Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP telah mengakomodir seluruh aspek dalam Fraud Examiners Manual FEM . Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas aspek hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pedoman audit investigasi BPKP yang disebut Pedoman Penugasan Bidang Investigasi PPBI telah memenuhi aspek hukum di Indonesia. PPBI juga telah mengakomodir aspek umum yang terdapat dalam FEM. Namun, tidak seperti Fraud Examiners Manual, PPBI mengharuskan hal-hal teknis terkait audit investigasi dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi yang merupakan turunan dari PPBI. Sampai dengan penelitian berakhir BPKP belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi oleh karena itu direkomendasikan untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to determine whether BPKP rsquo s guidelines of investigative audit has accommodated all aspects of Fraud Examiners Manual FEM . The purpose of this research also to determine compliance of BPKP rsquo s guidelines of investigative audit over the legal aspects of Indonesia. It is a qualitative research using a comparison approach. Data are collected through the study documents and observation. The results show that BPKP rsquo s guidelines of investigative audit which is called PPBI has fulfilled legal aspect in Indonesia. PPBI has also accommodated the general aspects contained in FEM. However, unlike the Fraud Examiners Manual, PPBI requires technical matters related to the investigative audit to be set forth in the technical guidelines for conducting an investigative audit which is a derivative of the PPBI. Until the research ends BPKP does not have technical guidance on the conduct of the investigative audit yet, therefore it is recommended to immediately prepare technical guidelines for the implementation of the investigative audit."

"Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya tindakan yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan/atau mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Pemeriksa investigasi dengan penguasaan dalam bidang akuntansi dan audit investigasi/audit kecurangan akan berperan dalam mengungkapkan penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik dari segi kualitas maupun dapat memperpendek waktu pengungkapannya. Dengan kemampuan investigatif dari pemeriksa, akan memperkuat bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan atau yang dikenal dengan istilah alat bukti. Pada Tahun 2015 BPK menerbitkan Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara. Pedoman tersebut diterbitkan untuk memastikan pengelolaan pemeriksaan investigatif dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan investigatif yang sesuai dengan standar. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada para pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan investigatif dari awal hingga akhir pemeriksaan sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para pengguna informasi, terutama para penegak hukum yang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif dan menggunakannya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang ditetapkan oleh BPK apakah telah memenuhi kebutuhan penyusunannya sebagai pedoman pemeriksaan yang memadai untuk menunjang tugas BPK sebagai pemeriksa keuangan negara dan pendukung pembangunan negara yang bersih dari korupsi dengan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah atau adanya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif. Peneliti menguraikan dengan detail landasan teori mengenai pemeriksaan investigatif. Penulis menggambarkan dengan lengkap petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan serta Fraud Examiners Manual (FEM) milik Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Setelah pemaparan landasan teori, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif BPK dan Fraud Examiners Manual, penulis melakukan analisis atas petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan Fraud Examiners Manual milik ACFE sebagai praktik pembanding serta guideline international lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara yang cukup signifikan antara petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan dan FEM ACFE. Perbedaan tersebut terdapat pada ruang lingkup, tujuan, struktur penulisan, metodologi, rencana respon, sumber informasi awal, pengujian hipotesis, kemungkinan kebutuhan penegak hukum, dan pedoman teknis secara rinci. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan PPPIB; antara lain menambah kualitas pemeriksaan investigatif terutama dalam hal pemilihan objek pemeriksaan, menetapkan kualifikasi minimal untuk dapat menjadi pemeriksa dalam sebuah tim pemeriksaan investigatif, mengakomodir perubahan dan penyempurnaan hipotesis apabila terdapat informasi baru yang diperoleh, memberikan panduan mengenai penetapan ruang lingkup dan rentang waktu investigasi pada bagian petunjuk pemeriksaan dan menguraikan metode, prosedur, dan/atau teknis pemeriksaan investigatif secara rinci.

