Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timpangnya jumlah struktur fungsional kantor perwakilan diplomatik dalam hubungan bilateral RI-KAS. Pemerintah KAS menempatkan dua atase pada Kedubes KAS di Jakarta. Sebaliknya, pemerintah RI menempatkan tujuh atase pada KBRI di Riyadh. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Misalnya, Indonesia menerapkan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor dometik ke Arab Saudi. Terdapat juga jeda waktu 47 tahun antara kunjungan Raja Faisal dengan Raja Salman ke Indonesia. Raja Faisal berkunjung pada 10-13 Juni 1970. Sedangkan Raja Salman berkunjung pada 1-12 Maret 2017. Hubungan bilateral RI-KAS juga terhambat dengan timpangnya neraca ekspor dan impor kedua negara. Nilai impor Indonesia dari Arab Saudi jauh lebih besar daripada nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Impor Indonesia didominasi oleh produk migas, sedangkan ekspor Indonesia didominasi oleh produk non-migas. Meskipun terdapat hambatan, Indonesia juga memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap Arab Saudi. Pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, yakni 207.176.162 jiwa. Kedua, Indonesia menjadi negara pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia berpredikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni 17.504 pulau. Keempat, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar di dunia setelah RRT, AS, dan Federasi Rusia. Kelima, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan sumber data pustaka dari buku, jurnal, media dan data resmi dari lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan wawancara mendalam terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan negara, konsep kedaulatan negara, dan teori negara kuat. Kesimpulan penelitian ini, Indonesia belum mampu menjalankan fungsi minimal negara dalam menyediakan kebutuhan publik dan melindungi masyarakat miskin. Buktinya, Indonesia menjadi negara pemasok TKI sektor domestik dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Namun Indonesia berupaya maksimal untuk menegakkan kedaulatan nasional. Tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Caranya dengan melakukan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi.

---

ABSTRACT

This research was motivated by the imbalance in the number of functional structures of diplomatic representative between RI and KSA. The government of KSA placed two attaches at the Embassy of KSA in Jakarta. Instead, the government of RI placed seven attaches at the Embassy of RI in Riyadh. In addition, there are some obstacles in the bilateral relations between RI and KSA. For example, Indonesia implemented a moratorium on the placement of Indonesian Migrant Workers (IMW) in domestic sector to Saudi Arabia. There was also a 47 year lag between the visit of King Faisal and King Salman to Indonesia. The bilateral relation of RI-KSA are also hampered by the imbalance of the amount of the export-import of both countries. The Indonesian imports from Saudi Arabia are far greater than the Indonesian export to KSA. Despite obstacles, Indonesia also has a high bargaining position towards Saudi Arabia. First, Indonesia is the largest Muslim country in the world. Second, Indonesia is the largest supplier of pilgrims of Hajj in the world. Third, Indonesia is predicated as the largest archipelagic country in the world. Fourth, Indonesia is the fourth most populous country in the world. Fifth, Indonesia is active in various international organizations. This research uses library data sources from various scientific resourcers. This study uses qualitative methods with literature study techniques and in-depth interviews with informant. This research uses the concept of state interests, the concept of state sovereignty, and strong state theory. As the conclusion, Indonesia still not capable to do the minimum functions of state in providing public needs and protecting the poor. The proof is that Indonesia send a large number of of IMW in domestic sector to Saudi Arabia. But Indonesia is working hard to uphold national sovereignty. The aim is to protect Indonesia's national interests.

