Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan Pusat Kesenian Jakarta - Taman Ismail Marzuki PKJ-TIM merupakan respon terhadap kebutuhan seniman akan ruang berekspresi. Didirikan oleh Ali Sadikin pada tahun 1968, Taman Ismail Marzuki dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga dapat menampung berbagai kegiatan kesenian. Pada tahun 1970-1990an, menampilkan karya di taman Taman Ismail Marzuki menjadi patokan sukses bagi seniman-seniman, bukan hanya seniman yang berbasis di Jakarta, tetapi juga seniman Indonesia. Selanjutnya dibangun pula Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ sebagai tempat untuk belajar dan mengembangkan kesenian, yang pada tahun 1985 berubah nama menjadi Institut Kesenian Jakarta IKJ .Dua institusi kesenian ini terletak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Akan tetapi, adanya Pusat Kesenian ini tidak menjadikan kawasan Cikini berciri atau memiliki karakter seni. Fungsi-fungsi bangunan berdiri di sepanjang jalan utama Cikini Raya-Pegangsaan Timur dan Teuku Cik Ditiro tanpa menyokong keberadaan satu sama lain. Hal ini salah satunya dikarenakan oleh kurangnya ruang diluar TIM dan IKJ yang menampung kegiatan pelaku seni, khususnya pelajar IKJ. Kolaborasi berbagai elemen, ruang publik dan artspace dengan melibatkan pihak IKJ merupakan bentuk intervensi di kawasan Cikini untuk meningkatkan kualitas pengalaman ruang di Cikini dan menjadikan kawasan ini sebagai lingkungan slow-paced. Menerjemahkan proses koreografi sebagai metode perancangannya, kawasan Cikini kemudian didesain ulang menjadi Kawasan Seni untuk Jakarta.

---

ABSTRACTThe existence of Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki PKJ TIM is a response to the needs of Indonesian artists rsquo for a space of expression. Built during Ali Sadikin era in 1968, Taman Ismail Marzuki is equipped with facilities to accommodate numerous arts activities. In 1970 1990s, performing works in Taman Ismail Marzuki became a successful benchmark for artists, not only for Jakarta based artists, but also nation wide artists. Furthermore, the Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ was established as a place to learn and develop the arts, which in 1985 changed its name to the Jakarta Art Institute IKJ . These two arts institutions are located in Cikini area, Central Jakarta. However, the existence of the Art Center does not affect the area, character wise. Many buildings with various functions stand along the main roads Cikini Raya Pegangsaan Timur and Teuku Cik Ditiro without supporting each other. One of the reasons is the absence of spaces outside TIM and IKJ that could accommodate the activities of artists, especially students of IKJ. Collaborating and exploring elements of public space and art space through IKJ involvement is then a form of intervention in Cikini to improve the quality of experiencing space and become a slow paced neighborhood. Translating the process of choreography as the design method, Cikini area is then redesigned to be an Art District for Jakarta."

"ABSTRAKPola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PPK-BLU) memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yaitu BLU dapat langsung menggunakan penerimaannya untuk operasional dan investasi tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas negara, demikian juga atas surplus. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Konsep PPK-BLU adalah peningkatan profesionalisme (let the managers manage), mendorong entrepreneurship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. RSUP Fatmawati merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang telahditetapkan sebagai BLU dan menerapkan standar akuntansi rumah sakit yang telah berlaku umum, dalam hal ini sesuai dengan standar akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Meskipun demikian, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Departemen Kesehatan, RSUP Fatmawati tetap mengkonsolidasikan laporan operasionalnya dengan laporan keuangan Departemen Kesehatan, karena sebagian dana operasional dan investasi berasal dari dana APBN Departemen Kesehatan, sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja dari Departemen Kesehatan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dan penghitungan rasio-rasio. Penilaian kinerja keuangan rumah sakit BLU RSUP Fatmawati tidak dapat dilakukan dengan melihat ?bottom line? saja, karena rumah sakit pemerintah tidak bertujuan mencari laba. Maka juga harus melihat rasiorasio yang berkaitan dengan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan operasional yaitu kualitas dan kuantitas pelayanan. Kinerja keuangan BLU RSUP Fatmawati meningkat, dilihat dari sisi efisiensi keuangan untuk peningkatan pelayanan. Prakteknya pada saat ini adalah bahwa sebagian BLU ditetapkan sebagai subjek pajak badan dan sebagian non subjek pajak. BLU yang ditetapkan sebagai subjek pajak badan merupakan BLU yang sebelumnya berstatus perusahaan jawatan, sebagai salah satu bentuk badan usaha milik negara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan agar penerapan PPK-BLU dapat berjalan dengan baik dan untuk kepastian hukum.BLU memenuhi empat syarat secara kumulatif sebagai unit pemerintah yang bukan merupakan subjek pajak sesuai dengan Penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penerapan praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dari unit-unit pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus didukung dan dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga dapat menyuburkan berdirinya unit-unit pelayanan pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel. "

