Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On Javanese plantation workers in North Sumatera, Indonesia."

"Pada tanggal 6 Oktober 1955 syekh Muhammad Makmun bin Yahya kembali ke Tanah Air dari Makkah, Saudi Arabia, setelah bermukim di sana selama kurang lebih 21 tahun menimba ilmu agama. Kepulangannya ke tanah air sekaligus mendirikan tarekat Mufarridiyah. Syekh Muhammad Makmun mendirikan tarekat ini, antara lain untuk meningkatkan ketaatan orang Islam kepada perintah-perintah agama. Menurut syekh Makmun, kehidupan masyarakat Islam di Indonesia saat itu sudah semakin jauh dari ukuran-ukuran keislaman sehingga masyarakat dipandang mengalami kekosongan agama dan kejiwaan. Itulah sebabnya ia mengajak masyarakat Islam berdzikir agar meningkat rasa takut kepada Allah. Dengan kata lain, ia ingin memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui jalur agama. Tarekat Mufarridiyah cepat berkembang dan memperoleh pengikut yang cukup banyak di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke beberapa Negara, seperti Malaysia, Brunai Darusssalam, Singapura, Jepang, dan Australia. Daya tank tarekat ini selain amalan dzikir yang praktis, juga karena integritas sosok syekh Muhammad Makmun yang memiliki kharisma sangat tinggi dalam pandangan para pengikut dan pengagum. Syekh Makmun digambarkan sebagai wall dan ulama yang saat taat dan konsisten dengan ajaran agama, ia memiliki ilmu agama yang luas dan hafal al Quran. Selama 42 tahun sampai akhir khayatnya (1978) digambarkan setiap hari tanpa absen menghatamkan Al Quran. Dengan berbagi keutamaan yang dia miliki, dia diberi gelar al AlTamah (orang yang luas Ilmu), al hafidz (orang yang hafal Al Quran) dan Al kassyaaf ( orang yang diberi keistimewan oleh Allah dapat mengetahui berbagai hal di balik tabir yang ghaib). Bersamaan dengan pesatnya perkembangan tarekat Mufarridiyah pada tahun 70-an, sedang terjadi pula arus besar yang sulit dibendung melanda segenap penjuru tanah air, yaitu golkarisasi. Menghadapi arus golkarisasi pada saat itu, berbagai ormas keagamaan dan pemimpin kharismatik dihadapkan pada posisi dilemmatic. Jika bersedia mengikuti logika pemerintah masuk golkar, berarti slap dengan resiko terkoptasi serta kemungkinan kehilangan legitimasi umat. Bersikap kritis dan menolak bergabung, berarti siap dengan konsekwensi dan resiko politik tertentu. Syekh Muhammad Makmun adalah sosok yang memandang tidak perlu bergabung dengan Golkar sehingga mengalami berbagai tekanan dan hambatan dalam menjalankan aktivitas keagaman dan sosial. Bahkan tarekat Mufarridiyah dilarang di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat dengan alasan sebagai aliran faham menyimpang. Ternyata dalam penelitian, aliran ini tidak mengajarkan sesuatu ajaran dan aktivitas yang menyimpang. Mufarridiyah juga tidak sama dengan gerakan sosial keagamaan yang lain seperti kasus Tanjung Priok, kasus kerusuhan Lampung, yang ingin menarapkan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka hanya ingin nilai-nilai Islam hidup dan menjadi landasan moral masyarakat. Namun mereka juga tidak setuju dengan berbagai ormas keagamaan yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan pemerintah Orde Baru yang dipandang sekuler dan zalim. Penilaian dan sikap seperti inilah yang sering menjadi sumber ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah pada masa Orde Baru. Dan ketegangan yang sama juga juga melanda Mufarridiyah, terutama setelah syekh Makmun wafat tahun 1978.

---

On October 6'h, 1955, Syekh Muhammad Makmun bin Yahya came back to the country from Makkah, Saudi Arabia, after he lived there for less than 21 years to study Islamic religion. His return to the country is olso to establish Tarekat Muffaridiyah. Syekh Muhammad Makmun established this tarekat (Moslem organization) to increase the Moslems obedience of the religion's commands. According to Syekh Makmun, the lives of the Moslem society in Indonesia during that time had become further away from the norms of Islam, that the society was considered in having an emptiness of religion and spirituality. This is the reason why he expects the society to do dzikir (repeatedly chant part of the confession of faith, as a form of worship) in order to increase fear towards Allah. On the other hand, he wishes to improve the society's social condition through religion. Tarekat Muffaridiyah has grown rapidly and has acquired well enough followers of some regions in Indonesia, even reaching other countries, such as Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore, Japan, and Australia. The attraction of this tarekat, besides practical deeds of dzikir, it is also because of the integrity of the figure of Syekh Muhammad Makmun who, according to his followers and admirers is very charismatic. Syekh Makmun is described as a religious leader and an Islamic scholar and teacher who is truly obedient and consistent to the lessons of the religion. He has vase knowledge of of the Islamic religion and has memorized the Koran. For 42 years till his death (1978), he was described to not passing a day without completing reciting the whole Koran. With a multitude of excellence that he had, he was given a title Al Allamah (a person who has vase knowledge), Al Hgfidz (a person who memorizes the Koran) and Al Kassyaaf (a person who is given a specialty by Allah of identifying various things behind supernatural happenings). At the same time of the rapid development of Tarekat Muffaridiyah in the 70's, there was also an enormously strong movement, happening all across the country, which was known as Golkarization. To face the Golkarization during that time, several of the religious organizations and charismatic leaders were faced with a difficult situation. If they agreed to follow the government's logic to join Golkar, it meant they had to face the risk of being co-opted and the possibility of losing the legitimacy of their religious community. Being critical and refusing to join in, meant that they had to be prepared with the consequences and some certain political risks. Syekh Muhammad Makmun was a figure who had a certain view not to join in Golkar, resulting that he would experience all sorts of pressure and obstacles on doing religious and social activities. In fact, Tarekat Muffaridiyah was not allowed in South Sumatra and West Sumatra for the reason that it was a deviate religious sect. Apparently based on an observation, this religious sect does not teach deviate lessons and activities. Muffaridiyah is also not identical with other social religious movements such as the Tanjung Priok case, the Lampung riot case, which desires to apply Islamic Law in the life of the nation and country. They only wish the values of Islam in life and to become a moral base in the society. However they also do not agree with all sorts of other social religious organizations that are considered accommodative concerning the Orde Baru (New Order) that is described secular and tyrannical. The consideration and attitude like this is often being a source of strained situation between the Moslems and government in the Orde Baru periode. Muffaridiyah also felt the same stress, especially after Syekh Makmun passed away in 1978."

