Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang implementasi analisis jabatan dan kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan pada jabatan fungsional di Kementerian tersebut belum di implementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi penggunaan data hasil analisis jabatan masih temporer, keterlibatan para pihak masih kurang, penentuan informan yang mewakili belum tepat, analisis pekerjaan aktual belum akurat, verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan belum tepat, dan penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan belum akurat. Selain itu kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional juga masih kurang, baik dari deskripsi dan spesifikasi jabatan maupun jumlah pemangkunya.

---

This research discusses the implementation of job analysis and appropriate based on bezetting and formation on functional positions in the Ministry of Environment and Forestry. The research was conducted using post-positivist approach and qualitative method.

The results of the research saw that the job analysis on functional position in the Ministry has not been implemented well, this can be seen from the usage of temporarily data result of job analysis, the lack of stakeholders involvement, the unproperly representative informant determination, the unaccurately analyze the job, the unproperly verification and validation of job analysis, and the unaccurately development of job description and job specification. The other result saw that there is the unppropriate both the job description-job specification and number of employee based on bezetting and formation."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"Membangun profesionalisme aparatur sangat diperlukan terlebih dalam melakukan pelayanan publik. Undang-undang Aparatur Sipil Negara diantaranya mengamanatkan bahwa membangun profesionalisme melalui jabatan fungsional karena dalam jabatan fungsional mensyaratkan keterampilan dan keahlian tertentu atau kompetensi. Diharapkan dengan kompetensi yang ada pada jabatan fungsional akan membawa aparatur kearah profesionalitas. BATAN sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai kompetensi yang unik yang tidak dipunyai oleh instansi lain yaitu keteknis nukliran sangat membutuhkan kompetensi dalam jabatan fungsional untuk menjawab tantangan dalam RPJMN 2015-2019. Idealnya pengembangan jabatan fungsional baik dari sisi jenis jabatan atau dari sisi formasi jabatan fungsionalnya adalah dengan menggunakan mekanisme analisis jabatan.Penelitian ini menganalisis tentang penerapan analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis jabatan di BATAN. Penelitian dilakukaan dengan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif eksplanatif dengan mengambil lokus penelitian di BATAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN terdapat kekurangan pada pelaksanaannya yaitu pada tahap keempat pengumpulan dan penggalian data. Yang menjadi perhatian adalah bahwa data yang terkumpul kemudian tidak dilakukan verifikasi dan finalisasi hasil olahan. Hal ini didorong oleh faktor-faktor diantaranya bahwa analisis jabatan di BATAN masih dianggap sebagai pekerjaan rutin biasa dan belum mendapatkan perhatian yang serius sehingga tidak didukung dengan anggaran. Hal lainnya adalah karena BATAN sebagai lembaga teknis maka ada kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dalam memahami dan mengerti bahasa-bahasa teknis sehingga tidak bisa mendapatkan data yang rinci mengenai jabatan.

---

Building professionalism of the apparatus is needed especially in the conduct of public services. The State Civilian Apparatus Act mandates that building professionalism through functional positions because in functional positions requires certain skills and skills or competencies. Expected with the existing competence in functional positions will bring apparatus towards professionalism. BATAN as one of government institution having unique competency which is not owned by other institution that is nuclear engineering business really need competence in functional position to answer challenge in RPJMN 2015 2019. Ideally the development of functional positions either from the type of position or from the side of functional position formation is to use the mechanism of position analysis.

This study analyzes the application of job analysis for functional positions in BATAN and the factors that influence the implementation of position analysis in BATAN. The research was conducted with post positivist approach and qualitative explanative method by taking the research locus at BATAN.

The result of the research shows that position analysis for functional position in BATAN there is a deficiency in its implementation that is at fourth stage of collecting and extracting data. The concern is that the collected data is then not verified and finalized the processed results. This is driven by factors such as that position analysis in BATAN is still considered a regular work routine and has not received serious attention so it is not supported by the budget. Another thing is because BATAN as a technical institution there are difficulties faced by the Implementation Team of Job Analysis in understanding and understanding technical languages so that can not get detailed data about the position."

