Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai sikap abstain Indonesia terhadap Arms Trade Treaty 2013 PBB terutama mengenai pengambilan keputusan dan partisipasi Indonesia dalam proses pembentukan Arms Trade Treaty 2013 dan juga mengenai bagaimana pengaturan transaksi perdagangan senjata konvensional yang diatur oleh Arms Trade Treaty itu sendiri. Indonesia memiliki kepentingan yang ingin dicapainya dengan mengikuti proses pembentukan ATT, namun pada akhir proses perundingan Indonesia malah mengambil sikap abstain karena bertentangan dengan posisi dasar Indonesia. Indonesia mengambil sikap abstain dengan tujuan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terhadap ATT 2013. Dengan abstain, Indonesia akan memiliki waktu untuk mengkaji ATT lebih dalam dan memungkinkan Indonesia untuk mengubah keputusanya terhadap ATT jika memang diperlukan kedepannya. Setelah ATT entered into force hal ini menyebabkan Indonesia berada diluar sistem ATT sedangkan banyak beberapa mitra alutsista Indonesia yang menandatangani ATT bahkan sudah meratifikasi. Oleh karena itu, penulis dalam tesis ini mencoba untuk menganalisis sikap abstain Indonesia dan implikasinya terhadap industri pertahanan Indonesia terutama dalam hal perdagangan senjata konvensional. Di akhir penelitian terlihat bahwa, sampai saat ini ATT belum memiliki implikasi yang signifikan terhadap Indonesia. Bahkan industri pertahanan Indonesia bisa dibilang semakin maju. Indonesia tidak memiliki masalah terhadap transaksi perdagangan senjata konvensionalnya walaupun Indonesia mengambil sikap abstain dan berada diluar sistem ATT.

---

This thesis is discussing Indonesia's decission to be abstain towards the Arms Trade Treaty (ATT) 2013 of the United Nations, specifically the decision-making and participation of Indonesia in the process of establishing Arms Trade Treaty 2013 and also on how the arrangement of conventional arms trade transactions organized by the Arms Trade Treaty itself. Indonesia has interests that they want to achieve by following the process of forming ATT, but at the end of the negotiation process Indonesia is taking an abstention as it is against the basic position of Indonesia. Indonesia abstained with the aim of not rushing to take decisions on ATT 2013. With abstention, Indonesia will have time to examine the ATT more deeply and allow Indonesia to change its decisions towards ATT if it is needed in the future. After ATT entered into force this is causing Indonesia to be outside of the ATT system while many of Indonesia's defense partners in alutsista who signed ATT have even ratified it. Therefore,this thesis will try to analyze the abstention of Indonesia and its implication to Indonesia defense industry especially in the case of conventional weapon trade. At the end of the study shows that, until now ATT has not had significant implications for Indonesia. Even the defense industry of Indonesia has become more advanced in the past couple of years. Indonesia has no problem with its conventional weapons trade transactions so far, even though Indonesia is still abstain towards ATT and is outside the ATT system."

"Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan perjanjian internasional mengenai perdagangan senjata di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Arms Trade Treaty (ATT) pada tanggal 2 April 2013. Tujuan dibentuknya ATT adalah untuk meregulasi dan membatasi perdagangan senjata internasional, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat, seperti tank tempur, kapal perang dan lain sebaagainya. Tidak kurang dari 154 negara menyatakan mendukung, tiga negara menolak perjanjian tersebut, dan 23 negara menyatakan abstain. Dan Iran adalah salah satu yang menyatakan menolak ATT. Menariknya adalah sikap Iran yang sejak awal mendukung dan terlibat dalam perumusan ATT, pada akhirnya beda sikap ketika mau disetujui (voting).Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus ini, hasilnya adalah diketahui bahwa penolakan Iran atas ATT berkaitan dengan keberlangsungan keamanan serta kepentingan nasional Iran di kawasan Timur Tengah dan terancamnya kebijakan transfer senjata Iran jika diberlakukan ATT, melalui pasal-pasal yang dianggap merugikan Iran, merupakan alasan Iran menyatakan menolak menandatangani perjanjian tersebut.Traktat Perdagangan Senjata memberikan regulasi yang menyeluruh untuk menghentikan seluruh transfer senjata dari Iran mengingat traktat tersebut memperkuat keputusan embargo yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Iran dilarang mentransfer dan menerima transfer senjata dari negara manapun. Lebih lanjut, hampir seluruh mitra utama Iran di Timur Tengah dilarang menerima transfer senjata dari Iran akibat permasalahan embargo, terorisme, dan HAM yang mereka alami.

---

The General Assembly of the United Nations (UN) has launched an international treaty on the arms trade worldwide, or known as the Arms Trade Treaty (ATT) on April 2, 2013. The purpose of the ATT is to regulate and restrict the arms trade international, ranging from small arms to heavy weapons, such as battle tanks, warships and so on. No less than 154 countries expressed support, three countries rejected the agreement, and 23 countries abstained. And Iran is one of the states refused ATT. Interestingly, Iran's position from beginning to support and be involved in the formulation of a different attitude when eventual ATT will be approved (voting).

With qualitative approach and adopting a model case study, the result is known that Iran's refusal on ATT relating to the sustainability of Iran's security and national interests in the Middle East region and threatened Iranian arms transfer policy if applied ATT, through clauses that are considered harming Iran, is the reason for refusing to sign the agreement.

Arms Trade Treaty give a thorough regulation to stop all arms transfers from Iran considering the the treaty's decision strengthens the embargo that has been issued by the UN of Security Council. Iran is prohibited to transfer and accept transfering of weapons from any country. Further, almost all of the major partners of Iran in the Middle East are prohibited receiving arms transfers from over the issue of the embargo, terrorism, and human rights that they have experienced."

"Penjualan senjata melalui sistem offset merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan oleh beberapa negara dalam era kontemporer. Bahkan Praktik offset dalam praktik perdagangan senjata internasional saat ini telah menjadi hal yang lumrah diantara negara untuk meningkatkan perekonomianya. Oleh karena itu nilai offset semakin berkembang dan menjadi persyaratan banyak negara dalam proses pengadaan senjata.Terlebih offset turut mempromosikan, transfer teknologi, infrastruktur pertahanan dam peluang komersial. Offset dapat menciptakan politik yang kuat dengan memberikan mengembalikan aliran transaksi ke luar negeri untuk kepentingan memajukan ekonomi domestik. Tetapi kurang transparanya offset menjadi tantangan bagi negara-negara demokratis, khususnya apabila media menyoroti masalah akuntabilitas penggunaan dana publik dalam pengadaan senjata. Dengan demikian, Perdagangan senjata dunia telah memasuki era interdependensi dimana sistem internasional mulai terdesentralisasi.

---

Arms Trade by offset system is one of a mechanism which intensively used by several countries in the contemporary era. This is became a common practice among more advanced economies. Therefore, the value of offset agreements as a percentage of the contract value has been increasing. Offsets can make good political sense by redirecting what would otherwise belarge international outflows back into the domestic economy. In so doing, they may also promote technology transfer, supplement defenceinfrastructure or provide commercial opportunity. But intransparacy beyond offsets would became a challenge for democratic countries, especially when media focus on public spending accountability in arms trade. Thus, the increase of offsets sysytem show that world entering the era of interdependence when international system has been desentralized."

"Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di BEI dilakukan dengan cara pembentukan SPV financing dan banyak didirikan di Belanda. Ketentuan anti treaty shopping Indonesia memuat pendekatan penentuan beneficial owner sesuai OECD dan mengeluarkan SKD dalam bentuk Form-DGT. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa negara mitra P3B yang tidak meng-endorse form-DGT tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan penentuan beneficial owner sebaiknya diatur dalam P3B dan memasukkan klausul pengujian berdasarkan OECD, mengefektifkan exchange of information dengan negara-negara mitra P3B dan memanfaatkan data yang diperoleh secara maksimal.