"Gejolak tuntutan otonomi daerah yang muncul di era Reformasi, mengindikasikan mandegnya pembangunan politik dan proses demokratisasi di Indonesia selama ini. Sejak lebih kurang empat dasawarsa yang lalu, rezim Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya, telah memperlihatkan hegemoni yang berlebihan bahkan cendrung mendominasi terhadap kehidupan berbangsa. Pluralisme kultural dalam negara bangsa semakin tidak dihargai, ketika sistem politik itu memaksakan homogenitas struktural dan kultural melalui jalur birokrasi yang sentralistis. Pembangunan ekonomi yang diwarnai intervensi politik dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin menusuk ke unit sosial terbawah, telah menggerogoti kemandirian etnik di banyak daerah.Pemberlakuan UUPD tahun 1979 sebagai upaya penyeragaman sistem pemerintahan, ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan. Pemberlakuan UU ini di Sumatera Barat telah mengakibatkan perubahan-perubahan struktural secara mendasar pada sistem sosial yang sudah mapan dan nyaris tidak pernah terusik semenjak masa kolonial. Pemecahan Nagari menjadi Desa telah menimbulkan berbagai akses negatif tidak hanya terhadap struktur kepemimpinan tradisional, juga berimplikasi pada perubahan-perubahan kultural dalam masyarakat Sumatera Barat. Berbagai anomi dan anomali dalam kehidupan masyarakat pedesaan terjadi akibat perubahan ini, pola kultur tradisional komunitas yang demokratik dan egaliter semakin terserabut di akarnya Namun demikian, ketika struktur baru "dipaksakan", ternyata tidak menimbulkan konflik eksternal yang berarti pada komunitas yang dulunya punya elit kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pusat ini. Signifkansi penulisan ini justru ditempatkan pada persoalan bagaimana komunitas Minangkabau beserta elitnya -pada waktu ini- menanggapi sebuah perubahan.Bila ditelusuri secara teoritis, terdapat dua kelompok kepentingan, yaitu : di tingkat subordinasi adalah komunitas Minangkabau dan di tingkat superordinasi (kelompok dominan) adalah Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Daerah sebagai kelompok menengah berada di antara keduanya, setidaknya begitu menurut konsepsi formalnya. Benturan kepentingan antara kelompok dominan dan kelompok subordinasi telah menempatkan kelompok menengah pada posisi "ketegangan". Dari sisi inilah peran elit kepemimpinan daerah telusuri. Metodologi strukturisme sejarah digunakan dalam melihat faktor-faktor penyebab (causal factors) dari perubahan struktural yang terjadi di daerah ini.Tiga priode pemerintahan di Sumatera Barat selama Orde Baru yang dijadikan subyek penelitian untuk pembahasan ini adalah : Priode Kepemimpinan Harlin Zain (1966-1977), Anwar Anas (1977-1987), dan Hasan Basri Darin (1987-1997). Ketiga priode ini masing-masing memiliki karakteristik yang tidak lama dan dalam kondisi politik yang berbeda pula Harlin Zain yang tampil di awal pemerintahan Orde Baru adalah seorang ekonom sipil yang tidak memiliki basis sosial di daerah ini. Sementara kondisi daerah yang "terpuruk" akibat PRRI, sangat memerlukan penanganan yang tepat. Program-program yang dijalankan dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan politik masyarakat di daerah ini, ternyata berhasil meletakkan fondasi-fondasi sebagai landasan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Faktor keberhasilan ini, selain ditentukan oleh strategi dan pendekatan yang baik terhadap masyarakat, juga sangat diuntungkan oleh adanya hubungun simbiosis antara daerah dan pemerintah pusat di awal pemerintahan rezim ini. Namun demikian prioritas yang diberikan terhadap aspek ekonomi telah gagal dalam mengembangkan kesadaran subyektif kelompok semu (elit tradisional) kepada kesadaran komunitas mereka, sehingga resistensi kultural komunitas ini tidak makin menguat dalam progam pemulihan yang dijalankannya.Azwar Anas yang teknokrat dan militer kemudian melanjutkan kepemimpinan Harun Zain. Program pembangunan ekonomi yang dirintis sejak masa Harun Zain telah memapankan struktur perekonomian masyarakat. Akan tetapi ketergantungan pada pemerintahan pusat tidak makin menurun. Otoritas kekuasaan pusat mulai menggerogoti hak-hak sosial komunitas di daerah dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979. Pemerintahan Nagari yang telah dikukuhkan kembali di masa Harun Zain, dimentahkan lagi justru juga oleh pemerintah Daerah sendiri, yaitu dengan menetapkan Jorang -yang dulu merupakan bagian dari Nagari- menjadi Desa sebagai unit pemerintahan terbawah. Pertimbangan ekonomi serta peluang mobilitas lebih mempengaruhi elit daerah dalam mengambil keputusan ini. Di sini, terlihat kecenderungan kelompok menengah terseret ke kepentingan kelompok dominan. Kondisi teknis seperti ini tidak cukup untuk memunculkan pemimpin yang berorientasi pada pembentukan kesadaran ideologi kelompok subordinasi, apalagi sentralisme birokrasi pemerintah pusat makin mewarnai perkembangan politik saat itu, sehingga tidak terpenuhi prasyarat pembentukan kelompok kepentingan yang bersifat konflik.Dalam priode kepemimpinan Hasan Basri Durin muncul kesadaran akan kepentingan kelompok komunitas. Kesadaran ini kelihatannya lebih dipengaruhi oleh terkendalanya berbagai program pembangunan ketimbang berkurangnya otoritas pusat di daerah. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan itu sendiri serta munculnya berbagai konflik internal telah mendorong pemerintah daerah mencari solusi-solusi baru dalam format lama. Manunggal Sakato don Musyawarah Pembangunan Nagari sebagai aplikasi prinsip kegotong royongan dan musyawarah (dalam nilai tradisional) yang diupayakan untuk menggalang partisipasi rakyat dalam pembangunan, telah "menjawab" tuntutan masyarakat untuk kembali ke format pemerintahan nagari. Meskipun dalam prakteknya masih dibungkus dengan budaya formalisme Orde Baru, namun apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini, setidaknya telah sedikit menggeser pola kebijakan pemerintah daerah dari kepentingan kelompok dominan ke kesadaran kepentingan kelompok semu (komunitas).

---

Hegemony of Central Politics and Local Ethnics Autonomy: Leadership of West Sumatera in New Order Indonesia The turbulence of regional autonomy demand that arise during Reformation era indicates slowing political and democratization development process in Indonesia so far. Since the past approximately four decades, the New Order regime in running its government has shown excessive hegemonic power - even trend to dominate-towards the nation life. Cultural pluralism in the nation state is no longer appreciated, when the political system forced structural and cultural homogeneity through centralized by political intervention and exploitation of natural resources that penetrated the lowest social unit, have undermined ethnic self-reliance in many region.

Enactment of WPD 1979 (Villages Government Laws 1979) as an act of homogenization of the government system, is intended to make more effective development implementation in village level. Enactment of this law in West Sumatera has caused fundamental structural changes in the established social system which is almost unchanged since the colonial period Splitting of Nagari into Desa have caused various negative excess, but also it has implication towards cultural changes in the people of West Sumatera . Various anomie(discrepancies) and anomalies in the life of village community occurred due to this changes, democratic and egalitarian as traditional cultural pattern of this community has become more uproot. However, when the new structure is "forced", it turned that it not caused significantly external conflict in this community which previously has aitical elites towards the policies of the central government one. The significance of this writing is the problem how the Minangkabau community and its elites -presently- respond a change.

If we trace it theoretically, there are two interest groups, namely: in subordination level is the Minangkabau community and in super ordination level (dominant group) is the central government. While the regional government as medium group that exists between them, at least according its formal conception. Clash of interest between the dominant group and subordinate group has placed the medium group in "strain" position. From there, the role of regional elite leadership will trace. The historical structures methodology is used in considering the causal factors of structural change in the established social system in this region.

The three government periods in the West Sumatera during the New Order that become the subject of this research to be discussed is : Harlan Zain leadership period (1966-1977), Azwar Anas (1977-19871 and Hasan Basri Durin (1987-1997). The three periods have dissimilar characteristics and it was also exist within different political condition. Harun Zain that emerged dining the beginning of New Order government is a civil economist that do not have social basis in this region. While the condition of the region that was in crisis due to PRRI badly, needed a proper handling. It turned out the programs that he made in order to recover the social and political of the community in this region have become foundation needed in the next economic development. This successful factor, only determined by proper strategy and approach towards the people, but also favored by existence of mutual Symbiosis relationship between the region and the central government at the beginning of this regime. However, the priority given to economic aspect has failed in developing subjective quasi group awareness (traditional elite) to their community awareness that this community cultural resistant was not growing within the recovery program that he performed.

Azwar Anas who was a technocrat and military then continued the leadership of Harlin Zain. The economic development that has been initiated since the period of Harlin Zain has made economic structure of this community established. However, the dependency on the central government was not decreased. The authority of the central government started to undermine the social rights of the community in the region with the enactment of UUPD 1979. The Nagari government that has been reestablished during Harun Zain period, failed even in the hands of the regional government itself, namely by deciding that Jorang -which was formerly part of the Nagari-become Desa as the lowest government unit. Economic consideration and opportunity for mobility affects the regional elite in making this decision. At this point, there is tendency that the medium group to be drifted to the interest of the dominant group.Such technical condition is not sufficed to bringing up a leader that oriented to formation of ideological awareness of the subordinate group, even more with centralism of central government bureaucracy that characterized the political development at that time, not sufficed the pre conditions for formation of conflict interest group

During the leadership of Hasan Basri Durin give a rise to awareness towards the community group interest It seems that this awareness is more affected by various imperfect development programs rather than the decreasing central government authority in this region. The apathy attitude of the people towards implementation and maintenance of the development result itself and the growing internal conflicts have encouraged the regional government to find out new solution in old format. Manunggal Sakato and Musyawarah Pembangunan Nagari as application of cooperation and consensus (in the traditional values) to mobilize people participation in the development, have "responded" the people demand to return to Nagari government format. Even though in its implementation it is still framed with formalism of New Order, however, the efforts done by the regional government at this time, at least have shifted the policy of the regional government from dominant group interest to quasi group interest (community)."

"Artikel ini membahas pemanfaatan DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas dalam konteks pelaksanaan program Revolusi Hijau di Jawa Timur pada masa Orde Baru yang berkontribusi penting di dalam keberhasilan pemerintah Orde Baru keluar dari krisis pangan dan berswadaya beras. Bendungan Wlingi (Kabupaten Blitar) dan Widas (Kabupaten Nganjuk) berhasil dibangun berkat kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang sebagai penyandang dana maupun sebagai konsultan pembangunan pertanian modern di Indonesia. Kedua bendungan tersebut bermanfaat di dalam sistem irigasi, pengendali banjir, mengkonversi lahan kering ke lahan sawah, melestarikan dan mengembangbiakkan ikan, serta menjadi destinasi wisata DAS Brantas di Jawa Timur"

"Why the labors of Javanese origin who worked in tobacco plantations in North Sumatera, in the colonial period, were not able to quit from their work and left the plantation, eventhough the payments they received were unworthy? The author argues that three factors are responsible to this situation. First is the punale sanctie, or the labor act. It was said in the act that the colonial government was eligible to punish a labor as he refused to work, or left the plantation. In the gamble the labors would usually be lost and run out of money. The last factor is the introduction of opium, which eventually makes the labors addicted, they ruin their life."