Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif doktrinal dengan melakukan analisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana sumber data dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, KPPU merupakan lembaga negara penunjang auxiliary state rsquo;s organ bersifat independen yang dibentuk untuk membantu kinerja lembaga negara utama dibidang penegakkan hukum persaingan usaha. Kedua, Kekuatan putusan KPPU sangat tergantung dari reaksi terlapor, akan mempunyai kekuatan hukum tetap bila : 1 Pelaku Usaha tidak mengajukan keberatan, 2 alasan keberatan terhadap putusan KPPU ditolak oleh pengadilan negeri dan pelaku usaha tidak mengajukan kasasi kepada MA, dan 3 alasan-alasan Kasasi yang diajukan ditolak oleh MA. Ketiga, sistem peradilan administrasi di Indonesia diselenggarakan oleh PTUN, dan PTUN telah mengatur secara tegas bahwa yang menjadi wewenangnya adalah persengketaan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, sedangkan KPPU bukanlah pejabat Tata Usaha Negara dan Putusan KPPU bukan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga KPPU bukanlah termasuk dalam lingkup kewenangan dari peradilan administrasi negara.

---

This thesis discusses the position of Business Competition Supervisory Commission KPPU in the constitutional structure, mechanism of law enforcement business competition and legal force of KPPU 39 s Decision, and an analysis of whether the competition law enforcement mechanisms should use administrative court system considering KPPU is an institution with the authority to impose administrative sanctions. This thesis uses normative doctrinal research method by conducting problem analysis through law principles approach and referring to legal norms existed in laws, where the data sources are focused on secondary data obtained from various literatures such as legislation, books, and internet sources which are considered as relevant. The results show that First, KPPU is an independent auxiliary state 39 s organ formed to assist the performance of main state organs in field of business competition law enforcement. Secondly, the KPPU rsquo s decision force depends very much on the reaction of convict, will have legal force decision if 1 the business actor does not object 2 the reason for objection to KPPU 39 s decision is rejected by district court and business actor does not appeal to Supreme Court 3 proposed cassation reasons was rejected by Supreme Court. Thirdly, the administrative court system in Indonesia is administered by the State Administrative Court, and the Administrative Court has stipulates that its authority is a dispute arising in field of State Administration, while KPPU is not a State Administrative Officer and KPPU 39 s Decision is not a State Administrative Decision, so that KPPU is not within the scope of authority of state administrative court."

"Praktik penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant position) meskipun telah diatur sebagai salah satu bentuk kegiatan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Anti Monopoli, namun fakta di lapangan ditemukan bahwa praktik penyalahgunaan posisi dominan justru kerap kali digunakan oleh para pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan usaha yang mereka jalankan. Permasalah yang kemudian diangkat adalah bagaimana penerapan pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 15/KPPU-L/2006 tentang Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan; Nomor: 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi Alfamart Supermarket oleh Carrefour; dan Nomor: 17/KPPU-I/2010 tentang Farmasi dan bagaimana bentuk analisis ekonomi yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif dan disimpulkan melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada putusan Nomor: 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi Alfamart Supermarket oleh Carrefour; dan Nomor: 17/KPPU-I/2010 tentang Farmasi, keduanya telah terbukti secara sah melakukan penyalahgunaan posisi dominan, sedangkan pada putusan Nomor: 15/KPPU-L/2006 tentang Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan, posisi dominan yang dimiliki terbukti tidak disalahgunakan

---

Practice abuse of dominant position although has been set up as one form of unfair business competition in the Indonesia?s Antimonopoly Law, however the facts found that the practice of abuse of dominant position is often used by entrepreneurs in order to develop and managing their business. The issues which is the writer trying to solve is, how the adjustment of violation of abuse of dominant position under Article 25 of Indonesia?s Antimonoply Law related to The Commission for the Supervision of Business Competition's verdict Number: 15/KPPU-L/2006 on the distribution of LPG in South Sumatra; Number: 09/KPPU-L/2009 concerning the acquisition by Carrefour towards Alfamarts Supermarket; and Number: 17/KPPU-I/2010 on Pharmacy; and how the form of economic analysis used by the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) in proving the existence of abuse of dominant position committed by entrepreneurs. This study is a normative, using secondary data processed in a qualitative and inferred through deductive method. Eventually, the results showed that the 09/KPPU-L/2009 concerning the acquisition by Carrefour towards Alfamart Supermarket; and the 17/ KPPU-I/2010 of Pharmacy, both have been proven to legally commit abuse of dominant position, meanwhile the 15/KPPU-L/2006 concerning the distribution of LPG in South Sumatra, had not proven to legally commit abuse of dominant position."

