Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemutusan Hubungan Kerja PHK kerap menimbulkan masalah, khususnya disebabkan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi. Undang - Undang tidak melarang pengusaha melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Namun banyak pihak baik pemerintah, praktisi hukum, pengusaha, maupun pekerja/buruh salah dalam mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang ndash; Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ldquo;UU No.13 Tahun 2003 rdquo; . Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur alasan dan keadaan dengan dimana PHK dapat dilakukan baik oleh Pengusaha. Namun UU No.13 Tahun 2003 tidak memberikan penjelasan yang memadai pengertian batasan dan kualifikasi efisiensi. Dengan mempertimbangkan kondisi diatas, penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 19/PUU-IX/2011 yang dianalisa berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2003. Permohonan uji material Judicial Review terkait Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 diajukan oleh 38 pekerja PT. Citragraha Nugrahatama, selaku pemilik Hotel Papandayan Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan PP , Perjanjian Kerja Bersama PKB dan prinsip-prinsip hubungan industrial.

---

ABSTRACTTerminations of Employment often cause problems, especially caused by Employer based on efficiency reasons. The law does not prohibit Employers from terminating of employment due to efficiency. However, many parties, both government, legal practitioners, employers, or employees workers are mistaken in interpreting the termination due to efficiency reasons as stipulated by the Labour Law Number 13 Year 2003 Law No.13 of 2003 . Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 outlined the reasons and circumstances by which the termination can be executed by the Employer. However Law No.13 of 2003 does not defined clearly the definition of limits and qualification of efficiency. Taking into account the above condition, this thesis examine the settlement of Employment Termination disputes due to efficiency based on Constitutional Court Decision Number 19 PUU IX 2011 which is analyzed based on Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Law No.13 of 2003. The judicial review of Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 was filed by 38 workers of PT. Citragraha Nugrahatama, the owner of Hotel Papandayan Bandung. This study is a normative juridical research which aim to obtain by the legal rules underlying the decision of the settlement of disputes based on efficiency in accordance with the employment labour laws and regulations, Company Regulation, Collective Labour Agreement CLA and principles of Industrial Relations Industrial."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas PemutusanHubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenagakerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengankrisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harusmelalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannyadengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran para tenaga kerjayaitu mengenai keabsahan kegiatan pemutusan hubungan kerja atas tindakanefisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahan.Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT.Newmont Nusa Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalampenulisan penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitianyang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. alatpengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka,dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagaiPenulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akanmelakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkandata yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, alasan efisiensi PT.Newmont Nusa Tenggara dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Hal inidikarenakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 yang merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor19/PUU-IX/2011. Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan PT. NewmontNusa Tenggara untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja denganalasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

ABSTRACTThis research discuss about the protection of labour from employmenttermination on basis of company eficiency. Recently, All labour are worried andanxious about the economic crisis that emerging today, many company inIndonesia must done a restructurisation so company must cut the amount of itsemployee down by the reason of eficiency. The issue that worry the employeemost is the legality of employment termination by the reason of such efficiencyand the conformity of compensation based on the laws and regulations as a formof legal protection by the company. The employment termination by reason ofefficiency also happened in PT. Newmont Nusa Tenggara. The researchconducted by researcher in this writing is juridisch normative research form,namely the research is conducted with the literature research or secondary data.Data collection methods being used is documents review, literature, andobservation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect ofthis thesis, writer will conduct qualitative research, accordingly the researchprocedure will result descriptive data. Pursuant to the writer?s research, efficiencyreason used by PT. Newmont Nusa Tenggara can be legalised or legal by law.Because, it has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3)Law No.13 of 2003 which referred to judgment of constitusional court number19/PUU-IX/2011. So then the compensation given by PT. Newmont NusaTenggara to the terminated employee on the basis of efficiency has beenconsistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003."

"Skrpsi ini membahas mengenai perlindungan buruh atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pengusaha dengan alasan efisiensi. Setiap perusahaan dipaksa harus dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya dalam pasar yang dinamis. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat mengoptimalkan faktor-faktor produksi agar tetap memiliki keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut setiap pekerja sebagai salah satu faktor produksi dituntut harus dapat produktif dalam melaksanakan pekerjaannya dengan standar kerja yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Apabila pekerja terbukti tidak produktif dalam bekerja maka pengusaha akan melakukan tindakan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah pengefisiensian. Hukum tidak melarang pengusaha untuk melakukan tindakan efisiensi tersebut, akan tetapi tindakan efisiensi akan menjadi tidak sah apabila alasan, prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan kondisi diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah efisiensi serta kebasahan tindakan efisiensi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat desktiptif analitis yaitu dengan menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, literatur, berita di media masa, kamus dan berbagai referensi lainnya yang dapat memperkaya penelitian ini. Teknis analisis data dalam peneilitian ini dilakukan secara kualitatif dan untuk pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara induktif.

