Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan interaksi antara sistem internasional dengan faktor domestik. Berbeda dari teori kebijakan luar negeri konvensional lainnya, seperti neorealisme dan liberalisme, neorealisme klasik neoclassical realism menawarkan pendekatan integratif yang melihat bahwa sistem internasional tidak langsung menghasilkan kebijakan luar negeri melainkan difilter oleh faktor domestik. Sebagai negara dengan letak geopolitik yang strategis, Ukraina melihat Rusia dan Uni Eropa dapat memberikan ancaman atau peluang dalam waktu bersamaan. Berbeda dari presiden sebelumnya yang cenderung mendekatkan diri dengan Rusia, Viktor Yushchenko justru menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat, yaitu terintegrasi dengan Uni Eropa dan NATO. Tulisan ini lebih lanjut berargumen bahwa terdapat tiga 3 faktor domestik yang membentuk kebijakan pro-Barat Ukraina tersebut, yaitu: 1 persepsi Yushchenko sebagai elite liberal dan reformis, 2 kebangkitan masyarakat pada Revolusi Oranye dan peran LSM negara Barat, dan 3 dukungan oligarki serta elite politik pro-Barat terhadap Yushchenko. Penemuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri perlu mengindahkan analisis pada tingkat domestik.

---

Foreign policy is the result of interaction between international system and domestic factors. Unlike other conventional foreign policy theories, such as neorealism and liberalism, neoclassical realism offers an integrative approach in which international system does not directly produce foreign policy but is filtered through domestic factors. As a country with strategic geopolitical position, Ukraine sees both Russia and European Union as actors who can provide threats or opportunities at the same time. When the previous presidents tended to get closer to Russia, Yushchenko decided to pursue a Western foreign policy which aim to integrate Ukraine in European Union and NATO. This paper further argues that there are three 3 domestic factors that contribute to Ukraine rsquo s Western foreign policy 1 Yushchenko 39 s perception as a liberal and reformist elite, 2 the rise of civil society in Orange Revolution and the role of Western NGOs, and 3 the support of pro Western oligarchs and political elite during Yushchenko. The finding of this paper indicates that foreign policy needs to incriminate the analysis of domestic level."

"ABSTRAKIntervensi militer Rusia ke Ukraina menandai babak baru dari persaingan geopolitik antara Rusia dengan negara-negara barat. Meskipun tindakan tersebut dikecam oleh dunia internasional, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebaliknya, mantan pemimpin Uni Soviet tersebut justru merevisi doktrin militernya dan meningkatkan anggaran militer di tengah krisis ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan di balik intervensi militer Rusia di Ukraina dengan menggunakan paradigma neoclassical realism. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi militer Rusia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional, tetapi juga serangkaian faktor internal, terutama 1) persepsi pemimpin negara, 2) batasan domestik, serta 3) kepentingan negara.

---

ABSTRACTRussian military intervention in Ukraine marks a new phase of its geopolitical rivalry with the West. Despite being condemned by international world, Russia doesn?t show any wavering signs. Instead, the ex-USSR leader has amended its military doctrine and bolstered its military expenditure amidst economic downturn. This work aims to analyze the determinant factors behind Russian military intervention in Ukraine by employing neoclassical realism framework. This study found that Russian military intervention was not only motivated by international system dynamics, but also by a series of internal factors, notably 1) leader?s perception, 2) domestic constraints, and 3) state interests. "

"Tesis ini membahas nilai strategis Ukraina bagi Rusia dalam menjaga supremasinya di kawasan Eropa Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia menggunakan strategi yang sangat aktif dan ofensif dalam menyikapi krisis di Ukraina, khususnya mengenai Krimea, berbeda ketika Rusia menghadapi ekspansi NATO di negara-negara Eropa Timur lainnya. Ukraina merupakan negara dengan wilayah yang strategis di Eropa Timur yang mendorong aktor-aktor internasional bersaing untuk menguasai Ukraina. Ukraina menjadi arena perebutan pengaruh antara NATO dan Uni Eropa dengan Rusia. Militer dikerahkan untuk mengamankan kepentingan Rusia di Ukraina. Bagi Rusia, Ukraina merupakan benteng terakhir dalam membendung ekspansi NATO di Eropa Timur.

---

The aim of this thesis is to describe about strategic value of Ukraine for Russia to maintain its supremacy in the Eastern European region. This research is a qualitative study with analytical design. The results showed that Russia are using very active and aggressive strategy in responding the crisis in Ukraine, especially in Crimean Peninsula, unlike when Russia faced NATO expansion in another Eastern Europe countries. Ukraine is a country with a strategic area in Eastern Europe which encourages international actors compete for controlling Ukraine. Ukraine became the arena of the struggle for influence between NATO and the European Union with Russia. Military deployed to secure Russia?s interests in Ukraine. For Russia, Ukraine is the last base to stem NATO expansion in Eastern Europe."