"Penelitian ini mengkaji implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha, dengan fokus pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 mengenai perkara minyak goreng. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa persaingan usaha yang sehat di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi serta penegakan kepentingan umum yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan Majelis Komisi mencerminkan asas-asas tersebut serta dampak hukum yang timbul dari keputusan ini. Dalam putusan ini Para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 tentang penetapan harga, dan mereka dinyatakan melanggar Pasal 19 terkait penguasaan pasar. Namun atas putusan tersebut terdapat suatu dissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Komisi yang menjadi perhatian utama dalam proses analisis terkait dengan Pasal 5 tentang penetapan harga, mengingat pentingnya pendapat tersebut dalam konteks penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan terkait dampak kenaikan harga minyak goreng termasuk hingga terjadinya inflasi tidak sepenuhnya disebabkan oleh praktik anti persaingan, tetapi lebih dipengaruhi oleh lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng. Temuan ini membawa implikasi signifikan terhadap bagaimana implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha di Indonesia telah sepenuhnya terealisasi dalam pertimbangan hukum dan metode pembuktian yang digunakan oleh Majelis Komisi.

---

This research examines the implementation of the principles of economic democracy and the enforcement of public interest in competition law, focusing on the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Decision Number 15/KPPU-I/2022 regarding cooking oil issues. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates that healthy competition in Indonesia must adhere to the principles of economic democracy and the enforcement of public interest as stated in Article 33 of the 1945 Constitution. This study aims to analyze how the decision-making process of the Commission reflects these principles and the legal implications arising from this decision. In this ruling, the Respondents were not proven to have violated Article 5 concerning price fixing, but they were found to have violated Article 19 regarding market dominance. However, there was a dissenting opinion from one of the Commission members that became a focal point in the analysis related to Article 5 on price fixing, given its importance in the context of law enforcement. The research findings indicate that the Commission's considerations in the ruling regarding the impact of rising cooking oil prices, including the occurrence of inflation, were not entirely caused by anti-competitive practices, but were more influenced by the spike in the price of Crude Palm Oil (CPO) as the main raw material for cooking oil. This finding has significant implications for how the principles of economic democracy and enforcement of public interest in competition law in Indonesia have been fully implemented in the legal considerations and evidentiary methods used by the Commission."

"Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi yang berdaulat dan mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya. Kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia menimbulkan ancaman, yaitu adanya illegal fishing yang mengganggu terhadap stabilitas keamanan laut atau maritime security. Menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia dan juga ancaman illegal fishing, maka penegakan hukum di laut tidak dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri. TNI AL, Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bakorkamla adalah lembaga penegak hukum di laut yang berwenang atas penegakan hukum illegal fishing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum dan penjelasan keterkaitan illegal fishing dengan maritime security. Untuk menjelaskan permasalahan, kerangka teoritis yang dipakai adalah penegakan hukum di laut, ocean policy, global policing dan transnational organized crime.Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan metode wawancara terstruktur dan juga focus group discussion. Data yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif akibat tidak adanya harmonisasi dan koordinasi diantara penegak hukum karena pelaksanaan masih bersifat subsektoral. Ancaman illegal fishing terkait maritime security adalah karena dampak tindakan tersebut menghambat pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang berada dalam kerangka ocean policy dan juga merupakan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara dengan pelibatan kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

---

Indonesia as an archipelago state has a vast area of jurisdiction over the sea and as a sovereign state has the authority to rule, to manage, and to harness the wealth of natural resources at sea. The wealth of fishery resources that Indonesia have creates a threat, and that threat is illegal fishing that disturbe the maritime security. Realizing the vast area of Indonesian water and the rising threat of illegal fishing, the law enforcement at the sea did not execute by one institution only. Indonesian navy, marine police, ministry of marine and fishery, and Bakorkamla are the institution that has the authority at sea as law enforcer on illegal fishing.