---

This research discussed about the practice of treaty shopping which done by WPDN Indonesia especially public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Anti-treaty shopping provisions in Indonesia. The research type is descriptive qualitative research design. The result of this research concludes that the practice of treaty shopping by WPDN Indonesia especially public companies listed on the IDX done by the formation of SPV financing and more established in the Netherlands. Indonesia anti-treaty shopping provisions provide to the beneficial owner determination approach based on OECD and release Certificate of Domicile Form-DGT. In practice there are some tax treaty partners that do not to endorse the issuance form. This research suggest that the beneficial owner determination should be set out in tax treaty with treaty partner and enter the clause test based on OECD, streamline the exchange of information with tax treaty partner and using data obtained with the maximum."

"

---

ABSTRACTFrom Treaty-Making to Treaty-Breaking is the first high-level analysis of ASEAN's external trade agreements with non-ASEAN states. It clearly sets out the intended, and unintended, consequences of ASEAN's prevailing method of treaty making, with suggested guidelines for the future. The book begins by asking whether ASEAN trade agreements follow worldwide trends in the substantive content of such agreements. It raises questions such as: to what extent is it possible to continue concluding trade agreements through individual member states?; what are the legal consequences - from negotiation and conclusion (treaty-making) through to possible breach of the agreements (treaty-breaking)?; should ASEAN resort to mixed treaty-making? This study does not seek to give a definitive answer to these questions, rather it opens up the topic to readers by suggesting different possible models for ASEAN trade agreements. This thought-provoking book will appeal to anyone interested in trade negotiations and trade agreements, particularly in Asia. "

"Salah satu upaya melakukan penghindaran pajak adalah dengan melakukan treaty shopping. Skema treaty shopping lazimnya menggunakan special purpose vehicle yang berbentuk conduit company. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Berdasarkan hasil analisis, peraturan anti-treaty shopping ini menggunakan beberapa pendekatan yang disarankan dalam OECD Model dan UN Model, sehingga cukup efektif untuk mencegah praktik penyalahgunaan P3B.

---

One of the effort in the tax avoidance is by doing treaty shopping. Treaty shopping schemes typically use a special purpose vehicle in the form of conduit company. Director General of Taxation has issued Regulation of Director General of Taxation Number PER-61/PJ/2009 as amended by PER-24/PJ/2010 on Procedures for Implementation of Double Taxation Avoidance Agreement, and PER-62/PJ/2009 as amended by PER -25/PJ/2010 on Prevention of Double Taxation Avoidance Agreement Abuse. Based on the analysis, the anti-treaty shopping rules using several approaches suggested in the the practice of OECD Model and UN Model, making it quite effective to prevent treaty abuse."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan penurunan dividen dan suku bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda efektif 1 Oktober 2017. Di era globalisasi saat ini, semakin banyak transaksi antar negara atau transaksi lintas batas dengan semakin meluasnya Terjadinya transaksi lintas batas akan menyebabkan munculnya penanaman modal asing langsung (FDI) di Indonesia. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia mengakibatkan terjalinnya hubungan kerjasama antar negara lain, dengan adanya kerjasama antar negara yang menyebabkan terjadinya transaksi antar negara, subjek pajak suatu negara akan mendapatkan pemasukan dari negara lain. Dengan adanya penghasilan tersebut maka perlu diatur hak-hak perpajakannya agar tidak timbul pajak berganda. P3B Indonesia-Belanda berlaku efektif sejak 1 Januari 2004 dan kini telah diubah dengan P3B Indonesia-Belanda efektif sejak 1 Oktober 2017. Dengan dilakukannya perubahan tersebut, juga terdapat perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan yang mengalami perubahan adalah ketentuan tarif mengenai dividen dan bunga. Konsep yang digunakan meliputi perumusan kebijakan publik, tahapan perumusan kebijakan, tax treaty, passive income. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan perubahan tingkat dividen bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda masih belum memenuhi semua tahapan kebijakan publik yang ada.

