Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang memiliki jumlah paling besar di antara dana perimbangan lain dan juga memiliki proporsi yang cukup besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD . Selain itu, DAU bersifat block grant sehingga penggunaannya diserahkan ke daerah. Tingginya simpanan pemerintah daerah di bank membuat pemerintah pusat perlu mengontrol pengelolaan keuangan daerah yakni dengan mengeluarkan kebijakan konversi penyaluran DAU dalam bentuk nontunai melalui Surat Berharga Negara SBN bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar. Namun, pada tahap awal perencanaan simpanan pemerintah daerah di bank masih tetap tinggi. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi konversi penyaluran DAU dalam bentuk SBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan tersebut sudah melalui beberapa tahapan, akan tetapi tahapan yang dilalui belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

---

ABSTRACTThe General Allocation Fund DAU is the balance fund which has the greatest amount amoung other balancing funds, thus having a substantial proportion in the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget APBD . In addition, The General Allocation Fund is block grant therefore its usage is mandated to the region. The high savings of local government in the bank makes the central government need to control the financial management of the region by issuing a policy of channeling General Allocation Fund conversion in the form of non cash through Government Securities SBN for regions that have cash and or bank deposits in an irrational amount. However, in the early stages of planning local government deposits in banks is still high. This student thesis discuss how the formulation of channeling conversion on General Allocation Fund in the form of Government Securities. This research uses post positivist approach. The results of the research indicate that the policy formulation process has been through several stages, but the stages which is passed are not fully realized. In addition, policies that are made not comply with the policy."

"ABSTRAKDalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan adanya prinsip money follows functions, maka setiap penyerahan beberapa kewenangan bidang pemerintahan disertai dengan penyerahan kewenangan bidang keuangannya, oleh karena itu berlakulah desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization). Tesis ini membahas tentang salah satu jenis kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Perannya sebagai block grant dan equalization grant, DAU mendukung dilaksanakannya desentralisasi pemerintahan. Dengan demikian, DAU perlu dipertahankan untuk tetap dilaksanakan, namun dengan sedikit perubahan dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta ketegasan bahwa tujuan desentralisasi ialah untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang mandiri. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, didukung data sekunder dan dilengkapi dengan hasil studi kasus di pemerintah daerah kabupaten penerima DAU yang telah menggunakan DAU sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

---

ABSTACTGovernment decentralization was enforced in order to support the development implementation in the Unitary State which was familiar with local government. The impact of the government decentralization was the devolution from the central to the local government. Besides authority in the field of security and defense, foreign relationship, religion, monetary, and general governance, other authority of the central government were transferred to the local government based on the decentralization principles. With the establishment of money follows functions principle, every devolution in the field of governance would also be followed by the devolution in its financial field, and for that reason the Fiscal Decentralization was applied. This thesis would discuss about one of the fiscal decentralization policies, which was General Allocation Fund (GAF). With the role as block grant and equalization grant, GAF supported the government decentralization implementation. Therefore, it was necessary to maintain the implementation of GAF, but with a few changes in its laws and regulations. The changes must be made to state that the goal of decentralization was to create an independent local government. On the preparation of the thesis, the writer used a normative research method, which supported by secondary data and equipped with case study results of district government which received the GAF and had used it in accordance with the Regulations No. 33 year 2004, about the Financial Balance between the Central Government and the Local Government and the Government Regulation No. 55 year 2005 about the Balance Fund."

"Penelitian ini menganalisa dampak dari rencana perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mengangkat kasus provinsi berciri kepulauan sebagai pokok bahasan dan menggunakan analisa regresi data panel untuk tahun 2003-2010. Selama ini formulasi DAU lebih mengandalkan luas daratan dan baru memulai memasukkan komponen lautan dalam formulasi DAU dengan bobot yang rendah. Rencana perubahan formulasi DAU sudah mulai bergulir untuk perencanaan anggaran, dan khususnya bagi provinsi berciri kepulauan diharapkan berdampak yang positif ke depan berupa peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi. Hasil analisa menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun belum signifikan, penerimaan/pendapatan daerah (PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan, luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan, dan, dummy provinsi berciri kepulauan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Perubahan formulasi DAU, yaitu dengan meningkatkan bobot luas laut dalam perhitungan luas wilayah dari 30 persen sampai dengan 80 persen memberikan efek yang semakin memeratakan kondisi keuangan daerah provinsi dan meningkatkan penerimaan daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Namun, peningkatan penerimaan akibat perubahan formulasi DAU tersebut belum signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi berciri kepulauan, sehingga diperlukan alternatif cara lain dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan daerahnya.