This research aims to know the effectiveness of law enforcement and the explanation and the relatedness between illegal fishing and maritime security. To explain the problems, the theoretical framework being used are law enforcement at sea, ocean policy, global policing, and transnational organized crime.

This qualitative research used structural interview method and focus group discussion. The data being collected indicate that law enforcement that has been executed is not entirely effective because of the disharmony and lack of coordination between the law enforcer due to the nature of subsectoral execution. The threat of illegal fishing and maritime security are those actions causing delay of long term development in the framework of ocean policy and also a threat towards national security and its sovereign by the involvement of foreign ship that's been doing illegal fishing."

"Hukum persaingan usaha adalah salah satu instrumen yang wajib ada di dunia global ini. Keberadaan hukum persaingan usaha mengharuskan adanya lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum persaingan usaha tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum persaingan usaha berdampak besar terhadap efektifitas penegakan hukum persaingan usaha. UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia untuk dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Amerika Serikat adalah Negara yang sudah sejak dulu menegakkan hukum persaingan usaha, Federal Trade Commission Act melahirkan Federal Trade Commission (FTC), yaitu institusi penegak hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Kewenangan yang dimiliki FTC sangat besar. Perbandingan kewenangan antara FTC dan KPPU akan melihat celah perbedaan antar kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga.

---

Competition is a compulsory instrument of the global world. The existence of competition law requires an institution for the enforcement of the law. Authority of competition law enforcer has a big effect to the effectiveness of the enforcement of competition law. Law No. 5 Year 1999 mandated KPPU to enforce competition law in Indonesia. United States of America has been enforcing antitrust law from very long ago. Federal Trade Commission Act create a competition law enforcement agency named The Federal Trade Commission. Federal Trade Commission has a very broad scope of enforcement authority. By comparing KPPU's and FTC's law enforcement authority, the difference from each agency can be revealed. "

"Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Lebih dari 10-20 jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia berada di wilayah Indonesia. Namun sekarang ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Hal ini disebabkan beberapa factor yang salah satu diantaranya adalah banyaknya jumlah perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa perdagangan satwa liar dilindungi sebagai suatu tindak pidana. Indonesia yang meratifikasi CITES pada tahun 1978 juga harus mengikuti ketentuan CITES dalam mengatur dan mengupayakan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi.Skripsi ini mengambil studi kasus perdagangan ilegal Trenggiling sebagai satwa yang dilindungi. Sejak bulan Oktober 2016, Trenggiling telah dimasukkan dalam daftar Appendiks I CITES sehingga perdagangan dalam negeri maupun luar negeri adalah dilarang kecuali untuk tujuan non-komersil maupun keadaan luar biasa. Namun hingga saat ini perdagangan Trenggiling masih dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan penegakan hukum dalam peraturan nasional masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum menyadari dan mengerti secara penuh ancaman terhadap ekosistem ketika perdagangan satwa liar marak terjadi. Sehingga diperlukan perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar ini.

---

Indonesia is a country which has high biodiversity.10 20 of plant and animal species in this world are exist in Indonesia. But nowadays the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factor, one of which is the number of illegal wildlife trade in Indonesia which grows rapidly. Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems rules that trading protected species is a crime. Indonesia as a country who has ratified CITES in 1978 should follow the convention to sought the regulation which create the law to protect wildlife species.

This thesis will take case study of Pangolin Manis javanica illegal trade. Since October 2016, Pangolin has been put to the list of Appendix I CITES which means the trade of this species is prohibited except for non commercial purpose or extraordinary reasons. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Indonesia Law cannot be executed optimally. This can happen because many of the law enforcers do not fully understand the threats of wildlife illegal trade to the ecosystem destruction. So it is necessary to improve all factors that affect law enforcement against criminal acts such wildlife trade."

