Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menggambarkan perlindungan hukum, dan upaya penyidik dalam hal ini Unit PPA Polrestro Jakarta Utara terhadap praktek-praktek tindak kejahatan kejahatan seksual yang terjadi atas anak dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan oleh Syanwani alias Iwan seorang marbot penjaga mushollah Al-Barkah di Kelapa Gading Jakarta Utara. Perlakuan cabul yang dilakukan tersangka terhadap 26 orang anak laki-laki itu dilakukan di dalam kamar yang ada di mushollah tersebut. Selain itu dijabarkan dan dijelaskan pula dalam tesis ini mengenai kendala apa saja yang dialami penyidik dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestro Jakarta Utara. Penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pelecehan, pencabulan dan atau pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai korban. Kurangnya jumlah personil unit PPA Polrestro Jakarta Utara, ditambah dengan minimnya penyidik dan penyidik pembantu yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan PPA. Aggaran unit PPA yang belum memadai dan masih harus menginduk pada Satreskrim Polrestro Jakarta Utara ini menjadikan penanganan kasus-kasus yang masuk ke unit PPA mengalami kendala. Termasuk didalamnya adalah anggaran visum untuk korban dari keluarga tidak mampu yang memang tidak sedikit. Sarana dan prasarana yang minim. Seperti belum terpisahnya ruang penanganan anak dari Polres dalam hal ini perlunya shelter atau save house yang lokasinya di luar Polres atau Polsek dan dibuat senyaman mungkin dan ramah bagi anak. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perlunya pendamping yakni psikolog anak untuk menangani trauma anak pasca pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi, dan juga peran serta masyarakat atau keluarga untuk berkerjasama melaporkan segala sesuatunya jika terdapat anak atau anggota keluarga yang menjadi korban pelecehan dan tindak kekerasan seksual. Sehingga proses penyidikan bisa langsung dilakukan oleh polisi.

---

This thesis describes the legal protection and investigation efforts particularly of the Women and Child Protection Unit (PPA Unit) of the North Jakarta Metro Police, in handling sexual crimes against children, which in this case are the obscene acts committed by Syanwani alias Iwan, keeper of Musholla Al-Barkah in Kelapa Gading, North Jakarta. The obscene acts committed by the suspect against 26 boys were conducted inside a room in the musholla. Furthermore, this thesis also elaborates and explains the obstacles faced by the investigators in handling cases of sexual harassment and violence in the North Jakarta Metro Police jurisdiction. Investigation as a form of legal protection for child victims of sexual violence (harassment, obscenity and/or rape) must refer to Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to fulfill children's rights as victims. The lack of personnel in the PPA Unit of the North Jakarta Metro Police, as well as the inadequate number of investigators and investigative assistants who have undertaken vocational education in Women and Child Protection, and also the PPA Unit budget which is insufficient and still under the Criminal Investigation Unit of North Jakarta Metro Police cause obstacles in handling the PPA Unit cases. This includes medico-legal examination budget for victims from poor families which is quite considerable. The facilities and infrastructure are sparse. For example, the room for handling children is not separated from the police station. Thus a shelter or safe house located outside the station is needed, providing maximum comfort and ease for children. Another point that requires attention is the need for the accompaniment of a child psychologist to handle the child's trauma after sexual harassment or violence, and also community or family participation to work together and report any events in which children or family members fall victim to sexual harassment and violence. In this way, the police can immediately conduct the investigation process."

"Tugas karya akhir ini membahas pelecehan seksual yang dialami perempuan pekerja dalam ruang kerja online saat work from home pada masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan teori feminis radikal, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya kekerasan seksual berbasis jenis kelamin/gender yang difasilitasi teknologi terhadap perempuan pekerja selama WFH, apa yang menjadi latar belakangnya, dan menjelaskan perbedaan kekerasan seksual berbasis sex/gender di ruang fisik dengan ruang cyber. Tugas karya akhir ini menggunakan secondary data analysis untuk menganalisis data dari Never Okay Project dan South East Asia Freedom of Expression Network (2020) dan ditemukan bahwa kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan pekerja dalam ruang cyber memiliki penyebab dasar yang sama dengan yang terjadi di ruang fisik karena teknologi mereproduksi hubungan hierarki gender. Meski begitu, pelecehan seksual yang dialami perempuan pekerja dalam ruang cyber saat pandemi COVID-19 menghasilkan dampak, kerentanan, dan ketidakberdayaan yang lebih buruk daripada pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja fisik pada umumnya.

---

The work of this final paper discusses sexual harassment experienced by women workers in the online workspaces when working from home during the COVID-19 pandemic. Using radical feminist theory, this paper aims to explain how technology-facilitated gender/gender-based sexual violence occurs against women workers during WFH, what is the background, and also explain the difference between sex/gender-based sexual violence in physical space and cyberspace. This final paper uses secondary data analysis to analyze the data from Never Okay Project and South East Asia Freedom of Expression Network (2020) and it is found that gender-based sexual violence against women workers in cyberspace has the same basic causes as those that occur in physical space because technology reproduces hierarchical gender relations. Even so, the sexual harassment experienced by women workers in cyberspaces during the COVID-19 pandemic resulted in a worse impact, vulnerability and helplessness that sexual harassment that occurred in the physical workplace in general."

"Artikel ini membahas peran media sosial dalam mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual. Pada Januari 2024, terdapat 139 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Angka ini setara dengan 49.9% dari total penduduk Indonesia (We Are Social, 2024). Sejalan dengan itu, seiring bertambahnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, konstruksi budaya partisipatif masyarakat semakin kokoh. Anggota budaya partisipatif percaya bahwa kontribusi mereka penting dan mereka mengedepankan hubungan sosial satu sama lain (Jenkins et al., 2009). Memanfaatkan teori budaya partisipatif Jenkins dan mengaitkannya dengan keterlibatan pengguna aktif media sosial di Indonesia, khususnya Instagram, kajian ini membahas tentang dukungan dan pembelaan komunitas daring terhadap korban kekerasan seksual. Artikel ini berpendapat bahwa budaya partisipatif pengguna Instagram di Indonesia menyediakan edukasi bagi para korban kekerasan seksual, yang secara tidak langsung mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual.

---

This article discusses the role of social media in virtually supporting and defending victims of sexual violence. In January 2024, there are 139 million active social media users in Indonesia, which amounts to 49.9% of Indonesia’s population (We Are Social, 2024). Accordingly, as the number of social media users in Indonesia grows, the construction of a participatory culture in society becomes more robust. Participatory culture is where members believe their contributions matter and feel some degree of social connection with one another (Jenkins et al., 2009). Utilizing Jenkins’ participatory culture theory and connecting it to the engagement of active users of social media in Indonesia, particularly Instagram, this study concerns the online community’s support and defense for victims of sexual violence. This article argues that the participatory culture of Instagram users in Indonesia provides education for victims of sexual violence, indirectly supporting and defending victims of sexual violence virtually."

"Skripsi ini membahas mengenai pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja dengan lokasi studi kasus di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Ditulis dengan menggunakan perspektif kriminologi feminis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi-partisipatoris yang memungkinkan peneliti untuk ikut merasakan apa yang dialami oleh subjek penelitian dan memahami langsung fenomena yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menggambarkan bentuk-bentuk pelecehan yang terjadi di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, faktor-faktor penyebab pelecehan seksual di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, dan resistensi dari para korban pelecehan seksual di kantor tersebut.

---

This thesis described the sexual harassment in the workplace with the Office of Study Sites in Jakarta municipal police. Written using feminist criminology perspective, this study used a qualitative approach with participatory observation method which enables researchers to come to feel what is experienced by the subject of research and understanding the phenomena that occurs directly in it. This study describes the forms of abuse that occur in the Office of DKI Jakarta municipal police, the factors that cause sexual harassment in the Office of DKI Jakarta municipal police, and the resistance of the victims of sexual harassment in the office."

"ABSTRAKPELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: Studi Kualitatif atas Pandangan dan Reaksi Sekretaris Perempuan yang Bekerja pada Sejumlah Perusahaan di Jakai ta.Oleh: Dewi Larasati AgustyowatiTesis ini merupakan sebuah tinjauan deskriptif mengenai masalah pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya yang terjadi pada sekretaris. Pengambilan tema dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masalah pelecehan seksual selama ini belum dibuka secara sosial. Subjek penelitian adalah sekretaris perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Lokasi penelitian di Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan dan reaksi sekretaris perempuan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Perspektif yang melihat dan berusaha menguraikan penyebab diskriminasi yang dialami kaum perempuan.Permasalahan tersebut meliputi tiga hal. Pertama, bagaimanakah pandangan sekretaris tentang pelecehan seksual di tempat kerja? Kedua, bagaimanakah reaksi sekretaris terhadap pelecehan seksual di tempat kerja? Ketiga, mengapa pandangan dan reaksi tersebut berada pada posisi pemahaman tertentu?Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan reaksi sekretaris perempuan itu masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sebuah budaya yang mengedepankan/mengunggulkan nilai-nilai laki-laki. Suatu perbuatan dipandang sebagai bentuk pelecehan seksual oleh sekretaris jika sudah terlihat merendahkan, mengancam, dan menyentuh fisik perempuan secara paksa. Sekretaris tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di lingkup sosial karena menganggap permasalahannya sepele, pribadi, dan takut disalahkan sebagai pihak yang memulai timbulnya pelecehan seksual. Mereka mempunyai pandangan seperti itu karena selama ini informasi mengenai pelecehan seksual yang disosialisasikan oleh masyarakat patriarki selalu menyudutkan perempuan sebagai pihak yang memicu terjadinya pelecehan seksual. ABSTRACTSEXUALHARASSMENT AT WORK PLACE: Qualitative Studies on the Perception and Reaction of Women Secretaries Who Work at Some Enterprises in Jakarta.By Dewi Larasati AgustyowatiThis thesis covers a descriptive studies concerning the matters of sexual-harassment especially happen to women secretaries at work place. The theme is basically based on phenomena that sexual harassment cases are not exposed socially. The subject of the research is the secretaries who undergo the experience of sexual harassment at work place. The location of the research is conducted in Jakarta. The research is aimed to understand the perception and response of women secretaries toward the sexual harassment at work place viewed by using the qualitative approach in terms of women perspective. The perspectives are to find out and attempt to describe the causes of discrimination experienced by women secretaries at work place.The focus of the problem covers three components. Firstly, what is their perception about the sexual harassment at work place ? Secondly, how do they react and response toward thew sexual harassment ? Lastly, why are the perception and the reaction at the position of a given understanding ?The result of this research indicates that the perception and the reaction of women secretaries at work places is still influenced by the culture of patriarchy. The culture that gives special privileges and higher values for men. The perception said to be sexual harassment toward women secretaries when the actions involved humiliating, threatening, and even touching them physically by force. Mostly, the secretaries as the victims do not report the negative events they undergo socially, for they think it is a minor problem, and a privacy. Even they feel worried when blamed as the cause of creating the sexual harassment. They have perception due to the fact that the information of sexual harassment so far is not socialized by patriarchy communities, usually blame women as the cause of the sexual harassment problem."

"Pelecehan seksual di ruang publik merupakan fenomena produksi ruang yang terjadi akibat adanya perbedaan interaksi sosial yang saling bersinggungan yang akhirnya berdampak pada hak atas ruang aman dari pelecehan seksual. Komuter sebagai pelaku aktivitas di ruang publik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memproduksi ruang rawan pelecehan seksual. Sebagai area dengan pergerakan komuter terbesar di Indonesia, kejadian pelecehan seksual di Jabodetabek tidak bisa terelakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan tabulasi silang dan inferensial. Penelitian ini melihat kejadian dari pelecehan seksual di Jabodetabek menggunakan Data Survei Komuter 2019 yang dikaitkan dengan faktor individu meliputi jenis kelamin, usia, dan keterbatasan fisik serta faktor perjalanan meliputi aktivitas utama, moda transportasi, jarak tempuh, waktu keberangkatan, dan waktu kepulangan. Dari hasil penelitian ini, sebanyak 1% perempuan di Jabodetabek mengalami pelecehan seksual dan memiliki peluang 2,6 kali dibandingkan laki-laki. Secara hasil inferensial keseluruhan, komuter yang memiliki peluang terbesar untuk mengalami pelecehan seksual adalah perempuan, komuter usia 26-39 tahun, komuter dengan keterbatasan fisik parsial atau tidak terlihat, komuter dengan aktivitas utama bekerja, komuter yang berangkat dan pulang pada waktu non-rush hour, dan komuter yang menggunakan transportasi umum. Pengurangan kejadian pelecehan seksual dapat didorong apabila korban berani untuk melawan kejadian pelecehan seksual yang didukung dengan perubahan nilai dan norma, dasar hukum yang memberikan efek jera, serta infrastruktur yang layak agar terproduksinya ruang kota tanpa pelecehan seksual dan hak aman bagi komuter di Jabodetabek.