---

This study analyzes the impact of general allocation fund reformulation plan with study case of islanding (archipelagic) province using the panel data regression model from 2003-2010. So far the DAU formulation has relied more on land spatial measurement and newly started to insert the sea spatial component into the DAU formulation with a low weight. The DAU reformulation plan has already run for running budget planning and onward, and an expectation to bring positive impact in the future for the islanding provinces through the regional economic development, especially its economic growth.

The analyze shows that human development index (HDI) has positive covers but insignificant, local government revenue (originally local government revenue (PAD), and transfer funds (DAU, revenue sharing (dana bagi hasil-DBH), and special allocation fund (dana alokasi khusus-DAK)) and the previous year regional gross domestic product (RGDP) have positive covers and significant, spatial measures have negative covers and significant, and, dummy of islanding province has negative covers and insignificant, in supporting the provincial economic growth.

The DAU reformulation, which to increase the weight of sea spatial measures from 30% to 80% provides a more distributional equality of provincial financial condition and improves the provincial revenue of islanding provinces. The increase revenue due from the DAU reformulation was insignificant to boost the islanding province economic growth, therefore other ways as alternative are needed to optimalised the local economic development performances."

"Optimalisasi portofolio melalui Alokasi Aset Strategis penting dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan nilai manfaat dari investasi dana haji. Nilai manfaat merupakan sumber utama bagi subsidi ongkos naik haji yang diberikan kepada jamaah, dimana nominalnya terus mengalami peningkatan setiap tahun akibat belum terlaksananya rasionalisasi ongkos naik haji dan eksposur risiko dari depresiasi rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi alokasi pada setiap kelas aset dalam portofolio dana haji. Periode penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum COVID-19 (2017-2019) dan selama COVID-19 (2020-2021) untuk menguji model alokasi aset yang digunakan dapat bekerja pada dua kondisi berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif portofolio dana haji dapat dihasilkan melalui model Black-Litterman (BLO), yaitu model yang dibentuk untuk mengeliminasi kekurang-kekurangan dalam model Mean-Variance Markowitz yang cenderung tidak aplikatif dan menghasilkan biaya transaksi yang besar akibat realokasi aset yang ekstrem. Menggunakan data pada periode tahun 2017 hingga 2021, portofolio terbaik ditunjukkan oleh portofolio konservatif yang terkonsentrasi pada aset pendapatan tetap pada rentang 76% hingga 100%. Portofolio ini dihasilkan dari asumsi penilaian pesimistik BPKH akibat kondisi ekonomi yang cenderung menurun selama pandemi. Pembentukan portofolio menggunakan BLO disarankan untuk menggunakan data pada periode Pre COVID-19, karena spesifik menggunakan periode COVID-19 sebagai dasar alokasi, dihasilkan portofolio yang berkinerja lebih rendah akibat ketidaksesuaian asumsi penilaian dengan kondisi aktual.

---

Portfolio optimization through Strategic Asset Allocation is important to be carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to increase the value of benefits from investment in hajj funds. The value of benefits is the main source of subsidies for the cost of the pilgrimage given to pilgrims, where the nominal continues to increase every year due to the risk of IDR depreciation and the rationalization of the cost of the pilgrimage has not been implemented. This study uses a quantitative approach and descriptive analysis. The purpose of this study was to obtain recommendations for the allocation of each asset class in the Hajj fund portfolio. The research period will be separated, before COVID-19 (2017-2019) and during COVID-19 (2020-2021) to test the asset allocation model used to work in two different extreme conditions. The results of the study show that alternative hajj fund portfolios can be generated through Black-Litterman model (BLO), a model that is formed to eliminate deficiencies in the Markowitz Mean-Variance model which tends to be inapplicable and generates large transaction costs due to extreme asset reallocation. Using data for the period 2017 to 2021, the most optimum portfolios are shown by the conservative portfolios that concentrated in fixed income assets in the range of 76% to 100%. These portfolios were mostly generated from BPKH's pessimistic view due to economic conditions that tend to decline during the pandemic. It is recommended to form the portfolios using Pre COVID-19 period data in BLO, because when specifically uses the COVID-19 period as the basis for allocation, the portfolios’ performance are lower due to the unaligned view with the actual conditions."

"Penelitian ini membahas formulasi kebijakan pFormulasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus Tambahan Kepada Daerah Tertinggalemberian DAK Tambahan kepada daerah tertinggal dan kesesuaiannya dengan kriteria dasar dalam perancangan dana transfer. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, desentralisasi fiskal, transfer fiskal antar tingkat pemerintahan dan teori daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur/dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan DAK Tambahan ditetapkan karena diperlukannya suatu kebijakan yang berpihak (affirmative policy) kepada daerah tertinggal. Penelitian ini mencakup tahapan formulasi yang dikemukakan oleh Mustofadidjaja, yakni tahapan pengkajian persoalan, penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan. Di sisi lain perlu diperhatikan pada kebijakan DAK Tambahan ini kriteria predictability dan accountability for results sebagai kriteria dasar dalam perancangan dana transfer.

---

This research discusses the policy formulation of Additional Specific Grants to under development region and compliance with basic criteria in designing fiscal transfer. Researcher used public policy theory, public policy formulation theory, fiscal decentralization theory, intergovernmental fiscal transfer and under development region theory to explain policy formulation of Additional Specific Grants. This research used post-positivist approach with method of collecting data through in-depth interviews and studi of literature or documents. These results indicate Additional Specific Grants policy essentially as the need for an affirmative policy to under development region. This research covers the stage of policy formulation proposed by Mustofadidjaja, the assessment stage issues, setting goals and objectives of the policy, the selection criteria for the determination of policy alternatives and formulating policy recommendations. Besides that, based on the basic criteria in designing fiscal transfer, this policies need to be on the criteria of predictability and accountability for result"

"Tesis ini membahas dampak kebijakan non hold harmless Dana Alokasi Umum terhadap pemerataan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta sekaligus mengevaluasi formula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan non hold harmless dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah juga diharapkan terus mengembangkan formula DAU dengan meninjau kembali bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota.

---

The focus of this study is on the impact of non hold harmless policy on general allocation grant toward revenue equalization on province and regency/city and also evaluating the formula. This research is quantitative research with Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests that Central govemment have to continue this non hold harmless policy in allocating general allocation grant to province and regency/city. And also central govemment is expected to extend that general allocation grant formula through evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general allocation grant in order that grant could more ftinction as a tools to equalize revenue in province and regency/city."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."

"Penelitian ini ingin mengetahui respon yield Surat Berharga Negara (SBN) terhadap perubahan suku bunga kebijakan moneter, nilai tukar, dan inflasi di Indonesia pada periode Juli 2005 hingga Desember 2012 dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) karena SBN telah menjadi komponen utama dalam pembiayaan defisit belanja pemerintah Indonesia.Penelitian menyimpulkan bahwa pada bulan pertama respon terbesar yield SBN berasal dari nilai tukar, sedangkan pada bulan keduabelas respon terbesar yield SBN berasal dari inflasi. Selain itu, terdapat hubungan jangka panjang antara yield SBN dengan inflasi, nilai tukar, dan BI Rate. Mekanisme koreksi terjadi pada yield semua jenis SBN, dengan proses penyesuaian berlangsung lebih cepat pada yield SBN 1 tahun.

---

This study investigates the yield response of Government Securities (SBN) to changes in monetary policy interest rate, exchange rate, and inflation in Indonesia in the period July 2005 to December 2012 using the Vector Error Correction Model (VECM) for SBN has become a major component in the deficit financing government spending Indonesia.

The study concludes that in the first month the greatest response SBN yield came from the exchange rate, while in the twelfth month the greatest response SBN yield came from inflation. In addition, there is a long-term relationship between the yield on government securities with inflation, exchange rate, and the BI Rate. Yield correction mechanism occurs in all types of government securities, the adjustment process is faster in the 1-year government securities."

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang di lakukan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, DPPN dikelola dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum. Instrumen yang digunakan adalah investasi jangka pendek berupa deposito dan surat utang negara serta obligasi korporasi yang kompetitif. Kebijakan arah invetasi DPPN ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP mulai tahun 2013- 2015.Hasil kelola DPPN tersebut digunakan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) dalam bentuk investasi antara lain digunakan untuk pemberian beasiswa, dan pendanaan riset. Pengelolaan DPPN yang menggunakan investasi jangka pendek pun tidak selamanya dapat memenuhi tuntutan kinerja layanan di masa depan. Kebijakan dari Dewan Penyantun yang terbaru pun diharapkan menetapkan arah dan kebijakan investasi yang lebih fleksibel dengan berpedoman prinsip investasi LPDP.

---

This study discusses the National Education Development Fund (DPPN) management policy carried out by the Public Service Agency Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP), the DPPN is managed on the basis of Government Regulation Number 23 of 2015 concerning Financial Management of Public Service Agencies. The instruments used are short-term investments in the form of deposits and government bonds and competitive corporate bonds. The DPPN investment direction policy is set by the LPDP Trustees Council from 2013-2015.The results of the DPPN management are used with the aim of ensuring the continuity of the education program for the next generation as a form of intergenerational equity in the form of investments, among others, used for scholarships and research funding. DPPN management that uses short-term investments cannot always meet the demands of service performance in the future. The policy of the latest Board of Trustees is also expected to establish more flexible investment directions and policies based on LPDP investment principles."