Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain.

---

This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry.

The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President.

In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies."

"Knowledge Management berperan penting dalam membantu meningkatkan efektivitas organisasi karena dapat mendorong pengetahuan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Pada Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga yang paling dekat dengan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan, pengetahuan menjadi hal penting dalam proses analisis data sebagai masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hal ini belum ditunjang oleh suatu mekanisme untuk mengelola pengetahuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu knowledge management system yang dapat diterapkan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara. Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, dan Combination. Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen, kliping berita, help desk, blog, serta chatting, yang disertai fungsi pencarian pada masing-masing fitur.

---

Knowledge Management plays an important role in helping to improve the effectiveness of an organization as it can encourage existing knowledge to improve the quality of decision-making process. At the Ministry of the State Secretariat, as the institution closest to the duties of President and Vice President for running state power and administration, knowledge has become important in the process of data analysis as an input to the President and Vice President. However, this has not been supported by a mechanism for managing existing knowledge.

This study aimed to develop a knowledge management system that can be applied in environments of Deputy Minister for Policy Support.

The methodology used is the contingency factor analysis to determine the appropriate knowledge management processes.

The results showed that the processes of knowledge management that can be applied are the Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, and Combination. Features to be developed are document management, news clippings, helpdesk, blog, and chatting, which accompanied the search function on each feature."

"E-government merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan secara terpadu, efektif, dan efisien baik kepada masyarakat, pengusaha, maupun kepada sesama instansi pemerintah. Government to employee (G2E) adalah model e-government untuk manajemen personalia. Salah satu contoh terkait penerapan model e-government government-to-employee adalah Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Pariwisata (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar berfungsi mengelola kepegawaian terkait peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di dalam SIMPEG Kementerian Pariwisata terdapat sistem terintegrasi yang berfungsi untuk pelayanan pegawai, penyimpanan data pribadi pegawai, sistem pengelolaan gaji dan kesejahteraan pegawai, serta fasilitas promosi pegawai. Terdapat kondisi kegagalan implementasi e-government berupa SIMPEG yang terjadi tidak hanya dari sisi teknis terkait kualitas dan kapasitas sistem, tetapi juga dari sisi non teknis terkait rendahnya tingkat penerimaan pengguna. . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna SIMPEG Kementerian Pariwisata. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori keberhasilan sistem informasi DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan penelitian ini adalah positivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan angket dengan teknik analisis data adalah mix method. Analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis kualitatif menggunakan Discourse Network Analysis (DNA) dan Visone dalam memetakan pendapat informan. Hasil penelitian dari 8 hipotesis terdapat 3 hipotesis diterima dan 5 hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah bahwa Information Quality (IQ) signifikan terhadap Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) signifikan terhadap User Satisfaction (US), System Quality (SQ) signifikan terhadap Perceived Usefulness (PU).

---

E-government is an effort to develop electronic-based government administration in order to improve the quality of government services in an integrated, effective, and efficient manner both to the community, entrepreneurs, and to fellow government agencies. Government to employee (G2E) is an e-government model for personnel management. One example related to the implementation of the government-to-employee e-government model is the Ministry of Tourism's Employee Management Information System (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar functions to manage staffing related to improving the performance and welfare of employees based on Information and Communication Technology (ICT). Within the SIMPEG of the Ministry of Tourism, there is an integrated system that functions for employee services, storing employee personal data, managing salaries and employee welfare systems, as well as employee promotion facilities. There are conditions of failure to implement e-government in the form of SIMPEG that occur not only from the technical side related to the quality and capacity of the system, but also from the non-technical side related to the low level of user acceptance. . This study aims to analyze the factors that influence SIMPEG user acceptance of the Ministry of Tourism. This study uses a combination of DeLone & McLean's information system success theory and the Technology Acceptance Model (TAM). This research approach is positivist. Data collection techniques used are in-depth interviews and questionnaires with data analysis technique is the mix method. Quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and qualitative analysis using Discourse Network Analysis (DNA) and Visone in mapping the opinions of informants. The results of the study of 8 hypotheses there are 3 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. The accepted hypothesis is that Information Quality (IQ) is significant to Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) is significant to User Satisfaction (US), System Quality (SQ) is significant to Perceived Usefulness (PU)."

"Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Kementerian ini telah mulai melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2005 dengan melakukan penggabungan 5 kesekretariatan di lingkungan Lembaga Kepresidenan (Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer) menjadi 2 kesekretariatan (Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet). Reorganisasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, dalam kurun waktu 2005 s.d. 2010, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan pada beberapa bidang, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen.Salah satu agenda perubahan pada Kementerian Sekretariat Negara ini adalah terjadinya reorganisasi. Dikarenakan organisasi masa kini harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasional, global dan internal, tentunya juga memperhatikan dinamika yang terus berkembang dan berubah agar mampu menerapkan strategi yang proaktif, sehingga perubahan yang terjadi pun melibatkan banyak sumber daya ahli guna memberikan nilai tambah terhadap efektivitas organisasi. Pada bidang Manajemen Perubahan, salah satu perubahan terjadi pada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yaitu mampu melakukan perubahan dengan merampingkan struktur organisasi yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif guna mengetahui implikasi yang terjadi akibat adanya kebijakan reorganisasi pada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, baik implikasi yang positif maupun yang negatif.Dari hasil analisis didapat analisa bahwa Kementerian Sekretariat Negara mengaplikasikan prinsip Rightsizing yaitu adanya suatu tujuan dalam perkembangan yang berkelanjutan, dengan melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan, meskipun perubahan yang terjadi dapat dilakukan secara perlahan maupun secara radikal. Strategi perubahan ini terjadi karenan adanya dukungan untuk melakukan perubahan terhadap desain organisasi yang dirasa relatif gemuk. Sehingga diharapkan agar kebijakan reorganisasi yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal, serta perlu diikuti dengan adanya peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas mengenai pembagian tugas, fungsi, peran dan kewenangan masing-masing pejabat.

---

Secretariat of the Ministry of State has the duty and function of providing technical and administrative support to the President and Vice President in carrying out state power. This ministry has started to reform the bureaucracy since 2005 by merging 5 Presidential Institution environmental secretariat (Secretariat of President, Vice-President of the Secretariat, the Secretariat of State, Cabinet Secretariat and the Military Secretary) to 2 Secretariat (the Secretariat of State and Cabinet Secretariat). Reorganization is poured through Presidential Decree No. 31 Year 2005 concerning the Secretariat of State and the Cabinet Secretariat. Moreover, in the period of 2005 s.d. 2010, Ministry of State Secretariat has also planned to reform the bureaucracy, comprehensive, systemic, and sustained in some areas, namely institutional, management, human resources, and management information systems.

One of the agenda for change in the Ministry's Secretariat of State is the reorganization. Due to today's organizations must be able to adapt to the organizational environment, global and internal, of course, also pay attention to the dynamics are constantly evolving and changing to be able to implement a proactive strategy, so that any changes involving many expert resources in order to provide added value to organizational effectiveness. In the field of Change Management, one of the changes occurred in the Deputy Institutional and Community Relations, which is able to make changes to streamline the existing organizational structure. In this study, the authors used a qualitative research approach to determine the implications that occur as a result of the reorganization policies Deputy Institutional and Community Relations, implications both positive and negative.

Analysis of the results of analyzes obtained that the Ministry of the State Secretariat to apply the principles of rightsizing the existence of an objective in sustainable development, by making changes to adapt to the development, although the changes can be done slowly and radically. This change in strategy occurred due to the lack support to make changes to organizational design that feels relatively stout. So it is expected that the reorganization policy set can be implemented optimally, and to be followed by the implementation of the rules or regulations regarding the distribution of the explanatory tasks, functions, roles and powers of each officer."

"Pemuda Indonesia merupakan pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan, selain manjadi objek, pemuda merupakan subjek pelaku dan motor laju pembangunan itu sendiri. Pemuda merupakan aset dalam keberlangsungan pembangunan bangsa di mana pemuda mempunyai peran aktif  sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Apabila pemuda ini tidak dikelola dengan baik maka pemuda menjadi beban atau permasalahan dikemudian kelak. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan ini dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nagara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mulai menyelenggarakan program pada tahun 2011. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: bahwa salah satu elemen pengembangan kepemudaan adalah tenaga kepemudaan. Dalam hal ini definisi tenaga kepemudaan belum tersurat secara detail dalam landasan hukum penyusunan Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi program, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Asisten Deputi kepeloporan dan sebagainya sehingga diperlukan strategi untuk perencanaan, penyusunan program sampai pengembangan tenaga kepemudaan.

---

An important role of Indonesian youth in development as Subject  in addition to even become the object and the motor itself. Youth is an asset in the development of the sustainability of the nation where the youth have an active role as a moral force, social control, and agents of change. If the youth is not managed properly then the youth becomes a burden or a problem later in the future. Ministry of Youth and Sports implementing youth development. This development is done through the facilitation process all matters related to youth, focuses on the process of awareness, empowerment, and youth development. Assistant Deputy Youth personnel is established pursuant to the Minister of Youth and Sports Nagara No. 193 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Youth and Sports, and began to organize the program in 2011. From the implementation of the program, there are several constraints which are: that one of the elements of youth development is the youth personnel. In this case the definition of youth personnel have not written in detail in the preparation of the legal basis and Procedures Organization (Ortala) Ministry of Youth and Sports, from the program, in 2011 to 2013 to avoid overlapping duties with Assistant Deputy Pioneering and Forth so that the necessary strategies for planning , preparation of youth personnel development programs"

"Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan di organisasi sektor publik, khususnya di pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia memiliki kinerja yang dapat dikatakan belum optimal dan diikuti dengan berbagai permasalahan internal organisasinya. Hal tersebut terlihat dari salah satu perangkat daerah di Jawa Timur, yaitu Sekretariat Daerah Kota Malang yang masih memiliki capaian kinerja yang cukup rendah di beberapa Bagian pada tahun 2020. Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Malang juga memiliki permasalahan internal terkait lemahnya budaya kerja dan penerapan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Malang dalam penguatan organisasi sesuai dengan teori pengembangan kapasitas oleh Grindle (1997). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Malang telah memenuhi indikator, tetapi perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya karena belum berjalan dengan optimal. Hal yang perlu disempurnakan yaitu terkait dengan pemanfaatan personel sesuai dengan kualifikasi pegawai, penanaman pola pikir terkait loyalitas kepada organisasi, implementasi budaya organisasi, serta proses komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi.

---

Institutional capacity-building activities in public sector organizations, especially in local governments, aim to improve public services to the needs of each region. Several local governments in Indonesia have performance that can be said to be not optimal and followed by various internal organizational problems. This can be seen from one of the institutions in East Java, the Regional Secretariat of Malang City which still has a fairly low-performance achievement in several divisions in 2020. In addition, the Regional Secretariat of Malang City also has internal problems related to the weak work culture and application of technology in carrying out their duties and functions. Therefore, this study aims to analyze the institutional capacity development of the Regional Secretariat of Malang City by using the theory of capacity building Grindle (1997). This study uses a post-positivist approach and data collection techniques, through in-depth interviews and literature studies. The results shows that the institutional capacity-building activities of the Regional Secretariat of Malang City have met the indicators, but need improvement in their implementation because they have not run optimally. Things that need to be improved are related to the use of personnel by employee qualifications, instilling a mindset related to loyalty to the organization, the implementation of organizational culture, and communication processes that utilize information technology."

"[ABSTRAKTesis ini membahas Evaluasi program KeparlemenanPemuda dikementerian pemuda dan olah raga melalui Asdep Kepemimpinan Pemuda padaDeputi Bidang Pengembangan Pemuda yang bertujuan Menunjukkan sumbanganprogram terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untukmengembangkan program yang sama ditempat lain dan Mengambil keputusantentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan,diperbaiki atau dihentikan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatandeskripsi analisis. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancaramendalam dengan narasumber yang berjumlah 2 orang dari Kemenpora. Dilihatdari tujuannya yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, makaevaluasi programdapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitianevaluatif. Oleh karena itudalam evaluasi program, pelaksana berfikir danmenentukan langkah bagaimanamelaksanakan penelitian.Melalui wadah ini secara tidak langsung jiwa kepemimpinan pemudamulai terbentuk, dan menjadi salah satu wadah yang mempersiapkan pemudamenjadi pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan.Untuk membina dan mengembangkan potensi generasi muda tidak sajamelalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan non formal salah satudiantaranya adalah melalui program keparlemenan pemuda, dimana program inidapat dijadikan wahana untuk meningkatkan kualitas pengetahuan danketerampilan serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan pemudaterutama dalam pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui lembaga parlemendi Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis tells about Evaluation Program of Youth Parlimentary atMinistry of Youth and Sports by Deputy Assistant of Youth Leadership in thefield of Youth Development Deputy which purpose to show contribution programtoward organization goal achievement. This Evaluation Result is important todevelop the similar program in other place and take decision about continuity ofprogram, whether program need to be continued, fixed or stoppedThis research uses a qualitative research approach analytical description.Information obtained by conducting in-depth interviews with sources, amountingto 2 people of Kemenpora. Considered from its purpose to know some conditions,program evaluation is kind of evaluative research. So that, in this programevaluation, thinking of doing and determine steps how research can beimplementedBy this facility, indirectly, youth leadership passion starts formed, andbecome one of place to prepare youth to be leader in many fields of life.In order to guide and develop potential youth not only by formaleducation but also from non-formal education, one of those by joiningparliamentary youth program, where this program can facilitate to improve thequality of knowledge and skill and also as a place to develop youth leadershipmainly in education of democracy which doing by Indonesian parliamentaryInstitution, This thesis tells about Evaluation Program of Youth Parlimentary atMinistry of Youth and Sports by Deputy Assistant of Youth Leadership in thefield of Youth Development Deputy which purpose to show contribution programtoward organization goal achievement. This Evaluation Result is important todevelop the similar program in other place and take decision about continuity ofprogram, whether program need to be continued, fixed or stoppedThis research uses a qualitative research approach analytical description.Information obtained by conducting in-depth interviews with sources, amountingto 2 people of Kemenpora. Considered from its purpose to know some conditions,program evaluation is kind of evaluative research. So that, in this programevaluation, thinking of doing and determine steps how research can beimplementedBy this facility, indirectly, youth leadership passion starts formed, andbecome one of place to prepare youth to be leader in many fields of life.In order to guide and develop potential youth not only by formaleducation but also from non-formal education, one of those by joiningparliamentary youth program, where this program can facilitate to improve thequality of knowledge and skill and also as a place to develop youth leadershipmainly in education of democracy which doing by Indonesian parliamentaryInstitution]"

"Tesis ini membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam Kementerian tertentu, selain itu juga membahas Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara serta perbandingannya dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil tesis ini menyarankan adanya restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana.

---

This thesis discusses the meaning of the appointment of the Deputy Minister by the President in the event of a workload that requires special handling in a particular ministry, but it also discusses the status Deputy Minister in the Ministry of the organizational structure and its comparison with the United States, Russia, Malaysia, Canada and South Korea . This thesis uses the method of normative legal writing, to consist of three (3) approaches the approach to legislation (statute approach), conceptual approaches (conceptual approach), and the comparative approach (comparative approach). The results of this thesis suggest a restructuring of the position of Deputy Minister in the Ministry of organizational structure, so that the position of Deputy Minister in the Ministry of organizational structures and firmly position where the position is located."

"Tesis ini meneliti peran hubungan masyarakat dalam meningkatkan reputasi organisasi dengan studi kasus pada bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara. Teori yang digunakan adalah teori peran, teori peran kehumasan, teori empat model of kehumasan, teori perencanaan strategis kehumasan, dan teori reputasi organisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris.Hasil penelitian memperlihatkan humas Kementerian Sekretariat Negara menjalankan peran communication technician, media relations, dan communication and liaison yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya dengan model dua arah asimetris dalam rangka memperkuat reputasi organisasi.

---

This thesis studies about the role of public relations in order to enhance its organization’s reputation, case study on public relations division of Secretariat of State Ministry. Theories that were applied are role theory, role of public relations, four models of public relations, strategic planning of public relations, and reputation of organization. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of in-depth interview and participative observation.

The results show that the Secretariat of State Ministry's public relations performs communication technician role, media relations role, communication and liaison role, and implement them into PR strategic planning under two way asymmetrical model of public relations in order to enhance its organization’s reputation."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "