Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 229014 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lumban Gaol, Samson
"ABSTRAK
Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

ABSTRACT
As a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate."
2017
T48008
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Dhika Machmudda
"Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Rupiah akan mempengaruhi stabilitas moneter, seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Selain itu, Indonesia pernah kehilangan wilayah Sipadan dan Ligitan dikarenakan dominasi penggunaan Ringgit Malaysia pada kegiatan perekonomian. Jika kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah rendah, maka kedaulatan wilayah Indonesia dapat diragukan. Pemerintah mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengaturan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi keuangan secara tunai di wilayah NKRI dalam rangka menunjang tercapainya stabilitas moneter dan penegakan kedaulatan negara. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dapat berjalan secara efektif dipengaruhi oleh 3 unsur sistem hukum yaitu substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015, struktural hukum yaitu Bank Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum, dan kultur hukum yaitu kebiasaan masyarakat. Penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI berarti mendukung tercapainya stabilitas moneter dan menjaga kedaulatan negara. Saran pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah perbatasan dan membuat regulasi pembatasan nilai transaksi jual-beli mata uang.

The level of Indonesian people's trust in the Rupiah will affect monetary stability, as happened during the 1997-1998 monetary crisis. In addition, Indonesia has lost the Sipadan and Ligitan areas due to the dominance of the use of the Malaysian Ringgit in economic activities. If Indonesias public confidence in the Rupiah is low, then the sovereignty of Indonesias territory can be doubted. The government requires the use of the Rupiah in the Indonesian territory as regulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency which states that Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be fulfilled with money, other financial transactions carried out in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study examines the effectiveness of regulating the obligation to use Rupiah in cash financial transactions in the NKRI region in order to support the achievement of monetary stability and the enforcement of state sovereignty. The form of this research is normative juridical with analytical descriptive type. The results of this study are factors that influence the effectiveness of the obligation to use the Rupiah can run effectively influenced by 3 elements of the legal system, namely the substance of law namely Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Bank Indonesia Regulation Number 17/3 / PBI / 2015, Bank Indonesia Circular Number 17/11 / DKSP/2015, legal structure, namely Bank Indonesia and the Police of the Republic of Indonesia as law enforcers, and legal culture, namely the habits of the people. The use of the Rupiah in every transaction in the NKRI region means supporting the achievement of monetary stability and safeguarding state sovereignty. Suggestions the government must continue to disseminate to the public, especially the people in the border areas and make regulations limiting the value of buying and selling currency transactions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54075
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ricky Perdana Gozali
"Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh pelaku ekonomi. Antisipasi yang telah menyebabkan krisis yang sangat dalam seperti pada tahun 1997. Sistem ekonomi terbuka memperbolehkan dana asing keluar masuk termasuk investasi di pasar keuangan domestik. Kepemilikan asing pada instrumen investasi domestik akan mempengaruhi pasokan dan permintaan valuta asing didalam negeri yang berpengaruh pada nilai tukar Rupiah. Karya akhir ini akan melihat pengaruh kepemilikan asing pada surat berharga negara dan pada sertifikat Bank Indonesia terhadap pergerakan return nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Metode regresi yang digunakan adalah metode ARCH dan GARGH (1.1) pada periode pengamatan 2008-2010 hasil analisa diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai hubungan ketiga variable tersebut."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T21780
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Herwibowo
"ABSTRAK
Diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uangtelah memberikan suatu dasar bagi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Pembuatan undang-undang ini merupakan amanat dari Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang”. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang.
Pengaturan Pasal 21 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut telah menimbulkan respon yang beragam dari stakeholders khususnya terkait penerapan pasal tersebut dihubungkan dengan praktek kegiatan usaha perbankan maupun perekonomian antara lain pemberian kredit dalam valas, pasar uang antar bank dalam valas, SKBDN dalam valas, ekspor impor. Adanya potensi permasalahan dilapangan menimbulkan suatu pertanyaan dari stakeholders apa maksud daripada Pasal 21 dan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sejauhmana batasannya, kemudian bagaimana terkait kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini telahdilakukan dapat tetap dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan Undang- UndangNomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Menghadapi permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan (Pemerintah) kemudian melakukan penafsiran terhadap penggunaan uang Rupiah di Undang- Undang Mata Uang hanya terbatas pada transaksi secara fisik (dengan menggunakan uang kartal). Dengan penafsiran ini maka ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjadi dapat dilaksanakan dan tidak menghambat perekonomian. Namun demikian penafsiran ini menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi pembayaran di Wilayah Kesatuan
Republik Indonesia yang tidak menggunakan uang kartal (non tunai) dapat dilakukan dengan valuta asing. Dalam kaitan hal ini akan disadari adanya kekosongan hukum terkait kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam
transaksi keuangan non tunai.

