Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya protes sosial pada zaman Taisho dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial yang terjadi di Jepang. Protes ini dipelopori salah satunya oleh kelompok intelektual yang memiliki paham sosialisme. Paham sosialisme kemudian berkembang menjadi aksi massa yang dipengaruhi oleh kelompok anarko-sindikalisme yang menginginkan penghapusan kesenjangan sosial secara langsung. Akibat pengaruh Revolusi Bolshevik di Rusia, kelompok anarkis kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Jepang. Tindakan komunis yang bergerak secara anarki ini segera ditindas oleh pemerintah sehingga pada tahun 1924 Partai Komunis Jepang dibubarkan. Berangkat dari kejadian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk melihat upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan sehingga dapat meredam pergerakan kelompok komunis Jepang yang disinyalir dapat membawa lsquo;pemikiran berbahaya ke Jepang rsquo.

---

The rampant social protests in Taisho era was emerged due to the social gap among the Japanese society. This protest was initiated by many, and among them were the intellectuals with socialist ideals. The socialist ideal was later developed into a mass protest which was influenced by the anarcho syndicalism group which demanded the abolition of social gap in a concrete fashion. Because of the Bolshevik Revolution in Russia, the anarchic group then later became the pioneer of Japanese Communist Party. The anarchic act of this communist group then immediately was subdued by the Japanese government. As a result, in 1924 Japanese Communist Party was abolished. In account to the historical event explained above, this research focuses more on observing the efforts done by the Japanese government as the stakeholder, in giving policy, to cease the movement which was considered as 39 bringing dangerous school of thoughts to Japan 39."

"Kemenangan Jepang akan Tiongkok dalam perang Sino-Jepang pertama mengakibatkan jatuhnya Taiwan ke tangan Jepang (1985-1945). Ketegangan pada abad ke-19 akibat imperialisme dan kolonialisme menjadi salah satu alasan Jepang untuk membuat sebuah program bernama Gerakan Kominka pada tahun 1937-1945 dengan tujuan untuk menjadikan rakyat Taiwan sebagai orang Jepang yang sebenarnya, baik dari tindakannya maupun jiwanya. Program pemerintah yang terdiri dari empat komponen tersebut mendapat pro dan kontra dari rakyat Taiwan. Beberapa di antaranya berhasil di jalankan, sedang yang lainnya terpaksa ditangguhkan.

---

Japanese victory against Tiongkok in the first Sino-Japan war caused the fall of Taiwan into Japanese (1985-1945). Tensions in the 19th century as a result of imperialism and colonialism became one of the reasons why Japanese created a program called Kominka Movement in 1937-1945 with the aim to make Taiwanese became a truly Japanese, both in their actions and their souls. This colonial-state program which consist of four components got pros and cons from the Taiwanese. Some of them were successful to run, while the other had to be suspended."

"Penelitian ini membahas mengenai sikap pemerintah RRT terhadap Hong Kong sesudah Gerakan Payung 2014. Permasalahan ini dimulai dari National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) mengeluarkan keputusan terkait dengan universal suffrage pada pemilihan kepala eksekutif Hong Kong tahun 2017, yang memicu terjadinya Gerakan Payung 2014. Melalui gerakan ini, para demonstran menuntut universal suffrage bagi masyarakat Hong Kong. Gerakan yang berlangsung selama 79 hari ini tidak menghasilkan apapun, bahkan pemerintah RRT juga tidak memperlihatkan sikap terbuka untuk berkompromi dengan para demonstran. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung . Untuk menganalisa masalah tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sehingga mampu menjelaskan permasalahan dengan jelas dan detil. Lebih lanjut, permasalahan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini menemukan bahwa sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung 2014 adalah menjadi lebih ketat terhadap demokrasi di Hong Kong, terutama dalam bidang bidang politik, media, dan ekonomi Hong Kong.

---

This research discusses the attitude of the PRC Governemt towards Hong Kong after the Umbrella Movement 2014. The issue begun when the National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) issued a decision about the implementation of universal suffrage in Hong Kong’s Chief Executive election 2017, which triggered the Umbrella Movement 2014. Through this movement, the demonstrators demand universal suffrage for the people of Hong Kong. The movement that lasted for 79 days did not bring anything, and indeed the PRC Government did not show an open attitude to compromise with the demonstrators. This problem raises a question about the attitude of the PRC Government after this Umbrella Movement. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies to explain the problem clearly and in detail. Furthermore, the problem in this research is analyzed using historical approach. This study found that after the Umbrella Movement 2014 PRC Government’s attitude was become more stringent towards democracy in Hong Kong, especially in politics, media, and the economy of Hong Kong."

"Penelitian ini mengenai gerakan menabung dan media propaganda pada masa pendudukan Jepang di Jawa yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi perang. Jepang memaksimalkan gerakan ini dengan cara melakukan propaganda melalui media film, lagu, foto, dan sayembara. Berdasarkan salah satu sumber penulisan skripsi ini seperti surat kabar Asia Raya dan Tjahaja dapat digambarkan bahwa tujuan gerakan ini dianggap berhasil. Hal ini terlihat dalam perkembangan terakhir, jumlah tabungan di Tyokin Kyoku mengalami peningkatan setiap bulannya.

---

This research tries to expose a Japanese saving movement and propaganda media on Java was meant to support finance The War. The Japanese propagate this movement via propaganda medias, such as movies, songs, magazine, news papers, photos, and a public contest. According to some sources, like Tjahaya and Asia Raya, this movement was a successful one. The rise of monthly savings in Tyokin Kyoku at the latest show this successfulness."

"ABSTRAKTesis ini akan membahas tentang gerakan anti nuklir yang dilakukan masyarakat Jepang terkait penggunaan PLTN sebagai sumber energi Jepang setelah insiden Fukushima Daiichi. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan anti nuklir ada sejak 1954 dan semakin meluas setelah insiden Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Tuntutan inti gerakan anti nuklir yaitu dihentikannya penggunaan PLTN dan mengembangkan sumber energi lain karena nuklir dinilai berbahaya dan tidak aman. Tuntutan ini menjadi yang rumit karena penggoperasian PLTN terkait dengan kemanan energi Jepang, perekonomian Jepang (perdagangan ekspor impor) dan keamanan Negara terkait pengayaan uranium. Terlepas dari penolakan terhadap tenaga nuklir, ditemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang pro nuklir tergolong tinggi karena adanya permasalah lain yang menjadi permasalah pokok Jepang dibandingkan isu tentang tenaga nuklir. Analisis dilakukan untuk menilai seberapa jauh peran gerakan anti nuklir dalam perumusan kebijakan energi Jepang pasca insiden Fukushima Daiichi.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the anti nuclear movement by Japanese related to the use of nuclear power plants as an energy source in Japan after the Fukushima Daiichi incident. The study will use qualitative descriptive method, with the support of quantitative data. Anti-nuclear movement has been existence since 1954 and then widespread after the Fukushima Daiichi incident on March 11, 2011. The demands of anti-nuclear movement are Japan phase-out from nuclear power plants and developing other energy sources because nuclear is dangerous and unsafe. This demand to be something complicated because the use of nuclear power plants related to Japanese energy security, the Japanese economy (import- export trade) and national security-related uranium enrichment. Regardless of the rejection of nuclear power, it was found that public support for the pro-nuclear government is high because of the other problems that become the principal problems of Japan compared to the issue of nuclear power. The analysis was performed to assess how far the role of anti-nuclear movement in influencing the formulation of Japan's energy policy after the Fukushima Daiichi incident."

"[ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penempatan Calon TKI nurse dancareworker di Jepang yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesiadan Jepang dalam program Government to Government/antarpemerintah dalamkerangka IJEPA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode studipustaka, kualitatif dan wawancara kepada narasumber yang bertujuan untukmengetahui masalah-masalah dan dampak yang terjadi dalam kebijakan programpenempatan ini.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang perlumenjalankan komitmen masing-masing agar pelaksanaan penempatan calon TKIdi Jepang dapat berjalan sesuai dengan harapan kedua negara dan calon TKI itusendiri. Kualitas calon TKI harus ditingkatkan khususnya keterampilan berbahasaJepang guna menjadi registered nurse dan certified careworker di Jepang.Pemerintahan kedua negara juga harus memberikan penjelasan yang sebenarbenarnyaterkait pra, masa dan purna penempatan yang antara lain meliputipenjelasan upah kerja, tugas calon TKI dan jenjang karir.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career.;The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career., The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan’s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career.]"

"ABSTRAKPenulisan mengenai Kootoku Shuusui, kehidupan, pemikiran, dan keterlibatannya dalam aksi menentang kekaisaran dan pemerintahan Jepang. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Kootoku Shuusui menjadi seseorang yang memberontak terhadap kekaisaran dan pemerintahan Jepang, mengetengahkan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi Kootoku Shuusui, serta peranan Kootoku Shuusui terhadap gerakan sosial Jepang. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penulisan kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan Kootoku Shuusui. Hasilnya menunjukkan bahwa sejak masa kanak-kanak hingga Kootoku Shuusui dewasa, kehidupannya diwarnai dengan rasa frustasi dan ketidakpuasan terhadap lingkungannya. Pengaruh jaman, orang-orang disekitar, tindakan pemerintah Jepang yang keras terhadap diri Kootoku dan gerakan sosial Jepang, buku-buku yang dibaca, serta kunjungan ke Amerika Serikat, mendorong Kootoku Shuusui untuk melakukan tindakan usaha pembunuhan terhadap Kaisar Jepang dan aparatur pemerintahan pada tahun 1910.

---

"

"[Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas strategikontraterorisme pemerintah Tiongkok terhadap gerakan bersenjata Uighur di wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan yang berdimensi sosial-politik-kebudayaan seperti kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang, kebijakan keluarga berencana, kebijakan bahasa Mandarin ataupun kebijakan kontraterorisme yang bersifat hard approach seperti kebijakan Kampanye Serangan Keras yang digunakan dalam merespon gerakan bersenjata Uighur. Dari pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, penelitian ini mencoba melihat efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok tersebut;This research will examine the effectiveness of China’s government counterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiang region. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiang region, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorism policy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used in responding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures taken by Chinese government., This research will examine the effectiveness of China’s governmentcounterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiangregion. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiangregion, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorismpolicy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used inresponding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures takenby Chinese government.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan 4B (gerakan feminisme) sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana gerakan 4B berkembang dari reaksi negatif para wanita terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan. Gerakan 4B atau “The 4 No’s” adalah gerakan feminisme yang berkembang di Korea Selatan. 4B merupakan singkatan kata dalam bahasa Korea yang berawalan huruf B, berdasarkan dari 4 prinsip Bihon (tidak menikah), Bichulsan (tidak melahirkan), Biyeonae (tidak berkencan), dan Bisekseu (tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan penelitian terdahulu, artikel, media massa, dan buku-buku sebagai sumber data dan panduan dalam penulisan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya hanya istilah Bihon yang digunakan para feminis untuk memboikot hubungan pernikahan antara pria dan wanita. Namun, kebijakan pemerintah yaitu Birth Map dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan mengundang kontroversi terutama di kalangan wanita di Korea selatan. Hal tersebut menyebabkan munculnya istilah lain yaitu Bichulsan, Biyeonae, dan Bisekseu (Gerakan 4B) sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.

---

This research aims to analyze the 4B movement (feminist movement) as a rejection of government policies in overcoming the low birth rate in South Korea. The problem examined in this research is how feminist movements like 4B developed from women's negative reactions to the government's policy in overcoming the low birth rate in South Korea. The 4B Movement also known as “The 4 No’s” is an abbreviation of the Korean word which starts with letter B based on 4 principles namely Bihon (no to heterosexual marriage), Bichulsan (no to childbirth), Biyeonae (no to dating), and Bisekseu (no to heterosexual sexual relationship). The method used in this research is a qualitative analysis method. The author used previous research, article, mass media, and books as a data and guidelines to support research. The results of this research show that initially only the term Bihon was used by feminists to boycott marriage between men and women. However, the government policies in overcoming the low birth rate in South Korea called ‘Birth Map’ have invited controversy, especially among women. This led to the emergence of other terms such as Bichulsan, Biyeonae, and Bisekseu (The 4B Movement) as a criticism of government policy."

"Gempa Bumi Besar Jepang Timur dan Tsunami Maret 2011 telah mempengaruhi perkembangan ekonomi dan industri di Jepang. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terkena dampak bencana tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dampak yang diakibatkan gempa bumi dan tsunami terhadap pertumbuhan pariwisata Jepang, khususnya pada inbound dan outbound, hingga akhir tahun 2012. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Jepang melalui berbagai upaya dan kebijakannya di bidang pariwisata mampu merekonstruksi wilayah Tohoku dan memulihkan pariwisata di wilayah tersebut. Jepang bahkan berhasil meningkatkan rasio pertumbuhan pariwisata nasional secara positif.

---

The Great East Japan Earthquake and Tsunami March 2011 has affected the economic and industry growth in Japan. Tourism industry is one of the industries affected by the disaster. The focus of this study is about the impacts of earthquake and tsunami on Japanese tourism growth, especially inbound and outbound tourism, until the end of fiscal year 2012. This study is a literature review using descriptive-analytical method. The result shows that Japanese government, through various efforts and act, was able to reconstruct Tohoku and recover Japanese tourism in the affected area. Japan even succeeded to increase the growth rate of national tourism positively."