---

Article 13 of Law Number 15 Year 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finances states that Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) can perform an investigative audit to reveal actions that cause state/regional losses and/or contain elements of criminal law violations. Investigative auditors with mastery in the field of accounting and investigations/fraud audits will play an important role in revealing state financial irregularities that indicate corruption, both in terms of quality and shorten the time of disclosure. Investigative ability of the auditor, will strengthen the accounting paperwork into evidence that can be used in court or known as evidence. In 2015 BPK issued BPK Decree No. 9 of 2015 concerning Guidelines for Conducting Investigative Audit and Calculation of State Losses. The guideline was issued to ensure that the management of investigative audits was designed, organized, carried out and controlled effectively at each stage, so that the quality of investigative audit results was in accordance with the standards. The guideline is expected to be able to provide auditors with the same understanding of implementing investigative audits from the beginning to the end, so that the results can provide a uniformed understanding for users of information, especially law enforcers who will follow up on the results of investigative audits and use them in the litigation process. This study conducted to provide an overview of the instructions for carrying out investigative audit determined by the BPK, whether it has met the needs of an adequate audit guideline to support the BPK's task as a state financial auditor and supporter of state development that clean from corruption by revealing indications of state/regional losses or existence of criminal law violation. This research was conducted using evaluative descriptive research methods. Researchers describe in detail the theoretical basis for investigative audit. The author describes in full the instructions for carrying out investigative audit on the Supreme Audit Board and the Fraud Examiners Manual (FEM) belong to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). After explaining the theoretical basis, instructions for carrying out investigative audits of the BPK and the FEM, the authors conducted an analysis of the instructions for carrying out an investigative audit held by the Supreme Audit Board using ACFE's Fraud Examiners Manual as a comparison practice and other international guidelines. The results showed that there was a significant difference between the instructions for carrying out investigative audit at the Supreme Audit Board and FEM ACFE. The differences are in the scope, objectives, writing structure, methodology, response plan, initial source of information, hypothesis testing, possible law enforcement needs, and detailed technical guidelines. There are a number of things that can be done to update and improve PPPIB; including increasing the quality of investigative audits, especially in terms of the selection of audit objects, establishing minimum qualifications to be an auditor in an investigative audit team, accommodating changes and refining hypotheses when new information is obtained, providing guidance on determining the scope and timeframe of investigations in the section audit instructions and outlining the methods, procedures, and / or technical audit of the investigation in detail."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas standar prosedur dan operasional (SPO) pemeriksaan transaksi keuangan PPATK serta membandingkannya dengan standar audit investigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi 9 (sembilan) kekuatan dan 6 (enam) kelemahan dari SPO serta pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan di PPATK saat ini. Berdasarkan persepsi responden, diketahui apabila standar audit investigasi dapat diterapkan di PPATK maka diharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the standard operating procedures on examination of financial transactions on PPATK and to analyze its comparison to standard of audit investigation. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis using questionnaires and interviews. Based on the results, it can be identified 9 strengths and 6 weaknesses of standard operating procedures on examination in PPATK at present time. Based on respondents' perceptions, it is known that if the standards of audit investigation can be applied on PPATK then it is expected that the examination of financial transactions will be more effective and efficient"

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bahan bukti audit untuk menilai kewajaran nilai properti investasi PT X, memaparkan proses audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap properti investasi PT X dan perpajakan properti investasi PT X. Pembahasan akan memaparkan bahan-bahan bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor KAP ABC untuk menilai kewajaran nilai properti investasi PTX sesuai dengan SPAP nomor 326 tentang Bukti Audit. Membahas kesesuaian perlakuan properti investasi oleh PT X dengan PSAK 13. Prosedur audit akan mencakup prosedur audit secara umum dan prosedur audit secara khusus pada akun properti investasi PT X. Pembahasan tentang perpajakan akan membahas pajak yang timbul akibat adanya kegiatan sewa-menyewa properti investasi antara PT X dengan pihak kedua.

---

This Internship Report aims to explain the audit evidence to assess the reasonable value of investment properties in PT X, describe the audit process conducted by KAP ABC of property investment in PT X and PT X’s investment property taxation. The discussion will describe the evidence needed by the auditor of ABC KAP to assess the fairness value of investment property in accordance with the SPAP number 326 of Audit Evidence and disclosures to be made by PT X in accordance with PSAK 13. Audit procedures will include general audit procedures and audit procedures specifically on account of investment property in PT X. The topic of taxation will discuss tax arising from the leasing activities of an investment property between PT X and its second parties."

