Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan dua-tahap desain metode penelitian campuran berurutan terdiri dari teknik pengumpulan dan analisis data dengan metode kuantitatif yang dilanjutkan dengan metode kualitatif. Model penelitian dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur, survey persepsi dan studi lapangan kualitatif. Survey dilakukan kepada 93 pegawai.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal dari individu pegawai dapat menjadi potensi penyebab turnover intention. Sementara sebagai upaya mencegah turnover pegawai, penerapan employee retention berupa penghargaan ekstrinsic reward-finansial, manajemen karir, dukungan tempat dan alat kerja belum dapat memberikan kontribusi yang positif. Namun manajemen karir informal dan dukungan supervisor/manajemen sudah dapat memberikan kontribusi yang positif.

---

ABSTRACTThis research uses a sequential explanatory mix method desain in collecting and analyzing the data. The research model was developed based on literature review, perception survey and qualitative fieldwork. The survey was conducted to 93 employees.The findings of the study indicate that external factors from individual employees can be a potential cause of turnover intention. While as an effort to prevent employee turnover applying employee retention, the form of extrinsic rewards financial rewards, career management, environment support and inventory have not been able to make a positive contribution. But informal career management and superiors support have contributed positively."

"Tesis ini membahas Analisis Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai pada pengisian Formasi Jabatan Pengawas di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan hasil penelitian: perencanaan karir pegawai pada manajemen karir di BKN belum ada keselarasan, perencanan karir pegawai tidak terarah dan tidak memiliki tujuan karir yang jelas karena manajemen karir di BKN tidak menetapkan jalur karir pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Manajemen karir di BKN belum menyusun pola karir pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki pegawai dan kebutuhan organisasi. Kesimpulan: Perencanaan dan pengembangan karir pegawai pada pengisian formasi jabatan pengawas di BKN belum sesuai antara perencanaan karir individu dengan perencanaan karir organisasi, pegawai tidak merencanakan karirnya tetapi hanya mengikuti kesempatan yang ada sehingga perencanaan organisasi untuk pengisian formasi jabatan pengawas tidak terpenuhi.

---

This analysis focus on career planning and development to compliance the formation of Supervisor position at National Civil Service Agency(BKN) with the results of research that between a career planning with a career management in BKN has been no alignment, career planning of the employee is unfocused and do not have a clear career goals for management BKN career does not define a career path of the employees with appropriate qualifications and competence. BKN career management in employee career patterns have yet to develop in accordance with its potential employees and the needs of the organization. Conclusion: career planning and development of the employees to compliance the formations of supervisor position in BKN not fit between career planning of individuals with career planning organization, employees are not planning they career but simply follow the opportunities that exist so that the planning organization for compliance the formation of supervisor position not fullfil yet."

"ABSTRAKResearch conducted in the staffing services unit of the Directorate of Procurement and Rank on BKN head office in Jakarta with the aim to analyze the effect of discipline and integrity to employee performance. Type of research is descriptive research, field data collected by asking questions to respondents through questionnaires and interviews. The sampling technique using proportionate stratified random sampling, and found the number of respondents as many as 70 people. This research analyzes using multiple linear regression, where the independent variables used are discipline and integrity and the dependent variable is the performance. The results showed that: The effect of all independent variables on the performance of employees is 43.5 , with the regression model obtained in this study are: Y = 4,937 0,390X1 0,362X2. The results of the study confirm that discipline and integrity partially or together have a positive and significant impact on employee performance.

---

ABSTRACTPenelitian yang dilakukan di lingkungan unit pelayanan kepegawaian Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan pada kantor pusat BKN di Jakarta dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin dan integritas terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, data di lapangan di kumpulkan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden baik melalui kuesioner maupun wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling, dan didapatkan jumlah responden sebanyak 70 orang. Analisis penelitian ini mengunakan regresi linier berganda, dimana variabel independen yang digunakan adalah disiplin dan integritas serta variabel dependennya adalah kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh seluruh variabel independen terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 43,5 , dengan model regresi yang didapat dalam penelitian ini adalah Y 4,937 0,390X1 0,362X2. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa disiplin dan integritas baik secara parsial maupun bersama sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kata kunci Disiplin, Integritas, dan Kinerja"

"Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan maka BKN (Badan Kepegawaian Negara) semakin dituntut untuk dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan prima kepada publik khususnya bidang manajemen kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana keseluruhan proses manajemen kepegawaian tersebut berkesinambungan antara instansi selaku pengusul proses kepegawaian dengan BKN, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka BKN membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi yaitu SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) berbasis web. Sistem ini bersifat mandatory use (wajib digunakan) dimana dalam lingkungan yang bersifat mandatory use, kepuasan pengguna menjadi ukuran penerimaan penggunaan sistem informasi. Untuk melihat keberhasilan implementasi sistem informasi tersebut diperlukan suatu evaluasi atas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan total pengguna akhir sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan diukur dari lima dimensi, kualitas sistem diukur dari delapan dimensi, kualitas informasi diukur dari enam dimensi, kepuasan pengguna sistem SAPK diukur dari delapan dimensi dan dampak kepuasan pengguna sistem terhadap manfaat-manfaat bersih diukur dari enam dimensi. Hipotesis kesatu dalam penelitian ini adalah kualitas informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hipotesis kedua adalah kualitas sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hipotesis ketiga adalah kualitas layanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan hipotesis keempat adalah kepuasan pengguna mempunyai pengaruh positif terhadap manfaat bersih. Objek penelitian adalah para pengguna SAPK baik instansi pusat maupun daerah. Dari 160 kuestioner yang dikirim diperoleh responden sebanyak 158. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Updated D&M IS Success model dengan analisis data menggunakan metode Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kesatu ditolak dan ketiga hipotesis lainnya mendukung terhadap model tersebut sehingga didapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna SAPK di BKN tersebut dan dampaknya terhadap net benefits.

---

To improve the efficiency and effectiveness of the services of NCSA (National Civil Service Agency) is increasingly required to provide rapid, precise and accurate in providing excellent services to the public, especially in the field of personnel management of Civil Servants (PNS) in which the general personnel management process is continuously done between all government institutions as the proposer and BKN, therefore BKN has developed an integrated web-based information system called SAPK (National Civil Service Information System (NCSIS)). This system is mandatory use (must be used) as mandatory use environment, user satisfaction become a key factor to measure the acceptance use of information systems. Therefore to see the successful implementation of information systems required an evaluation of the factors influenced to end user satisfaction.

This research aimed to determine the effect of services quality which is measured on five dimensions, the quality system is measured on eight dimensions, quality information is measured on six dimensions, user satisfaction of SAPK system is measured on eight dimensions and user satisfaction and benefit simpact of the system is measured on six dimensions. Meanwhile this study has several hypothesis, the first hypothesis related to the service quality has a positive influence to the user satisfaction, the second hypothesis related to the quality of the system has a positive influence to the user satisfaction, the third hypothes is related to the quality of information has a positive influence to the user satisfaction and the fourth hypothesis related to the user satisfaction has a positive influence to the net benefits.

The observation objects of this research were the users of SAPK both central and local agencies. The number of questionnaire is about 160 questionnaires and only 158 are responded. This research use the methodology of the "Updated D&M IS Success Model with data analysis using Structural Equation Model (SEM)". The results of the model shown the first hypothesis is rejected and the three hypothesis supported the model, to obtain the factors which are influence to the user satisfaction of SAPK and also its impact to the net benefits."

"Keberagaman sistem informasi kepegawaian yang ada di Indonesia menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi kepegawaian. Perbedaan sistem, platform, proses, dan metadata kepegawaian menjadi masalah yang tidak terelakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pengelola data kepegawaian memiliki tugas untuk menyatukan datatersebut dalam sebuah database PNS nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun interoperabilitas data kepegawaian. Interoperabilitas ini akan menjadi jembatan sistem-sistem tersebut untuk dapat melakukan sharing data yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun interoperabilitas data kepegawaian yang sesuai untuk BKN. Pembuatan interoperabilitas data ini menggunakan standar Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) dan metode perancangan Rapid Application Development (RAD) sebagai framework yang digunakan untuk merancang sistem layanan data kepegawaian. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang didapat dari wawancara dan notulensi rapat serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen sistem. Penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi perancangan interoperabilitas data kepegawaian baik dari sisi semantik, organisasi, maupun teknik yang sesuai dengan karakteristik BKN serta implementasi interoperabilitas data kepegawaian tersebut.

---

The current diversity of personnel information systems in Indonesia is causing segmental issues with respect to the personnel information. Thus, because of the differences in systems, platforms, process and metadata, personnel issues are inevitable. The National Civil Service Agency (BKN) has a duty to produce all the data in a single database of national civil servantsinformation. Developing central employment data entity featuring interoperability is one way amongst other to resolve the issue. This will function as a bridge for those systems to share the required data.

The purpose of this study is to establish interoperability for personnel data for BKN. The development is using Standard of Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) and architecture method of Rapid Application Development (RAD) as a framework for designing the personnel system. The data collection approach used in this study is containing primary data obtained from interviews and minutes of meetings as well as secondary data from system documents.

The end result of this study is a recommendation for personnel data providing interoperability, and designed in terms of semantics, organizations and suitable techniques for BKN and implementation thereof."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembina dan penyelenggara  manajemen kepegawaian memiliki tugas dan fungsi diantaranya mengelola mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Berdasarkan Rencana Strategis BKN 2015 – 2019 salah satu tugas BKN yang adalah “Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil”. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS dibutuhkan database PNS yang akurat dan terkini.  Ketika  melaksanakan tugas dan fungsi ini, BKN sering mendapatkan masalah perbedaan data yang disebabkan kesalahan sistem, kesalahan operator sistem atau karena lainnya.  Dalam karya akhir ini penulis melakukan pengukuran kualitas data kepegawaian memakai dimensi kualitas data sesuai dengan Loshin’s Data Quality Maturity Model agar bisa menjadi dasar data yang dipakai oleh produk sistem informasi yang dihasilkan oleh BKN. Aktivitas yang dilakukan untuk mencari tingkatan kualitas data, keadaaan menajemen kualitas data, harapan manajemen kualitas data, dan juga rekomendasi perbaikan kualitas data melalui tiga proses pengumpulan data yaitu wawancara terbuka, observasi langsung, dan analisis dokumen. Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi dalam memperbaiki manajemen kualitas data kepegawaian dengan berfokus pada dua tabel utama yaitu Tabel ORANG dan Tabel PNS. Rekomendasi yang di dapat melalui pemetaan model oleh Patel dan Ramchandran (2009) yaitu Agile Maturity Model (AMM), menghasilkan 48 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi perbaikan permasalahan data PNS yang telah ada, antara lain penambahan otomatisasi validasi, pemeriksaan dan perbaikan kembali data yang sudah ada di database BKN, serta penambahan fitur pemberitahuan kepada pengelola data jika ada terindikasi sumber masalah. Selain itu ada 38 rekomendasi untuk perbaikan peningkatan  manajemen kualitas data. Rekomendasi tersebut dibagi berdasarkan delapan komponen penilaian. Komponen harapan kualitas data mempunyai rekomendasi di identifikasi dan dokumentasi  harapan kualitas data, syarat kualitas data yang baik, profil dan analisis harapan kualitas data, mengembakan metode penilai dampak bisnis, pemantauan dan validasi proses, dan penetapan serta evaluasi layanan kualitas data.

---

One of The National Civil Service Agency (BKN) duty as a national staffing management agency is managing the rotation of Civil Servants (PNS). Based on the 2015-2019 BKN Strategic Plan, one of the tasks of the BKN is "Managing and developing the Civil Service staffing information system (ASN)". To support the implementation of national staffing management and improvement of staffing services for civil servants, an accurate and up-to-date civil service database is needed. Nevertheless, BKN often encounters problems with data differences due to system errors, system operator errors or other reasons. In this thesis, the author measured the quality of staffing data by using data quality dimensions based on Loshin’s Data Quality Maturity Model, aiming for high quality data to be used in BKN’s information systems. In order to gain data quality levels, data quality management conditions, data quality management expectations, and recommendations for improving data quality, the author held open interviews, direct observation, and document analysis. This research aims to provide a strategy recommendation in improving the quality of staffing data management by focusing on two main tables which are PEOPLE and PNS tables. The recommendations obtained through the mapping model by Patel and Ramchandran (Agile Maturity Model), resulted in 48 recommendations consisting of 10 recommendations for repairing existing PNS data problems, including adding validation automation, rechecking and revising existing data in the BKN database, also adding a notification feature to the data manager when indicating a problem. Aside from that, there are also 38 recommendations for improving the data quality management. The recommendations are divided based on eight assessment components. The data quality expectation component has recommendations in identifying and documenting data quality expectations, good data quality requirements, profiling and analyzing data quality expectations, developing business impact assessment methods, monitoring and validating processes, and establishing and evaluating data quality services."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.

---

National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."