Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perdamaian Israel-Palestina dari perspektif feminis multikultural dengan menfokuskan pembahasan pada partisipasi perempuan Israel. Pandangan feminisme secara umum berasumsi bahwa perempuan dinilai lebih damai dibanding dengan laki-laki, serta kesetaraan gender secara alami mendukung kebijakan yang mengarah kepada perdamaian. Meskipun demikian Israel yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di kawasan Timur Tengah dengan level 72 berdasarkan Global gender gap index 2016 masih menghadapi konfrontasi militer dengan Palestina hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi feminis dan fakta-fakta yang terjadi di Israel dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dari Miles dan Huberman dan menggunakan teori perdamaian feminisme Brock Utne. Tesis ini menemukan bahwa terdapat tiga hambatan dalam partisipasi perempuan Israel sebagai peace maker pencipta perdamaian , yang pertama diskriminasi perempuan dalam politik dan dalam gerakan perdamaian yang disebabkan oleh dominasi patriarki dalam masyarakat Israel yang militer sentrik, yang kedua diskriminasi terhadap perempuan Mizrahi yang disebabkan oleh dominasi perempuan Ashkenazi dan yang terakhir hambatan dari nilai tradisional Yahudi yang menghambat aktivitas perempuan dalam ruang publik. Kata kunci: Perempuan Israel, proses perdamaian, Israel-Palestine, feminis multikultural.

---

ABSTRACTThis thesis is conducted to explore Israel Palestine peace process from multicultural feminism perspective by enlightening Israeli women participation. Feminism generally assumes that women are inherently more peaceful than men and gender equality will naturally support policy that lead to peace. Nevertheless Israel whose highest level of gender equality in Middle East Region with level 72 based on global gender gap index 2016 , still face military confrontation with Palestine until recent day. The contradiction between feminist assumption and facts that occurred in Israel is analyzed by using qualitative method and descriptive analysis approach of Miles and Huberman and using Brock Utne rsquo s feminist peace theory . This thesis finds that there are three obstructions in Israel women participation as peace keeper, first is women discrimination in politic and peace activism caused by domination of patriarchy in military centric society, second is Mizrahi women discrimination caused by Ashkenazi women domination and the last obstruction comes from Jewish traditional value that constrain women activity in public realm.Keywords Israeli women participation, peace process, Israel Palestine, multicultural feminism."

"Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan bagian dari sejarah yang dimiliki Timur Tengah. Di antara konflik-konflik yang terjadi, konflik Israel-Palestina merupakan konflik terlama dan belum sepenuhnya terselesaikan, Terobosan sangat signifikan yang dilakukan Israel dan PLO dalam konteks proses perdamaian di Timur Tengah ketika mereka mengadakan Kesepakatan Oslo I (13 September 1993) dan Kesepakatan Oslo II (28 September 1995). Namun, proses perundingan itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, baik dalam proses awal perjanjian maupun sampai pada tahap implementasi hasil kesepakatan.Melihat fakta ini, PLO di bawah kepemimpinan Yasser Arafat bersama pejabat-pejabat senior PLO berupaya melakukan proses diplomasi dengan pihak Isarel, yang akhirnya menghasilkan Kesepakatan Oslo I dan II. Peran PLO dalam Kesepakatan tersebut, tidak terlepas dan tujuan PLO yang fungsinya berubah dari pembebasan Palestina menjadi pembangunan sebuah negara yang berdampingan dengan Israel. Alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut telah berubah dari perjuangan militer menjadi diplomasi aktif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset yaitu Bagaimana peranan PLO melalui jalur diplomasi aktif dalam Perjanjian Oslo I dan II ?Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu metode studi kasus untuk memaparkan upaya-upaya PLO dalam proses perundingan tersebut serta faktor-faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya proses perundingan damai di Oslo. Yaitu dengan menganalisa upaya PLO dalam perundingan damai dengan Israel, serta sikap Israel terhadap proses perundingan tersebut. Kemudian proses awal perundingan hingga tercapainya Kesepakatan Oslo I dan II. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, PLO menggunakan instrumen politik luar negeri berupa diplomasi aktif melalui mekanisme negosiasi. Terakhir, penulis menggambarkan peranan PLO sebagai aktor perunding yang terlibat aktif pada Perjanjian Oslo I dan II.Berdasarkan sistematika penulisan yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran PLO dalam perjanjian Oslo I dan II dilandaskan pada tujuan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina melalui meja perundingan serta mendirikan Negara Palestina Merdeka.

---

The conflict between Israel and Palestine is part of the history of the Middle East. Among the many conflicts that have occurred in the Middle East, the Israeli-Palestine conflict is the longest conflict, which has not completely been solved. The significant breakthrough in the context of the peace process in the Middle East, however, are made by Israel and PLO in Oslo Agreement I (September 13, 1993) and Oslo Agreement II (September 28, 1995). However, the agreement process did not run smoothly as had been expected, both in the initial process of the agreement and in the stage of its implementation.

From the beginning, PLO under the leadership of Yasser Arafat along with his senior officials had launched diplomatic initiatives with Israel, which led to Oslo Agreement I, and U. The role the PLO played in the Agreement was closely related to the PLO goals whose functions had changed from Palestine liberation to the development of a state in co-existence with Israel. The tools to achieve that goal have been changed from military struggle to active diplomacy. From what has been described above, the writer put forth the research question, i.e. what is the role of PLO through active diplomacy-in Oslo Agreement I and II?

To answer the above research question, the writer has adopted qualitative methodology, i.e. case study method to make clear the efforts of the PLO in the agreement process as well as the factors and constraints which had influences on the peace process in Oslo. This is done by analyzing PLO efforts in the peace process with Israel, the Israeli attitude toward the peace process and then the initial process of the agreement up to the achievement of Oslo Agreement I and IL In the resolution of Israeli-Palestine conflict, the PLO has adopted a foreign policy instrument in the form of active diplomacy through negotiation. In the last part, the writer has described the role of the PLO as an active actor in Oslo Agreement I and II.

Based on the above description, the writer has come to the conclusion that the role of the PLO in Oslo Agreement I and II was based on the goal to end the Israeli- Palestine conflict by means of negotiation and to establish an Independent Palestine State."

"Sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948, bangsa Palestina hidup dalam penjajahan dan penindasan. Karena terns mengalami penindasan, maka rakyat Palestina pun bangkit melawan. Mereka kemudian mendirikan organisasi-organisasi perlawanan guna melawan penjajahan yang di lakukan oleh Israel. Perlawanan tersebut pada awalnya dilandasi oleh semangat kebangsaan (Nasionalisme) dan paham-paham seperti sosialis-marxis, yang sekuler. Tahun 1960-an tercatat munculnya organisasi-organisasi seperti Arab Nationalist Movement (ANM) yang di pimpin oleh George Habbash, dan Palestine Liberation Organization (PLO) pads tahun 1964 yang dipimpin oleh Ahmad Syuqairi.Dengan meredupnya popularitas PLO sebagai sebuah organisasi terbesar di Palestina, muncullah Hamas sebagai rival utama PLO. Hamas kemudian kian popular di mata rakyat Palestina. Masa depan bangsa Palestina yang tidak menentu, pemerintahan PLO yang korup, membuat rakyat palestina kemudian bersimpati dengan apa yang diperjuangkan oleh Mamas. Maka puncak dari itu semua adalah sebuah hal yang tidak di duga-duga khususnya oleh dunia Internasional,-dimana ketika itu Hamas memenangkan secara mutlak pemilu yang diadakan secara demokratis pads tanggal 25 Januari tahun 2006, dimana llamas mengalahkan Fatah secara telak.Kemenangan Hamas ini kemudian direspon dengan negatif terutama oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa (UE). Hal ini disebabkan Hamas selama ini telah di bed citra yang buruk sebagai sebuah organisasi teroris. Ditolakya perjanjian Oslo 1993 (Declaration of Principles) oleh Hamas, dilakukannya berbagai aksi born jihad yang inenewaskan banyak warga Israel oleh Hamas, menyebabkan Israel dengan keras menolak dan menentang kemenangan pemilu llamas walaupun terbukti demokratis. Bagi Israel, Hamas adalah teroris, garis keras, fundamentalis, ekstrim, dan radikal. Karenanya, Hamas hares dihancurkan. Disamping itu Hamas juga mempunyai agenda untuk mernusnahkan Israel. Hamas juga tidak mau mengakui Israel sebagai sebuah negara.Oleh karena pets konflik yang kian merumit, maka pasca kemenangan gerakan Hamas pada pemilu tahun 2006, perdamaian di Palestina menjadi semakin jauh dad harapan. Bukan di sebabkan oleh Mamas yang keras kepala tidak mau berdarnai, tapi karena Israel juga tidak pemah mau berubah. Seandainya PLO yang memenangkan pemilu pada saat itupun perdamaian hakiki belum tentu akan terwujud. Hamas siap berdamai dan meletakkan senjata, asalkan keadilan ditegakkan. Perdamaian yang halaki adalah apabila penyelesaian atas konflik yang berlarut-larut itu dapat diiakukan secara adil dan komprehensif, sehingga dapat di terima oleh semua pihak. Bukan sebalikaya, hanya menguntungkan satu pihak saja.

---

Since the state of Israel was created in 1948, the Palestinians have been living under colonization and oppression. This condition makes them rise and fight against the colonizers and oppressors. They, then founded organizations in opposition to the Israel. The opposition was in the beginning based on the spirit of nationalism and other isms like socialism, marxism; the secularism. In 1960s rose the opposing organizations like the Arab Nationalist Movement (ANM) led by George Habbash, and in 1964 the Palestine Liberation Organization (PLO) led by Ahmad Syuqairi.

By the weakening popularity of the PLO as the biggest organization in the Palestine, rose Hamas as the first competitor against the PLO. Hamas gains more and more popularity from the Palestinians. The uncertainty of the Palestinian future, corruption in the government of PLO, turn the Palestinians to the Hamas. As the result of their support for the Hamas was the unpredictable event when llamas became the absolute winner against al-Fatah in the general election held democratically on January 25, 2006. This Hamas big victory was internationally unpredicted.

The Hamas victory, how ever, was responded negatively mostly by the Israel, the U.S.A., the British, and the United Europe (UE). To them the Hamas is no other than a bad organization; as a terrorist organization. The Hanias's rejection upon the Oslo Agreement 1993 (The Declaration Of Principles), the suicide bombings that killed many Israelis, cause the Israel reject strongly the victory of the llamas in the election, though democratically held. For the Israel, the llamas is terrorist, extreme loyalist, fundamentalist, and radicalist Therefore it must be crushed-up. On the other hand the llamas also has the agenda to terminate the Israel. The Hamas, similary never acknowledge the Israel as a state.

In the post general election 2006 in which the llamas got its absolute victory peace will fall short of expectations due to aggravating conflicts. It is not only because of the stubborn llamas who are not willing to negociate but also the Israel who will never change their position. Even if the PLO had won the general election 2006 the real peace might not be achieved. The Hamas are ready to negociate and to cease fire on condition that justice is in store. The real peace will be achieved if the peace making process is held comprehensively and justily and be agreed by all parties."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Donald Trump yang memindahkan kedutaan mereka dari Tel-Aviv ke Yerusallem sekaligus mengakui kedaulatan Israel terhadap kota tersebut memicu ketegangan dan instabilitas politik internasional. Kebijakan dan pengakuan tersebut ditentang oleh komunitas internasional yang menganggapnya sebagai penghianatan terhadap kesepakatan dunia menyangkut status Yerusallem sebagai corpus separatum dan dengan demikian dituding menghianati upaya perundingan damai yang seharusnya melibatkan kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina (two state solution). Tanpa terkecuali Uni-Eropa selaku sekutu mereka juga mengecam tindakan pengakuan tersebut dan menghimbau komunitas dunia untuk tetap berpegang pada solusi dua negara. Namun tindakan Uni-Eropa itu sendiri selaku suatu organisasi supranasional nampaknya memiliki kesulitan tersendiri yang diakibatkan oleh terdapatnya beberapa negara anggota yang justru ingin mengikuti langkah Amerika untuk mengakui dan memindahkan kedutaan mereka menuju Yerusallem. Hal ini kemudian berdampak pada upaya Uni-Eropa untuk bangkit menjadi suatu kekuatan besar (great power) dalam panggung internasional terkhususnya dalam kapasitas mereka memainkan peran mereka menjaga tatanan dan ketertiban dunia internasional (Timur-tengah) sesuai dengan konsep great power management English school.

 

Kata Kunci: Pengakuan; Amerika; Uni-Eropa; Negara Anggota; Power; Tatanan & Ketertiban Dunia; English School

---

United States policy under the leadership of President Donald Trump who moved their embassy from Tel-Aviv to Yerusallem while recognizing Israel's sovereignty over the city triggered tensions and instability in international politics. The policy and recognition were opposed by the international community who considered it a betrayal of the world agreement regarding Yerusallem's status as a corpus separattum and thus accused of betraying the efforts of peace negotiations that should involve both parties namely Israel and Palestine (two state solution). Without exception, the European Union as their ally also condemned the act of recognition and called on the world community to stick to the two-state solution. But the EU action itself as a supranational organization seems to have its own difficulties caused by the presence of several member countries who want to follow America's steps to recognize and move their embassy to Yerusallem. This then had an impact on the efforts of the European Union to rise to become a great power on the international stage especially in their capacity to play their role in maintaining the international order and order (Middle-East) in accordance with the great power management concept of English school.

 

Keywords: Recognition; America; European Union; Member State; Power; World Order; English School

"

"Skripsi ini membahas pengaruh pemerintahan konservatif Likud di Israel terhadap konflik yang terjadi antara Israel-Palestina dalam kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2003. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai analizing tools dalam skripsi ini adalah teori konflik, konsep konservatif, dan teori zionisme. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Konservatif Likud di Israel memegang teguh prinsip zionisme yaitu menciptakan Eretz Yisrael atau Tanah Israel di Palestina. Untuk mewujudkan citacitanya tersebut, Pemerintahan konservatif Likud membangun pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Selain itu, Pemerintahan Likud tidak mau berkompromi masalah Jerusalem. Bagi Likud, Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi. Konservatisme Likud telah membawa pengaruh terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Pemerintahan Likud mengubah landasan perdamaian land for peace menjadi land for security. Perubahan landasan ini telah meminimalisasikan jalur perundingan sebagai upaya perdamaian sehingga tidak tercapai sebuah kesepakatan antara Israel dan Palestina. Selain itu, landasan land for security telah meningkatkan tingkat eskalasi konflik dengan penggunaan instrumen kekerasan dan bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina.

---

The focus of this graduation project is the impact of the Likud conservative government in Israel against the conflict betwen Israel and Palestine that accured in the 1996 to 2003. Theoretical framework that would be used as analizing tools this research are theory of conflict, conservative concepts, and theory of Zionism. The Research is a qualitative with descriptive analyzing. The conservative Likud in Israel took for granted the Zionism that is to establish Eretz Yisrael or the Land of Israel in Palestine. To reveal thus goal, Likud goverment built the Jewish settlements in the occupied territories even. In addition, the Likud Government would not compromise for the Jerusalem status. For Likud, Yerusalem is such not undivided and absolutly belong to Israel. Likud conservatism has brought theinfluence of the Israel-Palestinian peace process. Likud Government has changed the base line of peace process from "Land for Peace" into "Land for Security". This alteration has minimized the negotiation path as a way to create peace. Hence the agreement is unreachable. In addition to Land for Security has increased theconflict escalation within coercion instrument."

"Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya."

"Konflik antara umat manusia bisa terjadi karena masalah dan ideologi apa saja, seperti, kepentingan ekonomi, perebutan batas wilayah, faktor etnis, bahkan perebutan wanita atau harta. Bahkan, banyak konflik yang melibatkan faktor agama dan umat beragama, tidaklah murni menunjukkan semata-mata faktor perbedaan konsepsi agama itu sendiri sebagai penyebab konflik. Konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi hingga saat ini berpangkal dari dicetuskannya Gerakan Zionisme International oleh seorang tokoh Bangsa Yahudi bernama Theodor Herzl pada tahun 1894. Gerakan politik dengan berlandaskan scmangat keagamaan ini bertujuan untuk kembali mempersatukan bangsa Yahudi yang hidup berpencar dalam diaspora ke dalam suatu tanah air nasional di Palestina, namun hal tersebut berdampak pada munculnya konflik antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina yang sebelumnya telah menempati tanah tersebut. Tidak hanya sampai di situ, efek yang muncul juga terasa hingga ke negara-negara lain khususnya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengedepankan perspektif emik, serta melalui wawancara mendalam, dan penggunaan data-data sekunder berupa artikel, biografi, dan pernyataan-pernyataan informan di media massa, penelitian ini membahas tentang Sikap Opinion Leader Cendekiawan Kristen dan Islam terhadap konflik Israel-Palestina dan pemikiran mereka berkaitan dengan 'konflik tersebut. Cendekiawan tersebut ialah pertama, Abdurrahman Wahid, kedua, Hidayat Nur Wahid, opinion leader ketiga, Andreas Anangguru Yewangoe, keempat, adalah Benny Susetyo. Umumnya, responden memandang bahwa persoalan konflik Israel-Palestina bukanlah persoalan agama semata, melainkan konflik politik, meskipun di daiamnya terdapat nuansa keagamaan. Pada responden dari kalangan cendekiawan Islam, meskipun sedikit terlihat sentirnen keagamaannya, namun mereka tetap melihat bahwa konflik tersebut merupakan konflik "universal yang memiliki dimensi kemanusiaan yang juga bersifat "universal". Responden dari kalangan cendekiawan Kristen simpatik terhadap perjuangan bangsa Palestina, semata-mata bukan karena faktor agamanya, melainkan faktor kemanusiaannya yang lebih menonjol. Dalam pandangan mereka bangsa Palestina di situ jelas menjadi objek tertindas.

---

Conflict among humans can caused by ideology differences or anything, such as, economic needs, ethnical factors territorial factors, even women or treasure. Therefore, many conflicts involve religion factor, but it is not fair enough to show to point out only the differences in the religion conceptual itself as the reason of the conflict. Conflicts between Palestine and Israel that happened until this day was caused by the declaration of International Zionism movement by a Jewish figure named Theodore Herzl in the year of 1894. The politic movement that based on the religious spirit is aiming to re-unite the Jewish Nations that lived separately in Diaspora into a nation in Palestine, even tough it has an impact on the conflict that rise between Jewish with Palestinian and has settled that ground before. Not only till there, the effect that shown up also felt to other countries especially in the nation that have Moslem majority as the citizen. With using qualitative approach that put forward epic perspective, this research discussed about the Christians and Moslem intellectual opinion Leader attitude in the Israel-Palestine conflict and their background opinion, which related to the conflict. Those intellectual are Abdurrahman Wahid then Hidayat Nur Wahid, and from the Christians Andreas Anangguru Yewangoe and Benny Susetyo. Commonly, the respondents point of view obviously visible that the conflict between Israel and Palestine is not a matter of religion, the respondents point of view focus on that the Israel and Palestine conflict is a political conflict, even if the religion sentimental often attached on the respondents point of view, especially among the Moslem. But even thought, because the conflict is an "universal" conflict and have an humanity dimension so that the reason why the Christian side got sympathy to the effort of the Palestinian, not because the religion factor, but the humanity factor that must be supported, the respondents obviously viewed that Palestine is becoming the object of harassment and etc."

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Peta Jalan Damai dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menjadikan kepemimpinan Amerika Serikat sebagal mediator dalam berbagai perundingan damai di Timur Tengah kembali menemui kegagalan.Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung Iebih dari setengah abad ini, Amerika Serikat selalu berkeinginan menjadi pendamai. Hai ini teriihat pada 1918-1919 (masa Presiden Wilson), telah menjadi peristiwa pertama intervensi politik Amerika Serikat ke Timur Tengah, berkenaan dengan pembagian Imperium Usmaniyah. Sehingga sampai saat ini dalam setiap politik Iuar negerinya Amerika Serikat tidak pernah menghilangkan perhatiannya terhadap kawasan Timur Tengah termasuk dalam proses perdamaian Israel-Palestina.Tesis ini diawali dengan menggambarkan sejarah konflik Israel-Palestina, perundingan damai yang pernah dilakukan hingga pada Peta Jalan Damai, serta pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya terhadap konflik Israel-Palestina. Namun penghambat yang menyebabkan kegagalan dari impiementasi Peta Jalan Damai ini tidak tertepas dari faktor keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel dikarenakan kuatnya loby Yahudi dan ketidaktegasan Amerika Serikat sendiri. Disamping itu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi adaiah sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah, meningkatnya aksi kekerasan dan aksi pro dan kontra dalam pemerintahan kedua belah pihak yang bertikai.Dalam menjelaskan peran kepemimpinan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina pada Peta Jalan Damai penulis menggunakan teori dari John P.Lovell mengenai Leadership Strategy berdasarkan kapabilitas suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri disamping itu penulis juga merasa perlu menggunakan teori dari Vincent Ferraro and Ruth C. Lawson tentang teori Hegemonic Stability mengenai syarat status dominan tunggal untuk bisa menjadi hegemon di suatu kawasan. Peran Amerika menjadi mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, penulls menggunakan teori dari Marvin C. Ott tentang peran dari intervensi pihak ketiga. Sedangkan mengenai pengkategorian penyebab dari konflik yang berlangsung, penults berupaya memaparkan teori dari K.J. Hoisti yang menyebutkan bahwa konflik antara Israel-Palestina dikategorikan kepada konflik terotoriai terbatas, konflik yang diakibatkan oleh suatu negara untuk memepertahankan hak mereka dan konflik karena imperialisme terbatas.Penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang fazimnya disebut juga dengan deskriptif analisis. Data yang berhasil diperoleh lebih dominan beresal dari data sekunder.Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa faktor keberpihakan dari Amerika Serikat terhadap Israel merupakan faktor dominan yang bisa dikategorikan kepada faktor internal yang menjadi penyebab utamagagalnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam implementasi Peta Jalan Damai disamping faktor eksternal lain: sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah; meningkatnya aksi kekerasan; serta aksi pro dan kontra dalam pemerlntahan kedua belah pihak yang juga ikut mempengaruhi."

"Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu konflik dan eskalasi baru antara Palestina dan Israel. Konflik ini menjadi sumber pemberitaan media massa di berbagai belahan dunia, tetapi pemberitaan dari media massa negara-negara Barat menuai banyak kritikan akibat bias yang terdapat dalam liputannya, termasuk dalam media massa Jerman. Penelitian ini menganalisis judul berita terkait konflik Israel-Palestina 2023 pada media massa Jerman BILD dalam portal berita daringnya, Bild.de, ketika melaporkan peristiwa konflik dalam satu bulan setelah tanggal 7 Oktober 2023. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori analisis wacana kritis dari Fairclough (2010), penelitian ini bertujuan menjelaskan penulisan serta mengeksplorasi makna nomina yang digunakan oleh Bild.de dalam judul-judul berita. Penulis menemukan adanya bias dalam judul-judul berita yang diproduksi oleh Bild.de dalam memberitakan konflik Israel-Palestina 2023. Bias dalam judul-judul berita terlihat dalam penggunaan nomina atau kata benda yang mengasosiasikan Hamas dengan terorisme, orang-orang yang mendukung Palestina sebagai pembenci Israel, ataupun seruan yang bersifat pro-Palestina sebagai pernyataan kebencian terhadap Israel atau kaum Yahudi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa judul-judul berita yang dikeluarkan oleh Bild.de sangat dipengaruhi oleh politik luar negeri Jerman yang mendukung Israel.

---

The Hamas attack on Israel on October 7, 2023 triggered a new conflict and escalation between Palestine and Israel. This conflict has become a source of mass media coverage in various parts of the world, but the news from Western mass media has received a lot of criticism due to the bias contained in its coverage, including in the German mass media. This study analyzes news headlines related to the 2023 Israel-Palestine conflict in the German mass media BILD in its online news portal, Bild.de, when reporting conflict events in the month after October 7, 2023. Using a qualitative approach based on Fairclough's (2010) critical discourse analysis theory, this study aims to explain the writing and explore the meaning of the nouns used by Bild.de in the headlines. The author found bias in the headlines produced by Bild.de in reporting the 2023 Israel-Palestine conflict. Bias in the headlines can be seen in the use of nouns that associate Hamas with terrorism, people who support Palestine as haters of Israel, or pro-Palestinian calls as a statement of hatred towards Israel or the Jews. The findings also show that the headlines issued by Bild.de are heavily influenced by German foreign policy in favor of Israel."