Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bangsa Indonesia berkembang di wilayah kepulauan di garis khatulistiwa. Kontak budaya dan sejarah yang panjang telah banyak meninggalkan warisan budaya, yang sebagian besar terpendam di dalam tanah dan tenggelam di dasar laut. Warisan budaya bawah air di Indonesia berjumlah cukup banyak, salah satunya terdapat di perairan Kepulauan Karimunjawa dan telah teridentifikasi tinggalan budaya sebanyak 10 situs, yaitu Situs Geleang, Situs Menyawakan, Situs Kumbang, Situs Parang, Situs Indonor, Situs Genteng, Situs Seruni, Situs Genting, Situs Kapal Mati, dan Situs Pulau Nyamuk. Situs-situs tersebut perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber daya budaya. Untuk menjaga nilai-nilai yang terkadung dalam sumber daya budaya bawah air di Kawasan Kepulauan Karimunjawa, diperlukan upaya pelestarian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungannya bagi masa mendatang.Upaya perlindungan terhadap Kawasan Karimunjawa saat ini dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki tugas melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi pelestarian terhadap sumber daya budaya bawah air Karimunjawa belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengelolaan kawasan untuk melestarikan baik sumber daya alam dan sumber daya budaya. Untuk menentukan bentuk pengelolaan dilakukan analisis TOWS dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari pengelolaan yang sekarang sudah dilakukan, maka direkomendasikan model manajemen sumber daya budaya bawah air yang berjalan bersama-sama dengan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya model ini diuji kembali menggunakan analisis SWOT sehingga dihasilkan model manajemen yang tepat dan teruji.

---

Indonesian people thrive in an archipelago in the the equator.A long cultural contact and history have left many cultural heritage, most of them are buried underground and sunk underwater of the sea. Indonesia has a lot of underwater cultural heritage, some of them are located in Karimunjawa Archipelago. There are 10 sites which are Geleang Sites, Menyawakan Sites, Kumbang Sites, Parang Sites, Indonor Sites, Genteng Sites, Seruni Sites, Genting Sites, Kapal Mati Sites, dan Pulau Nyamuk Sites. These sites needs to be preserved because of their potential as an underwater cultural resource. To maintain its values, cultural resource in Karimunjawa, needs to preserved according to the Law Number 11 Year 2010 of Cultural Heritage which consist of protection, development, and utilization in order to maintain its continuity for future generation.Protection effort to the Karimunjawa now is done by the National Park that has the duty to conserve the natural resource and its ecosystem. However the preservation of underwater cultural resource of Karimunjawa have been entirely done, so it needs a management to preserve both natural and cultural resource. To determine the management this research uses TOWS analysis that consider the internal and eksternal factor of the recent management. So this research recommend a cultural resource management model that be in accordance with the conservation of natural resource. And yhen this model is retested using SWOT analysis to obtain an appropriate and a tested management model."

"Ada tiga hal dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang masih perlu diperhatikan, yaitu masalah pendidikan,pemerataan keadilan, dan pelayanan kesehatan...."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan satwa yang cukup tinggi. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Harimau Sumatera yang sudah dalam kondisi kritis menurut IUCN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tingginya tingkat perburuan dan perdagangan Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan terhadap satwa dan lemahnya penegakan hukum.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the biggest biodiversity in the world, but also have quite high species extinction rate. This thesis discusses the implementation of conservation and protection of Sumatran Tiger which included in Critically Endangered according to IUCN.

In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative library research methods and descriptive typology. The problem of this thesis is high level of poaching and trade of Sumatran Tiger as a protected animal. And conclusion of this thesis is a lack of public awareness and law enforcement."

"Kepulauan Karimunjawa menjadi daerah yang memang sangat berpotensial untuk budidaya rumput laut. Namun pada kenyataannya semakin lama potensi itu turun dikarenakan hasil budidaya yang tidak maksimal karena suatu penyakit. Upaya yang mungkin dapat dilakukan yaitu apakah wilayah sekitar Pantai Karimunjawa mempunyai kualitas air yang sesuai maupun potensial. Dalam kesesuaian diukur dari segi kondisi fisik maupun kimia dari suatu air. Kondisi dari potensialnya budidaya rumput laut dimana diukur berdasarkan jarak, aksesibilitas, lokasi, maupun penggunaan tanah sekitar. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis sebaran budidaya rumput laut berdasarkan kesesuaian dan menganalisis wilayah yang berpotensi untuk lokasi pengembangan budidaya rumput laut. Kondisi fisik air yang digunakan seperti suhu permukaan laut, arah maupun kecepatan arus laut, dan TSS (Total Suspended Solid). Kondisi kimia air yang digunakan seperti salinitas dan oksigen terlarut. Data – data ini diperoleh dari citra Landsat 8 (OLI), citra MODIS, dan penggunaan algoritma. Pengolahan data selanjutnya akan di analisis secara overlay dimana hasilnya akan berupa persebaran dari wilayah kesesuaian yang terdiri atas wilayah sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Analisis yang kedua juga menggunakan analisis spasial deskriptif dalam menentukan wilayah yang berpotensial, cukup potensial, maupun tidak potensial. Hasilnya menunjukan bahwa wilayah yang terbagi atas tiga klasifikasi dalam pengambilan titik validasi. Klasifikasi titik validasi pertama dimana cukup sesuai untuk dibudidaya namun secara jarak, aksesibilitas, lokasi dan penggunaan tanah sekitar memiliki daerah yang potensial. Klasifikasi titik validasi yang kedua dimana memiliki wilayah kesesuaian yang sesuai, cukup sesuai, maupun tidak sesuai namun secara potensialnya merupakan wilayah yang cukup potensial. Klasifikasi ketiga dimana daerah wilayah secara kesesuaian merupakan wilayah yang sesuai namun secara potensial wilayah ini merupakan wilayah yang tidak potensial

---

Karimunjawa Islands are become an area that is indeed very potential for seaweed cultivation. However in reality the longer of the potential become more decrease because the cultivation results are not optimal due to an illness. Possible efforts can be made, namely whether where the area around Karimunjawa Beach has suitable and potential water quality. In conformity measured in terms of physical and chemical conditions of a water. The conditions of potential seaweed cultivation are measured by distance, accessibility, and the use of surrounding land. So from that the purpose of this study was to analyze the distribution of seaweed cultivation based on suitability and analyze the potential areas for seaweed cultivation. The physical conditions of water used such as sea surface temperature, wave direction, speed of ocean currents, and TSS (Total Suspended Solid). The chemical conditions of water used such as salinity and dissolved oxygen. These data are obtained from Landsat 8 (OLI) imagery, MODIS imagery, and the use of algorithms. The processing of the data will then be analyzed in an overlay where the results will be in the form of a distribution from the area of suitability which consists of suitable appropriate area, quite appropriate, and not appropriate. The second analysis also uses descriptive spatial analysis in determining potential, quite potential, or not potential areas. The results show that the regions are divided into three classifications in taking validation points. The classification of the first validation point is quite suitable for cultivation but in terms of distance, accessibility, the use of surrounding land has a potential area. The second classification of validation points has an appropriate, sufficiently suitable, or inappropriate area of suitability, but potentially is a potential area. The third classification in which the area of the suitability is an appropriate area, but potentially this region is a potential area"

"Desa Karimunjawa termasuk kawasan Kepulauan karimunjawa.Wilayah yang begitu luas,dengan sebagian besar perairan laut menjadikan banyak penduduk yang mempenyai aktivitas mencari ikan. Nelayan merupakan sebutan mayoritas penduduk di desa Karimunjawa...."

"ABSTRAKKewang adalah lembaga sosial di desa-desa Pulau Saparua, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tindakan semena-mena dari penduduk luar desa maupun penduduk desa itu sendiri, terhadap segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah-tanah desa yang merupakan lumbung alami dari masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha Kewang dalam melaksanakan fungsinya, ialah menetapkan Sasi. Sasi adalah larangan untuk memetik hasil atau panenan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya agar tanaman dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam melaksanakan fungsinya, Kewang berpedoman pada norma-norma pengendali (adat istiadat).Lembaga social ini sudah ada sebelum bangsa-bangsa Eropa (Portugis, 1512; Belanda, 1599) menguasai Saparua. Maka tradisi Kewang ini sebenarnya telah lama berakar dalam masyarakat Saparua. Peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan juga tidak diragukan lagi. Tetapi seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat, maka efektivitas fungsi Kewang ini terus merosot, sehingga banyak desa-desa di pulau Saparua yang meninggalkan tradisi Kewangnya.Salah satu desa di pulau Saparua yang cukup lama mempertahankan fungsi Kewangnya adalah desa Ihamahu. Malahan atas keberhasilannya dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di desanya, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 1982, Korps Kewang Ihamahu memperoleh penghargaan Lingkungan Hidup Nasional berupa pahatan Kalpataru tiga dimensi berlapiskan emas murni. Tampaknya saat itulah puncak keberhasilan Kewang desa Ihamahu, karena pada masa-masa berikutnya efektivitas fungsinya terus merosot, menyusul kewang-kewang lainnya di banyak desa desa dalam wilayah pulau Saparua.Kenyataan sebagaimana diuraikan di atas telah mengundang pertanyaan, faktor-faktor apa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap makin melemahnya efektivitas fungsi Kewang di Pulau Saparua.Dengan menggunakan desain survai dalam telaah korelasi, dipilih enam variabel yang akan diamati kaitan fungsionalnya. Variabel-variabel itu ialah: Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, Fertumbuhan Penduduk, Efektivitas Fungsi Norma Pengendali, Sikap Pimpinan Desa, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:- Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, dan Pertumbuhan Penduduk, tidak berkorelasi secara signifikan dengan Efektivitas Fungsi Norma Pengendali.- Efektivitas Fungsi Norma Pengendali tidak berkorelasi secara langsung dengan Efektivitas Fungsi Kewang, tapi melalui Sikap Pimpinan Desa.Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: Bahwa norma pengendali atau adat-istiadat tidak selalu dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Sebaliknya keputusan-keputusan pimpinan formallah yang justru memegang peranan penting.Berkenaan dengan itu, usaha pelestarian kemampuan lingkungan di desa oleh masyarakat tidak akan dapat diandalkan tanpa peranan aktif pimpinan desa. Berdasarkan kenyataan tersebut betapapun kedudukan dan peranan pimpinan formal yang didukung oleh sistem pemerintahan nasional masih lebih penting daripada pimpinan adat, walaupun seringkali kehadiran pimpinan formal itu menimbulkan kecemburuan sosial.

---

ABSTRACT

Kewang is a social institution in the villages of Pulau Saparua which functions as a controlling agent toward arbitrary action of inhabitants living outside the village as well as inhabitants of the village itself, toward all what grows and lives on village land which forms a natural rice-barn of the society itself. One of the efforts of Kewang in the performance of its function is to determine Sasi. Sasi is a prohibition to collect harvest in certain periods. The objective thereof is to facilitate the vegetation to provide its optimal yield.

In performing its function Kewang is guided by controlling norms based on customs and traditions.

This social institution existed already before European nations (Portuguese, 1512; Dutch, 1599), governed Saparua. Therefore this Kewang tradition is in fact rooted in the Saparuan society since a long time ago.

Its role the management of natural resources and environment is also not to be doubted any more. In line with the development in the society, however, the effectiveness of the Kewang function is ever declining so that many villages in Saparua leaves their Kewang tradition. One of the villages in Pulau Saparua which has maintained the Kewang function long enough is the village of Ihamahu. For its success in managing natural resources and environment .in its village, at the commemoration of Life Environment Day on 5 June 1982 Ihamahu Kewang Corps has obtained National Life Environment appreciation in the form of a Kalpataru three dimensioned carving with a lining of pure gold. It seems that it was the peak of successful Kewang achievement in the village of Ihamahu because at the therafter following periods the effectiveness of its function is ever declining, following other Kewang in many villages in the Pulau Saparua region.

The fact as described above has raised the question; what factors are really responsible for the weakening of the effectiveness of the Kewang function in Pulau Saparua. In the application of a survey design in a correlation research six variables were chosen of which the functional correlation ship will be observed. Mentioned variables are: Level of Education, Contact with the Outside World, Population Growth, Effectiveness of the Controlling Norm Function, attitude of the Village Headman, and the Kewang Effectiveness Function.

The investigation result shows that:

- Levels of Education, Contacts with the Outside World, and Population Growth have no significant correlation with Controlling Norm Effectiveness Function.

- Controlling Norm Effectiveness Function has no direct correlation with Kewang Effectiveness Function, but is the case via (through) the attitude of village headman.

Hence from the mentioned investigation result can be concluded that a Controlling Norm or Customs and Tradition is not always in a position to perform a social control on society. Contrariwise the decisions of the formal leading authority just play an important role. In connection thereof the effort to make an everlasting environment in the village by the society cannot be relied on without the active role of the village headman. Based on mentioned fact, however that may be, the position and the role of the formal leading authority backed (supported) by a national government system is more important than a backing adat authority, although the pretence of a formal leading authority often cause a social suspicion."

"Pemanasan global yang terjadi selama ini berpengaruh terhadap degradasi lingkungan fisik termasuk kondisi terumbu karang. Kepulauan Karimunjawa merupakan gugusan pulau-pulau kecil, terbentuk dari aktivitas terumbu karang. Kondisi terumbu karangnya selama ini cenderung mengkhawatirkan. Namun penelitian terhadap terumbu karang di pulau-pulau kecil masih terbatas. Melalui interpretasi citra Landsat dengan formula Lyzenga dipadukan dengan survei lapang, penelitian ini mengungkapkan pola persebaran dan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa.Analisa yang digunakan adalah analisa spasial dengan variabel geofisik-kimia. Sejak tahun 1997 sampai 2009 kerusakan terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa bertambah sebanyak 9.78 %. Pola kerusakan terumbu karang sebagian besar mengikuti aliran arus permukaan laut. Kerusakan terumbu karang lebih tinggi terjadi di bagian barat Kepulauan Karimunjawa.

---

Global warming up till now influintial about degradation of physic environment included coral reef ecosystem. Karimunjawa islands consist group of small islands, formed with coral reefs activity. Condition about coral reef ecosystem disposed be worried. However, research about coral reefs in the small islands are still not much done. Interpretation of Landsat satellite imagery with lyzenga formula combined with the field survey, this research uncover about pola distribution and destruction of coral reefs in the Karimunjawa Islands.

Analysis this research is spatial analyst with geophysic-chemistry variables. Since 1997 until 2009 destruction of coral reefs in the Karimunjawa islands increase as 9.78%. The spatial pattern of coral reefs destruction largely following the flow of sea surface currents. The highest destruction of coral reefs occur in the western of Karimunjawa islands."

"Penelitian disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, semenjak dikelolah oleh Permina kemudian menjadi Pertamina dan saat ini menjadi PT. Pertamina,Tbk, di tandai oleh adanya budaya korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut. Penelitian ini studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi. Teknik pengelolahan data; metode wawancara dari informan secara struktur, metode pengelolahan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, Teknik analisis data memilah-milahnya menjadi satuan, mensintesiskannya. Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja, karena adanya konflik kepentingan terutama pelakunya para pemegang kekuasaan dan kewenangan, habibtus proses mendapatkan kekuasaan dan kewenangan di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi. Para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan. Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan shame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.

---

This dissertation research analyzes the phenomenon of the transmission of the culture of corruption in the management of oil and natural gas resources in Indonesia, since it was managed by Permina then became Pertamina and currently PT. Pertamina, Tbk, is marked by a culture of corruption. The problem of this research is that Indonesia is equipped with abundant natural resources, including oil and natural gas resources. The oil and natural gas resources should be controlled by the state for the greatest prosperity of the people. In fact the Indonesian people are also not prosperous despite the abundance of oil and natural gas resources. This research is a case study of the culture of corruption, a qualitative research method approach. This type of research is ethnographic, the research subject of the actors in the habit of corruption. Data processing techniques; structured interview method of informants, data processing methods used to trace historical data, data analysis techniques to sort them into units, synthesize them. The results of the study clearly show that corruption in the management of oil and gas resources in Indonesia has been cultured. This supports and strengthens allegations about the culture of corruption in Indonesia, due to the transmission and structure of corrupt institutions and individuals. The transmission of a culture of corruption in the misappropriation of oil and gas resources in Indonesia begins with the transmission of a culture of abuse of power that tends to commit corruption as a behavior carried out by anyone, due to conflicts of interest, especially the perpetrators of power and authority, habibtus of the process of gaining power and authority in state institutions and state-owned enterprises (BUMN), in this case the Management of Oil and Natural Gas Resources in Indonesia, which is filled with transactional mechanisms in every moment of transition, has dragged the government process into a vortex of corruption. Corrupt actors are due to their love of money, love for a luxurious lifestyle is the root of crime. Researcher's suggestion is to symbolize all components of the nation to carry out a share culture and limit discretion to the bureaucrats, executives and legislatures as public officials, and social control is needed for public officials in state institutions as independent checks and balances."

"Penelitian disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, semenjak dikelolah oleh Permina kemudian menjadi Pertamina dan saat ini menjadi PT. Pertamina,Tbk, di tandai oleh adanya budaya korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut. Penelitian ini studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi. Teknik pengelolahan data; metode wawancara dari informan secara struktur, metode pengelolahan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, Teknik analisis data memilah-milahnya menjadi satuan, mensintesiskannya. Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja, karena adanya konflik kepentingan terutama pelakunya para pemegang kekuasaan dan kewenangan, habibtus proses mendapatkan kekuasaan dan kewenangan di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi. Para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan. Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan bshame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.

---

This dissertation research analyzes the phenomenon of the transmission of the culture of corruption in the management of oil and natural gas resources in Indonesia, since it was managed by Permina then became Pertamina and currently PT. Pertamina, Tbk, is marked by a culture of corruption. The problem of this research is that Indonesia is equipped with abundant natural resources, including oil and natural gas resources. The oil and natural gas resources should be controlled by the state for the greatest prosperity of the people. In fact the Indonesian people are also not prosperous despite the abundance of oil and natural gas resources. This research is a case study of the culture of corruption, a qualitative research method approach. This type of research is ethnographic, the research subject of the actors in the habit of corruption. Data processing techniques; structured interview method of informants, data processing methods used to trace historical data, data analysis techniques to sort them into units, synthesize them. The results of the study clearly show that corruption in the management of oil and gas resources in Indonesia has been cultured. This supports and strengthens allegations about the culture of corruption in Indonesia, due to the transmission and structure of corrupt institutions and individuals. The transmission of a culture of corruption in the misappropriation of oil and gas resources in Indonesia begins with the transmission of a culture of abuse of power that tends to commit corruption as a behavior carried out by anyone, due to conflicts of interest, especially the perpetrators of power and authority, habibtus of the process of gaining power and authority in state institutions and state-owned enterprises (BUMN), in this case the Management of Oil and Natural Gas Resources in Indonesia, which is filled with transactional mechanisms in every moment of transition, has dragged the government process into a vortex of corruption. Corrupt actors are due to their love of money, love for a luxurious lifestyle is the root of crime. Researcher's suggestion is to symbolize all components of the nation to carry out a share culture and limit discretion to the bureaucrats, executives and legislatures as public officials, and social control is needed for public officials in state institutions as independent checks and balances."

"Artikel ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran stakeholder dalam manajemen pelestarian pada Cagar budaya di Provensi Lampung. Masalah tersebut hadir dikarenakana sering terjadinya tumpang tindih kebijakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran stakeholder dalam melaksanakan pelestarian pada kedua objek yang memiliki perbedaan status Cagar Budaya dan setelahnya dapat membantu manajemen pengelolaan yang tepat untuk kedua objek di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada para stakeholder. Hasil dari penelitian pada kedua objek Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di Provinsi Lampung yaitu stakeholder sekunder menjadi pengelola dikedua situs. Stakeholder kunci dan stakeholder primer seharusnya turut dalam melakukan pelestarian, namun pada Situs Cagar Budaya hal ini tidak diterapkan. Sedangkan pada objek yang diduga Cagar Budaya, stakeholder kunci dan stakeholder primer telah melakukan perannya.

---

This article discusses issues related to the role of stakeholders in conservation management in Cultural Heritage in Lampung Province. This problem is present because of the frequent overlapping of policies in the process of implementing the management and proservation of Cultural Conservation in Lampung Province. For this reason, the purpose of this study is to determine the role of stakeholders in carrying out the preservation of the two objects that have different Cultural Conservation statues and after that can assist the proper management of the two objects in Lampung Province. The method used is qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with stakeholders. The results of the research on the two objects of Cultural Conservation and the suspected Cultural Conservation in Lampung Province are secondary stakeholders who become managers of both sites. Key stakeholders and primary stakeholders should participate in carrying out conservation, but in Cultural Heritage Sites this is not applied. Meanwhile, in the object that is suspected of being a Cultural Conservation, key stakeholders and primary stakeholders have played their roles.

"