ABSTRACT
The Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price.
The setting of Article 21 jo. Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the Currency had caused varied responses from stakeholders particularly regarding the application of that article linked to the practice of banking operations and the economy, including the provision of credit in foreign currency, money market in the interbank in foreign currency, SKBDN in the foreign currency, and import export. There was a potential problem in the field that raised a question of stakeholders about what was the purpose of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the currency and the extent of the limit, then how about the related business activities that had been done so that could still be implemented without violating the provisions of Act 7 of 2011 about the currency.
In facing these problems, the Ministry of Finance (Government) then making interpretation in the use of the Rupiah money in Currency Act that was limited to the physical transaction (using the currency). With this interpretation, the provisions of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on Currency could be implemented and did not obstruct the economy. However, this interpretation raised the consequence that payment transactions in the Territory of the Republic of Indonesia, which did not use currency (non-cash), could use foreign exchange. Related to this matter, it would be realized that there was a law emptiness related to the liability of Rupiah currency use in non-cash financial transactions.The Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price."
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Yulia
"ABSTRAK
Dalam rangka tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, pada tanggal 31 Maret 2015 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam PBI tersebut diatur bahwa setiap pihak, baik perorangan maupun badan usaha, wajib menggunakan rupiah dalam tiap transaksi tunai maupun non tunai di dalam wilayah Republik Indonesia. Terhadap kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana yang diatur oleh PBI Nomor 17/3/PBI/2015, terdapat keberatan dari sejumlah pihak terutama dari sektor energi. Hal ini disebabkan oleh adanya karakteristik khusus dalam industri energi sehingga sebagian besar kontrak kerjasama di bidang tersebut masih menggunakan dan membutuhkan pembayaran dalam mata uang asing. Demikian pula halnya dengan industri di sektor minyak dan gas bumi, pada tanggal 23 Juni 2015 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun telah mengajukan surat permohonan diberikannya pengecualian terhadap implementasi PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Yang kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 17/573/DKSP tanggal 1 Juli 2015, berisikan bahwa Bank Indonesia sepakat dengan road map pemenuhan ketentuan kewajiban penggunaan rupiah yang disampaikan oleh SKK Migas dalam 3 (tiga) jenis kategori dan memberikan jangka waktu penerapannya paling lambat 30 September 2015 untuk kategori yang harus menggunakan rupiah. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K-KKS) perlahan-lahan menyesuaikan seluruh kegiatan usahanya dengan ketentuan PBI No. 17/3/PBI/2015, antara lain penyelenggaraan tender, perpanjangan atau pembaharuan kontrak dengan para kontraktornya. Namun demikian, masih terdapat kendala pada kontraktor dari K-KKS, terutama untuk jenis kontrak lumpsum, karena ada beberapa material dan peralatan yang hanya tersedia di luar negeri dan harga ditentukan dalam mata uang asing, sehingga kontraktor pada saat menentukan nilai kontrak harus dapat memperkirakan dengan sebaik-baiknya nilai tukar yang sekiranya berlaku pada saat pembayaran terhadap vendor asing tersebut dilakukan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak terkait guna melengkapi hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

ABSTRACT
In the framework to achieve the stability of the Indonesian Rupiah currency, on March 31, 2015, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation Number 17/3/PBI/2015 regarding the Mandatory Use of the Indonesian Currency in the Territory of the Republic of Indonesia, as the implementing regulation of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 regarding Currency. The said Bank Indonesia regulation stipulates that any party, individual or business entity, shall mandatorily use the Indonesian Rupiah currency on any cash or noncash transaction conducted in the territory of the Republic of Indonesia. An objection has arisen from various parties as the result of the promulgation of the said Bank Indonesia Regulation number 17/3/PBI/2015, in particular from the energy business sector. This is due to the specific characteristic in the energy business sector in which most of the cooperation contracts in that sector remain using and require the use of foreign currency. Similarly with the oil and gas business sector, on June 23, 2015 the Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK Migas) has applied for an exemption from the application of the Bank Indonesia Regulation Number 17/3/PBI/2015. The said application was further approved by Bank Indonesia through its Letter Number 17/573/DKSP dated July 2015, which stipulates among others that Bank Indonesia could agree to the 3 (three) categories for the fulfilment of mandatory use of Indonesian Rupiah currency as set out in the road map and further grants an extension for the fulfilment of such obligations by no later than September 30, 2015 for the category that must use Indonesian Rupiah currency. A contractor to the Production Sharing Contract shall gradually adjust its business activities in compliance with the PBI Number 17/3/PBI/2015, among others the tender process, the extension or renewal of the contract with the contractor. However, there are still barriers faced by a contractor to the Production Sharing Contract, in particular to the lump sum contract wherein some of the materials and/or the equipment required under the contract are only available offshore and the price is set in the foreign currency, therefore the contractor to the Production Sharing Contract shall carefully calculating the contract price and foreseeing the exchange rate that nay apply at the time payment to their offshore vendor be made. This thesis is a normative law research. The author conducted interviews with sources of relevant parties in order to complete the research. Data used in this thesis is secondary data consists of primary laws, secondary laws and tertiary legal materials.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44997
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhidayati Dwiningsih
"Penelitian ini bertujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh perbedaan variabel ekonomi makro yaitu Gross Domestic Product, Money Supply, Interest Rate dan Inflation Rate terhadap nilai tukar mata uang rupiah-Indonesia dengan mata uang dollar-Amerika dan rupiah-Indonesia dengan yen-Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori ekonometrik dasar, teori ekonomi makro dan teori manajemen keuangan intemasional. Teori ekonometrik dasar digunakan untuk menelaah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan melakukan pengujian asumsi dasar klasik karena model yang digunakan adalah multilinear reggresion dengan paket program komputer SPSS 5.0 for windows. Untuk mendefinisikan variabel yang digunakan menggunakan teori ekonomi makro serta menggunakan analisis fundamental dari teori manajemen keuangan internasional. Setelah melakukan analisa secara statistik yang memberikan hasil bahwa diantara keempat variabel independen yang mempengaruhi nilai tukar adalah variabel GDP rid, maka analisa umum dikaitkan dengan definisi GDP dan cara mengukurnya menggunakan Production approach dari teori ekonomi makro.
Penelitian yang terdahulu belum melakukan uji asumsi dasar klasik, sehingga hasilnya secara statistik belurn mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, maka dalam penelitian ini pengujian asumsi dilakukan dengan menggunakan cara modifikasi model sehingga didapatkan model yang memenuhi asumsi.
Penelitian ini dilakukan terhadap mata uang rupiah-indonesia yang merupakan wakil dari mata uang lemah (soft currency) terhadap mata uang dollar-Amerika dan yen-Jepang sebagai wakil mata uang yang dianggap kuat (hard currency), didukung pula dengan data tentang nilai ekspor indonesia ke negeri-negeri tujuan dan nilai impor indonesia dari negeri-negeri asal selama tahun 1985-1995, yang mana amerika serikat dan jepang nilainya signifikan dibanding lainnya (lampiran la dan lb).
Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah secara keseluruhan (bersama-sama) perubahan (delta) perbedaan variabel ekonomi makro yang digunakan secara signifikan mempengaruhi perubahan nilai tukar tetapi secara sendiri-sendiri perubahan perbedaan GDP rill yang mempengaruhi perubahan nilai tukar. Disamping itu ada faktor lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi nilai tukar diantaranya alternatif investasi yang lain misalnya IHSG (lndeks Harga Saham Gabungan) yang merupakan wakil dari pasar surat berharga dan juga variabel kualitatif misalnya kejadian sosial, politik dan keamanan yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pemakai informasi nilai tukar diantaranya pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dalam membuat kebijakan terutama kebijakan moneter yang berkaitan dengan pasar uang perlu memperhatikan faktor-faktor ekonomi makro dan faktor Iainnya karena pengaruh kebijakan ke berbagai sektor dan dalam jangka panjang. Bagi produsen maupun konsumen terutama yang berkepentingan dengan nilai tukar juga perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut karena kegiatan yang dilakukan difasilitasi tidak hanya mata uang dalam negeri tetapi juga mata uang asing yang bahkan mengandung resiko yang tidak kecil sehingga perlu memikirkan tentang program lindung nilai.