---

This thesis aims to analyze the process of formulating a reduction in dividends and interest rates in the Indonesia-Netherlands tax treaty effective October 1, 2017. In the current era of globalization, more and more transactions between countries or cross-border transactions with the increasingly widespread occurrence of cross-border transactions will lead to the emergence of investment. foreign direct investment (FDI) in Indonesia. The large number of FDI that enters Indonesia results in the establishment of cooperative relations between other countries, with cooperation between countries that causes transactions between countries, tax subjects of a country will receive income from other countries. With this income, it is necessary to regulate the taxation rights so that double taxation does not arise. The Indonesia-Dutch Tax Treaty has been effective since January 1, 2004 and has now been amended with the Indonesia-Netherlands Tax Treaty effective October 1, 2017. With the amendment, there are also changes to several provisions in it. The provisions that have changed are the tariff provisions regarding dividends and interest. The concepts used include the formulation of public policies, stages of policy formulation, tax treaty, passive income. This research uses a qualitative approach with field studies and documents. The results of this study indicate that in the process of formulating changes in the interest dividend rate in the Indonesia-Netherlands tax treaty, all existing public policy stages have not met."

"Penelitian ini membahas pembatasan ketentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) aktivitas atas pemberian jasa pada tax treaty Indonesia-Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan dan kerugian yang telah didapatkan oleh Pemerintah Indonesia serta langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah sehubungan dengan tax treaty yang sudah berlaku efektif selama 30 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah keuntungan yang didapat oleh pemerintah yakni meningkatkan investasi, human resources, ekspor dan pemberian jasa. Sedangkan kerugian yang didapat oleh pemerintah adalah hilangnya potensi pajak. Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses renegosiasi tax treaty dengan pihak Jepang. Tahap renegosiasi sudah sampai pada tahap perundingan. Pasal mengenai BUT salah satu pasal yang sedang dibahas secara mendalam.

---

This research discusses the limitation provisions of Permanent Establishment (PE) activities for the provision of services to the tax treaty between Indonesia and Japan. The purpose of this study is to investigate and analyze the advantages and disadvantages that have been acquired by the Government of Indonesia and the steps to be taken by the Government in connection with the tax treaty that has been effective for 30 years. The approach used in this research is descriptive qualitative approach. The results of this study is the profit made by the government to increase investment, human resources, export and provision of services. While the losses were obtained by the government is the potential loss of tax. The Indonesian government is in the process renegotiate tax treaty with Japan. Renegotiation stage has reached the stage of negotiations. BUT article about one of the articles that are being discussed in depth."

"Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah perjanjian WTO yang berisi ketentuan tentang penyederhanaan prosedur bea cukai, yang dibuat untuk meningkatkan aliran perdagangan internasional. Indonesia adalah salah satu dari banyak anggota WTO yang meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Tesis ini membahas implikasi hukum ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO dengan Indonesia. Secara khusus, tesis ini membahas alasan ratifikasi Indonesia dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan bersama dengan implikasi hukum ratifikasi. Tesis ini disusun dengan menggunakan Metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggambarkan ketentuan tercantum dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan fasilitasi perdagangan dalam undang-undang tersebut dan peraturan di Indonesia sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, tetapi pada ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Fasilitasi Perdagangan Kesepakatan, beberapa penyesuaian harus dilakukan. Tesis ini menyarankan Indonesia untuk melakukannya penyesuaian sehubungan dengan ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, karena dengan meratifikasi Fasilitasi Perdagangan

---

Trade Facilitation Agreement is a WTO agreement that contains provisions on simplifying customs procedures, which are made to increase the flow of international trade. Indonesia is one of the many WTO members to ratify the Trade Facilitation Agreement. This thesis discusses the legal implications of ratification WTO Trade Facilitation Agreement with Indonesia. Specifically, this thesis discusses the reasons for Indonesias ratification of the Trade Facilitation Agreement along with the legal implications of ratification. This thesis was prepared using a normative juridical method, which is done by describing the provisions contained in the Trade Facilitation Agreement and comparing it withProvisions relating to trade facilitation in several laws and regulations in Indonesia. This thesis concludes that most of the trade facilitation provisions in the law and regulations in Indonesia are in accordance with the Trade Facilitation Agreement, but on trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, some adjustments must be made. This thesis recommends that Indonesia make adjustments with respect to trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, because by ratifying Trade Facilitation"

"Dalam tax treaty yang ditutup dengan 57 negara, terdapat treaty benefit yang diberikan terbatas hanya untuk pelaku usaha kedua negara yang mengikat perjanjian, hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha di kedua negara untuk melakukan transaksi ekonomi dalam cakupan lintas batas negara. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik bagi kedua negara. Namun, perjanjian yang ditutup tersebut disalahgunakan oleh penduduk dari negara yang tidak melakukan perjanjian dengan melakukan suatu skema, sehingga bagi penduduk tersebut, dirinya mendapatkan treaty benefit yang semula tidak ditujukan untuknya, atau yang biasa disebut dengan treaty shopping. Tak pelak, hal ini menimbulkan kerugian bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian, dikarenakan hilangnya potensi pemajakan yang timbul. Diperlukan ketentuan khusus untuk dapat menangkal praktik treaty shopping, adapun OECD Commentary memberikan jalan keluar dengan beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh negara yang mengalami treaty shopping, antara lain, Look Trough Approach, Channel Approach, Subject To Tax Approach dan Exclusion Approach, serta Bona-fide Provisions. Namun, dalam US Model diperkenalkan limitation on benefit sebagai pendekatan yang berbeda. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah peranan Limitation on benefit sebagai penangkal praktik treaty shopping di Indonesia dan untuk menganalisis kendala-kendala apa yang ditemui dalam penerapan limitation on benefit sebagai penangkal praktik treaty shopping di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah deskriptif karena peneliti mencoba untuk memberikan gambaran rinci mengenai peranan limitation on benefit sebagai penangkal praktik treaty shopping. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak, Akademisi, dan Praktisi Pajak. Disamping itu data diperoleh dari studi literatur, buku, majalah, jurnal, dan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan limitation on benefit, treaty shopping, dan tax treaty. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bahwa limitation on benefit dapat secara efektif menangkal praktik treaty shopping di Indonesia.

---

In the convention of taxation with 57 countries, lays treaty benefit derive limited only to person of contracting state, it is aimed to bring incentive for resident in contracting state to do economic transaction in the scope of international. The end result expected was better economic growth for contracting state.

Unfortunately, the convention was misuse by third resident, so the resident derives treaty benefits, which is not aimed for him. This misuse known as treaty shopping. Nevertheless, it implies to the tax potential loss. It needs certain provision to tackle treaty shopping activity. OECD Commentary gave the way out by introduce few approaches that might be used by contracting state, which are: Look Trough Approach, Channel Approach, Subject To Tax Approach, Exclusion Approach and Bona-Fide Provisions. Meanwhile US Model presenting limitation on benefit as different approach.

The purpose of this research is to analyze how the role of limitation on benefit as provisions to prevent treaty shopping activity. Also to analyze boundaries might happened in running limitation on benefit as provision to prevent treaty shopping in Indonesia. The research type is descriptive because the researches tries to give a detailed description about the role of limitation on benefit as a provision to prevent limitation on benefit. Data collected in this research is by depth interview with Directorate General of tax, academic, and expert. Beside that, the data also collected trough literature study, books, magazine, journals and the regulation connected in treaty shopping activity, limitation on benefit, and tax treaty The conclusion of this research is limitation on benefit could be effective to prevent treaty shopping activity in Indonesia."