Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper reveals that West Sumatera banking sector are more likely using the availability of collateral for the credit to micro, small and medium enterprises (MSME). Using 384 sample size from MSME in West Sumatera, if a MSME have enough collateral, the probability of their credit application to be rejected by banks will fall from 59.9% to 11.7% comparing to they don?t have enough collateral. This finding proved a credit guarantee scheme is needed, and for the further study it is recommended to conduct research on the characteristic of the potentials of MSME as a credit scoring model for banks.Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan di Sumatera Barat cenderung untuk menggunakan jaminan yang cukup sebagai dasar penolakan dan pemberian kredit yang diajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menggunakan data hasil survei dengan ukuran sampel sebanyak 384 UMKM di Sumatera Barat, penulis menemukan bahwa peluang sebuah aplikasi kredit yang diajukan UMKM ditolak akan berkurang dari 59,9% menjadi 11,7% jika UMKM tersebut memiliki jaminan yang cukup. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya sistem penjaminan kredit untuk UMKM dan sekaligusmerekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengindentifikasi karakteristik UMKM yang memiliki potensi yang baik dan pembuatan model kredit scoring."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Dengan adanya oronomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusul program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Esensi dari UU No. 2211999 adalah pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara UU No. 25/1999 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. UU No. 25 Tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didesain dengan menggunakan prinsip money follows fine/ion atau "uang mengikuti kewenangan". Artinya, jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.Diterapkannya UU No. 25/1999 memiliki dampak atau implikasi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada umumnya. Banyak hal-hal baru yang diatur dalam UU No.25/1999 yaitu mengenai Dana Perimbangan sebagai penerimaan daerah yang merupakan transfer dari pusat kedaerah. Dana Perimbangan ini meliputi : Partama, Dana Bagi Hasil Pajak (Tax Revenue Sharing) yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bagi hasil pajak penghasilan (PPh). Kedua, Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (Natural Resources Revenue Sharing). Ketiga, Dana Alokasi Umum (DAU). Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merapakan bentuk lain dari SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Dana INPRES pada jaman sebelum otonomi daerah. Melalui kebijakan bagi hasil Sumberdaya alam diharapkan daerah dan masyarakat setempat dapat lebih merasakan hasil dari sumberdaya alam yang dimiliki, Karena selama ini basil sumberdaya alam lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dibandingkan masyarakat setempat.Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam pengelolaan dana secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalisasikan melalui mekanisme perencanaan secara tepat. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia. termasuk propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setiap upaya pembangunan daerah di propinsi NTB, dimana pemerintah daerah propinsi NTB dan masyarakatnya hams secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah propinsi NTB beserta partisipasi masyarakatnya dengan mengunakan sumberdaya-sumberdaya unruk menggali sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan total pemerintah, sehingga propinsi NTB mampu mengoptimalisasikan potensi dari sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan didalam merancang dan membanglin perekonomian di daerahnya.Berdasarkan pada data keuangan daerah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana ketergantungan propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat besar dari dana transfer untuk menutupi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu penerapan kebijakan-kebijakan didalam menggali sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan total pemerintah daerah, karena memang behun optimainya propinsi NTB didalam menggali sumberdaya alam seperti, tambang emas, budi daya ikan, budi daya mutiara, sumberdaya hutan dan sumber-sumber daya lainnya yang semestinya masih dapat ditingkatkan lagi, sehingga diharapkan dengan berlakunya desentralisasi fiskal melalui optimalisasi sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat akan membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB. Hasil simulasi kebijakan untuk melihat dampak dari desentralisasi fiskal diketahui bahwa seluruh komponen dana perimbangan merniliki dampak positif terhadap PDRB di NTB, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten.Hasil simulasi pada tingkat propinsi, dana transfer menghasilkan dampak peningkatan PDRB yang lebih besar dari komponen bagi hasil lainnya. Sementara itu hasil simulasi untuk kabupaten di NTS menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan PDRB di seluruh kabupaten membawa dampak positif, dimana kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten yang memiliki kontribusi bagi hasil pajak paling besar terhadap pertumbuhan PDRB. Di sisi lain simulasi terhadap bagi hasil sumber daya a]arn membawa dampak bagi pertumbuhan PDRB paling besar di kabupaten Lombok Barat, Sedangkan dana transfer paling berrnanfaat bagi kabupaten Sumbawa.Simulasi terhadap keseluruhan variabel endogen menunjukkan bahwa seluruh kabupaten di NTB sangat tergantung pada dana transfer dibanding variabel dana perimbangan lainnya.Dari hasil analisis disparitas diketahui bahwa kesenjangan antar kabupaten dapat dikurangi dengan adanya bagi basil pajak, bagi basil sumberdaya alam, sedangkan dana transfer akan menyebabkan kurang dapat mengatasi kesenjangan antar kabupaten."

