Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks PersepsiKorupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensikorupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalahcross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periodepengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individupengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkanmodel yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresilogistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansiterhadap potensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yangmengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan padamodel-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio(IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 – 34184melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besarmempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensikorupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabelkonfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikanmempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukanupaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab denganmetode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa).Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yangsama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar sepertipropinsi X.

---

Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low

Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of

working pressure to the potency of corruption among procurement staff in

Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in

the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study

samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the

project, which samples were involved, was categorized as potentially having

corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel

reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the

level of individual and agency toward corruption potency. The result shows that

working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher

having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value

of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved

for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very

wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of

procurement committee's working place highly affected the potency of

corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by

some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of

procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of

corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be

prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam

Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement).

The finding is generalized to other population with the similar characteristic,

prevalens of working presure and number of employed population as province X"

"Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensi korupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalah cross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periode pengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individu pengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2 kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkan model yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresi logistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansi terhadap potensi korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yang mengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan pada model-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 ? 34184 melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besar mempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensi korupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabel konfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikan mempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukan upaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab dengan metode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa). Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yang sama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar seperti propinsi X.

---

Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of working pressure to the potency of corruption among procurement staff in Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the project, which samples were involved, was categorized as potentially having corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the level of individual and agency toward corruption potency.

The result shows that working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of procurement committee's working place highly affected the potency of corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement). The finding is generalized to other population with the similar characteristic, prevalens of working presure and number of employed population as province."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"Korupsi adalah salah satu permasalahan utama di negara berkembang, terutama korupsi dalam pengadaan barang jasa. Penelitian ini membahas korelasi audit belanja dan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan dalam konteks peran Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), yang secara acak melakukan audit tujuan tertentu, audit belanja. Penelitian ini menemukan bahwa audit belanja yang dilakukan pada periode sebelumnya berkorelasi terhadap perubahan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengurangi perilaku korupsi sebagai implikasi dari perubahan pandangan dan rekalkulasi expected cost korupsi berdasarkan pengalamannya diaudit.

---

Corruption is one of the main problems in developing countries, especially corruption in the public procurement. This paper examines the correlation government expenditure audit and local government corruption behavior. We do so in the context of Supreme Audit Board of Indonesia (BPK RI) authority, which randomly does special purpose audit on government expenditure. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited."

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"The pattern of corruption eradication effort in procurement of goods and services has a spesific characteristic and differs from other general patterns of corruption eradication various aspects of law in procurement of goods and services are dominated by elements regarding administrative law and civil law. Therefore, pattern of itsviolations also exists in those two areas of laws. Hence, the eradication strategy shall prioritize the enforcement of administrative law which has main function to provide asustainable controlling element as preventive factor without neglecting the repressive action. The repressive action is manifested through punishment as an ultimatum remedium if toward corruption in the procurement of goods and services. "

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."

"This study examines the effect of contextual factors such as knowledge of regulatory, managementcommitment, and environmental bureaucracy on budget absorption related to the procurement ofgoods/services. Institutional theory and expectancy theory are used to explain the phenomenonof budget absorption related to the procurement of goods/services. This study uses mixed methodwith sequential explanatory design. The samples in this study were employees who had a certificateof the procurement of goods/services at 152 SKPD in the area of D. I. Yogyakarta. The results ofquantitative analysis in this study showed that knowledge of regulatory, management commitment,and environmental bureaucracy have positive effect on the budget absorption related to theprocurement of goods/services. The results of the qualitative analysis also support the quantitativeresults based on interviews conducted in the selected respondents. The major contribution of thisstudy is to provide an understanding of the factors that influence the absorption related to theprocurement of good/services, so it can be used to formulate policies and improvements in theprocurement of goods/services.AbstrakPenelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor kontekstual, yaitu pengetahuan peraturan, komitmenmanajemen, dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Teori institusional dan teori pengharapan digunakan untuk menjelaskan fenomena penyerapananggaran terkait pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengandesain sekuensial eksplanatoris. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang memilikisertifikat pengadaan barang/jasa pada 152 SKPD di wilayah D. I. Yogyakarta. Hasil analisiskuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkunganbirokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasilanalisis kualitatif juga mendukung hasil kuantitatif berdasarkan wawancara yang dilakukan padaresponden yang terpilih. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadapfaktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa sehinggadapat digunakan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan dalam pengadaan barang/jasa."

"Besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam belanja modal, membuat proyek-proyek pengadaan menjadi sangat rentan terhadap korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari penerapan e-Procurement pada proyek-proyek pengadaan barang jasa terhadap jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences dalam model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel 103 kasus korupsi barang jasa di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2005-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan berhubungan dengan penurunan jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di provinsi-provinsi yang memiliki rasio belanja modal terhadap total pengadaan barang jasa yang relatif tinggi. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari e-Procurement terhadap penurunan kasus korupsi barang dan jasa dan dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari e-Procurement dalam rangka pelaksanaan e-Governance.

---

The high value of procurement of government goods and services, especially in capital expenditures, makes procurement projects very vulnerable to corruption. This study identifies the impact of e-Procurement implementation on goods and services procurement projects on the number of corruption cases of public procurement in Indonesia. By using the difference-in-differences-in-differences approach in the negative binomial regression model, this study analyzes panel data on 103 corruption cases of service goods in Indonesia that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2005-2017. The estimation results show that the implementation of e-Procurement is significantly associated with a decrease in the number of corruption cases of procurement of goods and services in provinces which have a relatively high capital expenditure ratio for goods procurement services. This finding shows the positive effect of e-Procurement on decreasing corruption cases of goods and services and thus supports previous studies regarding the positive impact of      e-Procurement in the context of implementing e-Governance.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.

---

This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."