Ditemukan 131898 dokumen yang sesuai dengan query
Amri Ilmma
"
ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh dari pemekaran kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data di tingkat kabupaten/kota dengan periode observasi antara tahun 2003 dan 2013. Batas wilayah kabupaten/kota setelah pemekaran dikembalikan menurut batas wilayah asli sebelum tahun 1999 ketika desentralisasi belum diterapkan di Indonesia sehingga didapatkan sampel data sebanyak 292 kabupaten/kota. Metode estimasi yang digunakan adalah metode synthetic control dan metode difference-in-difference menggunakan regresi panel data. Metode synthetic control digunakan untuk mengestimasi pengaruh pemekaran terhadap tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota yang melakukan pemekaran dengan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten tersebut, yaitu kabupaten/kota synthetic yang tidak melakukan pemekaran namun memiliki karakteristik yang mirip dengan kabupaten yang melakukan pemekaran. Metode difference-in-difference digunakan untuk melihat pengaruh keseluruhan dari pemekaran terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik pemekaran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari 45 kabupaten/kota yang melakukan pemekaran antara tahun 2003 dan 2013, 31 diantaranya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten synthetic-nya antara sebelum dan setelah pemekaran terjadi.
ABSTRACTThis study analyzes the effect of district splitting pemekaran to poverty rate. This study uses district level data between 2003 and 2013. The boundaries of districts who split are combined to their original boundaries in 1999 before the implementation of decentralization in Indonesia to get a sample of 292 districts. Synthetic control and difference in difference method are used to estimate the effect of district splitting. Synthetic control method is used to estimate the effect of splitting at the district level by comparing the poverty rate of the districts who split with their counterfactual, which is the synthetic of districts who did not split but have similar characteristics with districts who split. Difference in difference method is used to estimate the overall effect of district splitting to poverty rate. This study shows that district splitting has negative and significant effect to poverty rate in Indonesia. Among the 45 districts who split between 2003 and 2013, 31 of them have lower poverty rate compared to their respective synthetic districts before and after the proliferation."
2017
T47634
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mehdinsareza Wiriarsa
"[
ABSTRAKKemiskinan merupakan permasalahan bagi masyarakat karena mempunyai akibat sosial politis dan ekonomi Aspek sosial politis dari kemiskinan menitikberatkan pada social exclusion penduduk miskin di masyarakat Sedangkan secara ekonomi kemiskinan dapat memperlambat proses pembangunan Para ekonom percaya bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk mengurangi kemiskinan Pemikiran ini pada akhirnya menghasilkan beragam paket kebijakan pemerintah yang unik Kebijakan upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang populer untuk mengurangi angka kemiskinan Hal ini tidak hanya dikarenakan kebijakan upah minimum dapat meningkatkan rata rata pendapatan masyarakat namun juga karena kebijakan upah minimum merupakan kebijakan biaya rendah Card and Krueger 1995 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara upah minimum dan kemiskinan secara empiris Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menyusun sebuah data set yang terdiri dari data time series selama empat belas tahun sejak 2001 hingga 2014 dan data cross section dari 119 kabupaten kota di pulau Jawa Data yang terkumpul dianalisa menggunakan tiga metode analisa panel data pooled OLS fixed effect dan random effect Penelitian ini juga mencoba untuk menganalisa hubungan upah minimum dan kemiskinan di level provinsi dengan menggunakan sub sample data Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum di pulau jawa dapat mengurangi indeks kedalaman kemiskinan Poverty Gap Index dan presentase penduduk miskin Poverty Rate Namun pada level provinsi hasil regresi terlihat lebih bervariasi Di sebagian besar provinsi yang dianalisa kebijakan upah minimum mempunyai efek negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan dan presentase penduduk miskin.
ABSTRACTPoverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate, Poverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate]"
2016
T45355
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Akbar Putra
"Dengan menggunakan panel data dari 514 kabupaten/kota, dalam rentang tahun 2010 hingga 2020, penelitian ini menginvestigasi dampak penggunaan internet terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan model instrumental variable generalized method of moments (IV-GMM) untuk mengevaluasi dampak dan mengatasi potensi masalah endogenitas, khususnya pada data internet. Variabel instrumental yang digunakan meliputi kehadiran Base Transceiver Station (BTS), akses listrik, persentase populasi perkotaan, dan pengeluaran pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa internet, dengan lag satu tahun, memiliki dampak signifikan secara statistik dan negatif terhadap kemiskinan. Dengan mengontrol berbagai faktor sosial-ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan penggunaan internet sebesar 1% berhubungan dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,78%. Hasil penelitian ini juga konsisten tanpa lag dan dengan regresi lag dua tahun. Penelitian ini menekankan peran potensial akses internet dalam upaya pengurangan kemiskinan dan memberikan wawasan mengenai saluran penggunaan internet yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui studi ini, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan akses internet, literasi digital, dan pemanfaatan ekonomi digital guna mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Using a panel dataset of 514 districts from 2010 to 2020 (a 10-year period), this study investigates the impact of internet use on district-level poverty rate. The study engaged the instrumental variable generalized method of moments (IV-GMM) model to assess the impact and accommodate the potential of endogeneity problems especially on internet data. The instrumental variables include measures of Base Transceiver Station (BTS) presence, electricity access, urban population percentage, and education expenditure. The findings indicate that internet, with a 1-year lag, has a statistically significant and negative impact on poverty. Controlling for various socio-economic factors, the study finds that a 1% increase in internet use is associated with a 0.78% decrease in poverty. The results are also consistent without a lag and with the 2-years lag regression. This study highlights the potential role of internet access in poverty reduction efforts and provides insights into the channels through which internet use influences poverty levels in Indonesia. By understanding these mechanisms, policymakers can develop strategies to enhance internet access, digital literacy, and the utilization of digital economy to foster economic development and reduce poverty."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sampuma Budi Utama
"Salah satu temuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik mclalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kcwcnangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pernerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan _pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan rdaerah, Serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada Pemerintahdaerah.
Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat bempa unconditional grants ditemukan fenomena flypaper efféct yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departcmcn Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan unconditional grants untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adaiah 135 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periods pengamatan.
Hasil penelitian : adanya fenomena flypaper efféct yang memmjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk unconditional grants. Untuk setiap tambnhan 1 mniah unconditional grants. pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah Sebesar 0,837 rupiah dan setiap tambahan 1 mpiah PDRB akan mcningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. Flypaper effect menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam penggunakan sumber daya berupa grants dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.
One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete' information so that the anteeanen of more productive be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form 'of transfer from central government I0 local government.This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this Study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of' unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently. Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section nom BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation.The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer Funds in the fonn of unconditional grants, its found that for each additional l mpiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional I rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate 'not prudently' in the use of grants from central government by local governments."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T33204
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Pasaribu, William Aaron Marudut
"
Penurunan fertilitas adalah suatu fenomena demografis yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Fenomena ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap suatu negara, tergantung pada tingkat fertilitas negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan penurunan tingkat fertilitas pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang secara umum memengaruhi penurunan tersebut. Regresi logistik biner pada 497 kabupaten/kota di Indonesia dengan menganalisis selisih nilai variabel-variabel pada 2010 dan 2020 digunakan untuk menganalisis determinan-determinan penurunan tingkat fertilitas tersebut. Hasil regresi menunjukkan bahwa selisih tingkat prevalensi keluarga berencana pada 2010 dan 2020 sebagai faktor langsung terhadap fertilitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap probabilitas penurunan fertilitas. Temuan ini sesuai dengan teori Bongaarts (1978) yang menunjukkan peranan variabel kontrasepsi terhadap tingkat fertilitas.
Fertility decline is a demographic phenomenon that is happening globally, including in Indonesia. This phenomenon might have positive or negative impacts towards a country, depending on the country’s fertility rate. This study aims to look at the differences in fertility decline on district level in Indonesia and to identify factors that affect such decline. Binary logistic regressions on 497 districts and cities in Indonesia by analyzing the change scores of the variables in 2010 and 2020 are used to analyze the determinants of the fertility decline. The results show that the difference in contraceptive prevalence rate in 2010 and 2020 as a direct determinants of fertility has a postive and significant effect towards the probability of a decline in fertility. This finding confirms the theory of Bongaarts (1978) that shows the role of contraception in reducing fertility rates."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fransisca Galih Maggieta Putri
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.