"Penelitian ini bertujuan melihat dampak dilaksanakannya kebijakan pembiayaan usaha mikro di Indonesia dengan studi kasus kebijakan yang diterapkan pada Tahun 2005. Pembiayaan usaha mikro sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia menjadi satu hal yang menarik untuk dianalisa dan dilihat dampaknya terhadap pertumbuhan sektor-sektor usaha di Indonesia. Untuk melihat dampak tersebut, diamati perubahan yang terjadi pada struktur perekonomian sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan. Analisa dilakukan untuk mengetahui bagaimana garnbaran sektoral perekonomian khususnya skala usaha kecil dan menengah di Indonesia dan struktur perekonomian secara umum berdasarkan analisis I-O, apakah terjadi perubahan struktural dalam perekonomian serta bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap efek multiplier setiap sektor serta keterkaitan antar satu sektor dengan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi perekonomian Indonesia Tahun 2000 (sebelum dilakukannya simulasi), maka terlihat bahwa penetapan kebijakan pemerintah dalam pembiayaan usaha mikro tidak didasari pada hasil analisis input-output. Diketahui telah terjadi perubahan struktural pada sektor-sektor perekonomian. Kebijakan tersebut belum optimal sebagai tools yang dapat menciptakan peningkatan output secara nasional di seluruh sektor usaha. Pada hampir seluruh sektor jasa, shock yang pada akhirnya akan diperlakukan sebagai final demand di luar komponen investasi sehingga kurang dapat menghasilkan spread effect."

"Tesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di desa Durian Daun dan Desa Padang Olo Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Perhatian kepada Kelompok UPPKS ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, dengan cara meningkatkan kualitas keluarga sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera, terutama keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 agar dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial ekonomi yang selanjutnya dapat menjadi kekuatan dan wahana pembangunan bangsa. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melakukan Pembinaan Ketahanan ekonomi Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pengelola dan pelaksana serta kader terutama dalam hal pengelolaan kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, mempelajari kebijakan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dalam kaitannya dengan pemberdayaan kelompok UPPKS. Kedua, memahami penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pads. Kelompok Asoka Desa Durian Daun dan Kelompok Melati Desa Padang Olo. Ketiga, mempelajari faktorfaktor penyebab terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kelompok UPPKS Asoka Desa Durian Daun dan kelompok UPPKS Melati Desa Padang Olo yang berdampak pada keberhasilan dan kurang berhasilnya Kelompok UPPKS.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendgkatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak berstruktur dan studi dokumentasi.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS di kedua kelompok ini adalah satu bentuk pemberdayaan terhadap institusi komunitas masyarakat dengan tujuan peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan telah berjalan selama 5 tahun. Kebijakan ini didukung dengan bantuan pinjaman modal usaha Kukesra danTakesra, yang dalam hal ini telah diwujudkan sampai pada putaran ke IV dan memasuki putaran ke V.Penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pada Kelompok Asoka Desa Durian Dann dan Kelompok Melati Desa Padang Olo telah dilakukan mulai dari pembentukan kelompok, pengelolaan usaha kelompok, pengembangan usaha dan pemasaran produk. Namun walaupun kebijakan yang diterapkan sama, tetapi terdapat perbedaan dalam hal tingkat perkembangan kedua kelompok ini. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kedua kelompok ini yaitu : kemampuan pengurus kelompok dalam mengorganisir kelompoknya, kejelasan informasi yang diperoleh anggota kelompok, dukungan dari tokoh formal maupun informal, peran yang dijalankan petugas, perkembangan modal usaha serta perkembangan jaringan usaha dengan pola kemitraan. Pemberdayaan adalah penguatan yang lemah (power to powerless). Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS ini telah dijalankan, dimana masyarakat desa yang tergolong lemah seperti keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I diberdayakan dengan membentuk suatu wadah yang disebut kelompok UPPKS.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : pertama, peningkatan pengetahuan aparat perencana di tingkat Kabupaten dalam memahami kerangka pemikiran dan konsep yang terbani tentang pengembangan masyarakat. Kedua, diberikan pelatihan secara berjenjang dan kontinyu dimulai dari pemahaman tentang kebijakan, peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang perkembangan mutakhir pemikiran mengenai pengembangan masyarakat kepada petugas. Ketiga, disediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan terutama untuk petugas sehingga mampu menjangkau wilayah tugasnya yang leas dengan frekwensi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Keempat, mengevaluasi kembali program pemberdayaan kelompok UPPKS yang telah dijalankan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak ekonomi pemekaran (pemisahan) wilayah Banten dari Propinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang bertujuan untuk menjawab apakah diperlukan reorientasi perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran. Untuk maksud tersebut penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa. indikator kriteria, seperti analisis deskriptif, keterkaitan antar sektor, perubahan struktur ekonomi, dampak sektoral dari produktivitas tenaga kerja, multiplier sektoral, serta perubahan sisi biaya produksi dari input primer.Informasi utama yang diperlukan adalah Label input-output Jawa Barat tahun 1999 (sebelum pemekaran) dan 2000 (sesudah pemekaran). Metode normalized coefficients dan biproportional projection digunakan sebagai analisis utama untuk melihat ada atau tidaknya perubahan struktur perekonomian pasca pemekaran. Selanjutnya dengan menggunakan metode principal component analysis, beberapa indikator kriteria digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor unggulan di Jawa Barat.Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan struktur perekonomian tidak terjadi pada variabel-variabel yang terkait dengan demand driven dan sebaliknya untuk variabel yang lainnya. Selain itu juga tidak ditemukan perbedaan yang mencolok dari hasil-hasil analisis (terutama untuk 10 sektor kegiatan terbesar) yang didasarkan pada invers matrik Leontif pada perekonomian Jawa Barat sebelum dan pasca pemekaran wilayah Banten.Analisis ini juga membuktikan bahwa sektor-sektor unggulan di Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran tidak mengalami perubahan yang berarti, dibandingkan dengan sektor-sektor unggulan sebelum pemekaran. Oleh sebab itu kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa seharusnya tidak diperlukan perubahan arah perencaan pembangunan yang berarti di Jawa Barat pasca pemekaran. wilayah Banten."

