Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai perempuan dalam sistem politik Jepang kontemporer, bagaimana keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif Jepang yaitu parlemen atau Diet. Hak perempuan dalam politik dijamin penuh, termasuk untuk terlibat di dalam politik sejak disahkannya UUD 1947 Shinkenp? yang menghapus segala bentuk diskriminasi. Namun, hingga kini masih sedikit jumlah perempuan Jepang yang terlibat dalam sistem politik Jepang. Ditetapkannya kuota 30 keterwakilan perempuan di dalam parlemen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam konferensi di Beijing pada tahun 1995, diharapkan dapat membangkitkan motivasi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga legislatif, maka masalah-masalah seputar perempuan akan dibahas dan dapat mengubah agenda serta membawa perspektif baru dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan politik.

---

ABSTRACTThis study gives an overview of women in the contemporary Japanese political system, Japanese parliament or Diet. The rights of women in politics are fully guaranteed since new constitution of Japan Shinkenp was made in 1947 which eliminates all discrimination forms. However, the fact that there is still a small number of Japanese women who involved in the Japanese political system The establishment of a 30 quota of women 39 s representation in parliament by the United Nations at a conference in Beijing in 1995, is expected to inspire women to enter politics that has been dominated by men. With the presence of women in the legislative, women 39 s issues will be discussed and can change the agenda, also bring new perspectives in determining the direction of political policies. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran dan tantangan yang di hadapi Organisasi Bundo Kanduang Dalam Mendorong Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penilitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa adanya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah berdampak terhadap berlakunya sistem demokrasi lokal di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang corak kebudayaanya khas, menganut asas matrilineal, perempuan menempati posisi sentral. Peran perempuan Sumatera Barat atau yang dikenal dengan istilah bundo kanduang kemudian diperkuat melalui peraturan daerah tentang Pemerintahan Nagari. Bundo kanduang tidak hanya sebagai pelestari adat, namun juga memiliki peran politis sebagai penentu kebijakan. Organisasi Bundo Kanduang sebagai salah satu kelompok perempuan Minangkabau berupaya mendorong kehadiran perempuan di dalam lembaga kebijakan melalui peningkatan kapasitas perempuan, mulai dari tingkat nagari hingga provinsi. Realitanya, tak sedikit hambatan yang harus dihadapi dalam menghadirkan perempuan di dalam pengambil kebijakan. Kentalnya akulturasi budaya patriarkhi, doktrin agama, hingga adanya dualisme sistem pemerintahan yang berjalan di Sumatera Barat menjadi isu utama. Tak hayal, peran organisasi bundo kanduang pun hanya mampu berjalan di tataran subtantif seremonial.

---

ABSTRACT This thesis discusses the roles and challenges faced by Bundo Kanduang Organizational in Encouraging Women Representation in Legislative Institutions of West Sumatra. This research is qualitative research with descriptive design. The results of the study explained that the existence of Law No.22 of 1999 which was then revised with Law No.32 of 2004 on Regional Autonomy impacted the enactment of local democratic system in some areas in Indonesia, one of West Sumatra. West Sumatra Province is an area of distinctive culture, adhering to the matrilineal principle, women occupy a central position. The role of women of West Sumatra or known as bundo kanduang is then reinforced through the Local Regulation on Nagari Government. Bundo kanduang not only as a preserver of adat, but also has a political role as a policy maker. The Bundo Kanduang organization, as one of the Minangkabau women 39 s groups, seeks to encourage women 39 s presence in policy institutions through capacity building for women, from the nagari to the provincial levels. Reality, not a few obstacles that must be faced in presenting women in policy makers. The strong acculturation of patriarchal culture, religious doctrine, until the dualism of government system running in West Sumatra became the main issue. Unimaginable, the role of bundo kanduang organization was only able to walk in ceremonial subtantif level"

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi feminitas perempuan berdasarkan gender sebagai dampak dari globalisasi yang ditampilkan dalam drama televisi Jepang For You in Full Blossom (2007) dan Pretty Proofreader (2016) serta drama televisi Korea Full House (2004) dan Fight for My Way (2017). Perempuan modern terkait feminitas, dihadapkan dengan maskulinitas dalam struktur masyarakat Jepang dan Korea. Dengan unit analisis perilaku, penampilan, dan gaya hidup, penelitian antardisiplin ini menganalisis representasi dari keempat drama televisi sebagai korpus penelitian. Metode analisis isi digunakan sebagai teknik penelitian untuk membuat simpulan yang sahih dan dapat direplikasi dari teks ke konteks penggunaannya, melalui empat tahapan: merumuskan tujuan dan konseptualitas, menyusun kategorisasi unit sampling, mencatat unit sampling, dan terakhir mengkaji hasil pencatatan dengan memberikan interpretasi. Hasil penelitian keempat drama televisi tersebut merepresentasikan perempuan Jepang dan Korea sebelum dan sesudah 2010 sebagai titik pergeseran perilaku dan penampilan perempuan dalam nilai-nilai feminitas yang dihadapkan dengan maskulinitas di Asia Timur. Perempuan Jepang dan Korea memahami tuntutan masyarakat untuk berbaur demi menjaga harmoni yang menjadi nilai penting dalam masyarakat Asia Timur, tanpa mengesampingkan individualitasnya.

---

This study aims to analyze the representation of women’s femininity according to gender as the impact of globalization shown in the Japanese television dramas For You in Full Blossom (2007) and Pretty Proofreader (2016), and Korean television dramas Full House (2004) dan Fight for My Way (2017). Modern women related to femininity faced masculinity in Japanese and Korean social structures. With behavior, appearance, and lifestyle as analysis units, this interdisciplinary study analyzed the representation in those four television dramas as the corpus of research. The context analysis method is used as a research technique to make a valid and replicable conclusion from text to the usage context through four steps: formulate the purpose and concept of research, arrange a set of sampling unit categorizations, record the sampling unit, and study the data record by giving the interpretation. The study shows that these four television dramas represented Japanese and Korean women before and after 2010 as a shift point of behavior and appearance in femininity values faced masculinity values in East Asia. Japanese and Korean women acknowledged the requirements to mingle in their society to maintain harmony as one of the essential values in East Asian society without neglecting their individualities.

"

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"Skripsi ini membahas perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian dalam masyarakat kontemporer. Dengan mengambil studi kasus perempuan Jepang yang bercerai, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur keluarga menyebabkan perubahan nilai terhadap keluarga, anak, dan pernikahan yang pada akhirnya menyebabkan perubahan persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian. Penelitian ini adalah menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan penelitian "case study". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi perempuan Jepang terhadap perceraian mengalami perubahan. Perempuan tidak lagi memandang perceraian sebagai suatu hal yang tidak biasa, melainkan sebagai suatu hal yang wajar. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih toleran terhadap perceraian.

---

The focus of this study is the changes in Japanese women?s perception of divorce in contemporary society. Taking the study case of divorced women, the purpose of this study is to know how the changes in family structure lead to changes of value towards family, kids, and marriage which in the end cause changes in Japanese women's perception of divorce. The result of this study shows that women are no longer seeing divorcement as something unusual, but instead as something usual. In addition, the society also becomes more tolerant towards divorcement."

"Makalah ini membahas tentang bagaimana perempuan menjadi monster dalam dua Cerpen Lyudmila Petrushevskaya yang berjudul Гимн Cемье (1999) atau Hallelujah Family dan отец и мать (1988) atau Father andMother. Metode yang digunakan adalah metode analisis teks. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa monsterisasi yang dihadirkan oleh Petrushevskaya adalah upaya untuk menantang sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat Rusia. Masalah ini dibongkar melalui konsep The Monstrous-Feminine (2007) dari Barbara Creed. Hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan monster dalam cerpen adalah wujud dari ibu yang mengebiri serta femme castratrice yang mematikan. Tokoh tersebut dapat dijadikan sebagai representasi perempuan kontemporer di Rusia yang penuh dengan tekanan karena ideologi sosialisme tidak benar-benar mampu menyelesaikan masalah perempuan atau the woman question (zhenskii vopros). Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa cerpen-cerpen ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem pemerintahan Rusia yang patriarki sejak Uni Soviet hingga Rusia Modern.

---

This study discusses how women become monsters in two of Lyudmila Petrushevskaya's short stories entitled Гимн Cемье  (1999) atau Hallelujah Family and Father and Mother (1988). The method used in this study is the text analysis method. The purpose of this study is to prove that the monsterization presented by Petrushevskaya is an attempt to challenge the patriarchal system adopted by Russian society. This problem is analysed through the concept of The Monstrous-Feminine (2007) by Barbara Creed. The results of the analysis show that the female characters of monsters in short stories are the embodiment of a castrated mother and a deadly "femme castratrice". This figure can be used as a representation of contemporary women in Russia who are full of pressure because the ideology of socialism is not able to solve the problems of women or "the woman question" (zhenskii vopros). Thus, it can be interpreted that these short stories are a form of resistance against the patriarchal system of the Russian government, since the age of the Soviet Union to Modern Russia."

"Artikel ini membahas ikumen sebagai active fathers dalam dinamika peran gender keluarga Jepang kontemporer. Upaya penulis adalah untuk memahami peran aktif ikumen secara komprehensif, baik dalam wacana maupun praktik pengasuhan anak dalam kehidupan sehari-hari, melalui perspektif gender equal parenting. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka pendekatan kualitatif dengan interplanetary theory of complete and universal gender difference oleh Michael Kimmel. Hasil penelitian menunjukkan fenomena ikumen sebagai active fathers merupakan suatu bentuk perubahan sikap (attitudes) dan perilaku (behaviors) ayah dalam konteks peran pengasuhan anak yang pada gilirannya membawa dinamika tersendiri dalam peran gender di antara ayah dan ibu. Wacana dan praktik pengasuhan anak yang lahir dari media seperti Ikumen Project, majalah FQ Japan, NPO Fathering Japan, serta usaha pemerintah dengan digagasnya UU Pengasuhan Anak, turut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran para ayah akan pentingnya kontribusi mereka. Namun demikian, perubahan sikap dan perilaku ayah dalam pengasuhan anak melalui fenomena ikumen ini, belum dapat dikatakan merevolusi habitus bekerja dan pembagian peran gender tradisional dalam masyarakat Jepang.

---

This article discusses ikumen as active fathers in the dynamics of gender roles in contemporary Japanese families. The author's effort is to understand the active role of ikumen in a comprehensive way, both in the discourse and practice of parenting in everyday life, through the perspective of gender equal parenting. The method used is a qualitative approach literature study method with interplanetary theory of complete and universal gender difference by Michael Kimmel. The results of the study show that the ikumen phenomenon as active fathers is a form of change in the attitudes and behavior of fathers in the context of the parenting role which in turn brings its own dynamics in gender roles between fathers and mothers. Discourses and practices of parenting born from media such as Ikumen Project, FQ Japan magazine, NPO Fathering Japan, as well as the government's efforts with the initiation of the Child Care Law, have contributed to increasing the awareness of fathers about the importance of their contribution. However, the changes in fathers' attitudes and behavior in parenting through this ikumen phenomenon, cannot be said to have revolutionized work habits and the division of traditional gender roles in Japanese society.

"

"Tesis ini membahas tentang rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen, penyebabnya, implikasinya, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, namun mereka tidak memiliki wakil yang proporsional di parlemen. Kondisi ini disebabkan oleh hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang menghambat akses perempuan terhadap dunia politik. Kesadaran tentang arti penting perempuan di parlemen telah mulai dibangun melalui kebijakan afirmasi dengan sistem kuota. Melalui kebijakan ini diharapkan partisipasi aktif dari perempuan, sehingga akan didapat keterwakilan yang memadai di parlemen. Namun, dinamika ketatanegaraan yang terjadi kerap kali kontradiktif dengan cita-cita keterwakilan proporsional perempuan. Hasilnya, angka minimal 30% yang ingin dicapai melalui kebijakan afirmasi tidak tercapai dan hanya mampu meraih 18%. Meski tidak dapat dipungkiri, bahwa tercapainya keterwakilan yang proporsional tidak hanya bicara aturan semata tetapi juga kesadaran dan keinginan penuh dari kaum perempuan itu sendiri. Untuk itu, kebijakan afirmasi ini harus diaplikasikan dari hulu ke hilir. Mulai dari pendidikan politik bagi kaum perempuan, pembangunan kesadaran partai politik akan arti penting partisipasi perempuan, sampai dengan jaminan hukum terhadapnya.

---

This thesis discusses about the low level of women representation in parliament, causes, implications, and government efforts to overcome them. As we know that more than half of Indonesia's population are women, but they do not have a proportional representative in parliament. This condition is caused by structural and cultural barriers that hinder women's access to politics. Awareness about the importance of women in parliament has begun to be built through affirmative policies with quota systems. This policy is expected to increase active participation of women, so it will get adequate representation in parliament. However, the dynamics of state administration shows in contradiction with the ideals of proportional representation of women. The result, at least 30% figure to be achieved through a policy of affirmation is not reached and only able to reach 18%. Although it is undeniable, that the achievement of proportional representation not only talk about rules but also full consciousness and the appetency of women themselves. Therefore, this affirmation policy should be applied from upstream to downstream. Starting from the political education for women, building awareness of political party about the importance of women political participation, until the legal guarantees against it."

"Tulisan ini membahas berbagai faktor yang mendorong terhambatnya ketercapaian minimal 30% representasi perempuan dalam perpolitikan di Malaysia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis melalui data statistik Pemilihan Umum Malaysia 2018 sebagai sumber data primer, dan berbagai literatur, narasi, dan informasi daring lainnya sebagai data sekunder. Tulisan ini menggunakan teori Resistance yang ditujukan untuk menjelaskan bagaimana upaya reformasi dalam sistem politik sering kali gagal, di mana dalam konteks ini, melihat bagaimana upaya pencapaian target minimal 30% representasi perempuan dalam parlemen di Malaysia tidak tercapai. Analisis tulisan ini didasarkan pada dua tahapan yang dibangun dalam teori Resistance, yakni pre-election period dan election period. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa faktor sosio-kultural seperti nilai-nilai keagamaan dan sistem yang berbasis pada nilai-bilai patriarki, beserta faktor struktural seperti dinamika dalam partai politik dan media massa di Malaysia menjadi faktor yang sangat menentukan atas tidak tercapainya target minimal 30% representasi perempuan dalam Dewan Rakyat Malaysia.

---

This paper examines various factors that have hampered the attainment of a 30% minimum representation of women in politics in Malaysia. This paper uses qualitative research methods with a focus on analysis through the 2018 Malaysian General Election (Pilihan Raya Umum Malaysia ke-14) statistical data as a primary data source, and various online literature, narratives, and other information as secondary data. This paper uses the Resistance theory which is intended to explain how reform efforts in the political system often fail, wherein this context examines how the efforts to achieve the minimum target of 30% representation of women in parliament in Malaysia are not achieved. The analysis of this paper is based on two stages built-in Resistance theory, namely the pre-election period and the election period. Research findings show that socio-cultural factors such as religious values ​​and patriarchal values, along with structural factors such as dynamics in Malaysian political parties and mass media, are crucial factors for not achieving a minimum target of 30% representation of women in the Malaysian Parliament."