"Perkembangan e-government dan teknologi yang terjadi, mendorong perubahan dalam berbagai aspek, seperti salah satunya dalam pemerintahan. Perubahan yang terjadi seperti berkembangnya hal-hal yang mengarah kepada online atau digital, diantaranya adalah e- catalogue, e-KTP, maupun pemberitaan ataupun penyampaian informasi pemerintah melalui media-media digital. Berkembangnya e­-government dan teknologi ini, berdampak kepada PNS, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh JFPH, belum mencukupi atau mampu untuk menghadapi perkembangan ini. Dibutuhkan pengembangan bagi JFPH untuk meningkatkan kompetensi maupun kecakapan mereka, yaitu hard skills dan soft skills. Apabila tidak dilakukan pengembangan, maka JFPH akan mengalami ketertinggalan yang akan menghambat kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKOMINFO) dalam menghadapi perkembangan e-government. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marihot Tua Effendi, yang terbagi menjadi empat (4) dimensi yaitu societal objective, organizational objective, functional objective, dan personal objective. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumennya lainnya dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti workshop, seminar, diklat, kelas belajar, maupun lainnya. Program yang disusun telah memenuhi kesiapan untuk menghadapi perkembangan walaupun terdapat kelemahan pada diklat yang cenderung teoritis dan tidak up to date. Secara keseluruhan, berdasarkan hal, kegiatan, maupun program yang telah disusun dan dilaksanakan, JFPH telah memenuhi kesiapan akan e-government ini.

---

The growth of e-government and technology that happening now, driving changes in various aspects, such as one, in the government. Changes that occur are such as the developments of things that lead to online or digital in the government, including e-catalogue, e-KTP, as well as reporting the news or delivery of the government information through digital media. The growth of e-government and technology has an impacts on civil servants, one of which is the Functional Office of Public Relation (JFPH). The competency or expertise possesed by JFPH, has not been sufficient or able to deal with this growth. Development is needed for JFPH to improve their competencies and skill, such as hard skills and soft skills. If there’s no development whis is conducted, then JFPH will be left behind which will hamper their performance. This study aims to describe the Development of Human Resources in the Functional Position of Public Relations Institutions (JFPH) conducted by the Ministry of Communication and Information Technology (KemenKOMINFO) in dealing with the growth of e-government. This study uses a theory proposed by Marihot Tua Effendi, which is divided into four (4) dimensions, namely societal objectives, organizational objectives, functional objectives, and personal objectives. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was done by in-depth interviews and using other documents and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the development has been carried out in various ways, such as workshops, seminars, training, learning classes, and others. The program that has been prepared has met the readiness to deal with developments even though there are weaknesses in the training which tend to be theoretical and not up to date. Overall, based on things, activities, and programs that have been prepared and implemented, JFPH has fulfilled this e-government readiness."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai eselon IV atas pelaksanaan promosi jabatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Dimensi dari dasar-dasar promosi jabatan adalah pengalaman (senioritas) dan sistem merit. Penelitian ini dilakukan kepada 89 orang pegawai eselon IV dan calon eselon IV pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan yang telah mengikuti pemetaan kompetensi dan dengan menggunakan total sampling. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan pegawai eselon IV atas pelaksanaan promosi jabatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara yang pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistic dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 13.0. Kemudian hasil olahan data tersebut didistribusikan ke dalam tabel untuk selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif.

---

This study aims to determine the level of echelon IV employee satisfaction over the implementation of a promotion at the Secretariat General of the Ministry of Forestry. Dimensions of the basics of promotion are the experience (seniority) and the merit system. The study was conducted to 89 employees and prospective echelonIV at the Secretariat General of the Ministry of Forestry who has followed the mapping of competencies and using total sampling.

Formulation of the problem in this study is how the level of echelon IV employee satisfaction over the implementation of a promotion at the Secretariat General of the Ministry of Forestry. Primary data in this study were obtained from questionnaires and interviews using a Likert scale of measurement and statistically processed with SPSS program (Statistical Product and Service Solutions) 13.0. Then the processed data is distributed to the next table to be analyzed with descriptive analysis."

"Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh: 1 tidak tersedianya reward bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerjanya sehingga pemberian tunjangan kinerja sampai dengan saat ini belum mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi, 2 belum efektifnya penerapan SKP dan PKP dalam memotret kinerja pegawai yang sesungguhnya, 3 belum diterapkannya prinsip merit pay, dan 4 tidak adanya kajian tentang evaluasi penerapan sistem tunjangan kinerja yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi belum mampu memperbaiki sistem yang ada secara komprehensif. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi: komitmen pegawai, evaluasi jabatan, komitmen pemimpin, evaluasi kinerja, dan sistem pendanaan.

---

This study uses a post positivist paradigm. Data collected through in depth interview and documentation. Informants in this study is civil service at the Ministry of Environmental and Forestry.The results of this study showed that the application of performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry has not been effective in supporting the improvement of employee performance. It caused of 1 lack of reward for employee who successfully achieve performance targets so that the provision of performance pay up to now has not been able to increase the motivation for achievement, 2 lack of effectiveness in the application of SKP and PKP capturing employee performance indeed 3 not applying the principle of merit pay, and 4 absence study on the evaluation of the application of the performance pay system has been running up to this time so that efforts have been made to revise not been able to improve the existing system in a comprehensive manner. Furthermore, there are several factors that affect the application of the performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry which include employee commitment, job evaluation, leadership commitment, performance evaluation, and the budget system."

"Perubahan paradigma global dalam memandang teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam mewujudkan transparasi terhadap informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi peran arsip elektronik sangat penting dalam mendukung hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dimana dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi arsip elektronik di Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dilihat dari Sumber Daya Manusia, Preservasi Elektronik, Hukum Peraturan, Sistem Informasi. Selain itu juga, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan arsip elektronik terdiri dari masih belum memiliki fokus pengolahan arsip elektronik, anggaran, sarana prasarana yang terbatas serta arsiparis yang kompeten. Temuan penelitian ini yang merupakan evaluasi diharapkan dapat memaksimalkan peran arsip elektronik di lembaga pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang good governance.

---

The changing of global paradigm in seeing the information of technology gives influence on governance in Indonesia. In realizing transparency toward public information by utilizing information technology the role of electronic archieve is very important in support of this. This research uses a case study with result showing that the implementation of an electronic archive in Archives Central Unit Ministry of Environment Forestry still not been implemented to the fullest, it is seen from the Human Resources, Electronics preservation, Rule of Law, Information System. In the other hand, some barriers that faced in implementing electronic archive consists of still do not have the focus processing electronic archive, budgets, limited infrastructure, as well as competent archivists. The findings of this study is an evaluation that expected can maximize the role of electronic archives in government agencies in realizing the good governance of government."

"Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau lebih dikenal dengan UU ASN, maka pengelolaan PNS haruslah sudah berlandaskan sistem merit. Begitu juga dengan proses pengisian jabatan struktural, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang paling tinggi sampai dengan Jabatan Pengawas harus berdasarkan sistem-sistem merit. Untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi secara tegas disebutkan dalam UU ASN, dapat dilakukan melalui open bidding/lelang jabatan, sedangkan untuk level Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan sistem merit. Walaupun sudah 4 tahun sejak terbitnya UU ASN, namun belum banyak instansi pusat maupun daerah yang menerapkan proses pengisian jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara sistem merit. Kementerian ESDM dalam kurun waktu 4 tahun  terakhir yaitu 2015-2018 sudah 21 kali melakukan proses mutasi jabatan, dimana total pejabat yang mengalami mutasi ada 1.775 orang. Dari total 792 jabatan structural yang ada di Kementerian ESDM, terdapat 59 jabatan dimana latar belakang pendidikan pejabat yang mendudukinya tidak sesuai dengan kompetensi jabatan yang seharusnya Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan merit system dalam proses pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerain ESDM.  Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerian ESDM secara umum belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip merit system. Masih terdapat perbedaan prosedur antar Unit dalam menentukan calon peserta seleksi jabatan, belum adanya standar kompetensi jabatan menyebabkan pengukuran kompetensi peserta hanya bisa dilakukan sebagian, dan pelaksanaan rotasi jabatan belum berdasarkan pola karir.

---

After Law No.5 of 2014 about Civil State Apparatus Act published, or better known as the ASN Law, the management of civil servants must be based on a merit system. Likewise, the process of filling in structural positions, starting from the Main High Leadership Position to the highest up to Supervisory Position, must be based on merit systems. For the position of High Leadership Position explicitly stated in the ASN Law, it can be done through open bidding/auction positions, while for the level of Administrator Position and Supervisory Position is done by taking into account the merit system. Even though it has been 4 years since the publication of the ASN Law, yet not many central and regional agencies have implemented the process of filling in the positions of Administrator and Supervisory Position on a merit basis. The Ministry of Energy and Mineral Resources in the last 4 years, namely 2015-2018, has 21 times carried out the transfer process, where there were 1,775 officials who had a mutation. Out of a total of 792 structural positions in the Ministry of Energy and Mineral Resources, there are 59 positions where the educational background of the occupying officials is not in accordance with the job competencies that should be used. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling. The results of the study found that the implementation of filling in the Administrator and Supervisory Position in the Ministry of Energy and Mineral Resources in general was not fully based on the principles of merit system. There are still differences in procedures between Units in determining candidates for job selection, the absence of job competency standards causes the measurement of participant competency can only be done in part, and the implementation of job rotation has not been based on a career path."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah dan untuk mendeskripsikan penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah beserta kompetensinya. Keberadaan jabatan fungsional jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembaga yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2013 dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi hanya pada laporan keuangan kementerian/lembaga. Jenjang pada jabatan ini adalahAhli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, dan Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional ini terdiri atas kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi manajerial. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan jabatan fungsional, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

