Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menerapkan sistem Transfer ke Daerah sejak 1999. Sistem Transfer ke Daerah menghadapi situasi permasalahan terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah di Indonesia dalam rangka penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini menyusun situasi permasalahan pada sistem tersebut dengan menggunakan Contingency Model Luder, 1992 . Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi akrual di sistem Transfer ke Daerah didorong oleh pengaturan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi harapan dari pengguna informasi dan perilaku dari pembuat informasi. Kemudian, penerapan akuntansi akrual menghadapi beberapa kendala penerapan, seperti karakteristik organisasi, kualifikasi akuntan, dan ukuran yuridiksi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah menggunakan Soft System Methodology SSM Checkland dan Poulter, 2006 . Rekomendasi tersebut adalah: reformulasi sistem alokasi, peningkatan efektivitas pertukaran data antara unit teknis dengan unit akuntansi, dan peningkatan kualitas pelaporan Transfer ke Daerah. Hasil dari penelitian ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan manfaat yang signifikan dari penerapan Contingency Model dan SSM untuk merekonstruksi kebijakan publik dalam konteks reformasi manajemen keuangan. Kedua, penelitian ini menyusun sebuah kerangka kera yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah.

---

Indonesia has implemented intergovernmental transfer system since 1999. Intergovernmental transfer system experienced problematical situations related to implementation of accrual accounting. This research aims to reconstruct Indonesia 39 s intergovernmental transfer system in order to implement accrual accounting. The study structured problematical situations in that system using Contingency Model Luder, 1992 . The study found that the implementation of accrual accounting in intergovernmental transfer system is stimulated by the setting of governmental accounting standards which affects expectation of users of information and behaviour of producers of information. Furthermore, implementation of accrual accounting faces some implementation barriers, such as organizational characteristics, qualifications of accountants, and size of jurisdiction. This research gives some recommendations to reconstruct that intergovernmental transfer system using Soft Systems Methodology SSM Checkland Poulter, 2006 . The recommendations are reformulating the allocation system, effectiveness enhancement of data exchange between technical and accounting units, and quality enhancement of intergovernmental transfer 39 s reporting. This research 39 s results are very important because of two main reasons. First, this research shows us the significant benefit of the appication of Contingency Model and SSM to reconstruct public policy in the context of financial management reform. Second, this research creates a framework that guides government to reconstruct their intergovernmental transfer system."

"ABSTRAKKoperasi merupakan salah satu jenis badan usaha yang turut berperan serta dalam perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk menjaga kesinambungan usaha koperasi, manajemen koperasi tentunya memiliki peran penting dalam hal ini. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mengukur kinerja manajemen koperasi. Pada umumnya pengukuran kinerja banyak dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan baik berupa rasio maupun dinyatakan dalam nilai absolut mutlak. Pengukuran ini mempunyai kelemahan yaitu perhitungan kurang akurat karena hanya mengandalkan pada data keuangan saja yang tidak terlepas dari estimasi yang dapat menimbulkan berbagai macam distorsi akuntansi dan hanya memperhitungkan biaya hutang saja, tidak memasukkan biaya ekuitas. Untuk mengatasi permasalahan timbullah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan value added yaitu Economic Value Added (EVA) yang dikembangkan oleh sebuah konsultan di Amerika Serikat, Stern Stewart & Co. EVA adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh suatu badan usaha sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen selama periode tertentu. Kelebihan pengukuran kinerja dengan EVA dibandingkan dengan pengukuran lain diantaranya adalah menghilangkan distorsi akuntansi dan memasukkan biaya ekuitas ke dalam perhitungan EVA. Karya akhir ini bertujuan untuk menjelaskan perhitungan EVA yaitu penyesuaian accounting profit menjadi economic profit dan perhitungan seluruh biaya modal, baik cost of debt maupun cost of equity dan menilai kinerja manajemen Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. (Kopindosat) sebagai obyek penelitian dalam meningkatkan nilai koperasi dengan menggunakan EVA sebagai parameter. Ruang lingkup dibatasi pada laporan keuangan tahun 2004 dan 2005, laporan keuangan sebelum tahun 2004 tidak digunakan karena mulai tahun 2004 terjadi konsolidasi antara Kopindosat dengan PT Puriperkasa Farmindo dan Koperasi Karyawan ?Antariksa?. EVA diperoleh dari laba usaha dikurangi biaya-biaya (charges) atas kapital yang diinvestasikan (invested capital) disebut juga capital charges. Perbedaan mendasar pada perhitungan EVA yaitu adanya penyesuaian terhadap standar akuntansi yang dilakukan pada laba usaha setelah pajak dan modal yang diinvestasikan. Penyesuaian yang terjadi pada Kopindosat yaitu aktiva pajak tangguhan dan penyisihan piutang ragu-ragu. Berdasarkan hasil perhitungan, selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, kinerja Kopindosat berdasarkan laba bersih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. EVA juga positif mengalami peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2005. Ini berarti, Kopindosat berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya, dan nilai tambah tersebut meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2005. Tetapi perlu diingat bahwa peningkatan laba bersih tidak selalu diikuti dengan peningkatan EVA karena adanya penyesuaian atas NOPAT dan invested capital dalam perhitungan EVA, sehingga dimungkinkan terjadi peningkatan laba bersih tapi penurunan EVA atau sebaliknya. Perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi operasional untuk meningkatkan EVA. Diantaranya adalah dengan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan meningkatkan utilisasi aset. "

""With the advent of multinational corporations, the traditional urban service function has 'gone global.' In order to provide services to globalizing corporate clients, the offices of major financial and business service firms across the world have generated networks of work. It is the myriad of flows between office towers in different metropolitan centres that has produced a world city network. Taylor and Derudder's unique and illuminating book provides both an update and a substantial revision of the first edition that was published in 2004. It provides a comprehensive and systematic description and analysis of the world city network as the 'skeleton' upon which contemporary globalization has been built. Through an analysis of the intra-company flows of 175 leading global service firms across 526 cities in 2012, this book assesses cities in terms of their overall network connectivity, the regional configurations they form, and their changing position in the period 2000-12. Results are used to reflect on cities and city/​state relations in the context of the global ecological and economic crisis. Written by two of the foremost authorities on the subject, this book provides a much-needed mapping of the connecting relationships between world cities, and will be an invaluable resource for students of urban studies, geography, sociology and planning"--"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah benar terjadi fenomena flypaper effect atau tidak untuk studi kasus di Indonesia, menganalisis jenis belanja mana yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat, serta menganalisis perilaku pemerintah daerah dalam menanggapi apabila terjadi peningkatan atau pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Analisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap belanja daerah dibagi menjadi nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Objek penelitian ini adalah 542 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 93 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten selama tahun 2011-2017. Variabel dependen yang digunakan, yaitu belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, variabel independen yang digunakan, antara lain DAU, DAK, DBH, PAD, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah PNS Daerah, variabel dummy DBH (1 = DBH Naik; 0 = DBH Turun), variabel dummy (1 = daerah maju ; 0 = daerah tertinggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten dalam hal belanja modal dan belanja pegawai terjadi fenomena flypaper effect dan pemerintah daerah kurang menggali potensi penerimaan daerahnya. Respon pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat bersifat simetris, implikasinya pengurangan dalam transfer pemerintah pusat akan mengurangi belanja pemerintah daerah. Namun, untuk belanja barang dan jasa tidak terjadi fenomena flypaper effect dan peningkatan maupun pengurangan dari transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa. Belanja daerah yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat adalah belanja pegawai secara nasional.