The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S43978
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wisnu Al Amin
"Resiliensi ekonomi merupakan perbincangan di dalam ekonomi yang tidak akan berhenti. Setiap negara dan wilayah yang menjadi bagiannya akan memastikan memiliki kemampuan resiliensi ekonomi yang cukup baik. Hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Pada saat kondisi ekonomi sedang terguncang, maka suatu negara yang memiliki resiliensi yang lebih baik cenderung akan mampu bertahan. Aktivitas ekonomi menjadi salah satu kunci penting untuk menopang ketahanan ekonomi dari guncangan. Struktur industri merupakan cerminan atas aktivitas ekonomi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan resiliensi ekonomi Indonesia berdasarkan persebaran regional dan menganalisis secara empiris pengaruh struktur industri diversifikasi dan spesialisasi terhadap resiliensi ekonomi pada periode 1997-2015. Sampel yang diuji sebanyak 25 provinsi. Analisis empiris pengaruh struktur industri diversifikasi dan spesialisasi terhadap resiliensi ekonomi dalam penelitian ini hanya mencakup industri manufaktur dengan menggunakan Data Industri Besar dan Sedang. Pengujian estimasi yang diaplikasikan adalah panel statis dengan model fixed effect. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, adanya perbedaan kondisi resistensi dan recovery di dalam resiliensi ekonomi regional. Rata-rata resistensi regional berada di atas kondisi nasional, sementara itu rata-rata recovery regional berada di bawah kondisi nasional. Kedua, spesialisasi industri manufaktur berpengaruh positif terhadap resiliensi ekonomi regional. Ketiga, diversifikasi sub sektor industri manufaktur berpengaruh negatif signifikan terhadap resiliensi ekonomi regional. Keempat, ada beberapa spesialisasi sub sektor industri manufaktur yang berpengaruh signifikan terhadap resiliensi regional berdasarkan pembagian dua kelompok wilayah.
Economic resilience is a discourse in economics that will not stop. Each country and region that is part of it will ensure that it has sufficient economic resilience capabilities. This is related to economic conditions that cannot be predicted with certainty. When economic conditions are shaken, a country that has better resilience tends to be able to survive. Economic activity is one of the important keys to sustaining economic resilience from shocks. Industrial structure is a reflection of economic activity. Therefore, this study aims to map Indonesia's economic resilience based on regional distribution and analyze empirically the effect of diversification and specialization industrial structures on economic resilience in the period 1997-2015. The samples tested are 25 provinces. Empirical analysis of the effect of industrial diversification structure and specialization on economic resilience in this study only covers the manufacturing industry using Large and Medium Industry Data. The estimation test applied is a static panel with a fixed effect model. The results of this study indicate: that first, there are differences in conditions of resistance and recovery in regional economic resilience. The average regional resistance is above national conditions, while the average regional recovery is below national conditions. Second, specialization in the manufacturing industry has a positive effect on regional economic resilience. Third, the diversification of the manufacturing industry sub-sector has a significant negative effect on regional economic resilience. Fourth, there are several specializations in the manufacturing industry sub-sector that have a significant effect on regional resilience based on the division of the two regional groups."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Heru Hermawan
"
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran entrepreneurship terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan unit analisis tingkat kabupaten/kota. Ukuran dari entrepreneurship menggunakan konsep dan definisi dari Global Entrepreneurship Monitor (GEM) yang diterapkan pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode empiris menggunakan regresi data panel dengan fixed effect model dan periode 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa entrepreneurship dengan ukuran berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Nascent entrepreneurship belum berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Owner manager of a new business dan Total Early Stage Entrepreneusrhip Activity berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
ABSTRACTThis study aims to determine the role of entrepreneurship on economic growth in Indonesia by using a regency/municipality level analysis unit. The size of entrepreneurship uses the concepts and definitions of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) which is applied to National Labor Force Survey (Sakernas) data from the Central Statistics Agency (BPS). The empirical method uses panel data regression with fixed effect models and the period 2013-2018. The results of the study show that entrepreneurship of different sizes will have different effects on economic growth. Nascent entrepreneurship has not had an impact on economic growth, while the Owner manager of a new business and Total Early Stage Entrepreneurship Activity has a positive impact on economic growth."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gadis Mahkota Negara
"Permasalahan kemiskinan menjadi kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnnya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini menganalisis hubungan korupsi dan kemiskinan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia periode 2006, 2008, dan 2010 menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung menggunakan model pemerintah sebagai perantara antara korupsi dan kemiskinan dengan metode estimasi three stage least square (3SLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik model langsung dan tidak langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
Poverty problem is the main obstacles in national economic growth. Since decentralization , it provide opportunities to regional government to set their budgets. This condition is used by some people to commit the act of corruption. This study analyzed the relationship of corruption and poverty at 60 municipalities’ in indonesia period of 2006, 2008, and 2010 using the direct and indirect models. Indirect model use the model of government as an intermediary between corruption and poverty with three stage least square (3SLS) as a estimation methods. The results of this study explain that both direct and indirect models of corruption does not affect poverty at municipalities’ level in indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56611
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andi Setyo Wicaksono
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.
This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