---

This following thesis is discussing about the protection of labor towards termination of employment based on business efficiency. Every company must be able to compete with other companies in this dynamic market. This condition demands them to be able to optimize their factors of production so that they have a sustainable competitive advantage. To realize that condition, every worker, as a part of factors of production, are required to be productive to do their work in accordance with the work standard determined by the employer. If the worker is not productive in doing their work then the employer will terminate employment as a form of efficiency. Law does not prohibit the employer from carrying out efficiency however efficiency will become invalid if the predetermined reason, procedure and requirements are not satisfied in accordance with the prevailing provitions. Considering the condition above, this thesis has the purposes of discovering the reason why companies terminate employment as a form of efficiency and also the legitimacy of efficiency according to the prevailing laws and regualtions. The method used in this thesis is juridical normative method. The nature of this reaserch is analitical descriptive by which analyze and use literatures as the secondary data. The secondary data consists of primary law material, secondary law material and tertiary law material such as laws and regualtions, court decisions, books, literature, news from mass media, dictionary and other point of refference which can enhence this thesis. Technique of analyzing data of this research is done qualitatively and for taking the conclution will be carried out inductively."

"Efisiensi adalah salah satu alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari efisiensi adalah penghematan, yang sebenarnya dilakukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan maupun karena adanya restrukturisasi di perusahaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali menyebabkan perselisihan dengan pekerja/buruh yang terdampak atas dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi karena perusahaan merugi diimplementasikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan bagaimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi hanya dibenarkan bila perusahaan benar-benar tutup secara permanen. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. dapat dikatakan belum menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. karena memutus berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya, seharusnya dilakukan koordinasi di antara lembaga peradilan agar kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dapat tercapai. Selain itu, ditambahkannya pengaturan mengenai kinerja pekerja/buruh dalam peraturan Ketenagakerjaan juga dianggap perlu agar adanya suatu pedoman yang pasti bagi pengusaha untuk menilai suatu kinerja pekerja/buruh. Mengingat, pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan kemitraan, dan tidak seharusnya dapat diputuskan hubungan kerjanya serta diganti kapan saja.

---

Efficiency is one of the reasons for the termination of an employment. The purpose of efficiency is savings, which is actually done to save the company's finances as well as restructuring the company. However, to achieve this goal, it often cause disputes with workers/laborers who are affected by the termination of employment in terms of efficiency. In connection with these matters, this thesis discusses how the provisions for the termination of employment on the grounds of efficiency because the company loses money is implemented with the Constitutional Court decision Number 19/PUU-IX/2011 and how to resolve disputes over termination of employment on the grounds of efficiency in the Court Decision Central Jakarta District Court Industrial Relations Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. This research uses normative-legal method. Data collection techniques are carried out by conducting research on library materials or secondary data in the form of statutory regulations and court decisions as primary legal materials and secondary legal materials from books and articles. From the research that has been conducted, it has been found that the termination of employment for efficiency reasons is only justified if the company is closed permanently. In this case, the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. it can be said that the Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 has not yet been implemented because they decide based on a sense of propriety and justice. Therefore, coordination should be carried out among the judiciary so that legal certainty and justice for the justice-seeking community can be achieved. In addition, the addition of regulations regarding worker/labor performance in the Manpower regulation is also deemed necessary so that there is a definite guideline for entrepreneurs to assess a worker/ aborer's performance. Bearing in mind that the workers/laborers and entrepreneurs are a partnership relationship, and they should not be able to terminate their work relations and be replaced at any time."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didasarkan atas tindakan efisiensi akibat Reorganisasi perusahaan. Reorganisasi/restrukturisasi adalah merubah tatanan atau struktur di suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan meniadakan posisi sebuah jabatan. Adakalanya Reorganisasi dilakukan pada pekerja/buruh bukan karena posisi tersebut ditiadakan namun karena adanya faktor teknologi/digitalisasi di perusahaantersebut atau faktor adanya surplus/kelebihan karyawan. Pekerja/buruh yang terkena Reorganisasi lazimnya ditawarkan posisi lain di dalam Perusahaan. Apabila pekerja/buruh menolak atau tidak mendapatkan posisi lain, perusahaan dapat melakukan suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh tersebut dengan alasan efisiensi. Isu ini yang selalu mengiringi kekhawatiran para tenaga kerja yaitu mengenai keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas tindakan efisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT Shell Indonesia. Penulis mencoba menganalisa kasus tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, agar diketahui pengaturan yang berlaku terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) efisiensi akibat Reorganisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahberbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka, dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagai Penulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Penulis menemukan bahwa dalam kasus ini, perusahaan betul mengatur mengenai Reorganisasi namun tidak dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan (PP) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

