in efforts to overcome poverty is the interpersonal role and the decisional role But the weakness of the leadership role Hasto Wardoyo Regent is the distrubance handler role in terms of the imbalance of attention disorders among all public and employees.;This thesis discusses about how Hasto Wardoyo Regent leadership role in tackling poverty in Kulon Progo that appear based poverty reduction policies of local wisdom utilizing social potential through the Bela Beli Kulon Progo and were able to reduce poverty in Kulon Progo significant in 2013 The theory used is the Leadership Role Theory by Henry Mintzberg The research is done by post positivist approach By using in depth interviews and document study researchers obtained results that leadership role Hasto Wardoyo Regent generally already meet all three roles the interpersonal role the informational role and the decisional role Leadership role Hasto Wardoyo Regent who dominated in efforts to overcome poverty is the interpersonal role and the decisional role But the weakness of the leadership role Hasto Wardoyo Regent is the distrubance handler role in terms of the imbalance of attention disorders among all public and employees , This thesis discusses about how Hasto Wardoyo Regent leadership role in tackling poverty in Kulon Progo that appear based poverty reduction policies of local wisdom utilizing social potential through the Bela Beli Kulon Progo and were able to reduce poverty in Kulon Progo significant in 2013 The theory used is the Leadership Role Theory by Henry Mintzberg The research is done by post positivist approach By using in depth interviews and document study researchers obtained results that leadership role Hasto Wardoyo Regent generally already meet all three roles the interpersonal role the informational role and the decisional role Leadership role Hasto Wardoyo Regent who dominated in efforts to overcome poverty is the interpersonal role and the decisional role But the weakness of the leadership role Hasto Wardoyo Regent is the distrubance handler role in terms of the imbalance of attention disorders among all public and employees ]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap pascapemekaran di Kabupaten Padang Lawas. Teori yang digunakan adalah konsep kepemimpinan, peran kepemimpinan, fungsi kepemimpinan. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap dalam menjalani peran dilihat dari 3 tiga dimensi yaitu interpersonal role, informasional role, dan decisional role. Hanya peran informasional role yang sudah sesuai sedangkan peran interpersonal role dan decisional role belum sesuai dengan peran seorang pemimpin yang sesungguhnya. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas dan belum adanya solusi yang tegas dan cepat dari pemimpinnya sendiri yaitu Bupati Ali Sutan Harahap.

---

This research aims to describe the leadership role of Regent Ali Sutan Harahap post expansion in Padang Lawas distric. The theory used is the concept of leadership , the role of leadership , the function of leadership. This research approach is post positivist the data collected with the literature study and in depth interviews.

The results of this study are leadership role Regent Ali Sutan Harahap in the lead role of the views from 3 three dimensions interpersonal roles, informational roles, and decisional role. Only the informational role that is appropriate role while the role interpersonal role and decisional role is not in accordance with the role of a real leader. This can be seen from the number of problems facing the Padang Lawas and yet their hard and fast solutions of its own leaders, namely Regent Ali Sutan Harahap."

"Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam pemerintahan lokal dengan studi kasus pada pengunduran diri Wakil Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Garut tahun 2011. Dengan metode kualitatif dan penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan dinamika konflik di Kabupaten Garut yang dihadapi pasangan kepala daerah jalur perseorangan dengan partai politik di DPRD dan birokrasi lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa jalur perseorangan memperburuk konflik politik yang terjadi. Kepala daerah dari jalur perseorangan ternyata tidak menjamin berjalannya pemerintahan lokal secara stabil dan efektif.

---

This thesis write about political conflict in local government used case study of Vice Regent’s resignation from independence scheme in Garut district year 2011. Used qualitative methodology and descriptive research, reseacher try to describe political conflict dynamic in Garut district whom faced by Regent and Vice Regent from independence scheme head to head with political party in local parliament and local bureaucracy. Analisys resulted that independence scheme tends to make political conflict situation worsen. Regent and Vice Regent from independence scheme was not guaranted to create stable and efective local government."

"Kabupaten Karawang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri dimana hal ini berdampak kepada alih fungsi lahan pertanian pola hidup masyarakat dan modal sosial petani . Penelitian ini mendeskripsikan dua hal , pertama modal sosial terhadap ketahanan pangan petani dan kedua peran kepemimpinan seorang kepala daerah yang berorientasi pada ketahanan pangan di era industri yang dapat berpengaruh terhadap modal sosial petani di daerah tersebut . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil analisis menemukan bahwa modal sosial petani di Kabupaten Karawang di era industri ini berada pada tingkatan yang relatif rendah baik dari segi norma yang bersifat informal, networking yang relatif terbatas dan kepercayaan yang belum tumbuh baik dari segi internal maupun eksternal sehingga hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan tingkat kesejahteraan dari petani . Kepemimpinan Bupati Karawang dalam era industri menunjukkan adanya potensi upaya dukungan pada modal sosial petani yang diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dapat terus ditingkatkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan modal sosial petani.

---

Karawang regency has been designated as a development of industrial areas where this has an impact to agricultural land conversion, lifestyle and social capital of farmers. This study describes two things, first is social capital of farmers and the leadership role of a regent oriented food security in the industrial era can affect the social capital of farmers . The method used in this research is descriptive qualitative method by using indepth interviews and literature studies. The analysis finds that social capital of farmers in Karawang regency are at relatively low levels both in terms of norms that are informal, networking is relatively limited and trust that has not been grown in the internal and external so that it affects the food security and the welfare of farmers. Karawang Regent in the industrial era suggest the potential for supportive efforts on social capital of farmers who are expected to achieve food security. This can be improved by issuing policies oriented to build the social capital of farmers. "

"Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan efektif dengan dinamika masyarakat desa yang sangat beragam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan jenis dan bahan data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan informan/narasumber pada beberapa lokasi penelitian di beberapa desa. Setidaknya ada tiga unsur yang sangat memengaruhi proses implementasi PKTD di beberapa wilayah desa, antara lain peran aktor dalam implementasi PKTD, mekanisme implementasi program yang dilaksanakan, dan penetapan target sasaran utama program. Pada beberapa desa tidak semua desa memenuhi ketentuan minimal 30% pada APBDesanya, mekanisme penetapan sasaran utama pekerja masih didominasi kepala desa, namun semua desa merasa puas karena upah langsung dirasakan masyarakat. Sebagai perbaikan program PKTD kedepan, pemerintah sebaiknya tidak perlu mematok anggaran minimal 30% APBDesa, penentuan sasaran PKTD sebaiknya hanya untuk posisi pekerja, dan penetapan sasaran PKTD dilaksanakan melalui musyawarah desa.

---

This thesis research will discuss the implementation and implementation of the Village Cash for Work (PKTD) Program by the village as stipulated in the provisions of PermendesPDTT Number 16 og 2918, which obliges villages to fulfill a minimum allocation of 30% of the APBDesa for payment of worker wages, PKTD is being carried out independently, with the main targets of unemployment, underemployment, poor households, and stunting families. The implementation of PKTD by the village government which start from the budgetting, implementation, and reporting processes, have not yet gone well and effective with the dynamics of villages and village communities that are very diverse. This research is a normative juridical research, with the types and data materias used ara statutory regulations, literature, field research reports and interviews with informants/resource persons at several research locations in several villages. There are at least three elements that greatly influence the PKTD implementation process ini several village areas, including the role of actors in PKTD implementation, the program implementation mechanism being implemented, and the determination of the main target of the program. In some villages, not all villages met the minimum 30% requirement in their APBDesa and the main target setting mechanism for workers was still dominated by the village head. However, all villages were satisfied because the community felt the wages immediately. As an improvement in The PKTD program in the future, the government should not need to set a minimum budget of 30% of the Village Budget, PKTD targetting should only be for the position of workers, and PKTD targetting is carried out through village meetings."

"Kinerja administratif pada instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah adalah dinas otonom yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan perlu kiranya memberikan informasi tentang gambaran kinerja administratif. Untuk itu dilakukan pengukuran kinerja yang memberikan informasi atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan.Analisis ini dilakukan melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap 31 orang pejabat struktural eselon III dan IV, yaitu terdiri dari 5 Kepala Sub Dinas, 22 Kepala Seksi, dan 4 Kepala Sub Bagian untuk ditelaah faktor-faktor yang menyebabkan penampilan kinerja dari segi input dan proses manajemen Dinas Kesehatan melalui wawancara mendalam dan fokus grup diskusi, sedangkan pengukuran kinerja melalui penilaian sendiri (self assesment). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) .Secara faktual dari segi input (SDM, Dana, Sarana/prasarana) masih kurang memadai. Sumber Daya Manusia masih terbatas jumlahnya bagi pejabat struktural (26 orang) sedangkan jumlah pegawai seluruhnya adalah 92 orang, namun dalam penempatannya masih terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok, sedangkan faktor input lainnya yang mendukung dalam keberhasilan kinerja adalah Kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik, motivasi cukup tinggi, sikap kerja positif dan mendukung.Selanjutnya proses manajeman Dinas Kesehatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sehingga pengawasan dan pengendalian cukup balk.Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa output yaitu Kinerja Dinas Kesehatan termasuk kategori baik karena didukung oleh proses manajemen yang cukup baik, walaupun input (SDM dari segi jumlah dan jenisnya, dana, dan sarana/prasarana) secara umum masih kurang, namun dari segi motivasi, sikap kerja dan kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik ternyata mampu meningkatkan kinerja.Karena itu untuk Dinas Kesehatan disarankan: menata kembali pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dengan tugas dan fungsi yang sesuai, agar melakukan pembinaan secara rutin 1 bulan 1 kali, menyediakan sarana pendukung yang cukup bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan dan memberikan reward kepada yang berprestasi serta punishment kepada yang indisipliner. Perlu juga meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral. Pada Perencanaan Strategik agar dirumuskan kembali sasaran secara spesifik, terukur, dapat direalisasikan dan ditentukan waktunya.Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran untuk kesehatan minimal 10 % dari APBD Kabupaten dan diharapkan dapat merekrut pegawai pasca PTT seperti Dokter, perawat dan bidan.Saran untuk LAN RI yaitu meningkatkan sosialisasi dan implementasi LAKIP, menambahkan Indikator Kinerja Sasaran, dan dalam penilaian atau pengukuran kinerja tidak menggunakan satu metode (self assesment/LAKIP), sebaiknya digabung dengan metode penilaian 360 derajat. Teknik ini akan memberikan data yang lebih baik dan dapat dipercaya karena dilakukan penilaian silang oleh bawahan, mitra, dan atasan personal (Beatty, 1993).Untuk peneliti lainnya agar dapat mempergunakan informasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ini sebagai bahan penelitian lebih lanjut.Daftar bacaan : 30 (1983 - 2001)

---

Analysis on Administrative Performance Accountability, of Government Institution at Local Health Service of Purwakarta District, 2001Administrative performance of some Government Institutions became focussing recently, especially since the emerging of atmosphere that tend more democratic at the Government. People beginning to ask the value that they obtain from their services.Local Health Service as one of Local Government tools, it means that as implementer's element of local government in the field of health, he should give information on the description of their performance and the factors that related to their performance. The objective of this study is to assess the performance of them in order to get information on how their success or fail in implementing the service/program/policy, based on vision and mission that stated by the Local Health Center.This study used qualitative approach; it was conducted to 31 structural officers of echelon III and IV. Those are consisting of 5 Heads of Sub-Head of Local Health Service, 22 Section Heads, and 4 Heads of Sub-Department. They are reviewed on the factors that related to their performance from the side of input and process Local Health Service Management through in-depth interview and Focus Group Discussion, while to the performance assessment used self-assessment, it based on the report of Accountability of Government Institution.Based on the fact, input side showed (human resources, fund, means and infrastructure) is still insufficient. The number of human resources is limited, example for structural officers (26 people), while the total number of employees are 92 people. However, in placing of them showed inappropriate between education background and main task, while other input factor that support to the success of their performance is the leadership of head of Local Health Office show enough good, motivation is enough high, work attitude is positive and supported. And then management process of Local Health Service starting from planning, implementing up to controlling are enough good.The conclusion of this study showed that the output, i.e. the performance of Local Health Center is. good category, because it is supported by good process of management. Even the input (human resources based on number and its kind, fund, and means and infrastructures) in general is still lack, however the motivation, and attitude sides also the leadership of the Local Health Service is enough good, he capable to improve his performance. .It is recommended to Local Health Service to re-arrange their employees based on their education background and work experience with task and appropriate function. It should give guidance routinely once per month, also provides means that enough to rim their activity. It should increase their knowledge and skill of their employees through formal education or training and giving reward to whose good performance and punishment to who in-discipline. It also needs to increase the cooperation with cross program and sector. On strategic planning should be formulated the target specifically, measurable, it can be implemented and the time should be determined.Recommendation to Local Government of Purwakarta District, he should give priority on the budget of health, minimum 10% of Regional Budget, and it is hoped could recruit Post- PTT such as medical doctor, nurse, and midwife.Recommendation to the National Institute for Administration RI, that is to improve socialization and implementation of LAMP, adding target performance indicator, and in assessment or performance measurement is not used one method (self-assessment/LAKIP), it should be combined with assessment of 360 degrees. This technique is providing data more complete and accurate, because it conducted cross check by subordinate, colleague, and superior officers, (Beatty, 1993).To other researchers, they could use the information on performance of Local Health Service of Purwakarta District as reference material for further study.References: 30 (1983-2001)"

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"Pemekaran wilayah yang marak terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sebagai bagian dari realisasi otonomi daerah telah membawa sejumlah perubahan. Perubahan tersebut selalu menghadirkan ketidakpastian dan beragam problematika lainnya yang harus segera diselesaikan. Untuk itulah, peran strategis kepemimpinan khususnya para Kepala Daerah atau Bupati/Walikota dalam membuat dan mengimplementasikan strategi kepemimpinan yang tepat akan sangat diuji. Melalui riset ini, peneliti menganalisis strategi kepemimpinan Bupati BM sebagai sebuah contoh kasus untuk melihat urgensi permasalahan ini.Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga teori yakni Enhancing Adaptability oleh Parry (1999), the Process of Great Leadership oleh Kouzes dan Posner (2004), serta Strategic Change Leadership oleh Graetz (2000), diperoleh kesimpulan bahwa strategi kepemimpinan Bupati BM saat ini tidak tepat sehingga belum mampu mengantarkan Kabupaten BM keluar dari kondisi yang tidak pasti dan menjadi otonom.

---

The regional division which happened within this ten years as an effort to realize the autonomy of the local government has brought some changes. These changes usually create an uncertainty and other problems which have to be solved soon. Therefore, the role of the leadership strategy especially of the Governor or Regent in making and implementing an appropriate strategy will be challenged. In this research, the researcher analyses the leadership strategy of the Regent of BM Regency as an example to see the urgency of this problem.

Based on the result of the analyses on the data and information gathered by using qualitative method with three theories which are Enhancing Adaptability by Parry (1999), the Process of Great Leadership by Kouzes and Posner (2004), and Strategic Change Leadership by Graetz (2000), it is concluded that the strategy used by the recent Regent is not appropriate. Therefore, the local government has neither brought the Regency of BM out of the uncertainty nor become an autonomous region."

"Dalam”kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."