"

"Sejak abad ke 19 Hukum Barat sudah masuk ke dunia Islam sehingga ada tiga jenis negara dalam memposisikan Hukum Islam, ada yang menggunakan hukum Islam sebagai sistem hukum secara formal, ada yang mengantikan hukum Islam secara penuh dengan hukum sekuler, dan ada yang menggunakan hukum sekuler namun masih menggunakan hukum Islam secara berdampingan dengan Hukum Islam. Arab Saudi termasuk dalam negara kategori pertama, sedangkan Indonesia termasuk dalam kategori ketiga.Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan kelembagaan perbankan di Indonesia dan Arab Saudi beserta implementasinya dengan kerangka hukum komparatif. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara, dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan hukum perbankan, bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk diperbandingan dalam kerangka hukum komparatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia dan Arab Saudi memiliki kesamaan, yaitu dual banking system, sistem syariah dan konvensional berjalan beriringan, dan ada Unit Usaha Syariah, yakni bagian bank konvensional yang menjalankan usaha syariah. Indonesia memiliki Bank Indonesia dan OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan. Arab Saudi hanya memiliki SAMA untuk mengawasi seluruh perbankan. Bank di Indonesia harus memahami perbedaan ini apabila ingin bekerjasama dengan bank dari Arab Saudi.

---

Since the 19th century Western Law has entered the Islamic world so that there are three types of states in positioning Islamic Law, some use Islamic law as a formal legal system, some replace Islamic law fully with secular law, and some use secular law but still use Islamic law side by side with Islamic Law. Saudi Arabia is included in the first category of countries while Indonesia is included in the third category. The author here will discuss the comparison of banking institutional arrangements in Indonesia and Saudi Arabia along with their implementation with a comparative legal framework. The method used is a literature study and interview, by examining primary and secondary legal materials found in Indonesia and Saudi Arabia related to banking law, the primary and secondary legal materials are then described and analyzed for comparison within a comparative legal framework. The results of this study are similarities and institutional differences in banking systems in Indonesia and Saudi Arabia, namely the dual banking system, namely Islamic banks and conventional banks go hand in hand, and there is a Sharia Business Unit which is part of conventional banks that run sharia businesses. Indonesia has Bank Indonesia and OJK to regulate and supervise all banking, Saudi Arabia only has SAMA to supervise all banks, sharia banks depend on each scholar in each Islamic bank. Banks in Indonesia must understand what this difference is if they want to cooperate with banks from Saudi Arabia."

"ABSTRAKTahun 1992, Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan reformasi di pemerintahan monarki yang mengarah pada demokratisasi, dengan menerbitkan dekrit No.1 yang tercantum empat agenda. Salah satu pointnya yaitu pembentukan Majelis al-Syura propinsi (dewan kota). ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga saudi pada pemilihan umum untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan kota. Tesis ini menjelaskan sistem pemilu Arab Saudi dan implikasi partisipasi warga saudi pada pemilu 2005 terhadap perkembangan demokrasi disana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Untuk menganalisis sistem dan partisipasi politik di saudi, digunakan konsep demokrasi, sistem pemilihan umum, dan partisipasi politik.Pemilu dewan kota menggunakan sistem First Past the Post pada Single-Member District. Bentuk partisipasi melalui kampanye yang menarik perhatian masyarakat dengan berbagai taktik dan programnya dan pemberian suara cenderung apatis, hanya mencapai 17% dari keseluruhan warga saudi. Penerapan Sistem pemilu dan partisipasi masyarakat berimplikasi bagi perkembangan demokrasi di Arab Saudi. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang mana masyarakat semakin aktif diranah publik dan hubungan antara masyarakat dan pejabat pemerintah semakin membaik. Kebijakan yang dahulu terfokus pada persoalan luar negeri, dialihkan pada urusan dalam negeri. Kebebasan berekspresi dan keteraturan dalam proses penyelenggaraan pemilu, menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan pemilu kedepan.

---

ABSTRACTIn 1992, King Fahd bin Abdul Aziz did reformation to monarchy government leading to democratization, by issuing the decree No. 1 mentioning four agendas. One of the points was the formation of al-Shura assemblies at provincial level (municipal councils). This was performed with the participation of Saudi citizens in the general election to elect and to be elected as members of municipal councils. This thesis describes the general election system in Saudi Arabia and the implications of Saudi Arabia citizen participation in the general elections year 2005 to the development of democracy there. This study used a qualitative approach with descriptive analytic methods. To analyze the system and political participation in Saudi Arabia, the democracy concept, electoral system, and political participation were used.General elections of municipal council used First Past the Post system in Single-Member District. The form of participation was through campaigns that attracted people with different tactics and programs and the voting tended apathetic, only reached 17% of all Saudi Arabia citizens. The implementation of the general election system and the citizen participation had implications to the development of democracy in Saudi Arabia. It can be seen from the results of this study in which citizen were increasingly active in public domain and the relationship between citizen and government officials got better. Previous policies which were focused on foreign issues were transferred on domestic affairs. Expression freedom and regularity in the general elections process became a positive signal for the sustainability of general election in the future."

"Penelitian ini menganalisis lanskap linguistik berbahasa Arab dan Indonesia di ruang publik Makkah, Arab Saudi. Penelitian ini mengkaji penggunaan istilah bahasa Arab dan Indonesia menurut kaidah bahasa Arab dan EYD (Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan) serta eksistensinya pada tanda publik di Makkah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori Lanskap Linguistik (LL) oleh Landry dan Bourhis (1997), Spolsky dan Cooper (1991), serta Ben-Rafael dkk., (2006). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) mengklasifikasikan tanda publik berdasarkan 8 fungsi dan penggunaan; (2) menilai kesesuaian penggunaan bahasa Arab dan Indonesia berdasarkan kaidah gramatika dan penerjemahan atau padanan; (3) menganalisis fungsi informasional dan simbolis; dan (4) mengidentifikasi pengkodean bahasa. Hasil penelitian ini membuktikan eksistensi LL berbahasa Arab dan Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Dari 8 kategori fungsi dan penggunaan, hanya 3 yang ditemukan pada penelitian ini, yaitu tanda iklan, tanda informasi, dan nama toko/gedung. Ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Arab, padanan/penerjemahan dan penggunaan EYD yang tidak sesuai. Visibilitasnya hanya ditemukan di ranah komersial dan keagamaan, terutama selama musim haji. Bahasa Indonesia dikategorikan sebagai bahasa subordinat dengan vitalitas lemah karena Arab Saudi memprioritaskan bahasa Arab sebagai bahasa dominan dengan status tertinggi, meskipun penutur bahasa Indonesia merupakan jemaah haji terbesar pada 2024.

---

This study analyzes the linguistic landscape (LL) of Arabic and Indonesian in Mecca, Saudi Arabia. It examines the use of Arabic and Indonesian terms based on Arabic grammatical rules and the EYD (Indonesian Spelling System), as well as their existence on public signs in Mecca. Using a qualitative method based on LL theories by Landry and Bourhis (1997), Spolsky and Cooper (1991), and Ben-Rafael et al. (2006), the study follows several stages: (1) classifying public signs into 8 categories; (2) assessing the accuracy of Arabic and Indonesian usage; (3) analyzing informational and symbolic functions; and (4) identifying language coding. The findings show the existence of Arabic and Indonesian LL in Mecca, but only 3 categories were found: advertising signs, informational signs, and shop/building names. The results prove the existence of LL of Arabic and Indonesian in Mecca. Out of the 8 categories, only 3 were found, with errors in Arabic usage and inaccurate translations and EYD application. Visibility was limited to commercial and religious domains, especially during the Hajj season. Indonesian is categorized as a subordinate language with weak vitality due to Saudi Arabia prioritizing Arabic, despite Indonesian being spoken by the largest group of Hajj pilgrims in 2024."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Syariah di Indonesia, Arab Saudi, dan Inggris dari 2015 hingga 2019. Perhitungan tingkat efisiensi dalam penelitian ini adalah relatif, tidak absolut. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan sumber data dari Bankscope dan Bankfocus. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel input yaitu Total Aset (X1) Biaya Staf (X2) dan Total Deposit (X3) dan 2 Output adalah Pendapatan (Y1) dan Pinjaman (Y2). Penelitian ini menemukan bahwa tingkat efisiensi bank syariah secara keseluruhan di Indonesia, Arab Saudi, dan Inggris berfluktuasi. Berdasarkan hasilnya, secara keseluruhan bank syariah di Arab Saudi adalah yang paling efisien, diikuti oleh Indonesia dan terakhir Inggris. Ada beberapa variabel yang tidak efisien. Solusi untuk masalah inefisiensi ini dapat dicapai dengan menggunakan simulasi manajerial yang dihasilkan oleh DEA. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan di tahun berikutnya bagi bank syariah untuk mengurangi variabel yang tidak efisien dan mengoptimalkan yang masih kurang optimal untuk mencapai efisiensi.

---

This research is intended to analyse the efficiency level of Islamic Bank in Indonesia, Saudi Arabia, and United Kingdom from 2015 to 2019. Calculation of the level of efficiency in this study is relative, not absolute. This study uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method and data source from Bankscope and Bank Focus. This research consists of 3 input variables namely Total of Assets (X1) Staff Expenses (X2) and Total Deposit (X3) and 2 Output is Income (Y1) and Loan (Y2). This research finds that overall level of efficiency of Islamic banks in

Indonesia, Saudi Arabia, and United Kingdom are fluctuating. According to the result, overall Islamic banks in Saudi Arabia is the most efficient , followed by Indonesia and the last is United Kingdom.There are some variabels that inefficient. The solution for this inefficiency problem can be achieved by employing managerial simulation generated by DEA. The results of this study can be used as a reference in the following year for Islamic banks to reduce inneficient variables and which must be added in order to achieve efficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

---

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."

"Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. Puteri Ameera Al-Taweel, Pangeran Al-Waleed bin Abd. Aziz yakni dua elite yang memproteksi kebijakan kaku bagi perempuan di KSA dan mereka mendukung perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak asasi mereka. Respon dalam memprotes isu perempuan telah dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Tahun 2005 merupakan tahun transformasi kebijakan Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Perempuan Saudi diberi hak untuk berkontribusi sesuai dengan kebutuhan proyek modernisasi dan sebagai langkah priventif untuk membatasi dominasi elite baru di KSA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanasi dengan teorisasi induksi dan menggunakan data primer dan sekunder dalam menganalisis kasus perempuan.

---

Male guardianship is the concept to secure Saudi women in public area. It is protection for women to contribute in social, economic, politic situations. Male guardianship related Patriarkh culture. It causes to emerge discrimination and subordination in women position---Women do not have chances to active in public and limited access such as forbiden for women to drive, join in political reform, active in social community, limitation in getting work as good as their capibility, limited major in education etc. Thoses are the cases in Saudi women human rights. Princess Ameera Al-Taweel, Prince Al Waleed bin Abd. Aziz are two of elites that protest the rigid women policy in KSA and they supporting women to be free and get the human rights. Responses to hid protest and women issue have been done by Abdullah bin Abd. Aziz King. In 2005, Abdullah bin Abd. Aziz King becomes transformation in women policy. Women are given rights to contribute as need for Saudi modernitation projects and preventing step to limit domination new elite in KSA. This research uses qualitatif-explanation method within the induction theory and uses primer and secondary data to analysis women case."

"Rekonsiliasi hubungan diplomatik telah dilakukan oleh Arab Saudi dengan Qatar pada tanggal 5 Januari 2021 setelah terjadinya pemutusan hubungan diplomatik sejak tanggal 5 Juni 2017. Penelitian ini membahas tentang sejarah hubungan diplomatik negara Arab Saudi dengan Qatar, faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik, dan menjelaskan kebijakan rekonsiliasi hubungan diplomatik dalam tinjauan sekuritisasi. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan menggunakan teori sekuritisasi yang berasal dari Mazhab Kopenhagen yang dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam sejarah hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Qatar pernah mengalami beberapa kali pemutusan hubungan diplomatik dan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik yakni mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat, ancaman dari Iran beserta kelompok yang terafiliasi dengannya, dan kerugian ekonomi. Rekonsiliasi dilakukan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap kepentingan masing-masing. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi yakni menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, membendung pengaruh Iran di Timur Tengah, dan memperkuat hubungan dengan negara GCC sebagai mitra penting. Sedangkan sekuritisasi yang dilakukan oleh Qatar yakni menjaga keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan juga negara anggota GCC, dan bagi kepentingan ekonominya.

---

The reconciliation of diplomatic relations was carried out by Saudi Arabia with Qatar on 5 January 2021, after the termination of diplomatic relations on 5 June 2017. This study discusses the history of diplomatic relations between the state of Saudi Arabia and Qatar, the factors behind the reconciliation of diplomatic relations, and explains the policy of reconciliation of diplomatic relations in the securitization review. This research was structured using qualitative methods and used securitization theory originating from the Copenhagen School initiated by Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. The results of the study are known that in the history of diplomatic relations Saudi Arabia with Qatar has experienced several terminations of diplomatic relations and there are three factors behind the reconciliation of diplomatic relations, namely mediation carried out by Kuwait and the United States, threats from Iran and its affiliated groups, and economic losses. Reconciliation is carried out to carry out securitization actions against the interests of each of them. Securitization carried out by Saudi Arabia is to maintain security stability and political stability in the region, stem Iran's influence in the Middle East, and strengthen relations with GCC countries as important partners. Meanwhile, the securitization carried out by Qatar is to maintain security and political stability in the regional region, maintain good relations with neighboring countries and also GCC member states, and for their economic interests."

"Pada bulan Juni 2017, Arab Saudi bersama negara teluk lainnya Bahrain, UniEmirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatikmereka dengan Qatar. Namun, penulis berasumsi bahwa pemutusan hubungansecara sepihak oleh Arab Saudi tidak sepatutnya dilakukan karena Qatar sudahmenjadi negara yang kooperatif dengan segala peraturan yang diberikan. DenganQatar yang sudah menjalankan Kesepakatan Riyadh, seharusnya hal tersebutdapat menjadikan pertimbangan bagi Arab Saudi dalam mengambil kebijakanuntuk tidak memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Maka dari itudalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan adalahmengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar?Dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami alasan dibalikpemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar. Di dalammenganalisa penelitian ini, penulis menggunakan Teori Persepsi AncamanStephen M. Walt dan Teori Mispersepsi dari Robert Jervis, kedua teori inidigunakan untuk menganalisa alasan dibalik pemutusan hubungan dilomatik yangdilakukan Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menggunakan dua variabel dariWalt yakni aggregate power dan offensive intentions untuk menganalisakapabilitas kekuatan dan agresivitas Qatar sehingga terbentuknya persepsiancaman. Sedangkan, Teori Persepsi dan Mispersepsi Jervis digunakan untukmenjelaskan persepsi pembuat kebijakan Arab Saudi terhadap prilaku Qatar yangdinilai berbahaya. Penulis menemukan bahwa pemutusan hubungan diplomatikini disebabkan oleh ketakutan Arab Saudi atas peningkatan dan kapabilitas Qatardi kawasan yang mengakibatkan terbentuknya persepsi ancaman. Kebijakan ArabSaudi ini diakibatkan dari kurangnya informasi yang didasari oleh desire dan fear,ini berpengaruh terhadap pembuat keputusan Arab Saudi yang pada akhirnya tidakmempertimbangkan faktor lain hanya bergantung kepada wishful thinking bahwahubungan serta tindakan Qatar dengan Iran, Ikhwanul Muslimin, dan Al Jazeerahmerupakan bentuk ancaman keamanan bagi negaranya. Pada akhirnya, kurangnyainformasi serta keinginan untuk salah mengartikan informasi tentang kemampuandan niat Qatar menciptakan misperception di dalam pembentukan persepsi selektifArab Saudi.

---

In June 2017, Saudi Arabia along with other Gulf countries such as Bahrain, the

United Arab Emirates and Egypt suddenly cut off their diplomatic ties with Qatar.

However, the author assumes that the unilateral termination of diplomatic

relations by Saudi Arabia should not be carried out because Qatar has been really

cooperative with all the regulations given. In fact, Qatar has been obedient with

the Riyadh Agreement, this should be able to make a consideration for Saudi

Arabia in taking a policy not to unilaterally broke off the diplomatic relationship.

Therefore, the research question that will be used in this paper is why did Saudi

Arabia cut its diplomatic relations with Qatar? With the objective to understand

the reasons behind the severance of Saudi Arabia's diplomatic relations with

Qatar. In analyzing this research, the writer uses Stephen M. Walt's Threat

Perception Theory and Robert Jervis' Perception and Misperception Theory, both

of these theories are used to analyze the reasons behind Saudi Arabia's

termination of diplomatic relations with Qatar. The author uses two variables

from Walt, namely aggregate power and offensive intention to analyze Qatar's

strength and aggressiveness capabilities so as to form threat perceptions.

Meanwhile, Jervis's Theory of Perception and Misperception is used to explain

the perceptions of Arab Saudi policymakers of Qatar's dangerous behavior. The

author finds that this diplomatic crisis was due to Saudi Arabia's fear of Qatar's

capabilities in the region. Saudi Arabia’s policy resulted from a lack of

information based on desire and fear, this affected Saudi Arabian decision makers

who ultimately did not consider other factors, only depending on wishful thinking

that Qatar's relations and actions with Iran, the Muslim Brotherhood, and Al

Jazeerah were a form of threat to its security. Ultimately, the lack of information

and the desire to misrepresent Qatar's capabilities and intentions created

misperception in the formation of Saudi Arabia's selective perceptions."

"Arab Saudi merupakan negara yang memiliki permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non formal dengan jumlah terbesar, sehingga peneliti tertarik dan bertujuan meneliti bagaimana hambatan komunikasi antar budaya yang dialami TKI dengan majikannya di Arab Saudi, dan bagaimana upaya yang dilakukan TKI untuk mengatasi hambatan tersebut berdasarkan pengalaman TKI yang pernah bekerja di Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan model komunikasi antar budaya yang dikemukakan Gudykunst dan Kim dan beberapa masalah potensial yang dapat menghambat komunikasi antar budaya oleh Samovar,dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah-masalah (problem potensial) yang muncul dalam interaksi TKI dengan majikan di Arab Saudi yang dapat membawa implikasi adanya hambatan komunikasi dalam interaksi antara TKI dengan majikan. Secara umum terdapat beberapa kesamaan hambatan komunikasi yang dialami oleh TKI dengan majikannya yaitu ketika kali pertama bekerja sebagai TKI di Arab Saudi adalah berupa perbedaan bahasa dan nada suara, perbedaan interpretasi nonverbal, ketidakpastian dan kecemasan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana latar belakang pendidikan dan pengalaman lamanya bekerja menyebabkan munculnya beberapa perbedaan pengalaman hambatan komunikasi yang dialami TKI dengan majikannya di Arab Saudi yaitu etnosentrisme dan stereotipe negatif terhadap majikan, jarak kekuasaan yang tinggi, dan perbedaan gaya komunikasi.

---

Saudi Arabia is a country that having the biggest problem of non formal Indonesian overseas workers. Therefore, researcher is interested and intended to investigate regarding intercultural communication barrier that happens between the worker and employer in Saudi Arabia and how the workers deal with it based on their experiences. This research is using constructivism paradigm with qualitative approach and descriptive research type. Intercultural commuication's model proposed by Gudykunst and Kim, potensial problems that can be detaining intercultural communication by Samovar,et.al are used by researcher in this research. The result of this research shows that there are potential problems that arise in the workers-employers interaction. These problems can bring implication about communication barriers when they interact. Generally, there are similarities regarding communication barriers that happens between workers-employers, especially when the workers work in Saudi for the first time, those are language and voice tone differences, nonverbal interpretation differences, uncertainty and high anxiety. In this research,the researcher saw how education background and work experience make the communication barriers experiences between workers getting different. The differentiations are ethnocentrism and negative stereotype to the employer, high power distance, and communications style difference."