---

This study aimed to test whether the true phenomenon of the flypaper effect or not to case studies in Indonesia, analyzing the type of expenditure which are the most affected by the intergovernmental transfer, analyze the behavior of the local government in response to an increase or a decrease in intergovernmental transfers from the Central Government. Analysis of intergovernmental transfer is divided into National, Provincial Government, City Government, and Regency Government. The object of the research is 542 local government consisting of 34 Provincial Government, 93 City Government, and 415 Regency Government during the years 2011-2017. The dependent variables used, i.e., capital expenditures, personel expenditures, goods and services expenditures. Meanwhile, the independent variable used, i.e., DAU, DAK, DBH, PAD, area, population, the number of civil servants of the region, dummy variables (1 = increased of DBH; 0 = decreased of DBH), dummy variables (1 = for developed regions; 0 = for underdeveloped regions). The results showed that the National, Provincial Government, City Government, and Regency Government in terms of capital expenditures and personel expenditures occurring phenomenon of flypaper effect and local government less seeking to find the potential PAD. Local government response to the intergovernmental transfer of Central Government are symmetrical, the implications of reduction in the transfer of Central Government will reduce local government spending area. However, for goods and services expenditures is not occurring the phenomena flypaper effect and the increase or reduction of the intergovernmental transfers from the Central Government has insignificant affect to the realization of expenditure goods and services. Type expenditures which most affected by the intergovernmental transfers from Central Government is personel expenditure nationally."

"Pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk memahami isu ini, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami dampak dana transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang sudah ada hanya fokus pada dampak dari realisasi dana transfer. Studi ini menguji secara empiris pengaruh ekspektasi transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Analisis empiris ini menggunakan seperangkat variabel ekonomi dan politik sebagai proxy ekspektasi transfer di 426 pemerintah daerah di Indonesia sepanjang 2009-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dana transfer, meskipun telah diatur secara formal oleh Peraturan Pemerintah, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik di luar formula. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa ekspektasi transfer merupakan faktor yang relevan dalam memengaruhi belanja pemerintah daerah. Peningkatan ekspektasi transfer berasosiasi dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah pada seluruh jenis dan fungsi. Pemerintah daerah yang berekspektasi mengalami kenaikan transfer cenderung memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization in Indonesia is characterized by high dependency of local governments on transfer funds from the central government as a source of revenue. In order to understand the behavior of local governments in spending transfer funds, a substantial amount of work has been done to estimate the impact of transfer funds on local government spending. However, existing research has so far only focused on the impact of the realization transfer funds. This study examines empirically the role of transfer expectation in affecting local government spending behavior. The empirical analysis employs a set of political and economic variables to proxy transfer expectations in 426 local governments in Indonesia across 2009-2018. This research found that transfer allocation, even when enshrined in a law, appear to be influenced by economic dan political factors beyond the formula. The analysis also confirms that transfer expectations are relevant determinant of local government spending. Our findings suggest that an increase in expected transfers is associated with increase in local government spending across type and functions. Local governments expecting a higher level of transfer tend to react with a higher level of expenditure."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"ABSTRAKPerkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan pada kedudukan Kecamatan dan Desa. Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada berubahnya pola hubungan antara pemerintah Kecamatan dan Desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pemerintahan Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan pemerintah Kecamatan Ciawi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan lokus penelitian dilakukan dengan melihat beberapa pertimbangan (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini hubungan antara Pemerintah Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan Pemerintah Kecamatan Ciawi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar pemerintahan yaitu human relations, kompetensi SDM, struktur politik lokal dan perubahan sosial.

---

ABSTRACTThe development of decentralization in Indonesia has brought a change inthe position of subdistrict and village government. The position change hasimplications for the changing pattern of the intergovernmental relations betweenthe subdistrict and village government. The purpose of this study was to analyzesthe intergovernmental relations between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government and analyzes thefactors that influence it. This study uses a post-positivist approach and descriptivetype of research. Selection locus of research done to see some consideration(purposive sampling). The research results showed that during this time theintergovernmental relationship between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government has not runoptimally. It is caused by several factors that affect the intergovernmental relationssuch as human relations, human resource competencies, local political structuresand social change."