"Sejak awal pendiriannya di tahun 1948, Israel memiliki hubungan yang konfliktual dengan negara-negara Arab. Hal tersebut berkaitan dengan didirikannya negara tersebut pada wilayah bangsa Arab, yakni Palestina. Kondisi tersebut akhirnya memantik munculnya berbagai isu keamanan di antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan tersebut terus berlanjut hingga Liga Arab menyodorkan proposal Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) di tahun 2002. Proposal tersebut memuat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi Israel sebelum dapat menormalisasikan hubungannya dengan negara Arab. Di tahun 2020, UEA selaku negara yang turut menandatangani IPA secara mengejutkan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords (AA), meski Israel belum memenuhi prasyarat yang tertulis dalam IPA. Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan mengupas faktor-faktor yang mendorong UEA untuk mengambil kebijakan demikian. Dengan menggunakan analisis Realisme Neoklasik, penelitian ini berargumen bahwa terdapat dorongan struktural yang kemudian diterjemahkan melalui kondisi domestik UEA, sehingga mendorong terjadinya pengambilan keputusan normalisasi dengan Israel. Tekanan struktural menciptakan kebutuhan bagi UEA untuk berkoalisi dengan Israel selaku sekutu AS, untuk mengamankan diri dari ancaman Iran. Sedangkan kondisi domestik akan memperlihatkan kapasitas rezim MBZ dalam merespons stimulus eksternal. Melalui pertimbangan faktor-faktor di atas, keputusan UEA dapat dilihat sebagai upaya bandwagoning untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif ekonomi dan militer dari koalisi AS.

---

Since its establishment in 1948, Israel has had conflicting relations with Arab countries. This is related to the formation of the state on the territory of the Arab nation, namely Palestine. This condition finally sparked the emergence of various security issues between Israel and Arab countries. These tensions continued until the Arab League presented the Arab Peace Initiative (API) proposal in 2002. The proposal contained prerequisites that Israel had to meet before it could normalize its relations with Arab states. In 2020, the UAE as a signatory to the IPA surprisingly normalized its diplomatic relations with Israel through the Abraham Accords (AA), even though Israel has not yet met the prerequisites written in the IPA. From the problems above, this paper will explore the factors that encourage the UAE to take such a policy. By using Neoclassical Realism analysis, this research argues that there is a structural impetus which is then translated through the UAE's domestic conditions, thus encouraging normalization decision making with Israel. The structural pressures create the need for the UAE to form a coalition with Israel as an ally of the US, to secure itself from the Iranian threat. Meanwhile, domestic conditions will capture the regime capacity to respond structural stimulus. By considering the above factors, the UAE's decision can be seen as a bandwagoning effort to gain economic and military incentives from the US coalition."

"Tesis ini meneliti fenomena pengesahan undang-undang penjaga pantai Tiongkok pada tahun 2021 yang kontradiktif dengan hukum internasional. Undang-undang ini memberi penjaga pantai kewenangan untuk menghancurkan infrastruktur dan kapal asing di wilayah perairan yang diklaim Tiongkok. Karenanya, banyak yang memprediksi dan berspekulasi bahwa undang-undang penjaga pantai dapat membawa ketidakstabilan di kawasan. Tapi, setelah satu tahun sejak efektif disahkan, tidak banyak yang berubah. Tesis ini kemudian mempertanyakan “mengapa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021?” Demi menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini berpijak pada teori realisme neoklasik, menganalisis baik faktor sistemik dan faktor unit. Penulis berpendapat bahwa ada tiga faktor unit yang berkontribusi terhadap keputusan Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai di tahun 2021: (1) persepsi Tiongkok mengenai faktor sistemik; (2) reformasi agensi penegak hukum laut; (3) perjuangan kekuatan Xi Jinping. Metodologi yang digunakan pada tesis ini adalah studi kasus dengan model penelusuran kausal dan alir. Tesis ini menemukan bahwa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021 untuk mengimbangi tekanan sistemik yang terus meningkat dan memberi landasan hukum kepada penjaga pantai yang baru direstrukturisasi untuk melindungi hak serta kepentingan Tiongkok di laut sengketa.

---

The present thesis scrutinises the phenomenon of the enactment of the China Coast Guard Law in 2021 which contradicts international law. The law allows the coast guard to demolish other countries' structures built and foreign vessels in water claimed by China. Hence, many have predicted and speculated that the law will bring instability to the region. But After one year of being effective, nothing much has changed. This thesis then asked the question “why China passed the coast guard law in 2021?” To answer the question, this thesis is grounded in neoclassical realism, analysing both systemic and domestic factors. The author argues that there are three domestic factors that contribute to China’s decision to pass the coast guard law in 2021: (1) China’s perception regarding systemic factor; (2) maritime law enforcement reform; and (3) Xi Jinping power struggle. The methodology used in this thesis is case study with process tracing and flow model. This thesis found that China enacted the coast guard law in 2021 to balance the ever-increasing systemic pressures and to provide the newly reinstituted coast guard a legal foundation to safeguard the rights and interests in the disputed."

"Penelitian ini meneliti mengenai analisis faktor penentu investasi asing langsung di Indonesia. Menggunakan total sampel dari Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Eksport dan Stabilitas Politik di Indonesia selama periode tahun 2005-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji akar unit, uji Philips-Perron (PP), uji kausalitas Engle-Granger dan perhitungan kuadrat terkecil. Hipotesis yang diuji adalah apakah faktor penentu investasi asing langsung di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah semua variabel (Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Eksport dan Stabilitas Politik) yang diuji menunjukkan hasil yang negatif sebagai faktor penentu FDI di Indonesia.

---

This study examines the analysis of the determinants of Foreign Direct Investment in Indonesia. Using a Total sample of the Gross Domestic Product, Growth, Wages, Export and Political Stability in Indonesia during the period 2005-2010. The method used in this study is the unit roots test, the Philips-Perron test, Engle-Granger causality test and Ordinary Least Square. Hypotheses to be tested is whether the determinants of foreign direct investment in Indonesia. The results obtained are all the variables (Gross Domestic Product, Growth, Wages,Export and Political Stability) tested showed negative results as the determinants of foreign direct investment in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"[Tesis ini membahas tentang prioritas kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014. Kebijakan Luar Negeri (KLN) India telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Diawali dengan kebijakan yang menggunakan pendekatan idealisme, KLN India dalam perkembangannya bergeser menjadi kebijakan yang pragmatis. Pragmatisme dalam KLN India terlihat dalam prioritas KLN negara tersebut terhadap Pakistan. Pada awal masa kemerdekaan kedua negara, hubungan India-Pakistan relatif berada dalam tensi tinggi. Setelah memasuki periode 2000an, India terlihat memilih strategi yanglebih bersifat kooperatif terhadap Pakistan. India menilai cara ini lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif yang selama ini dilakukan.Melalui analisis menggunakan kerangka pemikiran dari Kaarbo, Lantis, Beasley, dan Kumar didapatkan kesimpulan bahwa dijadikannya bidang militer, terorisme, dan ekonomi sebagai prioritas dalam KLN India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah kepentingan nasional dan strategi pemerintah India dalam memperjuangkan kepentingan tersebut. Dan faktor eksternal adalah hubunganIndia – AS, hubungan India - Rusia dan hubungan Pakistan – Tiongkok;This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in the period of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Since it changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmatic nowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning of their independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. In the period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan. Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesis finds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into three subjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are caused by internal and external factors. The internal factors are India's national interests and the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations of India - US, India - Russia, and Pakistan - China., This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in theperiod of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Sinceit changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmaticnowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning oftheir independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. Inthe period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan.Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesisfinds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into threesubjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are causedby internal and external factors. The internal factors are India's national interestsand the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations ofIndia - US, India - Russia, and Pakistan - China]"

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perilaku Turki dari tidak terlibat menjadi terlibat dalam perang sipil di Libya pada tahun 2019-2020. Dalam menganalisis perubahan perilaku Turki tersebut peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari Kilic Bugra Kanat yang menjelaskan proses perubahan kebijakan luar negeri Turki pada era kontemporer. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang berkonsentrasi untuk melakukan studi kualitas objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah process tracing yang merupakan sebuah teknik untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan rentang waktu (timeline) tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki dapat diidentifikasi sebagai perubahan program, perubahan masalah/tujuan, dan perubahan orientasi internasional yang didorong oleh faktor ekonomi-politik internasional, individu pengambil kebijakan, dan ekonomi-politik domestik.

---

The civil war in Libya is full of controversies and complications, both due to internal and external factors. Different parties are involved in this civil war with their own interests. Turkey is among those parties and they committ to help Libya, the General National Accord (GNA) in particular, after the two parties sign a Memorandum of Understanding on maritime demarcation which allow for natural gas and oil exploration in the Eastern Mediterranean Sea. Prior to this agreement, Turkey has rejected any intervention efforts by foreign parties in the civil war in Libya.

This study aims to analyze the change in Turkish foreign policy from not involving to involving in the civil war in Libya in the post-Gaddafi period. In analyzing changes in Turkish behavior, this study uses the concept in foreign policy change from Kanat which explains the changing in Turkish foreign policy change in the contemporary era.

This study uses a qualitative method and to draw the conclusion relies on process tracing technique that allows this study to analyze a phenomenon based on a timeline. This study limits the timeframe of the study during the 2019-2020 period. This study finds that the change in Turkish foreign policy in civil war in Libya takes form as program change, problem/goal change, and international orientation change due to the pressure of international political-economy factors, individual decision maker factor, and domestic political-economy factors."