Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNegara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh golongan masyarakat.Perlindungan yang dimaksud bukan hanya perlindungan keamanan dan perlindungan hukum. Perlindungan kesehatan setiap warga negara juga merupakan salah satu jaminan yang harus diberikan. Berdasarkan hal tersebut, disusun sebuah program berskala nasional yang bernama Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Sebagai sebuah program pemerintah, dibentuk suatu badan penyelenggara JKN yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS yang mulai berjalan sejak Januari 2014. Semenjak berjalannya BPJS, banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Akan tetapi menurut jejak pendapat yang pernah dilakukan oleh Kompas pada tahun 2015 y, terdapat 42,9 pengguna BPJS yang tidak puas akan layanan BPJS, 39.1 puas dan sisanya tidak menjawab. Dua tahun berlalu, perlu dilakukan penelitian terbaru untuk melihat sentimen masyarakat lebih dalam lagi. Penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis guna mengetahui proporsi pendapat yang berkaitan dengan pengalaman pengguna beserta sentimennya untuk menggambarkan pendapat pengguna terhadap kualitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. Sebuah program yang bekerja atas prinsip Automated Content Analysis digunakan dalam penelitian ini. Ulasan pengguna BPJS di Twitter digunakan untuk mewakili pendapat di berbagai provinsi. Luaran analisis sentimen menunjukkan bahwa aspek yang berkaitan dengan Reliability, Tangibles, Akses Pembayaran dan Pelayanan Medis masih didominasi dengan sentimen negatif. Hasil penelitian dapat digunakan untuk evaluasi dalam meningkatkan kualitas BPJS sebagai penunjang kesehatan warga negara Indonesia.

---

ABSTRACTIndonesia as a country has an obligation to ensure the wellbeing of its citizen by administering protection for each and every one of its citizen from all backgrounds. Said protection should not only accommodate security and legal protection However, it should also incorporate health protection in the form of healthcare. Based upon this premise, a national scale program called Jaminan Kesehatan Nasional JKN was established. This then led to the forming of the JKN organization called Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS , which has been running since January 2014. Overall, citizens have benefited from the initiation ever since it started operation. Nevertheless, an opinion poll conducted by Kompas in 2015, indicates that there are 42.9 unsatisfied BPJS users, 39.1 satisfied BPJS users, while the remaining has no answers. On the grounds that two years has passed since the poll, a new research is necessary in effort to examine deeper on the citizens rsquo sentiments about this healthcare program. This research uses a content analysis approach to determine the portion of opinions relating to the user experience and sentiment in order to illustrate the user rsquo s opinion on the service quality that Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS provides. The program used in this research works based on the principle of Automated Content Analyses. The twitter reviews by BPJS users are utilized to represent opinions from different provinces. Consequently, the result of this sentiment analyses reveals that the areas related to reliability, tangibles, access to payment, and medical services are still dominated by negative responses. The result of this assessment can be intergrated in the evaluation process towards improving the quality of BPJS as one of the supporting aspects of the Indonesian citizens rsquo health."

"Penelitian terkait engagement pada sektor publik pada media sosial Instagram masih jarang dilakukan sehingga belum banyak hasil evaluasi untuk peningkatan engagement masyarakat maupun perbaikan kualitas konten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat engagement masyarakat dan karakteristik konten pada akun Instagram Lembaga Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Data profil dan post dikumpulkan dari 34 akun dari awal waktu akun tersebut dibuat. Penarikan data menggunakan service tools yang dikembangkan oleh Phantombuster. Analisis data dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel yang mempengaruhi tingkat engagement akun Lembaga Kementerian dan secara kualitatif untuk melihat karakteristik konten dengan memilih 5 post yang memiliki tingkat engagement tertinggi dari setiap akun Lembaga Kementerian. Hasil analisis ditemukan bahwa semakin banyak jumlah post semakin tingkat engagement, namun jumlah follower tidak memberikan pengaruh yang signifikan begitupun dengan media type. Sedangkan komponen karekteristik konten yang dianalisis (content type, dialogic loop, dan information richness) memberikan deskripsi yang berbeda.

---

Research related to engagement in the public sector on the social media platform Instagram is still infrequent, leading to a lack of evaluation results for improving public engagement and content quality enhancement. This study aims to analyze the level of public engagement and content characteristics on Instagram accounts of the Indonesian Ministry: Kabinet Indonesia Maju. Profile and post data were collected from 34 accounts since the account was created. Data extraction was performed using service tools developed by Phantombuster. Quantitative data analysis was conducted to test the variables influencing the level of engagement for Ministry accounts, and qualitative analysis was employed to investigate content characteristics by selecting the top 5 posts with the highest engagement from each Ministry account. The analysis results revealed that the higher the number of posts, the greater the engagement level for Ministry accounts, while the number of followers did not show a significant impact and the same goes for media type. Meanwhile, the analyzed content characteristics (content type, dialogic loop, and information richness) provided distinct descriptions."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan di atas 15 dan di bawah 15 . Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebab kasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan oleh pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjung ke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokter terhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana klinik.

