Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan penerapan Goods and Services Tax GST sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai PPN di Indonesia pada periode 2005 hingga 2015. Selain itu, estimasi besaran potensi penerimaan negara dilakukan baik pada pemerintah pusat maupun daerah yang dihubungkan dengan teori Stiglitz. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan melakukan analisis deskriptif dan ekonometrika. Unit analisis pada penilitian ini adalah antarprovinsi di Indonesia. Temuan pertama pada penelitian menunjukkan bahwa GST layak diimplementasikan di Indonesia. Kemudian, potensi penerimaan yang dihasilkan oleh GST memberikan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN . Oleh karena itu, jika GST dilaksanakan di tingkat daerah, maka distribusi pendapatan interprovinsi yang lebih merata dapat dicapai dengan memberdayakan kapasitas fiskal melalui sistem opsen.

---

This research aims to analyze the feasibility of implementing Goods and Services Tax GST as a substitute of Value Added Tax VAT in Indonesia during period 2005 until 2015. In addition, the estimation of potential revenues is made at both central and local government levels. This study uses panel data method through descriptive and econometrics analysis. The unit of analysis is interprovincial in Indonesia, then the findings are correlated to Stiglitz theory. The first finding results from the analysis shows that Goods and Services Tax has potentially feasible to be applied in Indonesia instead of VAT. Moreover, It provides a greater potential tax revenue rather than VAT. As a consequence, if GST is implemented at a regional level, thus interprovincial equity can be achieved with more equitable by empowering fiscal capacity by strengthening Gross Regional Domestic Product through an opsen system. "

"[Studi ini mencoba memberikan sebuah alternative dalam mengestimasi potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia untuk tahun Pajak 2014 dengan menggunakan analisis Input-Output. Analisis deskriptif kuantitatif akan diterapkan dengan menggunakan tabel Input-Output Updating 2014 (tabel total transaksi harga penjual). Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap potensi PPN di Indonesia. Potensi Pajak per sektor hasil estimasi akan dibandingkan dengan realisasi pajak sektor terkait untuk mengidentifikasi sektor sektor yang mempunyai tax gap tinggi maupun tax coverage ratio yang rendah yang kemungkinan belum secara optimal dimonitor dan digali potensi pajaknya oleh otoritas pajak. Hasil studi menunjukkan bahwa sektor perdagangan, sektor gedung, dan sektor industry mesin memiliki potensi PPN yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya di Indonesia. Dalam hal tax gap dan tax coverage ratio, sektorindustry makanan, minuman, dan tembakau, industry lainnya, tanaman bahan pangan lainnya, gedung; serta jasa adalah sektor sektor yang mungkin masih belum dieksplorasi secara optimal potensi pajaknya. Secara keseluruhan, tax coverage ratio PPN di Indonesia untuk tahun 2014 adalah sebesar 74,28%. Perbaikan database Wajib Pajak, sistem benchmarking, pemeriksaan pajak, dan program pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (contoh: seluruh Wajib Pajak di sektor real estate atau di kawasan industri langsung dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak) adalah beberapa strategi yang dapat meningkatkan tax coverage ratio.

---

This study tries to provide alternatives in estimating Indonesia's Value-Added Tax (VAT) potential for the year 2014 by using Input-Output analysis. Descriptive quantitative analysis is performed by using Input-Output table updating year 2014 (i.e., total transactions table on producer prices). The analysis is aimed at identifying sectors that will contribute to a high VAT potential in Indonesia. Estimated VAT potential by sectors is compared to realized VAT revenue to identify sectors with a high tax gap or low tax-coverage ratio that may not be optimally monitored and regulated by the tax authorities. The result shows that trading, building, and industrial machinery contribute the most to VAT potential in Indonesia. In terms of tax gap and tax-coverage ratio, manufacturing of food, beverage, and tobacco; other industries other food crops; building; and services are the sectors that may be under-taxed and not be optimally explored. The overall VAT coverage ratio in 2014 was 74.28%. Taxpayers-database

improvement, benchmarking systems, tax examination, and taxable-entrepreneur confirmation programs based on sector and region homogeneity (e.g., all taxpayers in a real-estate sector or in an industrial-estate area are directly confirmed as taxable entrepreneurs) are some of the strategies that could increase VAT-coverage ratio. , This study tries to provide alternatives in estimating Indonesia’s Value-

Added Tax (VAT) potential for the year 2014 by using Input-Output analysis.

Descriptive quantitative analysis is performed by using Input-Output table

updating year 2014 (i.e., total transactions table on producer prices). The analysis

is aimed at identifying sectors that will contribute to a high VAT potential in

Indonesia. Estimated VAT potential by sectors is compared to realized VAT

revenue to identify sectors with a high tax gap or low tax-coverage ratio that may

not be optimally monitored and regulated by the tax authorities. The result shows

that trading, building, and industrial machinery contribute the most to VAT

potential in Indonesia. In terms of tax gap and tax-coverage ratio, manufacturing

of food, beverage, and tobacco; other industries; other food crops; building; and

services are the sectors that may be under-taxed and not be optimally explored.

The overall VAT coverage ratio in 2014 was 74.28%. Taxpayers-database

improvement, benchmarking systems, tax examination, and taxable-entrepreneur

confirmation programs based on sector and region homogeneity (e.g., all

taxpayers in a real-estate sector or in an industrial-estate area are directly

confirmed as taxable entrepreneurs) are some of the strategies that could increase

VAT-coverage ratio]"

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa perdagangan di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-145/PJ/2010 mengenai Perlakuan PPN atas Jasa Perdagangan, khususnya pada butir 3 huruf c, d, dan e. Tujuan penelitian adalah menjelaskan mengapa Dirjen Pajak menetapkan ekspor jasa perdagangan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean, bagaimana kebijakan PPN atas ekspor jasa perdagangan ditinjau dari konsep taxable supplies dan destination principle, serta bagaimana perlakuan PPN atas ekspor jasa seharusnya menurut kelaziman internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekspor jasa perdagangan telah sesuai dengan konsep taxable supply dan penyerahan ekspor jasa perdagangan yang ditetapkan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean tidak sesuai dengan konsep destination principle. Alasan Dirjen Pajak adalah terkait dengan masalah pengawasan yang belum cukup memadai untuk dikenakan PPN dengan tarif 0%. Kelaziman internasional atas pengenaan PPN atas ekspor di beberapa negara Asia Pasifik sebagian besar sudah menganut destination principle.

---

This research discusses the Value Added Taxes policy on export of trade services in Indonesia. This policy is particularly reflected in Circular Letter Director General of Taxation Number SE-145/PJ/2010 regarding the Value Added Taxes Treatment of Trade Services, especially in point 3 letter c, d, and e. The research's objectives are to explain why DG of Taxation determine export of trade services as a supply of trade services within the Customs Area, how the VAT policy on exports of trade service is seen from the concept of taxable supplies and the destination principle, as well as how the treatment of VAT on export of services suppose to be according to international practice. The type of research is descriptive using quantitative approach.

Based on the results, the writer has found that the trade services export has been in accordance with the concept of taxable supply, and the exports of trade services that has been determined as a supply of trade services within the Customs Area is not in accordance with the concept of destination principle. Reasons from the DG of Taxation is related to supervision issues which still insufficient to be burdened by VAT at the rate of 0%. On the other hand, international practice for the imposition of VAT on exports of services in some Asia Pacific countries has been using the destination principle."

"Laporan magang ini membahas implikasi Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi Jasa Biro Perjalanan PT X Tour Indonesia serta analisis kesesuaian antara praktik perlakuan PPN yang telah dilakukan perusahaan dengan perlakuan PPN menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Analisis yang dilakukan mengacu pada peraturan perpajakan dan teori yang berlaku. Meskipun masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perlakuan PPN yang telah dilakukan PT X Tour Indonesia selama ini secara keseluruhan telah sesuai dengan perlakuan PPN menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

---

The report aims to describe the Value Added Tax Implication on PT X Tour Indonesia?s Travel Bureau Services and analysis of correspondence between VAT treatment practices that have been carried out by company to the treatment of VAT under existing tax regulations. Analysis is performed referring to the tax regulations and prevailing theory. Although still found deficiencies in its implementation, the analysis shows that the VAT treatment practices that have been carried out by PT X Tour Indonesia has overall been in accordance with the treatment of VAT according to the applicable tax regulations."