---

Sexual harassment in public spaces is one of the space production that occurs due to discrepancies of gender norms in social interactions. Commuters have higher risks to encounter sexual harassment as they spend more time in public spaces. Greater Jakarta has the largest number of commuters movement in Indonesia thus the incidents of sexual harassment in Greater Jakarta are inevitable. This study uses a descriptive quantitative approach using cross-tabulation and inferential methods. This study uses the 2019 Commuter Survey Data to analyze sexual harassment with individual factors including gender, age, and physical limitations as well as travel factors including main activity, mode of transportation, travel distance, time of departure, and time of arrival. From the results of this study, 1% of women in Jabodetabek experienced sexual harassment and has a higher probability than men by 2.6 times. From the inferential analysis, commuters who have the greatest probability to experience sexual harassment are women, commuters with age between 26 to 39 years, commuters with a partial or invisible disability, commuters with work as the main activity, commuters who depart and arrive during non-rush hours, and commuters using public transportation. Encouraging the victim to stand up against sexual harassment with the support of changing norms and values towards gender, the legal basis with deterrent effect, and also the proper infrastructure can help the production of urban space without sexual harassment and gain the safety rights for commuters in Jabodetabek."

"Perempuan seringkali menjadi korban pelecehan seksual karena adanya konstruksi gender pada masyarakat patriarki. Apabila berbicara mengenai hukum terdapat istilah “dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum” yang menjadi elemen penting dalam tatanan masyarakat. Pada masa majapahit, raja mengatur rakyatnya menggunakan kitab hukum, salah satunya yaitu Kitab Kutara Manawa dan data lainnya yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Metode dalam penelitian sejarah kuno ini dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama dilakukan dengan pengumpulan data seperti prasasti, tinggalan arkeologis, naskah, dan berita Cina. Tahap kedua dilakukan analisis dengan mengaitkan beberapa data. Tahap ketiga dilakukan penafsiran data dengan penggabungan dan perbandingan data yang merujuk pada kesimpulan. Tahap keempat menggunakan historiografi dalam memaparkan hasil penelitian. Hasil dari kajian ini dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara hukum perundang-undangan Majapahit dengan hukum nasional Indonesia. Meskipun terdapat peraturan yang tidak relevan pada masa kini, namun nilai-nilai dalam Kitab Kutara Manawa dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan produk hukum yang lebih efektif.

---

Women often become victims of sexual harassment due to gender construction in the patriarchal society. There is a term that wherever there is society, there is law, which indicates that law is an important element in overcoming community problems in society. During the Majapahit era, the king used a law book called Kutara Manawa and others data to govern his people, which also consisted of regulations related to the protection of women. The methodology used in this ancient history research consists of 4 stages. The first stage is data collection, such as inscriptions, archaeological data, manuscripts, and Chinese chronicles. The second stage is an analysis of data linking. The third stage is data interpretation by combining and comparing, resulting in a conclusion. The fourth stage is a presentation of research results using historiography. This study's results have proven a relationship between Majapahit legislation and Indonesian national law. Despite regulations that are no longer relevant today, the values ​​in the Book of Kutara Manawacan inspire the creation of more effective legal products."

"Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia.

---

This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia."