Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai analisis strategi transformasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi BBPPT dalam menghadapi pentingnya mempersiapkan diri menghadapi imlementasi Mutual Recognition Arrangements. Perlunya kelayakan laboratorium uji perangkat telekomunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk bersaing dalam era globalisasi terutama dalam hal pemenuhan persyaratan atas penilaian kesesuaian terhadap alat perangkat telekomunikasi. Kondisi BBPPT saat ini dianggap belum memungkinkan untuk memberikan hasil penilaian kesesuaian yang diamanatkan dalam MRA karena keterbatasan infrastruktur dan masih perlunya kesesuaian terhadap kebijakan yang mengatur mengenai MRA.Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang telekomunikasi dan informatika mendorong semakin banyaknya produk-produk perangkat telekomunikasi yang beredar marak di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut secara langsung mengakibatkan pertumbuhan kebutuhan akan pengujian alat perangkat telekomunikasi untuk keperluan global acceptance dari produk-produk telekomunikasi yang tersebar di seluruh dunia. Kebijakan dan regulasi yang mengatur bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang akan dipasarkan di suatu negara di seluruh dunia diwajibkan untuk memenuhi peraturan teknis dari negara bersangkutan, sehingga untuk dapat meyakinkan hal tersebut diperlukan suatu tahapan pengujian di laboratorium yang memiliki kemampuan untuk menguji perangkat telekomunikasi sesuai standar yang berlaku. Maka pada tesis ini membahas tentang lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi , infrastruktur laboratorium uji perangkat telekomunikasi, pelayanan good laboratory practices serta peluang yang bisa digali dengan adanya transformasi . Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber seperti brosur, white paper, laporan, jurnal penelitian, peraturan pemerintah dengan pengumpulan data dokumentasi, wawancara, literatur internet dan kondisi lapangan terhadap keberadaan laboratorium uji dengan menggunakan metode SWOT Balanced Scorecard dan Gap Analysis.Hasil penelitian ini adalah berupa sasaran strategi tahapan pendek, menengah dan panjang yang akan memfasilitasi peningkatan kualitas laboratorium uji secara berkelanjutan pada proses penilaiaan kesesuaian terhadap perangkat telekomunikasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the transformation strategy analysis of the Examination Center of Telecommunication Equipment towards the importance implementation of Mutual Recognition Arrangements. The need of the readiness and feasibility of telecommunications equipment testing laboratory of the Directorate General of Resources of Post and Informatic Equipment to compete in the era of globalization, especially in terms with compliance of conformity assessment of telecommunications requirements. Currently, Examination Center of Telecommunication Equipment rsquo s conditions require a form of transformation to give appropriate results to the conformity assessment mandated by MRA, a research focuses on regulation, infrastructure and telecommunication equipment test laboratory on servicing good laboratory practices will be analyzed on this thesis.Along with the rapid developments in the field of telecommunications and informatics that encourage many telecommunications equipment products that circulate rampant in Indonesia . With the development of these technologies, directly resulting the growth of demand for telecommunications equipment testing tool for global acceptance purposes of telecommunications products spread all over the world. Policies and regulations that govern each of telecommunication equipment which will be marketed in such countries around the world are required to meet the technical regulations of the relevant countries, so to assure and convince them, it takes kind of lab test phases that have the ability to test that telecommunication equipment in accordance of applicable standards.This study uses study literatures from various sources such as brochures, white papers, reports, research journals , government regulations with documentation of data collection, interviews, internet literature and the existence of laboratory test using SWOT Balanced Scorecard analysis and Gap Analysis. The result of this objective is a short, medium and long long term strategy improvement of quality testing laboratory. A continuous improvement of the conformity assessment process for telecommunications equipment"

"Makalah ini mengkaji sejauh mana kebijakan standar wajib dan saling pengakuan mempengaruhi impor Indonesia dengan menganalisis nilai impor 300 produk dari 103 mitra dagang antara tahun 2007 dan 2019. Model gravitasi digunakan sebagai alat analisis, yang kemudian diregresikan dengan memanfaatkan regresi linier dengan efek tetap untuk produk. Hasil utama dari studi empiris ini adalah bahwa kebijakan standar wajib berdampak negatif pada impor Indonesia. Ukuran dampak dari penerapan standar wajib terhadap impor Indonesia sebagai hambatan non-tarif hampir sebesar kenaikan bea masuk sebesar tiga poin persentase. Temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun kesepakatan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian berpengaruh positif terhadap impor Indonesia, namun secara statistik tidak signifikan.

---

This paper investigates the extent to which mandatory standards policy and mutual recognition affect Indonesian imports by analyzing the import value of 300 products from 103 trading partners between 2007 and 2019. The gravity model is used as an analytical tool, which is then regressed by utilizing linear regression with a product's fixed effect. A key outcome of this empirical study is that mandatory standards policy has a negative impact on Indonesian imports. The impact size of mandatory standards imposition on Indonesian imports as a non-tariff barrier is nearly as large as three percentage point increase in imports duty. Another crucial finding is that though the mutual recognition agreement of the conformity assessment results has a positive effect on Indonesian imports, it is not statistically significant."

"Saat ini dunia sedang menghadapi perubahan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya akibat COVID-19 yang memberikan dampak secara global. Untuk menghadapi situasi tersebut dibutuhkan agility baik di tingkat organisasi, tim, dan individu. Untuk meningkatkan agility individu tersebut, Kementerian Keuangan menerapkan distributed work arrangements (DWA) berupa work from home (WFH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DWA menggunakan variabel determinan berupa psychological capital, work characteristics , information and communication technology (ICTs) support, family support, dan trust untuk meningkatkan personal agility. Penelitian empiris dilakukan terhadap 184 pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan yang pernah melakukan WFH selama pandemi COVID-19 dan tinggal bersama keluarga selama melakukan WFH. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa DWA dapat meningkatkan personal agility. Psychological capital, ICTs support, family support, dan trust memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan DWA. Sedangkan work characteristics tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan DWA. Hasil temuan menginsikasikan bahwa DWA dapat memediasi hubungan psychological capital, ICTs support, family support, dan trust terhadap personal agility

---

The world is currently facing the unpredictable change due to COVID-19. It impacts globally. Dealing with this situation requires agility at both the organizational, team and individual levels. To increase a personal agility, organizations implement distributed work arrangements (DWA) in the form of work from home (WFH). This research aimed to determine the impact of DWA using determinant variables in the form of psychological capital, work characteristics, information and communication technology (ICTs) support, family support, and trust to increase personal agility. The empirical research was conducted toward 184 employees at the Secretary General, Ministry of Finance who had been WFH during the COVID-19 pandemic and lived with their families during WFH. Data analysis was performed using the Structural Equation Model (SEM). DWA has positive impact to increase personal agility. Psychological capital, ICTs support, family support, and trust have a positive effect on DWA. Work characteristics does not really affect DWAs. DWA can mediate the relationship between psychological capital, ICTs support, family support and trust in personal agility."

"ABSTRAKPermasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.

---

ABSTRACTThe problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."

"ABSTRAKPermasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.

---

ABSTRACT

The problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41 / PER / MEN.KOMINFO / 11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."

"Penelitian ini menganalisis exit strategy perusahaan telekomunikasi dari industri yang sedang menurun dengan mengambil studi kasus keluarnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dari industri CDMA (code division multiple access). Penelitian menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada pendapat Porter yang dimodifikasi mengenai strategi bersaing dengan fokus membahas exit barrier dan upaya mengatasinya.

Penelitian menemukan bahwa perkembangan ekosistem teknologi CDMA global, penurunan jumlah pelanggan Flexi, penurunan pendapatan, serta kerugian usahatelah mendorong Telkom untuk keluar dari industri CDMA. Adapun hambatan keluar yang dihadapi mencakup aset berupa infrastruktur, lisensi dan frekuensi, biaya terkait SDM dan pelanggan, hambatan emosional karyawan dan manajemen, hambatan pemerintah dan sosial terutama terkait dengan aspek politik sebagai BUMN, serta mekanisme penjualan harta kekayaan. Hambatan berupa aspek politik merupakan hambatan terbesar.

Telkom dapat mengatasi berbagai hambatan keluar karena dukungan pemerintah melalui penataan frekuensi, memiliki beragam portofolio bisnis sehingga mudah dalam memindahkan SDM, dan Telkom memiliki anak usaha yang kuat di bidang telekomunikasi nirkabel.

---

This research analyzes the exit strategy of telecommunication companies from a declining industry with a case study on the exit of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) from code division multiple access (CDMA) industry. The research uses a post positivist approach with a mixed data collection method between quantitative and qualitative. This research refers to modified Porter?s notion of competitive strategy with a focus on discussing exit barrier and effort to overcome the barrier.

This research found that Telkom exited from CDMA industry due to the development of global CDMA technology ecosystem along with the declining number of Flexi subscribers and revenue as well as loss of business. Meanwhile, the exit barriers faced by the company include assets such as infrastructure, license and frequencies, human resources and customer-related cost, employee and management emotional barriers, government and social barriers primarily associated with political aspect as a state-owned company, and mechanism of asset sales. Political aspect became the biggest barrier.

Telkom was able to overcome the exit barriers due to government support through the arrangement of frequency alocation. Moreover, the company has a diverse business portfolio to facilitate redeployment of human resources, and the company has a strong subsidiaries in the field of wireless telecommunication."

"Fokus dari penelitian ini adalah perilaku dari investor reksa dana terbuka ketika dihadapkan kepada sinyal informasi jamak mengenai kinerja historis dari reksa dana. Perilaku investor dapat tercermin dalam keputusan penempatan dan penarikan dana kelolaan reksa dana. Selain itu, penelitian juga mengamati keberadaan ambiguitas yang diterima investor atas sinyal informasi jamak, serta reaksi yang timbul atas ambiguitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor reksa dana terbuka memiliki sensitivitas atas sinyal informasi kinerja historis reksa dana, serta memiliki sensitivitas tambahan karena ambiguitas dari sinyal informasi jamak. Atas ambiguitas yang timbul, investor menempatkan bobot yang lebih kepada sinyal informasi negatif dan sinyal informasi terburuk dalam keputusan investasi.

---

The focus of this study is the behaviour of open-ended mutual fund investors when encountered with multiple information signals of mutual fund?s past performance. The behaviour of investors can be reflected on their decision to subscribe or redeem their funds from the mutual fund. Moreover, the research observes the presence of ambiguity within investors because of multiple information signals, and also their reaction towards it. The results found that open-ended mutual fund investors have sensitivity towards past performance information signals, and also have additional sensitivity to the ambiguity of multiple information signals. Because of the presence of ambiguity, investors give more consideration to negative information signals and the worst information signal in their investment decisions."

"In the current study, two experiments are reported that investigated the effects of simple white noise and mixture of white noise and other sounds on perception of speech. In both experiments, university students were recruited to listen to short sentences under various sound masking conditions. Experiment 1, where standard sets of speakers were used for both speech and masking stimuli, has shown that, compared to baseline where there was no masking sound, the participants had significantly greater difficulties in understanding the sentences where the average level of understanding was 28% for the white noise condition and 20% for the mixed noise condition in which white noise was mixed with pink noise and sounds of running water. In Experiment 2, a test model of the specially designed sound masking speaker was used to present the masking noise. Further, sounds of tweeting birds and healing music were added to the mixed noise from Experiment 1 to create the three masking noise conditions. The average level of understanding for the mixed noise condition was 14%, while that for the bird and music conditions were 24% and 30% respectively. The higher understanding rates for the latter conditions were due to lower volume of the mixed white noise in order to keep the overall volume including the birds and music at 55dB. There were also significant effects of sentence type and reading voice gender, suggesting that auditory legibility does not solely depend on the speech-to-noise sound level ratio, but also on other variables, such as, predictability of the sentences, and clarity of the speech. Feedback at the end of the sessions revealed that the participants found mixed noise less irritating than pure white noise, and they preferred mixed noise with bird tweeting or music even better. Thus, it was concluded that mixed noise with occasional sounds of tweeting birds, was the most suitable masking sound for commercial use, being efficient and not unpleasant."