This research discusses about the protection of labour from employment termination on basis of company eficiency. Reorganisation is changin the structure of a company. In this case, the company abolished a position of an employee. Sometimes reorganisation is enforce on employees not because the position is abolished but because of technology/digitalisation factor in the company or

surplus/excess employee factor. Employee affected by reorganisation are usually offered other positions within the company. If the employee refuses or does not get another position in the company, the company can terminate the employee by the reason of efficiency. The issue that worry the employee most is the legality of employment termination by the reason of such efficiency and the conformity of

compensation based on the laws and regulations as a form of legal protection by the company. The employment termination by reason of efficiency also happened in PT Shell Indonesia. The author will try to analiyze case based on the Indonesian labour act, to find regulation regarding termination of employment by the reason of Reorganisation. The method use by the author is a normative-juridical approach, namely the author is conducted with the literature research or secondary data. Data collection methods being used are documents review, literature, and observation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect of this thesis, the author will conduct qualitative research, accordingly the research procedure will

result descriptive data. The author found that in this case, the company did have a regulation regarding Reorganisation but it has been not consistent with the provisions of the Company Regulation and contradicted with Law No. 3 of 2003

on Manpower."

"Dengan berkembangnya hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh, hubungan keduanya semakin kompleks. Aspirasi pengusaha semakin beragam sehingga para pekerja dituntut untuk memenuhi cita-cita tersebut. Pada kasus 870/K/PDT.SUS-PHI/2017, pengusaha menerapkan sistem pencapaian target sebagai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apakah mungkin melakukan PHK dengan alasan pekerja tidak mencapai target. Dan hak apa yang diterima? Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target yang ditentukan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji norma hukum positif tertulis melalui penelusuran literatur. Dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 dan peraturan terkait pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja tidak mencapai target dapat dibenarkan, alasan tersebut antara lain pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran, demikian bila diinginkan. pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target, hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sasaran/sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Upaya perlu dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Apabila pekerja/buruh tidak mencapai target maka dapat dilakukan upaya terkait manajemen kinerja.

---

With the development of the relationship between employers and workers/laborers, the relationship between the two of them becomes increasingly complex. The aspirations of employers are increasingly diverse so that workers are required to fulfill these ideals. In the case of 870/K/PDT.SUS-PHI/2017, employers implemented a target achievement system as a reason for termination of employment (PHK). Is it possible to do layoffs on the grounds that workers do not reach the target. And what rights do you receive. The labor law in Indonesia does not specifically regulate termination of employment on the grounds that the worker/laborer does not reach the target. The purpose of writing this thesis is to analyze termination of employment on the grounds that the worker/laborer did not reach the specified target. In preparing this thesis, the author uses the juridical-normative research method, namely by examining written positive legal norms through literature searches. In this research refers to Law no. 13 of 2003 and regulations related to termination of employment. Based on the results of this study, it can be concluded that termination of employment on the grounds that the worker did not reach the target can be justified. These reasons include termination of employment because the worker/laborer committed an offense, if desired. Termination of employment on the grounds that the worker/laborer does not reach the target, this is done in accordance with the provisions of Article 161 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. The targets/targets that have been determined based on the agreement between the worker/laborer and the entrepreneur are then set forth in the work agreement, collective working agreement and company regulations. Efforts need to be made to prevent layoffs. If the worker/laborer does not reach the target, efforts can be made related to performance management"

"ABSTRAKNama:Bartho Nahot BanjarnahorNPM:15067800001Program Studi:Magister HukumJudul:Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Berat Pasca Putusan MK No. 12/PUU-I/2003Sebelum lahirnya putusan MK No. 12/PUU-I/2003, pelanggaran berat atau tindak pidana yang dilakukan pekerja dalam hubungan industrial dapat langung dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pengusaha memiliki bukti-bukti yang cukup, akan tetapi Putusan MK No. 12/PUU-I/2003 menyatakan Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 1 bagaimana praktek penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat diperusahaan anggota DPN Apindo, pengalaman serikat pekerja/serikat buruh, dan perspektif pemerintah sebagai regulator pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, 2 . bagaimana perusahaan mengatur pemutusan hubungan kerja apabila terjadi kesalahan berat eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan di dalam perusahaan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003, dan 3 . Bagaimana putusan Mahkamah Agung menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2003 tersebut. Untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perusahaan Anggota DPN Apindo terdapat perusahaan yang mengatur pelanggaran berat dalam ketentuan internal maupun yang tidak mengatur, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran untuk pelaksanaan Putusan MK ini, sedangkan bagi buruh PHK tidak sejalan dengan Konstitusi. Hasil lainnya adalah, perusahaan anggota DPN Apindo menyelesaikan pemutusan hubunga kerja eks Pasal 158 UU Ketenagakerjaan dengan proses bipartit yang jika tidak sepakat, sebahagian menggunakan mekanisme UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan sebahagian lain menggunakan pendekatan pidana, akan tetapi juga ada perusahaan yang langsung menggunakan pendekatan pidana tanpa perundingan bipartit. MA memutus perkara PHK pelanggaran berat dengan memperhatikan ketentuan internal perusahaan.

---

ABSTRACTName Bartho Nahot BanjarnahorStudent Number 15067800001Program Magister of LawJudul Settlement of Termination of Employment Dispute With the Reason of Grave Wrongdoings after the Constitutional Court Decision No. 12 PUU I 2003Before the decision of the Constitutional Court No. 12 PUU I 2003, grave wrongdoings or criminal acts committed by workers in industrial relations can be directly terminated after the employer has sufficient evidence, but the Constitutional Court Decision No. 12 PUU I 2003 states that Article 158 of Law 13 Year 2003 has no binding legal force. The problems in this thesis are 1 How is the practice of settlement of disputes for termination of employment by reason of grave wrongdoings in DPN Apindo 39 s company members, union labor union experience, and government perspective as regulator after the Constitutional Court 39 s decision No. 12 PUU I 2003 is applied 2 . How does the company regulate the termination of employment in case of grave wrongdoings in Article 158 of the Manpower Law within the company, after the decision of the Constitutional Court No.12 PUU I 2003 and 3 . How does the Supreme Court 39 s decision resolve the dismissal dispute with the reasons of grave wrongdoings after the decision of the Constitutional Court No. 12 PUU I 2003. To explain these problems, this thesis uses normative juridical research methods. The result of this study shows that DPN Apindo 39 s company members have companies that regulate serious violations in internal or non regulatory provisions meanwhile the government itself has issued a Circular Letter for the implementation of this Constitutional Court Decision, while for the workers, termination of employment are not in line with the Constitution. Another result is that DPN Apindo 39 s company members have completed the termination of the former labor relations of Article 158 of the Manpower Law with bipartite process which, if it is unanimous, partly uses the mechanism of Law no. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, and partly uses a criminal approach, but there are also companies that directly use a criminal approach without bipartite negotiations. The Supreme Court adjudicated cases of termination of employment breaches by taking into account of the internal provisions of the company. "

"Kompensasi sebagai hak yang harus diterima oleh pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pelanggaran Disiplin sebagai alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dan Kompensasi pada Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pelanggaran Disiplin berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian doktrinal melalui penelusuran kepustakaan menggunakan data sekunder dan di olah secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dilakukan setelah perusahaan memberikan Surat Peringatan sebanyak ketiga kali dengan tujuan sebagai pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sekaligus untuk memperbaiki kinerja pekerja. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dimana perusahaan hanya memberikan surat peringatan ketiga (SP-3) atas pelanggaran disiplin pekerja. Majelis Hakim menyatakan surat peringatan tidak sah dan batal demi hukum. Namun, Pemutusan Hubungan Kerja di setujui dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yaitu penukaran shift tanpa koordinasi pimpinan keamanan dan kompensasi mengenai pemutusan hubungan kerja ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

---

Compensation is a right that must be received by workers who experience Termination of Employment (PHK) for reasons of Disciplinary Violation as a justified reason in Employment Law Number 13 of 2003 as amended into Job Creation Law Number 6 of 2023. Research is represented through studies in Supreme Court Decision Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. This research was conducted to analyze the legal provisions regarding Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations and Compensation for Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations based on the provisions of labor law in force in Indonesia. Doctrinal research method through literature searches using secondary data and processed qualitatively. The conclusion of this research is that termination of employment for reasons of disciplinary violations was carried out after the company gave a warning letter three times with the aim of preventing termination of employment as well as improving employee performance. In case of Judgment Supreme Court Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 where the company only gave a third warning letter (SP-3) for violations of worker discipline. The Panel of Judges declared the warning letter invalid and null and void. However, the termination of employment was approved on the grounds that the worker committed a violation, namely changing shifts without coordination from the security leadership and compensation regarding the termination of employment was in accordance with the current provisions in force."

"Kompensasi merupakan hak yang wajib diterima oleh pekerja saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, hal tersebut sering kali diabaikan oleh pemberi kerja dengan berbagai alasan, salah satunya PHK dengan alasan efisiensi yang diakibatkan menurunnya stabilitas keuangan perusahaan. Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya dapat dilakukan apabila perusahaan akan tutup secara permanen,namun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pengaturan tentang efisiensi telah berubah, dimana bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pengusaha dalam mengelola PHK dengan alasan efisiensi. Pasca perubahan, tekananan ekonomi dan perubahan strategis sering menjadi justifikasi untuk melakukan PHK dan mengakibatkan ketidaksetaraan kedudukan pengusaha dan pekerja. Akan tetapi, penting untuk diperhatikan tindakan PHK dengan alasan efisiensi harus melalui pembuktian yang transparan dan objektif. Hal tersebut berimplikasi pada dilanggarnya hak pekerja yang salah satunya dalam hal kompensasi. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan menelaah regulasi ketenagakerjaan terkait PHK secara khusus dengan alasan efisiensi.Simpulan dari penelitian ini, PHK dengan alasan efisiensi karena kerugian menjadi alasan yang tidak dilarang. Penelitian bertujuan untuk memahami perubahan regulasi dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja, serta menganalisis bagaimana pengaturan kompensasi terhadap kepentingan pekerja yang terkena PHK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan pelaksanaan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja di Indonesia yang di PHK dengan alasan efisiensi.

---

Compensation is a right that workers must receive when a Termination of Employment (PHK) occurs. However, this is often ignored by employers for various reasons, one of which is efficiency due to the decline in the company's financial stability. Previously, the Employment Law stated that layoffs for efficiency reasons could only be carried out if the company was about to close permanently. However, through Government Regulation Number 35 of 2021, regulations regarding efficiency have changed, which aims to provide more flexibility to employers in managing layoffs. After change, economic pressure, market competition, or strategic changes often become justifications for layoffs and result in unequal positions of employers and workers. This has implications for violating workers' rights, one of which is in terms of compensation. On this basis, this research uses a doctrinal approach by analyzing primary, secondary and tertiary legal sources. This research focuses on analyzing and reviewing labor regulations related to layoffs specifically for efficiency reasons due to company losses. The research aims to understand regulatory changes and their impact on workers' rights, as well as analyze how compensation arrangements affect the interests of workers affected by layoffs. It is hoped that this research can provide recommendations for improving regulations and fairer implementation for both parties. Thus, this research makes an important contribution in efforts to improve welfare and justice for workers in Indonesia who are laid off for efficiency reasons."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturanperundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan PHIBandung No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG dan Putusan Kasasi No. 802K/Pdt.Sus/2010. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh yang digunakansebagai sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawarmenawar (collective bargaining power) mereka dalam upaya menekan pengusahaagar memenuhi tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Mogok kerja juga digunakanuntuk menyeimbangkan posisi tawar menawar (bargain position) pekerja/buruhyang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja dapatdipandang sebagai ajang pekerja/buruh untuk adu kekuatan dengan pengusahaagar tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi. Mogok kerja diatur dalam peraturanperundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Akantetapi, pada pelaksanaannya, mogok kerja tidak selalu sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku sehingga kerap menimbulkan perselisihanPHK yang merugikan pekerja/buruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studipustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PHK dengan kualifikasi mangkirsebagai akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah, hanya dapat dilakukanapabila pengusaha telah memanggil pekerja/buruh secara patut dan tertulis, untukkembali bekerja, sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

---

ABSTRACTThe focus of this following thesis is discussing about the arrangements legislationof strike and its implementation based on Case of Bandung Employment CourtDecision No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG and Cassation Court Desicion No. 802K/Pdt.Sus/2010. Strike is a fundamental right of workers/labors that is used forgathering the strength to improve collective bargaining power of workers/laborsas the effort to suppress their employers to meet the demands of theworkers/labors. The strike is also used for balancing the bargain position ofworkers/labors which are relatively weaker than their employers. Thus, the strikecan be viewed as a phase for workers/labors to contest the bargaining powertowards employers so their demands will be fulfilled. The strike is regulated in thelegislation to be implemented legally, orderly, and peacefully. However, inpractice, strikes are not always in accordance with the legislation and led totermination of employment disputes that detrimental to workers/labors. Thisresearch is a juridical-normative research with qualitative approach and collectingdata through documentary study. The result of this study is termination ofemployment which is based on the absence of the workers/labors as the legalconsequences of illegitimate strike it can only be done if the employer had calledworkers/labors properly and written, to return to work, for 2 (two) times within 7(seven) working days."