Penelitian ini hanya menggunakan data untuk kuartal 1 tahun 1985 sampai kuartal IV tahun 1995 karena ketersediaan data yang ada sehingga kurang menggambarkan kondisi masa sekarang akan tetapi paling tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan dengan topik tentang nilai tukar."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Frans Joshua
"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"[Pembukuan merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai basis untuk penghitungan pajak, pelaporan SPT, dan pemeriksaan pajak. Skripsi ini meneliti tentang perbedaan ketentuan pembukuan untuk tujuan perpajakan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan Singapura dalam menerapkan ketentuan pembukuan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketentuan pembukuan antara Indonesia dan Singapura terkait pembukuan elektronik, masa penyimpanan, penyimpanan pembukuan softcopy, dan pemeriksaan pajak elektronik. Ketentuan pembukuan Indonesia menghadapi permasalahan terkait masa penyimpanan, pembukuan elektronik, dan pemeriksaan pajak yang merugikan secara ease of administration dan cost of taxation., Bookkeeping is a part of the tax administration functions as for the base of tax calculation, tax return, and tax audits. This thesis examines the differences in bookkeeping provisions for tax purposes and the problems faced by Indonesia and Singapore in implementing the provisions of bookkeeping. This study is a qualitative descriptive study of the literature and in-depth interviews. The results showed that bookkeeping provisions between Indonesia and Singapore are different to regulate electronic bookkeeping, record keeping time, record keeping in softcopy, and electronic audit. Indonesia bookkeeping provision face obstacle to regulate record keeping time, electronic bookkeeping, and tax audit that inflict loss to ease of administration and compliance cost.]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S58172
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Herman Sulistyo
"Hubungan dinamis antara pasar modal suatu negara dan pergerakan nilai tukar mata uang negara tersebut menjadi bahan studi yang menarik untuk diteliti. Topik tersebut menjadi makin menarik untuk diteliti setelah adanya krisis ekonomi yang dialarni oleh negara-negara di kawasan asia pasifik. Krisis tersebut diawali dengan jatuhnya mata uang baht thailand pada bulan agustus 1997, yang juga mengakibatkan runtuhnya pasar modal di negara tersebut, yang akhirnya menyebar ke negara-negara tetangganya sehingga mengakibatkan hampir semua negara di kawasan tersebut mengalami krisis moneter.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan menguji adanya hubungan kesetimbangan jangka pendek dan hubungan kesetimbangan jangka panjang (short run and long run equilibrium relationship) serta menyediakan bukti empiris terhadap hubungan Pasar Modal Indonesia dengan alat tukar rupiah terhadap beberapa mata uang negara-negara asia pasifik (USA, Jepang, Malaysia, dan Thailand) berkaitan dengan dampak krisis moneter. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan unit root, cointegrasi, impulse response, variance decomposition, Vector Error Correction Model (VECM), dan Vector Auto Regressive (VAR).
Fenomena krisis yang melanda di kawasan Asia Pasifik temyata ditanggapi secara berbeda oleh otoritas moneter di negara-negara tersebut. Respon yang diberikan pemerintah Indonesia dan Thailand umumnya seragam yaitu menerima kehadiran IMF, mengambangkan kurs mata uangnya (floating exchange rate) dan melepaskan batas kepemilikan bagi investor asing di pasar modal. Walaupun sesama anggota ASEAN, respon yang diberikan oleh otoritas moneter Malaysia temyata sangat bertolak belakang dengan kedua negara tetangganya tersebut. Kebijakan yang ditempuh malaysia adalah menolak kehadiran IMF, melakukan kontrol devisa, dan tetap mematok nilai tukar ringgit malaysia terhadap US dollar. Fenomena inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pergerakan kurs di kawasan ASEAN (atau Asia Pasifik bila melibatkan US dan Jepang) terutama dalarn merespon krisis ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan kekuatan ringgit malaysia dalam mempertahankan nilainya terhadap mata uang negara lain. Lebih jauh menunjukkan bahwa ringgit malaysia sudah mulai mampu menggerakkan pasar (seperti US dollar) khususnya di Asia Tenggara.
PVECM di saat sebelum terjadi krisis menunjukkan adanya fenomena yang sangat menarik dimana hanya Dbaht (nilai tukar rupiah terhadap baht Thailand) dan Dusd (nilai tukar rupiah terhadap dollar US) yang menunjukkan pergerakan jangka pendek yang signifikan. Sedangkan variabel yang lain {Dihsg (indeks barga sabam gabungan indonesia), Dyen (nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang), Dring (nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia) } sama sekali tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan dalam jangka pendek. Hipotesis awal yang diajukan adalah bahwa pada masa sebelum krisis (5 januari 1996 - 8 Agustus 1997) , pergerakan mata uang baht Thailand sudah mempengaruhi ketidakseimbangan jangka pendek antar negara (Indonesia, Jepang, Malaysia), sedangkan mata uang yang lain tidak terlalu ekspansif dalam pergerakan antar negara (lebih banyak bergerak di dalam negeri). Lebih jauh penulis ingin mengatakan bahwa fenomena krisis yang diawali dari merosotnya nilai tukar baht Thailand terhadap US dollar Amerika kemungkinan sudah bisa diramalkan dari agresifnya baht thailand dalam mempengaruhi ketidakseimbangan jangka pendek antar negara. Apabila hipotesis ini temyata terbukti benar, maka model PVECM ini dapat digunakan sebagai `peringatan dini' terhadap krisis (preliminary warning system) untuk melihat kesetimbangan / ketidaksetimbangan suatu kawasan (antar negara).
Dari test weak erogeneity menunjukkan hasil yang cukup konsisten dimana exchange rate menunjukkan hasil yang lebih kuat daripada pasar modal. Untuk ketiga periode yang dilakukan tes menunjukkan bahwa ihsg adalah weak exogen. Sedangkan usd dan ringgit Malaysia menunjukkan pengaruh yang dominan dalam memberikan kontribusi pada persamaan jangka panjang. Hal itu mendukung kesimpulan bahwa: exchange rate adalah leading indikator terhadap pasar modal.
Dalam analisis ketidaksetimbangan jangka pendek (short-run disequilibrium relationship) menggunakan PVECM (Parsimonius Vector Error Correction Model) menunjukkan fenomena yang berbeda-beda tergantung dari periode pengamatan. Basil PVECM pada periode total menunjukkan adanya trivariate granger causality pada model antara Dusd, Dying dan Dbaht dengan arah dan besarnya koefisien regresi (magnitude of regression coefficients) yang jauh sangat berbeda. Adanya fenomena trivariate granger causality pada PVECM ini menimbulkan hipotesa (dugaan) penulis bahwa ada hubungan yang menarik antara mata uang ketiga negara tersebut sebagai dampak dari krisis moneter: Amanita sebagai faktor yang menggerakkan pasar (faktor yang sangat dominan dan merupakan negara donor utama IMF), Thailand sebagai negara yang tertnnpa krisis moneter pertama kali (negara yang rrienyebarkan `contagion effect' ke negara-negara tetangganya), menerima kehadiran IMF, menghapus kurs tetap, meliberalisasi pasar modalnya dan Malaysia sebagai negara yang berperilaku berbeda (menyimpang) dengan negara tetangga lainnya yaitu menolak kehadiran IMF, menerapkan kurs tetap dan kontrol devisa. Dalam ketidaksetimbangan jangka pendeknya, krisis yang melanda thailand segera menyebar (`contagion effect') dan mempengaruhi hubungannya dengan negara tetangganya (termasuk malaysia, indoonesia). Sedangkan aliran dana US dollar clan amerika ke IMF selanjutnya ke Thailand direspon oleh negara-negara di kawasan tersebut Sedangkan kebijakan otoritas moneter Malaysia yang berbeda dengan negara lain, direspon secara langsung oleh negara¬-negara di sekitarnya. Dan hipotesis tersebut menunjukkan bahwa suatu krisis, aliran dana, suatu inforrnasi, ataupun suatu sikap/kebijakan yang berbeda dari otoritas moneter dapat mempengaruhi kesetimbangan jangka pendek pada suatu kawasan.