"Fisheries have an important and strategic role in the development of national economy, especially in promoting the expansion of employment opportunities, income generation, and the improvement of living standards of small fishermen, fish farmers and the parties entrepreneurs in the field of fisheries. The importance of the fisheries sector requires the preservation of the fisheries sector while maintaining the environment, sustainability, and availability of fish resources. Maritime country which has a large fishery resources often attract the attention of foreign fishing vessels to engage in fishing illegally (hereinafter referred to illegal fishing). Other factors that cause illegal fishing is the world's fish needs (demand) increased, on the other hand the world supply of fish is declining, as well as the occurrence of excess demand mainly of marine fish species such as tuna. Efforts to tackle illegal fishing is a matter that must be considered by a country. These measures should be set out clearly in the regulations of the country concerned. In fact the efforts taken between one country and another are differents. One example is the act of sinking foreign by the Indonesian government."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, terletak pada posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudra sells didukung dengan potensi sumber daya kelautan yang melirnpah. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan . tujuan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, kondisi geografi Indonesia tersebut dapat memberiican peluang terjadinya berbagai bentuk dan jenis aneaman, diantaranya isu keamanan taut khususnya illegal fishing, sehingga diperlukan upaya pertabanan regatta. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa TNI AL berperan sebagai alat pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, TNI AL dituntut untuk mampu melaksanakan pecan dan tugasnya dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di taut.Tujuan penelitian ini untuk memberkan gambaran otentik peran TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia saat ini serta kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptit data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan wavvancara dari beberapa pakar di Mabes TNI AL, Koa.rmabar dan Lantarnal III untuk memperoleh gambaran tentang peran TNI AL dalam melaksanakan penegalcan hukum di laut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yakni metalcukan analisis yang bersifat deskriptif yang dilandasi oleh teoriteori yang relevan, selanjutnya seluruh infonnasi yang diperoleh dilapangan ditakulcan reduksi data, display data serta pengambilan kesimpulanDari basil penelitian dapat diperoleh masnilaan bahwa seam universal Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Bagi TNI AL, peran ini telah diimplementnisaan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tugas TNI AL dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakkan hukum di laut. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tabun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan menegakan hUkum menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tugas ini, pelaksanaannya diimplementasikan dalam tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di perairan Indonesia, Dalam praktek pelalcsanaan penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di taut di lakukan secara serentak, karena walaupun keduanya dapat dibedakan nmun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, disisi lain merupakan penegakan kedaulatan sedangkan disisi sebaliknya merupakan penegakan bukum. Adanya perbedaan tergantung pads intensitas ancaman yang dihadapi. Sehingga bubungan aotana penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan Pecan TNI AL sebagai penegak hukum di taut khususnya dalam penanganan illegal fishing sampai saat hi ma5lb relevan dan diperlukan, karena kevvenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan mempunyai landa:,an hukum yang kuat dan dic antumkan secara jelas dalarn peratwan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dan telah memberiikan kontribusi terhadap katahanan nasional balk di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan.

---

The unitary state of Republic Indonesia as the biggest archipelagic state and has thousands of islands and also wide territorial waters, is located on crosswise position of the earth, between two continents and two oceans and also supported by the abundance of sea resource. This condition can be exploited to guarantee in the interest of the state to bring into reality its national goals. However, a long with the development of the strategic area which dynamically change, this geography condition of Indonesian can give a chance to appear various kind of threat, one of which is the issue of sea safety especially about the illegal fishing, therefore the state defense is needed. According to the commission of law No. 3, 2002 about the state defense, this is said that the Indonesia Navy has a role as a device of the state defense in the sea. Therefore, the Indonesian Navy is demanded to be able to do its role and duties in order to uphold the sovereignty and law in the sea.The aim of this research is to give an authentic view of the Navy role in taking over the enforcement of law against the illegal fishing in the Indonesian territorial waters and also giving its contribution towards the National defense.This kind of research method uses the qualitative approach with the descriptive method. The data is obtained through literature studies and interviewing to some experts at the Indonesian Navy Headquarters, Koarmabar and Lantamal HI in order to get a view about its role in taking over the enforcement of law in the sea.The analysis technique which is used in this research is known as the qualitative analysis technique that is taking over the descriptive analysis which is based on relevant theories and furthermore taking over the data reduction of all field information and giving the data display and making conclusionBased on the result of its research can be obtained an input that is universally the Navy has three roles, those are military role, diplomacy and police action. For the Navy itself, those roles have been implemented in various regulations of legislation that organize the duties of the Navy in taking over the enforcement of sovereignty and law in the sea. According to Law No. 34, 2004 about the Indonesian Army, declares that the Indonesian Navy has the duty to take over the defense duty and to uphold the law/keep the safety of the National Jurisdiction territory. And the realization of this duty is implemented in the duty of upholding the sovereignty and law towards the Indonesian territorial waters. Practically, the realization is done all at. Once, because both of them cannot be separated even though they are differentiable. Both of them are united, they can be as the sovereignty enforcement or law. The distinction appeared depends on the intensity of the threat. Therefore, the relationships between them are united and undetectable in action. The Navy role as the upholder of law in the sea especially in handling the illegal fishing case, up to now is still relevant and needed, because the authority of the Navy officers as the investigators towards criminal act in fishery affairs has a strong law base and is attached clearly in the regulation of legislation, either in the national law or international law. And it has given its contribution towards the national defense either in economy sector or safety defense."

"Tesis ini membahas mengenai kinerja logistik dalam menentukan besar dan kecilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan arus barang dari dan ke luar atau dalam negeri, antar provinsi, antar daerah, antar pulau atau antar kota. Kelancaran arus barang ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan transportasi. Transportasi darat dengan angkutan jalan merupakan pilihan favorit di Indonesia dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi sehingga perlu diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

This thesis discussed the logistics performance in determining the economic growth in Indonesia. Economic growth can be seen from the growing flow of goods to and from the outside or domestic, inter-provincial, inter-regional, inter- island or inter-city. Smooth flow of goods is determined by the availability of transportation facilities and infrastructure as well as the ability of management to manage transportation activity. Ground transportation by road transport is a favorite choice in Indonesia and has a strategic role in supporting economic development that need to be regulated by Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation."

"Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, modus pencucian uang yang dilakukan dari tindak pidana asalnya korupsi, serta penanganan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.Tujuan daripada tesis ini untuk menjelaskan dan menganalisa penanganan dan penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang dengan pokok tindak pidana korupsi, menjelaskan dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam menjaga keamananpada system perbankan, serta untuk menjelaskan solusi yang dapat digunakan untuk dapat mengantisipasi keamanan system perbankan. Metode yang digunakan adalah metode mormatif yuridis yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian kepustakaan guna menemukan pasal-pasal dan konsep-konsep yang berisi kaedah hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan.Hasil penelitian diperoleh adanya kelemahan-kelemahan pada system perbankan Bank Mandiri, sehingga menimbulkan peluang terjadinya kejahatan. Sistem keamanan yang harus mengutamakan kerahasiaan user id belum ditingkatkan atau dikaji secara periodik, sehingga dapat meninmbulkan potensi kerawanan berupa pembobolan melalui illegal akses. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih terdapat kelemahan pada system keamanan perbankan Bank Mandiri.

---

This test analyzed on Handling and Law Enforcement of Money Laundering Criminal Offense from the Corruption Criminal Offense Proceeds (Case Study of Ruling of Central Jakarta Court Number 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst and Ruling of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 137PK/PID.SUS/2010). The issues are to know about relations between corruption criminal action and money laundering criminal offense, modus of money laundering from the corruption criminal offense, and handling of law enforcement towards money laundering criminal offense from the corruption criminal offense proceeds.The aims of this test are to clarify and analyze handling and law enforcement for money laundering criminal offense with the main corruption criminal offense, to clarify and analyze constraints encountered to keep security in the system of banking, and solution that can be used to anticipate banking system security. The method used is the qualitative normative juridical method. Technique of data collection is by means of bibliography research to find articles and drafts containing criteria of laws, which is then connected to the issues in process and systematize thereby producing the uniform classification with this research. Furthermore, data obtained will be analyzed inductive-facultative until the conclusion.Result of the research was obtained the weaknesses to the banking system of Bank Mandiri, thereby arising from opportunity for the occurrence of crime. Security system that shall prioritize the confidentiality of user id not yet developed or analyzed periodically, so that it arises from potential susceptibility competency in terms of piercing through illegal access. Based on research, there are still weaknesses to the banking security system of Bank Mandiri. An effort taken to keep technology and information system security conducted by the banking in a certain period of time. In addition, it should be any caution in the process of personnel recruitment that will supervise and serve IT at Bank Mandiri."