"ABSTRAKKegiatan ekonomi informal yang dilakukan di dalam maupun di lingkungan unit rumah telah banyak dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Fenomena ini yang disebut sebagai HBE (Home-Based Enterprise) dimana unit rumah melakukan kegiatan domestik maupun kegiatan ekonomi. Tentunya dalam hunian dengan luasan terbatas, kegiatan domestik dan ekonomi saling bercampur dan mempengaruhi interioritas penghuninya. Dengan menggunakan Kampung Cikini, Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat, sebagai studi kasus, saya mendeskripsikan usaha penghuni untuk menyediakan ruang domestik dan ekonomi yang mampu mengakomodasi kondisi interioritasnya. Untuk itu, saya melakukan pemetaan jumlah dan lokasi HBE yang tersebar di Kampung Cikini dan memilih 5 (lima) di antaranya sebagai kasus pembahasan berdasarkan komoditas yang diperdagangkan. Dalam pembahasan, saya mengidentifikasi HBE berdasarkan pembagian komoditas yang dijual, proses adaptasi ruang kegiatan ekonomi dan domestic secara bersamaan dan mengidentifikasi kaitan adaptasi ruang tersebut dengan kondisi interioritas. Hasil deskripsi ini tidak hanya memperkaya wacana mengenai adaptasi ruang dalam hunian dengan luas terbatas, namun juga dapat member pemahaman akan pentingnya penyediaan ruang untuk kegiatan ekonomi bagi hunian masyarakat berpenghasilan rendah dan strategi spasial yang dapat digunakan agar dapat sinergis dengan kegiatan domestik.

---

ABSTRACT

Informal economic activities are done by the people in Jakarta either inside or outside the house units. This phenomenon is called as HBE (Home-Based Enterprise) where households do the domestic and economic activities in a house. In residential which has limited area, domestic and economic activity mix and influence the inhabitants? interiority. By using Kampong Cikini in Central Jakarta, as a case study, I attempt to describe the occupant?s enterprise to provide domestic and economic space which can accommodate their house?s interior and interiority. Thus, I am mapping the number and location of HBE in Kampung Cikini and choose 5 (five) of them as a case study based on its commodity. I identified HBE based on commodities, the process of adaptation of economic activities and domestic space and identified the relationship between the space?s adaptation an the interiority condition. I hope that the results of this writing will not only enrich the knowledge on the adaptation of residential in limited space, but also will tell about the importance of the provision of space for economic activity for the low-income communities particularly in urban slums and spatial strategies that can be used in order to synergize with domestic activities."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menelusuri benda-benda milik pribadi yang ada di jalan kampung kota sebagai ruang publik, memahami mengapa dan bagaimana keruangan benda itu bisa terjadi. Benda dan tata posisinya di jalan merupakan wujud fisik akibat aktivitas sosial yang pernah terjadi. Salah satunya, aktivitas negosiasi ruang berupa toleransi, konsensus, dan konflik. Besarnya peran benda dalam aktivitas sosial sama dengan manusia, karena keruangan benda tersebut juga mampu mempengaruhi kondisi spasial jalan dan tindakan pengguna jalan lain. Karena itulah, untuk dapat meruang di jalan yang merupakan ruang publik, diperlukan negosiasi ruang agar fungsi utama jalan bisa tetap terlaksana. Terlebih apabila tingkat jumlah dan variasi aktivitas dan pengguna jalan tinggi, seperti di Gang Ampiun Cikini, Jakarta. Pada Gang Ampiun, benda-benda dapat diterima oleh pengguna jalan lain karena tiga hal; tidak menjadi gangguan, tidak memberikan kesan kumuh dan/atau berantakan, dan tidak memberikan dampak negatif. Mekanisme spasial masing-masing benda pada area tertentu di gang ini berbeda-beda dan tidak bisa digeneralisir karena masing-masing area punya kondisi sosial tersendiri. Namun, formasi benda yang terbentuk disini telah melalui serangkaian aktivitas toleransi dan konsensus, sehingga menghindari potensi konflik dan tetap memaksimalkan fungsi jalan.

---

ABSTRACTThe writing rsquo s objective is to track back objects of personal belongings which placed in urban kampong street as a public space, in order to understand why and how it could happen. Objects and its formation are physical trails of social activities that happened in the street. One of which, is space negotiation activities like toleration, consensus, and conflict. Objects rsquo s role in social activities are as active as human does, since objects could effect the spatial condition of the street and behaviour of other street users. Thus, to be able to present in street as public space, spatial negotiation is necessary for objects so that the street rsquo s main function can also be working. Moreover, if the amount and variation of activities and other street users are relatively high, like in Ampiun Alley Cikini, Jakarta. In Ampiun Alley, the pressence of objects are able to be tolerated by other street users because of three reasons did not become obctacle, did not give a slum like image, and did not give any disadvantages to the street. Spatial mechanism of each area of objects cannot be generalized since each area has its own unique social conditions. However, every object formation here was already been shaped through tolerance and consensus activities so that it could avoid any possible conflict and still maximize the main function of the alley itself."

"ABSTRAKBanyaknya literatur, perbincangan, kegiatan-kegiatan dan komunitas yang berfokus membahas mengenai masa lalu kawasan perkotaan mendorong masyarakat urban untuk mencari tahu lebih dalam dan mendapat kembali (retrieve) memori kolektif akan hal tersebut. Memori kolektif yang membentuk urban memory inilah yang nantinya menjadi salah satu unsur sangat berpengaruh pada pembentukan karakter sebuah ruang perkotaan. Bermula sejak terbentuknya Weltevreden pada awal abad ke-18 sebagai kawasan eksklusif untuk masyarakat Eropa, kemudian diberlakukannya sistem politik etnis oleh pemerintah kolonial Belanda yang membagi masyarakat etnis Tionghoa, pribumi, dan Eropa dengan fungsi tertentu turut mempengaruhi terbentuknya karakter ruang kota di Kawasan Pasar Baru. Isu-isu akulturasi budaya, segregasi ruang, atmosfer multietnis, modernisasi hingga sayembara dan penetapan bangunan cagar budaya merupakan citra urban memory dari Kawasan Pasar Baru Jakarta. Hal-hal tersebutlah yang menarik perhatian saya untuk mengajukan gagasan mengenai representasi urban memory dalam ranah perancangan ruang perkotaan. Tesis ini menggunakan metode berupa interpretasi sejarah dan penelusuran tipomorfologi untuk kemudian ditetapkan periodisasi tertentu sebagai batasan representasi. Melalui hal tersebut diharapkan Kawasan Pasar Baru dapat menjadi sebuah situs mnemonic bagi masyarakat urban khususnya generasi tua warga Jakarta yang terkait.

---

ABSTRACT

The amount of literatures, conversations, communities, and activities that focus on discussing the past of urban area encourage urban people to find out more and retrieve its collective memory. Collective memory that build up urban memory is one of the very influential elements in shaping the character of an urban space. Starting since the formation of Weltevreden in the early 18th century as an exclusive area for the people of Europe, then the implementation of ethnic politics system by the Dutch colonial government that divides the ethnic Chinese community, indigenous, and Europe with specific functions also influence the character formation of the urban space in the Pasar Baru area. Issues of acculturation, segregation, multiethnic atmosphere, modernization, competition and the establishment of cultural heritage buildings are an image of urban memory in Pasar Baru Jakarta. The things is exactly what attracted me to put forward the idea of ​​the representation of urban memory in the realm of urban design. Through the interpretation of history and typomorphology analysis in particular periodization which is then reconstructed on its significance expected Pasar Baru as a mnemonic site for the urban community, especially the older concerned generation of Jakarta residents."

"Tesis perancangan ini bertujuan menghasilkan model dan panduan rancang kota kawasan situ yang berketahanan menghadapi wabah, yang penerapannya dapat diduplikasi pada konteks serupa. Pendekatan ketahanan kota sistem sosial-ekologis digunakan dalam tesis perancangan ini, yaitu integrasi pemanfaatan potensi ekosistem alami kawasan yang disebut sebagai ‘servis ekosistem’ dengan elemen fisik perancangan kota, untuk mencegah penyebaran dan timbulnya wabah. Penelitian ini menemukan bahwa, pemanfaatan servis ekosistem kawasan pada area sempadan situ, membantu memenuhi kebutuhan warga kota selama krisis pandemi Covid-19. Namun, kondisi ruang situ yang terisolasi akibat dari pemekaran kota inti yang tidak terencana, mengakibatkan adanya kontra ruang yang mendorong penyebaran wabah secara masif. Temuan tersebut mendasari fokus perancangan, yaitu integrasi potensi servis ekosistem kawasan dengan perancangan spasial yang mendukung mitigasi penyebaran wabah.

---

This design thesis aims to produce a pandemic-resilient urban development model and guidelines for the situ area that can be implemented in other similar contexts. The socio-ecological approach is used in this design thesis to integrate the benefits of natural ecosystems known as 'ecosystem services' with the physical elements of urban design to prevent the spread and emergence of pandemics. This research found that the use of ecosystem services in the riparian area helped mitigate the impact of the Covid-19 crisis experienced by local residents. However, the isolated condition of the situ space as a result of the unplanned expansion of the major city has resulted in urban space that encouraged the massive spread of the pandemic. These findings underlie the design focus, namely the integration of potential ecosystem services in situ area with the spatial design that support outbreak mitigation."

"Percepatan laju urbanisasi dan kebijakan terkait perumahan yang kurang terencana di perkotaan menjadi salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh kota. Pada saat yang bersamaan, kota sebagai sumber yang tidak berkelanjutan dari segi konsumsi sumber daya sehingga menjadi penyumbang produksi limbah, emisi gas rumah kaca, dan merupakan kontributor utama perubahan iklim. Kemudian permukiman kumuh kota menjadi wilayah yang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dibanding permukiman lainnya. Akan tetapi rumah tangga di permukiman kumuh menjadi bagian salah satu penyumbang emisi CO2 di perkotaan berdasarkan aktivitas maupun pola konsumsi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah dalam inventarisasi emisi gas rumah kaca perkotaan. Sedangkan belum tersedianya data penelitian tentang emisi yang dihasikan oleh rumah tangga di permukiman kumuh kota. Sehingga studi ini bertujuan untuk mengestimasi emisi CO2 dari Sembilan sektor aktivitas rumah tangga antara lain persampahan, air bersih, air buangan, listrik, penggunaan gas elpiji, penggunaan bahan bakar bensin, biaya pendidikan, biaya rekreasi dan biaya transportasi umum. Pengambilan data melalui sampling dan wawancara masyarakat diharapkan mampu menggambarkan karakteristik dan pola konsumsi rumah tangga. Sebanyak 532 responden telah diwawancara untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat dan 100 Kg sampah dilihat di wilayah penelitian selama 8 hari. Perhitungan emisi CO2 menggunakan faktor emisi yang ada dan sesuai dengan sektor masing-masing. Sedangkan pada sektor persampahan menggunakan Waste Reduction Model (WARM) umtuk menghitung emisi CO2 yang dihasilkan. Hasil analisis didapatkan total emisi sebesar 14.636,43 ton CO2/tahun dimana rata-rata emisi sebesar 6,87 ton CO2/orang/tahun. Persentase emisi tertinggi berada pada sektor listrik sebesar 63,77% dari total yang dihasilkan. Sementara persampahan menyumbang sebesar 6,33% emisi CO2 dari total emisi. Pengelolaan sampah seperti recycling dan composting menjadi salah satu alternative dalam menurunkan emisi CO2 dimana pada tahap tersebut dapat mereduksi emisi CO2 hingga 81% pada sektor persampahan.

---

The acceleration of the rate of urbanization and policies related to unplanned housing in urban areas is one of the causes of the emergence of urban slums. At the same time, cities as unsustainable sources in terms of resource consumption thus contributing to waste production, greenhouse gas emissions, and are the main contributors to climate change. Then urban slums become more vulnerable to climate change than other settlements. However, households in slums are part of a contributor to CO2 emissions in cities based on their activities and consumption patterns. This is a concern for the government in an inventory of urban greenhouse gas emissions. Whereas the unavailability of research data on emissions produced by households in urban slums. So this study aims to estimate CO2 emissions from nine sectors of household activities including solid waste, drinking water, waste water, electricity, the use of LPG gas, the use of gasoline, education costs, recreation costs and public transportation costs. Data collection through sampling and community interviews is expected to be able to describe the characteristics and patterns of household consumption. A total of 532 respondents were interviewed to find out the consumption patterns of the community and 100 kg of solid waste were identified in the study area for 8 days. CO2 emission calculations use existing emission factors with their respective sectors. Whereas the solid waste sector uses the Waste Reduction Model (WARM) to calculate the CO2 emissions produced. The results of the analysis obtained total emissions of 14,636.43 tons of CO2/year where the average emissions of 6.87 tons of CO2/person/year. The highest percentage of emissions was in the electricity sector at 63.77% of the total produced. While solid waste accounts for 6.33% of CO2 emissions from total emissions. Waste management such as recycling and composting is an alternative in reducing CO2 emissions where at that stage can reduce CO2 emissions by 81% in the waste sector."

"Saat ini, Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu bentuk visi tersebut adalah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. IKN membawa konsep smart city dengan mengacu kepada enam kunci utama, salah satunya Transportation & Mobility. Disamping nilai tersebut, pembangunan IKN memicu perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan yang kerap disebut urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk membuat permintaan terhadap layanan transportasi semakin meningkat sehingga menimbulkan masalah kemacetan. Masalah kemacetan berdampak merugikan untuk lingkungan dan perekonomian. Hal ini disebabkan luaran emisi dari bahan bakar dan waktu yang terbuang sia-sia. Jika mengacu ke enam kunci utama IKN, implementasi Urban Air Mobility (UAM) merupakan salah satu inovasi berbasis transportasi cerdas untuk mendukung mobilisasi masyarakat di KIPP 1A. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konseptual UAM yang meliputi variabel penitikkan lokasi vertiport antara KIPP 1A – IKN - Kalimantan, konsep operasional (skema jarak dekat dan jauh), sarana berupa Electric Vertical Take Off Landing (eVTOL), desain vertiport, charging station, dan hanggar, serta prasarana (Air Traffic Management dan pemeliharan). Hasil dari analisis tersebut akan dilanjutkan untuk direncanakan pemilihan rute berdasarkan fungsi bangunan dari KIPP 1A menuju wilayah IKN dan Kalimantan. Kedua analisis tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan Urban Air Mobility tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.

---

Currently, Indonesia has the goal of realizing the vision of a Golden Indonesia 2045. One form of this vision is building an Ibu Kota Nusantara (IKN) in East Kalimantan. IKN brings the smart city concept by referring to six main keys, one of which is Transportation & Mobility. Apart from this value, the development of IKN triggers population movement from rural to urban areas which is often called urbanization. The increase in population makes demand for transportation services increase, giving rise to congestion problems. Congestion problems have a detrimental impact on the environment and economy. This is due to emissions from fuel and wasted time. If we refer to the six main keys to IKN, the implementation of Urban Air Mobility (UAM) is one of the smart transportation-based innovations to support community mobilization in KIPP 1A. This research aims to analyze the conceptual design of UAM which includes the variables of vertiport location between KIPP 1A - IKN - Kalimantan, operational concept (short and long distance schemes), facilities in the form of Electric Vertical Take Off Landing (eVTOL), vertiport design, charging station, and hangars, as well as infrastructure (Air Traffic Management and maintenance). The results of this analysis will be continued to plan route selection based on building function from KIPP 1A to the IKN and Kalimantan areas. These two analyzes will be the basis for planning the development of Urban Air Mobility not only in Indonesia but throughout the world."

"Stasiun Cikini adalah salah satu 'titik' perhentian sementara Kereta Rel Listrik (KRL) Jabotabek lintas Utara - Selatan. Posisinya yang strategis terhadap kota Jakarta, yang ditunjang dengan banyaknya moda transportasi lain yang lewat di sekitar stasiun menuju bagian-bagian lain dari kota Jakarta, menjadikan Stasiun Cikini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih dari sekedar stasiun perhentian sementara kereta rel. Apalagi mengingat rencana Pemerintah untuk memanfaatkan kereta rel sebagal moda transportasi yang penting bagi Jakarta, dalam usaha mengurangi kemacetan lalu lintas. Sehingga dapat pula ditambahkan fungsi lain pada bangunan stasiun, seperti pertokoan dan perbelanjaan. Stasiun Cikini sebagai pusat kegiatan massa yang akan bergerak menuju tujuan masing-masing maka dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan don kenyamanan kepada penumpangnya yang akan melakukan pergantian moda transportasi, yaitu dengan memberikan akses langsung tanpa bersilangan dengan kendaraan bermotor.Sebagai 'pintu' bagi Kecamatan Menteng khususnya, Stasiun Mini juga harus mampu menampilkan citra yang baik bagi pemakainya dan masyarakat sekitarnya."