"Laporan ini bertujuan untuk mengungkapkan prosedur audit terhadap akun penjualan dan PPN Keluaran pada PT A. Pembahasan diawali dengan pemahaman siklus penjualan yang terdapat di PT A. Setelah melakukan test of controls, substantive test of transactions, analytical procedures dan test of detail balances terhadap akun Penjualan dan PPN Keluaran pada PT A, dapat disimpulkan bahwa akun Penjualan dan PPN Keluaran pada PT A telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

This report describes the audit procedures of sales and VAT-Out account on PT A. The discussion starts with understanding the cycle of sales in PT A. After doing test of controls, substantive test of transactions, analytical procedures, and test of details balances to sales and VAT-Out account, the audit result shows that sales and VAT-Out of PT A has been fairly stated and free from material misstatement."

"Laporan magang menjelaskan mengenai audit atas pendapatan dan piutang usaha pada PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan surveyor yang kegiatan bisnisnya bergerak dalam pemberian jasa. Sumber utama pendapatan perusahaan adalah melalui pemberian jasa sertifikasi, inspeksi, pengujian analisis. Pelaksanaan audit atas pendapatan meliputi pemahaman bisnis klien, uji pengendalian internal dan uji substantive atas transaksi pendapatan dan piutang. Berdasarkan hasil audit, adanya penyimpangan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penyimpangan terjadi pada pengakuan pendapatan yang sesuai pada tanggal Invoice perusahaan, yang mana seharusnya diakui pada saat sertifikat telah di keluarkan dan tanggal pada invoice mengikuti tanggal yang tertera pada sertifikat. Namun pada prakteknya, penulis tidak melakukan prosedur audit untuk memeriksa uji pisah batas pada pengakuan pendapatan melalui pemeriksaan sertifikat, penulis hanya memeriksa pada tanggal di invoice saja. Kesimpulannya, prosedur audit yang dilakukan oleh auditor masih kurang dalam mendapatkan keyakinan atas akun pendapatan.

---

Internship report explains the audit of revenues and accounts receivable at PT XYZ. PT XYZ is a company whose business activities surveyor engaged in the provision of services. The main source of income of the company is through the provision of certification services, inspection, testing analysis. The audit on revenues include understanding the client's business, internal control testing and substantive testing of transactions revenue and accounts receivable. Based on the results of the audit, any irregularities in the accounting principles that apply in Indonesia. Irregularities occurred on the corresponding revenue recognition on the date of the invoice company, where it should be recognized at the time the certificate was issued and the date on the invoice following the date indicated on the certificate. However, in practice, the authors did not perform audit procedures to check the test cutoffs in the recognition of income through the inspection certificate, the author simply checking the date on the invoice only. In conclusion, the audit procedures performed by the auditor is still lacking in getting assurance on revenue account."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan dan piutang untuk dua divisi PT SH. Pembahasan dimulai dari pemahaman siklus pendapatan PT SH, penilaian dan pengujian pengendalian internal, dan pengujian substantif atas akun pendapatan dan piutang. Kemudian, dibahas pula permasalahan yang terdapat pada siklus pendapatan dan solusi yang diberikan oleh auditor. Laporan magang ini menyimpulkan terdapat permasalahan terkait dengan kesalahan pengakuan pendapatan atas divisi perawatan PT SH, tetapi permasalahan dapat diselesaikan dengan dilakukannya penyesuaian atas nilai salah saji tersebut.

---

This internship report discusses audit procedure for revenue and receivable from two divisions of PT SH. The discussions start with understanding the revenue cycles of PT SH, assessment and test of internal control, and test of substantive for revenue and receivables. This report also discusses the problem in revenue cycles and the solutions offered by the auditor. This report concludes that there are problem in revenue recognition in maintenance division PT SH, but this problem can be solved by adjustment."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas transaksi pihak-pihak berelasi pada PT XYZ. Pembahasan dimulai dengan identifikasi pihak-pihak berelasi yang dimiliki PT XYZ serta analisis atas transaksi pihak-pihak berelasi pada PT XYZ. Selanjutnya dibahas mengenai prosedur audit yang diterapkan, hasil dari proses audit tersebut, serta analisis atas prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC. Laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengungkapan yang dilakukan PT XYZ terkait pihak-pihak berelasi belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu SAK ETAP.

---

This internship report discusses the audit procedure of related parties transactions in PT XYZ performed by KAP ABC. The discussions start with the identification of PT XYZ‟s related parties and analysis of related parties transactions in PT XYZ. Furthermore, this internship report discusses the audit procedure performed by auditor, the audit result, and analysis of procedure performed by KAP ABC. The result of this internship report concludes that the disclosure of PT XYZ‟s related parties was not fully accordance with the accounting standard, SAK ETAP."

"Audit internal perlu merespon perubahan yang ada saat ini dengan strategi yang inovatif dan pendekatan tangkas yang didukung dengan kemampuan yang memadai. Peran audit internal pada sektor publik bergantung pada keefektifan dan efisiensi informasi akuntansi. BPKP sebagai unit audit internal pemerintah yang melakukan kegiatan jasa asurans dan consulting bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP memiliki suatu sistem terintegrasi dalam melaksanakan pengawasan bernama SIMA dan juga menggunakan lebih dari 60 aplikasi yang sudah aktif dan berjalan hingga saat ini, Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan audit dan asurans yang dilakukan BPKP sebagai unit audit internal dan melakukan analisis teknologi informasi pada berbagai tools yang tersedia dalam implementasi audit internal dan memberikan saran untuk perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan wawancara. Untuk mencapai tujuan penelitian, teori Technology-Organization-Environment (TOE) Framework digunakan agar dapat menjelaskan adopsi TI dalam suatu organisasi. Penelitian ini menjadi pionir dalam membahas adopsi teknologi informasi dalam implementasi audit internal di sektor publik sedangkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori TOE Framework sebagian besar berpusat pada sektor privat dan audit eksternal. Meskipun dengan banyaknya aplikasi yang aktif dan operasional serta sistem informasi yang terintegrasi, BPKP baru saja akan merilis pengawasan internal berbasis elektronik. Adanya keterbatasan kompetensi auditor, finansial dan dukungan infrastruktur menjadi faktor-faktor penting yang mendasari pemanfaatan teknologi informasi di organisasi ini. Sejumlah aplikasi teknologi informasi juga dapat disederhanakan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih general dan terintegrasi untuk menghindari kesia-siaan.

---

Internal audit needs to respond to current changes with innovative strategies and agile approaches which are supported by adequate capabilities. Financial and Development Supervisory Board (BPKP) as the government internal audit unit, which performs assurance and consulting services, is directly responsible to the president. BPKP has an integrated system in carrying out supervision called Accountability Management information System (SIMA) and also uses more than 60 applications that are already active and running to date. This study describes the use of information technology in auditing and assurance activities carried out by BPKP as an internal audit unit and conducting information technology analysis at various tools available in the implementation of internal audit and provide suggestions for improvement. This is a qualitative research that utilizes a case study research strategy with interviews. To achieve the objectives, the Technology- Organization-Environment (TOE) Framework theory is used to explain IT adoption in an organization. This research is a pioneer in discussing the adoption of information technology in the implementation of internal audit in the public sector where previous research using the TOE Framework theory mostly focused on the private sector and external audit. Despite the large number of active and operational applications as well as an integrated information system, BPKP has recently launched an electronic-based internal supervision. The existence of limited auditor competence, financial and infrastructure support are important factors that underlie the use of information technology in this organization. A number of information technology applications can also be simplified into a more general and integrated information system to avoid waste."

"Laporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi dan audit pada akun persediaan PT. RRD yang berupa properti. Selain itu juga akan dilihat pula bagaimana perusahaan mengklasifikasikan jenis jenis properti yang saat ini berdiri di superblok miliknya. Kegiatan audit yang dilakukan oleh KAP XYZ juga menjadi perhatian dalam laporan magang kali ini, dimana akan difokuskan terhadap prosedur audit untuk akun persediaan perusahaan yang bernilai sangat material. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah kebijakan akuntansi atas pencatatan persediaan yang diterapkan oleh PT. RRD secara keseluruhan belum begitu baik, dan terdapat banyak kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh PT. RRD. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor juga sudah efektif untuk menguji kewajaran akun persediaan perusahaan, meskipun terdapat beberapa komponen audit objective yang masih belum tercapai dari prosedur yang dilakukan oleh auditor.

---

This internship report discusses about the accounting treatment and auditing in PT. RRD’s inventories in the form of property. Beside that, It will also show how PT. RRD classified the types of properties that are currently standing in its superblock. Audit activities undertaken by the KAP XYZ is also a concern in this internship report, which will focus on audit procedures for the company's inventory account which is a very valuable material. Conclusions of this internship report are that the accounting policies which are applied on the inventories by PT. RRD is in overall not so well, and there are many classification errors made by PT. RRD. Audit procedures performed by the auditor had been effective enough to test the genuineness of the company's inventory account, although there were some components of the audit objectives which had not yet been achieved thru procedures performed by the auditor."