---

This study aimed for knowing and describe the importance of Government Accounting Expert Functional Job Design and also to describe Government Accounting Expert with its competencies. This of Government Accounting Expert Functional Job Design is very important in government financial reporting. This job is very needed for resulting the finest quality financial statements of ministry/intitution. Finacial statements is a tool for accountability of ministry/intitution.

Research conducted in May-July 2013 and use qualitative method. This research limited only on financial statements of ministry/intitution. The grading for this functional job are Ahli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, and Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Competency of Government Accounting Expert consist of Core Competence, Supporting Competency and Managerial Competency. Researcher hope this study can be used as reference in funcional job design, especially in accounting and financial reporting."

"Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, terdapat salah satu prioritas kerjanya tahun 2019-2024 mengenai penyederhanaan birokrasi. Momentum penyederhanaan birokrasi bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan ibu kota dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini. Tantangan tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui transformasi digital yang menuntut SDM di pemerintahan/ASN untuk mempunyai keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif dan inovatif. Kementerian Kominfo mendukung pelaksanaan pengalihan jabatan ini, meskipun kebijakan pengalihan jabatan tersebut awalnya diragukan dapat terlaksana atau tidak oleh banyak pihak dan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di masa yang akan datang. Kementerian Kominfo sendiri termasuk dalam klasifikasi Kementerian kelompok 2 dengan susunan organisasi yang cukup kompleks. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses transformasi organisasi di Kementerian Kominfo melalui pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam pada berbagai pihak di Kementerian Kominfo dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Kementerian Kominfo melakukan proses transformasi organisasi melalui pengalihan jabatan dengan empat dimensinya, yaitu reframing, restructuring, revitalization, dan renewal. Proses transformasi organisasi ini telah menghasilkan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di Kementerian Kominfo sebanyak 611 pegawai. Pada proses transformasi organisasi ini Kementerian Kominfo telah berupaya untuk melaksanakan pengalihan jabatan sesuai instruksi Presiden dan kondisi dilingkungannya. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi melalui pengalihan jabatan di Kementerian Kominfo meliputi komunikasi pembentukan tim kerja khusus, kekosongan mengenai tambahan fungsi manajemen dan batasan yang jelas terkait dengan koordinator dan subkoordinatornya setelah pengalihan jabatan, penetapan SOTK yang harus segera dilakukan, dan keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan keterampilan yang ada setelah pengalihan jabatan

---

During the administration of President Jokowi and Vice President K.H Ma'ruf Amin, there was one of the work priorities for 2019-2024 regarding the simplification of the bureaucracy. The momentum of simplifying the bureaucracy coincides with the development of human resources and the relocation of the capital city in facing the global challenges that exist today. This challenge can be seen in the drastic change in how things work through digital transformation which requires human resources in the government / ASN to have the skills and competencies to work quickly, adaptively and innovatively. The Ministry of Communication and Informatics supports the implementation of this transfer of positions, although the policy of transferring positions was initially doubted whether or not it could be implemented by many parties and there needs to be adjustments in the future. The Ministry of Communication and Informatics itself is included in the classification of the Ministry of Group 2 with a fairly complex organizational structure. This research aims to analyze and identify the organizational transformation process in the Ministry of Communication and Informatics through the implementation of the transfer of structural positions to functional positions. The research approach used post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with various parties in the Ministry of Communication and Informatics and literature study. The results of this study indicate that the Ministry of Communications and Informatics carried out an organizational transformation process through the transfer of positions with four dimensions, namely reframing, restructuring, revitalization, and renewal. This organizational transformation process has resulted in the transfer of structural positions to functional positions in the Ministry of Communication and Informatics as many as 611 employees. In the process of organizational transformation, the Ministry of Communications and Informatics has attempted to carry out the transfer of positions according to the President's instructions and conditions in their environment. The problems and challenges faced in the transformation process through the transfer of positions at the Ministry of Communication and Informatics include communication of the formation of a special work team, vacancies regarding additional management functions and clear boundaries related to the coordinator and sub-coordinator after transferring positions, the determination of SOTK that must be carried out immediately, and the balance between availability with the existing skills needs after the transfer"