Apabila dianalisis lebih lanjut menunjukkan bahwa respon Dring Malaysia selalu berbeda (berlawanan arah) dengan gerakan yang dilakukan oleh Dusd. Hal ini menunjukkan bahwa Dying Malaysia selalu melawan pengaruh kebijakan yang dilakukan oleh Dusd Amerika. Analisis terhadap Dyen menunjukkan bahwa Dyen tidak punya pengaruh sama sekali dalam jangka pendek. Ada hipotesis yang diajukan penulis bahwa perekonomian Jepang sudah lama stagnant (memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah), sehingga mata uangnya =darting tidak menimbulkan gejolak dibandingkan mata uang negara lain. Sedangkan pergerakan jangka pendek ihsg adalah sangat kecil pengaruhnya (koefisien regresinya) bila dibandingkan nilai tukar mata uang negara lain."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T20192
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gulo, Yaatulo
"The role of taxpayers permitted to maintain their book keeping in US $ currency to government's revenue are increasing therefore such discriminatory policy needs a serious study to ensure the fairness and certainty in implementation. Minister of Finance Decree Number 533 Year 2000 specifying five types of business which are allowed to maintain the book keeping in US $ without a criterion as standardized in financial accounting standard (FAS), as a result arising issue in the effort of taxing foreign exchange difference. Accounting standard sees the non functional currency as a foreign currency. All monetary items and all transactions are denominated in foreign currency generate the foreign exchange difference. Prevailing implementation rules designed to rule the Rupiah book keeping which will become inequitable judicially if applied to the US $ books taxpayer. This thesis is addressed to analyze the foreign exchange difference treatment to the company permitted to maintain their bookkeeping in US $, base on license's granting criteria, exchange rate and foreign exchange rate difference, foreign exchange treatment in prevailing regulations, exchange rates and financial report items translation, and the improvement proposal to make the foreign exchange taxing will be in line with the basic law principles.
US $ bookkeeping is designed to respond the globalization demand and to provide the conducive climate of investments. Accountancy is an element of tax administration in providing information about tax object. Accounting information is expressed in monetary unit is so-called as an accounting currency. Accounting currency is functional currency, currency considered as non-functional be foreign currency. Exchange rates fluctuation is generating foreign exchange difference. Restatement of foreign currencies balance and transactions denominated in foreign currency within two different points of time will generate foreign exchange losses/gains which ultimately affecting the tax liability. S-H-S income concept assumes the foreign exchange rate difference as a part of capital gains or capital losses, which should be taxed or deducted at the realization date.
Type of research for this thesis has the character of analytical-descriptive. Data collecting conducted with research of documents and research of field. Research of documents conducted with research of bibliography and research of field. Research of bibliography cover research of literatures, expert's opinions, relevant taxation rules and financial data of PT X. Field research conducted by holding an interview with interested parties to the foreign exchange difference taxation case which studied-in is PT X case as according to Code of Foreign Capital.
The principle of book keeping rule in the law of General Provision and Taxation Procedure (referred as "KUP Law") mention that unless otherwise stipulated by tax laws, the book keeping must be executed by means or systems normally uses in Indonesia, like on the basis of Financial Accountancy Standards (FAS). The KUP Law gives authority to Minister of Finance to define the taxpayer which may allow to maintain book keeping in US $ without accompanied by criterion, therefore MOF has his own discretion to issue further book keeping rules which might possibly oppose the basic principles of basic rules. Every transaction carries out in the non US S currency will yield the foreign exchange difference. A foreign exchange gain is subject to tax and a foreign exchange loss will be deductible from the gross income. Prevailing implementation rules related to the foreign exchange difference do not itemize particular financial report post able to be translated by historical exchange rate and balance, which translated with current exchange rate. The tax authority's treatment and tax court's decision on the PT X case was derived from Gunadi's opinion in his book that there is no foreign exchange loss from the tax payables or receivables accounts since the taxes receivables/ payables account should be translated by historical exchange rate. From accounting point of view, the Gunadi's method of translation is a temporal method with dual transactions perspective which nor FAS neither prevailing tax laws does not adopted. FAS adopts the monetary and non monetary translation method as an accepted standard to report all foreign currency transactions.
It is recommended that the licensed taxpayer to apply the US $ book keeping has to rely on certain criteria in line with the other article within the same provision. The implementation provisions of forcij exchange difference need to update by inserting the detail of foreign exchange loss derived from which items allow as deduction and the detail of foreign exchange gain derived from which items treats as the income tax object.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14224
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>