---

This qualitative research aims to analyze referral cases of national health insurance participants'at two primary health clinics of BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat in 2017 which has referral ratio above 15 and under 15. This research done by looking at the cause of referral seen from the physician's side, national health insurance participants', and characteristic of primary health clinic. From this study, found that the referral cases were caused by patients'understanding about referral procedures, diagnosis of patients'visiting the primary health care, physicians'understanding about the role of gatekeeper, physicians' experience of the referral cases, availability of physicians, and avaibility of facilities and infrastructure at primary health clinic."

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas kelengkapan resume medis dan ketepatan koding diagnosisdalam potensi risiko klaim BPJS di Unit Rawat Inap RSUD Cempaka Putih Tahun2016. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desainstudi cross sectional. Hasil penelitian ditemukan ketidaklengkapan pengisianresume medis pada variabel diagnosis sekunder 46%, variabel tanda tangan dokterpenanggung jawab layanan 10,5%, variabel pemeriksaan penunjang 1,6 %.Ketidaktepatan koding diagnosis pada diagnosis utama 28,2%, diagnosis sekunder6,4% dan prosedur 6%. Didapatkan risiko klaim tertunda akibat ketidaklengkapanresume medis sebesar Rp. 159.580.200,-, dan didapatkan selisih klaim akibatketidaktepatan koding diagnosis sebesar Rp. 7.062.100,- pada bulan Novemberdan Rp. 4.821.400,- di bulan Desember.Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan sosialisasi Standar ProsedurOperasional (SPO), pelatihan koding, pemberlakuan reward dan punishment,audit koding, pembentukan Tim Koding, dan evaluasi secara berkesinambunganoleh manajemen.

---

ABSTRACTThis research discussed about medical resume completeness and the accuracy ofcoding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units ofRSUD Cempaka Putih in 2016. This research used mix method approach withcross sectional design. This research found that there is still incompleteness infilling the medical record for secondary diagnostic variables 46%, the signature ofin charge physician variable 10,5%, and supporting examination variable 1,6 %.Inaccuracy of coding diagnoses on primary diagnostic 28,2%, secondarydiagnostic 6,4% and procedur 6%. The risk of claims is delayed due to theincompleteness of medical resume amounting to Rp. 159.580.200,- ,and obtainedthe difference in claims due to inaccuracy of Rp. 7.062.100,- in November andRp. 4.821.400,- in December.The results suggested that socialization of standar operational procedur,codingpractice, reward dan punishment implementation, coding audit, coding teamformulation, and continous evaluation by management."

"PRB adalah salah satu layanan BPJS Kesehatan yang menangani pasien-pasien dengan penyakit kronis. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa PRB di RSUD Kota Kendari terkendala oleh beberapa hal, yakni pengetahuan beberapa petugas rumah sakit mengenai program ini tidak begitu baik, adanya peserta yang tidak mau dirujuk kembali ke rumah sakit meski kondisi kesehatannya tidak bisa tertangani di FKTP, adanya peserta yang enggan dikembalikan ke FKTP, dan adanya peserta yang telah dikembalikan ke FKTP tidak lagi rutin mengambil obat ke FKTP atau ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian: faktor pendukung PRB di RSUD Kota Kendari adalah pelaksana PRB berkomitmen menjalankan PRB, DPJP melaksanakan PRB, komunikasi yang baik antar pelaksana PRB, dan pelaksana PRB mengetahui adanya formularium nasional. Faktor penghambat PRB di RSUD Kota Kendari adalah tidak adanya kebijakan terkait PRB, tidak adanya SPO sebagai dasar pelaksanaan PRB, kurangnya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi PRB di rumah sakit, rangkap tugas PIC PRB, belum adanya pelatihan terkait PRB, tidak ada insentif terakit PRB, dan tidak tersedianya pojok PRB.

---

PRB is one of the BPJS Health services that treats patients with chronic diseases. In a preliminary study, it was found that PRB at the RSUD Kota Kendari was constrained by several things, namely the knowledge of some hospital staff about this program was not very good, there were patients who did not want to be referred back to the hospital even though their health conditions cannot be handled at the FKTP, there are patients who are reluctant to be returned to the FKTP, and there are participants who have been returned to the FKTP no longer routinely take drugs to the FKTP or to pharmacies in collaboration with BPJS Health. This research is a qualitative research with a descriptive design. Data were collected by in-depth interviews, document review, and observation. The results: the supporting factors are the PRB implementers are committed, DPJP implementing PRB, good communication between PRB implementers, and PRB implementers knowing there is a national formulary. The inhibiting factors for PRB at the RSUD Kota Kendari are the absence of policies related to PRB, the absence of SPO as the basis for the implementation of PRB, the lack of socialization, monitoring, and evaluation of PRB, dual tasks of PRB PIC, the absence of training related to PRB, no incentives related to PRB , and the unavailability of the PRB corner"

"Pemerintah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rumah sakit bekerjasama dengan BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui pengajuan klaim, pembayaran atas pelayanan, dan feedbackverifikasi dokumen. Berkas klaim yang tidak lengkap dianggap belum layak disebut dengan klaim pending. Klaim pending dapat mengganggu pendapatan dan proses keuangan. Mayoritas pasien yang berobat di RSUD Mampang Prapatan sebanyak 90% merupakan peserta BPJS Kesehatan. Klaim pending di RSUD Mampang Prapatan pada Tahun 2022 mencapai 13.5% rawat inap dan 3.5% rawat jalan dengan tarif pending sebesar Rp1.190.594.300 rawat inap dan Rp331.363.900 rawat jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending dan memberikan solusi berupa inovasi dalam mencegah atau mengurangi klaim pending. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, jumlah klaim pending bulan Januari - Juli 2023 ditemukan pada unit rawat inap sebanyak 13.3% dan unit rawat jalan sebanyak 2.3%. Total tarif pendingsebanyak Rp780.096.800 pada rawat inap dan Rp145.317.100 pada rawat jalan. Klaim pending disebabkan oleh faktor input dan proses. Faktor input penyebab klaim pending disebabkan antara lain faktor man, yaitu belum adanya verifikator internal, pelatihan koding internal, dan belum ada kebijakan serta evaluasi terkait klaim pending. Dari faktor money, rumah sakit belum menerapkan remunerasi dan belum ada reward dan punishmentterkait pengisian resume medis yang tepat dan sesuai untuk menjadi dasar penilaian. Dari faktor material, belum ada kebijakan terkait pengisian resume medis elektronik, beberapa staf rumah sakit belum mengetahui syarat berkas pengajuan klaim, dan tanda tangan pengisian resume medis belum digital. Dari faktor metode, PPK dan ICP hanya tersedia beberapa, sosialisasi syarat pengajuan klaim serta review berkala kasus klaim pendingbelum dilakukan. Sedangkan, dari faktor machine ditemukan terdapat beberapa komputer yang masih lambat saat menggunakan beberapa aplikasi. Penyebab klaim pending dari faktor proses didominasi oleh ketidaklengkapan berkas pendukung dan masalah dalam koding. Pengembangan prototipe melalui metode design thinking dalam SIMRS telah dilakukan terkait proses pengajuan klaim yang terdiri dari pengumpulan berkas, pengisian resume medis, dan koding dengan menambahkan menu berkas digital, koding yang terintegrasi, serta menu attachment prosedur / tindakan serta diagnosis yang terintegrasi antara perawatan pasien dengan resume medis. Saran bagi rumah sakit untuk menggunakan dan mengembangkan usulan prototipe, upaya perbaikan bagi unit casemix, melakukan sosialisasi mengenai syarat berkas klaim kepada unit terkait, sosialisasi syarat pengajuan klaim BPJS Kesehatan sesuai peraturan kementerian kesehatan dan panduan klinis kepada dokter, dan review berkala secara internal kepada dokter mengenai klaim pending.

---

The government collaborates with Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) through the National Health Insurance Program. Hospitals collaborate with BPJS in providing health services through submitting claims, payment for services, and document verification. Incomplete claim documents are considered as pending claims. Pending claims can disrupt revenue and financial processes. The majority of patients treated at Mampang Prapatan General Hospital, 90%, are BPJS participants. Pending claims in Mampang Prapatan General Hospital in 2022 reach 13.5% for inpatient care and 3.5% for outpatient care with pending of Rp1.190.594.300 for inpatient and Rp331.363.900 for outpatient. The aim of this research is to analyze the causes of pending claims and provide solutions in the form of innovations in preventing or reducing pending claims. This research is qualitative research with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The research results show that the number of pending claims in January - July 2023 was found in inpatient units at 13.3% and outpatient units at 2.3%. The total pending rate is IDR 780,096,800 for inpatient care and IDR 145,317,100 for outpatient care. Pending claims are caused by input and process factors. The input factors that cause pending claims include human factors, namely the absence of an internal verifier, internal coding which is not given to staff, and there are no policies and evaluations regarding pending claims. From the money factor, the hospital has not implemented remuneration and there are no rewards and punishments regarding filling out a medical resume correctly and appropriately as a basis for assessment. In terms of material factors, there is no policy regarding filling out electronic medical resumes, some hospital staff do not know the file requirements for submitting claims, and signatures for filling out medical resumes are not yet digital. In terms of method factors, only a few PPK and ICP are available, socialization of claim submission requirements and regular reviews of pending claim cases have not been carried out. Meanwhile, from the machine factor, it was found that several computers were still slow when using several applications. The causes of pending claims from process factors are dominated by incomplete supporting files and problems in coding. Prototype development using the design thinking approach in SIMRS has been done regarding to the claim submission process which consists of collecting files, filling in medical resumes, and coding by adding a digital file menu, integrated coding, and attachment menus in providing procedure and diagnosis integrated with medical resumes. Suggestions for hospital to use and develop the prototype, improve casemix unit, socialize recarding to the requirements in filling claim documents, and periodically held an internal review to doctors regarding to the pending claims."