"This book explores one of the most significant trends in the evolution of global tax systems by asking how, within less than half a century, the value-added tax (VAT) has risen from relative obscurity to become one of the world's most dominant revenue instruments. Despite its significance, very little is known about why so many countries have adopted the VAT and, in particular, why different countries adopt the types of VAT that they do. The popular mythology provides that the merits of the VAT have underpinned its global spread; however, this book contends that much scholarship confuses the question of why the VAT has risen to dominance with the issue of what makes a good VAT. This book combines policy and legal analysis to propose a new way of understanding the rise of this important revenue instrument so as to better reflect the realities of the VATs that are actually implemented."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Mengingat pentingnya PPN, maka laporan magang ini akan membahas mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT APCO, yang merupakan Perusahaan Jasa Pengendalian Hama. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan seperti perhitungan PPN Keluaran, pengkreditan PPN Masukan serta penyajian PPN dalam Laporan Keuangan. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan harus memperhatikan lebih baik mengenai pengkreditan PPN Masukan yang ada serta batas pelaporan PPN setiap masa pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

---

Value Added Tax (VAT) is tax that imposed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through the calculation and reporting is good, then the Company may be said it has complied with the applicable rules in order to enhance the national development budget of the Government. Given the importance of VAT, then this internship report will discuss the value added tax analysis at the PT APCO, which is a Pest Control Service Company. Through this internship report will be known about the application of VAT to be done by the Company, such as calculating VAT output, input VAT crediting and presentation of VAT and its impact on Financial Statements. The conclusion of this internship report is the Company must pay attention better about crediting the existing VAT and VAT reporting limit each fiscal period to avoid penalties that apply."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"Financial Technology (Fintech) ikut memasuki industri jasa keuangan dengan basis teknologinya yang kuat. Peer to Peer Lending menjadi salah satu model bisnis Fintech yang paling diminati masyarakat yang mana menduduki posisi kedua dalam penggunaan fintech. Dengan besarnya potensi pertumbuhan bisnis P2P tentu juga harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. PMK No.69/2022 mengatur mengenai pengenaan PPN terhadap Jasa P2P Lending yang berfokus pada Penentuan Dasar Pengenaan Pajak mengingat maraknya bermunculan penyedia penyedia platform lending baru di masyarakat dengan sistem penagihan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yang menjadi kebijakan Dasar Pengenaan Pajak dari transaksi penyerahan jasa Lending. Setelah melakukan analisis, standar DPP yang digunakan masyarakat saat ini berbeda-beda yang dapat dikelompokkan menjadi dua skema. Selain itu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Lending masih memerlukan kejelasan dalam satu kesatuan standar untuk menjadi kejelasan tahap implementasi peraturannya.

---

Technology has entered the financial services industry with its strong technological foundation. Peer-to-Peer Lending has become one of the most popular Fintech business models, even ranked secondth place for fintech usage among the community. Given the significant potential for P2P business growth, clear regulations are essential. Ministry of Finance Regulation No. 69/2022 addresses the imposition of Value Added Tax (VAT) on P2P Lending Services, focusing on the Determination of Taxation Basis, considering the proliferation of new lending platform providers in society with varying collection systems. This research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews and literature reviews as data collection methods. The aim of this study is to analyze the aspects that constitute the Taxation Basis policy for lending service transactions. After analysis, it is evident that the current community uses different standards for the Taxable Transaction Value (DPP), which can be grouped into two schemes. Moreover, the imposition of Value Added Tax on lending activities still requires clarity in establishing a unified standard for implementation."

"Kebijakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberikan tanggung jawab kepada pembeli untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi yang dilakukan kepada Rumah Sakit Pemerintah, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mana berbeda ketika penyerahan dilakukan kepada Rumah Sakit Swasta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemungut PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditinjau dari asas revenue productivity, ease of administration, dan neutrality. Penelitian menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemungut PPN pada pada penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi telah memenuhi asas revenue productivity akan tetapi belum memenuhi asas ease of administration dan neutrality.

---

The Value Added Tax Collection Policy by Withholding Agent provides the obligation to buyers for collecting, depositing, and reporting Value Added Taxes owed requiring VAT for the delivery of pharmaceutical preparations by the Government Hospital Wholesalers in which the compilation of surrenders is carried out to the Private Hospital. The purpose of this study was to find out how the implementation of VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers to Government and Private Hospitals was viewed from the principle of revenue productivity, ease of administration, and neutrality. The study used a post-positivist approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers has met the principle of revenue productivity but has not fulfilled the principle of ease of administration and neutrality."