Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."

"ABSTRAK<>br>Laporan ini membahas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti program Pengampunan Pajak dengan mengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang bekerja di Indonesia. Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, ekspatriat memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ekspatriat juga memiliki hak untuk mengikuti program Pengampunan Pajak.

---

ABSTRACT<>br>This report discusses the calculation and reporting of income tax for Japanese expatriate works in Indonesia. As a Resident Taxpayer, expatriate has the responsibility to pay and report income tax according to the tax regulation in Indonesia. However, as a Resident Taxpayer, expatriate also has the right to participate in Tax Amnesty programme."

"Skripsi ini membahas mengenai program pengampunan pajak yang berlangsung di Indonesia. Pengampunan Pajak merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat. Program Pengampunan Pajak seringkali langsung dianggap berhasil selama negara mendapatkan penerimaan yang cukup besar atau sesuai dengan target. Namun, pendapatan yang mencapai target tidak dapat dijadikan satu satunya indikator untuk menentukan keberhasilan program Pengampunan Pajak.Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya Pengampunan Pajak dan bagaimana penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti norma hukum tertulis dan bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama penelitian, dengan metode penelitian untuk menganalisa data adalah secara kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, tetapi tidak signifikan meski telah dilaksanakan program Pengampunan Pajak di Indonesia, dan pengaturan Pengampunan Pajak di Indonesia masih kurang ideal.

---

This thesis discusses about the comparison of several tax amnesty programs in Indonesia. Tax Amnesty is one of the policies made by Indonesia rsquo s governement to earn income in a relatively short period of time. Tax Amnesty programs are often deemed as successful when one rsquo s country receive a large sum of money or when they reach the nominal targeted from the programs. Although considered very successful in terms of increasing national income but income is not the only indicator that makes taxation program successful.

This thesis will further discusses about several programs that have been implemented in Indonesia and Indonesia rsquo s tax compliance rate after these programs were implemented, as well as the ideal arrangement for such programs. Research conducted for this thesis is juridical normative by examining norms of written law and using written material for research with qualitative research method to analyze the data. In conclusion, Indonesia rsquo s Tax Compliance Rate has not increased much or significantly after the Tax Amnesty programs, and that the programs implemented are still far from ideal."

"Penelitian ini menganalisis PP Nomor 20 tahun 2015 yang meniadakan kewajiban rotasi KAP serta memperpanjang masa penugasan (tenure) AP menjadi lima tahun dan KMK Nomor 359/KMK.06/2003 serta PMK Nomor 17/PMK.01/2008 yang memperbolehkan terdapatnya praktik rotasi KAP semu. Untuk menganalisis peraturan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh tenure KAP dan AP, rotasi KAP, serta rotasi KAP riil dan semu terhadap kualitas audit dengan menggunakan data 194 perusahaan yang terdaftar pada Pasar Modal Indonesia selama periode 2008 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa tenure KAP, baik linear ataupun kuadratik, tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dari tenure KAP, tenure AP terbukti memiliki pengaruh kuadratik cembung terhadap kualitas audit dengan titik maksimum tiga tahun. Penelitian ini juga membuktikan bahwa rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditiadakannya kewajiban rotasi KAP yang tercantum dalam PP Nomor 20 tahun 2015 merupakan regulasi yang tepat, tetapi tidak bagi regulasi yang memperpanjang tenure AP karena terbukti, tenure AP hanya meningkatkan kualitas audit sampai tenure tiga tahun sebelum akhirnya menurunkan kualitas audit. Selain itu penelitian ini memebuktikan bahwa rotasi KAP semu berpengaruh negatif sementara rotasi KAP rill tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukan bahwa KMK Nomor 359/KMK.06/2003 dan PMK Nomor 17/PMK.01/2008, yang mememperbolehkan terdapatnya praktik rotasi KAP semu, merupakan regulasi yang kurang tepat.

---

This research analyzes Government Regulation No.20 of 2015 which abolishing the rotation rule and extends the tenures of public accounting firms to 5 years and The Minister of Finance Decree Number 359/KMK.06/2003 and The Minister of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008 that results in pseudo-rotation practices done by public accounting firms. To analyze these regulations, this research examines the effect of public accounting firms and public accountants tenures, public accounting firms rotations, as well as real and pseudo-rotations of public accounting firms on audit quality, using data of 194 companies who are listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) for the period 2008-2014. The result of this research shows that public accounting firms rotations, both linear and quadratic, do not affect audit quality. In contrast, public accountant tenures are proven to have a convex quadratic effect on audit quality with maximum point of 3 years. Moreover, this research proves that public accounting firms rotations negatively affect audit quality.

With this result, we can conclude that abolishing the rotation rule, based on Government Regulation No.20 of 2015, is the appropriate regulation; however, not for the regulation that extends public accountants tenures which result proves that public accountant tenures only increase the audit quality for first three years. This result also prove that pseudo-rotations of public accounting firms negatively affect audit quality, while real public accounting firms rotations do not affect audit quality. With this result, we can also conclude that The Minister of Finance Decree Number 359/KMK.06/2003 and The Minister of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008, which permits pseudo-rotations of public accounting firms, is not an appropriate regulation."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Pengampunan Pajak terkait dengan efektivitas dan kesulitan yang dihadapi selama periode berlangsung di tahun 2016 dan 2017. Analisis dilakukan dengan melihat efektivitas tujuan Program Pengampunan Pajak di antaranya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, pengalihan harta luar negeri, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini pula melihat tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak secara umum, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Indikator efektivitas masing-masing tujuan tersebut tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan melainkan teori yang berlaku secara umum. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan forum group discussion akan digunakan untuk melihat efektivitas dari masing-masing tujuan Pengampunan Pajak yang sekaligus menjadi rumusan masalah penelitian pelaksanaan Pengampunan Pajak.Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek. Di KPP Pratama Bogor, Pengampunan Pajak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This research wants to analyze and evaluate the Tax Amnesty Program related to the effectiveness and difficulties encountered during the period taking place in 2016 and 2017. The analysis is done by looking at the effectiveness of the purpose of the Tax Amnesty Program including the extension of a valid, comprehensive, and integrated tax database, foreign assets, and increased tax revenues. In addition, this study also sees the main purpose of the General Directorate of Taxes in general, namely the improvement of taxpayer compliance.

Indicators of the effectiveness of each of these objectives are not limited to the provisions of the tax regulations but generally accepted theories. The use of qualitative approaches with observation data collection techniques, documentation, interviews, and group discussion forums will be used to see the effectiveness of each Tax Amnesty goal as well as the formulation of research problems for the implementation of Tax Remissions.

Based on the research results, not all Tax Amnesty objectives can be achieved especially in the short term. In KPP Pratama Bogor, Tax Amnesty is only effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance payments. As for the achievement of objectives in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan kualitas audit terhadap kemungkinan perusahaan mengikuti pengampunan pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dari 252 perusahaan yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak, 85 berpartisipasi di tahun 2016 dan sisanya di tahun 2017. Berdasarkan auditor laporan keuangan perusahaan, 19 diaudit oleh Big Four dan sisanya oleh Non Big Four. Penelitian ini menemukan perusahaan yang diaudit oleh Big Four memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mengikuti pengampunan pajak. Penghindaran pajak tidak mempengaruhi kemungkinan perusahaan mengikut pengampunan pajak. Perusahaan yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak tidak semata-mata menanggung beban berupa uang tebusan namun juga mengakui beban akibat penghapusan akumulasi rugi fiskal, tagihan pajak, dan aset pajak tangguhan. Perusahaan memperoleh manfaat berupa kepastian pajak, fasilitas pengampunan pajak, dan pengakuan aset.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of tax avoidance and audit quality on probability of participating tax amnesty. This study focuses on company participating tax amnesty based on ldquo Undang Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak rdquo . From 252 companies participating in tax amnesty, 85 participate in year 2016 and the rest in year 2017. Based on company rsquo s auditor, 19 are audited by Big Four and the rest are audited by Non Big Four. This study found companies which is audited by Big Four have lower probability of participating tax amnesty. We also found no significant effect of tax avoidance on probability of participating tax amnesty. The company participating in tax amnesty not only incurred expense for ransom money, but also incurred some expenses due to write off accumulated fiscal losses, claim for tax refund, and deferred tax asset. Moreover, the company benefits from tax certainty, tax amnesty facilities, and asset recognition."

"Penelitian bertujuan menganalisis perusahaan yang menyajikan dan mengungkapkan pengampunan pajak dalam laporan keuangan menurut PSAK 70. Analisis dilakukan atas karakteristik perusahaan, pilihan kebijakan akuntansi yang diterapkan, penyajian aset dan liabilitas, dampak ekuitas dari pengampunan pajak, dan pengungkapan jumlah uang tebusan yang dibayarkan. Pada perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2016 terdapat 194 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak, yang paling banyak mengikuti pengampunan pajak adalah perusahaan properti, real estat dan konstruksi bangunan. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang mengungkapkan pilihan kebijakan akuntansi secara eskplisit sebanyak 23 perusahaan. Perusahaan yangmenyajikan dalam aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah sebanyak 26perusahaan dan 83 perusahaan mengungkapkan jumlah uang tebusan.

---

The objective of the research is to analyze companies that present and disclose tax amnesty in the financial statements according to PSAK 70. The analysis is conducted on the characteristics of the company, the choice of accounting policies applied, the presentation of assets and liabilities, the effects of equity from tax amnesty anddisclosure of the redemption money. In companies listed on the BEI in 2016 there are 194 companies that join tax amnesties, the most companies are property, real estate and building construction companies. The results show companies that reveal the explicit choice of accounting policies are 23 companies. Companies that present separately for the asset and liabilities from tax amnesties are 26 companies and 83 companies disclosethe amount of redemption money.>"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik akuntan publik Pendidikan Profesional Berkelanjutan/PPL, beban kerja, dan perencanaan audit dan karakteristik Kantor Akuntan Publik/KAP supervisi dan review, ukuran KAP, dan spesialisasi industri terhadap kualitas audit. Kualitas audit diukur dengan jumlah pelanggaran terhadap standar audit yang berkaitan dengan respon risiko dan pelaporan. Sampel penelitian ini adalah akuntan publik yang diperiksa oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI untuk periode pemeriksaan tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan jumlah sampel sebanyak 155. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan audit, supervisi dan review, serta ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan PPL, beban kerja, dan spesialisasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

---

This study aims to analyze the effect of the characteristics of public accountant Continuing Professional Education CPE, workload and audit planning and the characteristics of audit firm supervision and review, firm size, and industry specialization on audit quality. Audit quality is measured by number of violations of auditing standards relating to risk response and reporting. Data are collected from examination report of public accountants conducted by Finance Professions Supervisory Center PPPK Ministry of Finance for examination period 2011 until 2015 with 155 samples. The results show that audit planning, supervision and review, and firm size have positive effect on audit quality. But CPE, workload, and industry specialization have no significant effect on audit quality. "

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."