"Gambaran hasil-hasil pembangunan pada umumnya merupakan refleksi dari pada pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi, keberadaan infrastruktur dan sumber daya lainnya. Mengingat pembangunan bidang ekonomi selalu berhubungan dengan permasalahan bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka selain ketersediaan sumber daya, peranan perencanaan pembangunan atau faktor kebijaksanaan diharapkan dapat memberikan arti yang signifikan terhadap hasil-hasil yang telah maupun yang akan dicapai.Untuk mengetahui hal dimaksud di suatu daerah, selain memperhatikan apakah perencanaan sebelumnya sudah mempertimbangkan kondisi obyektif yang dimiliki daerah, juga apakah dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki tersebut telah memenuhi harapan atau belum. Secara umum, hal tersebut dapat diamati meialui penilaian terhadap kebijaksanaan dan berbagai indikator pembangunan.Sehubungan dengan lokasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah wilayah Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang perlu dicermati adalah menilai keberhasilan ataupun ketidak berhasilan yang telah dicapai, tentu saja dengan memperhatikan problematika yang terjadi sebagai faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan itu sendiri. Untuk beberapa hal, indikator penting perlu dikemukakan dan dibandingkan dengan skala Nasional.Secara teoritis gabungan dari potensi yang dimiliki suatu daerah dimaksud, idealnya diarahkan atau diprogramkan dalam kerangka pembangunan sektor-sektor yang memiliki potensi dengan keunggulan komparatif dan sektorsektor yang akan mendukung keunggulan kompetitif. Untuk menilai keberadaan potensi unggulan dimaksud, studi ini dibantu dua peralatan analisis, yaitu input-output dan ekonometrika. Serdasar analisis itu potensi yang tergolong unggul adalah sektor yang secara umum berkemampuan untuk menarik atau mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnnya lebih besar dari pada kemampuan rata-rata pertumbuhan ekonomi, dilihat dari beberapa kriteria.Kedepan, mengingat kehadiran Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperkirakan akan menumbuhkan nuansa dan harapan baru bagi Daerah, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Apabila periode sebelumnya penyusunan perencanaan lebih bersifat top, down maka dengan adanya kehendak perubahan tali, tampaknya daerah dapat mengubah orientasi pembangunan dari yang tadinya lebih menitikberatkan pada pendekatan sektoral ke pendekatan regional atau merupakan kebijaksanaan yang senantiasa berawal dari potensi yang dimiliki daerah.Dengan didasarkan atas penilaian historis terhadap hasil-hasil pembangunan dihubungkan dengan penilaian apakah potensi yang dimiliki daerah sudah diberdayakan secara optimal atau belum baik terhadap yang sedang bergulir maupun yang belum dimanfaatkan maka perencanaan pembangunan daerah nantinya diarahkan dalam upaya pemberdayaan potensi unggulan setelah sebelumnya dilakukan prediksi.Mengingat prediksi sebagai salah satu unsur penting datam perencanaan pembangunan, maka dalam hal untuk keperluan dimaksud, selain sudah memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi suatu daerah, juga perkiraan kondisi perekonomian nasional pada umumnya, untuk selanjutnya dikernukakan rekomendasi kebijaksanaan yang sesuai, yaitu kebijakan pemberdayaan sektor unggulan."

"Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata antara satu region dengan region lainnya. Pembanaunan dapat terjadi apabila ada aktivitas ekonomi yang bertumbuh di dalamnya, khususnya pada daerah yang baru berkembang, perbedaan SDA dan barang modal (capital stock) akan mempunyai penoaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki barang modal iebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dei Egan daerah yang memiliki sedikit barang modal.Perbedaan pendapatan karena perbedaan kepemilikan awal faktor produksi tersebut menurut teori neoklasik akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Dengan proses tersebut hasil pembangunan akan menetes (trickle down) dan menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru.Peneilitan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara selama 21 tahun (1983-2003) jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan disparitas distribusi pendapatan regional serta kemungkinan terjadinya transformasi sektoral (pergeseran dari sektor primer Ice sektor sekunder).Untuk mengkaji permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan formula Indeks Williamson (CVw) .dan Indeks Theils. Sedangkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya transformasi sektoral di!akukan perhitungan rasio NTB sektor primer terhadap total PDRB setiap tahunnya dan tingkat laju pertumbuhan PDRB sektorai.Berdasarkan hasil pene!!tan, ditemukan laju Pertumbuhan Produk Domestik Brutto (PDRB) Propinsi Sumatera Utara rata-rata per tahun tanpa rnigas tei nyata menghasiikan pertumbuhan yang iebih tinggi (6,58%) daripada dengan migas (5,91%). Hal ini disebakan SDA yang sangat dominan terdapat pada sektor pertanian. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB menurut region erat kaitannya dengan tingkat aktivitas ekonomi yang terjadi disetiap region. Laju pertumbuhan rata-rata tertinggi terdapat pada Region Pantai Timur bagian Selatan sebesar 7,70%, diikuti, region pegunungan sebesar 6,32:'c, region pantai tirnur bagian utara sebesar 6,31% clan region pantai barat sebesar 6,15%. Peranan PDRB Sektoral terhadap total PDRB selama 21 tahun sangat erat kaitannya dengan keberadaan sumberdaya alam. Sektor pertanian merupakan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu di atas 30% dari total PDRB setiap tahunnya, sedangkan sektor penggalian merupakan kontribusi terkecil yaitu di bawah 0,53% dikarenakan tidak semua region memiliki sumber daya alam tersebut. Sedangkan menurut region, region pantai timur bagian utara menyumbangkan PDRB yang terbesar yaitu di atas 40% setiap tahunnya dan yang terkecil region pantai barat di bawah 15% setiap tahunnya.Sementara itu kontribusi PDRB sektoral menurut region, region pegunungan menyumbang terbesar untuk sektor pertanian yaitu 11,15% dari total PDRB, region pantai timur bagian utara menyumbang sektor industri dan perdzgangan yang terbesar yaitu masing-masing 8,39% dan 9,75%.Perkembangan nilai CVw di Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 21 tahun (1983-2003) cenderung mengalami fluktuasi. Periode 1983-1987, nilai CVw rata-rata relatif konstan (0,269) dengan peaturnbuhan ekonomi sebesar 6,97%. Nilai Indeks Theils untuk Tw berkisar 0,0104-0,0159 (16,18%-21,34%) lebih kecil dan Indeks Theils Tb yaitu berkisar 0.0535-0,0587 (78,66%-80,99%). ini artinya disparitas yang terjadi pada periode ini disebabkan oleh disparitas antar region (Tb).Periode 1988-1992 adalah merupakan periode disparitas, karena nilai CVw rata-rata mencaoai nilai yang tertinggi yaitu sebesar 0,357 dan pertumbuhan ekonomi rata--rata sebesar 9,42%. Te~ladi trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, dimana Hipothesis Simon Kuznets dengan U terbalik terjadi pada periode ini. Sejalan dengan itu, Indeks Theils, ketimpangan yang terjadi cenderung meningkat, dimana nilai indeks Tw berkisar 0,0131-0,0266 dan nilai Tb 0,0541-0,0740.Periode 1993-1997, terjadi penurunan nilai CVw rata-rata menjadi 0,311 sebagai akibat dari dampak krisis ekonomi sehingga terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi rata-rata menjadi 5,68%. Disparitas di dalam region (Tw) mengalami fluktuasi berkisar antara 0,0146-0.0167 sedangkan antar region (Tb) berkisar 0,0568-0,0647.Pericde 1998-2003, pemekaran wilayah membawa pengaruh pads peningkatan disparitas regional, sedangkan dampak otonomi daerah (2001-2003) Lelum terlihat dengan jelas. lni disebabkan waktu pengamatan yang terlalu singkat untuk melihat dampak yang terjadi terhadap suatu kebijakan yang dibuat. Akan tetapi dalam periode tersebut setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Indeks Theis Tb dalam periode ini cenderung mengalami peningkatan. sebagai akibat pulihnya kembali roda perekonomian yang hancur akibat krisis ekonomi. Keberadaan sektor pertanian di hampir semua region ternyata dapat dijadikan sektor penyangga (buffer) terhadap disparitas. Hal ini terbukti dimana nilai CVw dengan sektor pertanian CVw rata-rata selama 21 tahun sebesar 0,308. Sedangkan tanpa sektor pertanian sebesar 0,570. sementara itu Indeks Theils tanpa sektor pertanian menyebabkan terjadinya disparitas yang tinggi antar region (Tb) berkisar 0,0868-0,1269.Trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (CVw) sangat dipengaruhi dari keadaan aktivitas ekonomi didaerah yang diindikasikan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung akan meningkatkan Indeks Williamson (CVw). Sedangkan pada saat pertumbuhan ekonomi yang rendah (negatif), Indeks Williamson cenderung menurun. Ini terbukti pada scat terjadi krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi negatip berpengaruh terhadap Indeks Williamson yang rnenurun. Sementara itu, pasta pemekaran wilayah ternyata membawa pengaruh terhadap Indeks Williamson (CVw) yang cendei-ung rnenurun.Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 21 tahun (1983-2003) telah mengalami perkembangan pada masing-masing sektor. Sektcr Pertanian masih tetap memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pernbentukan total PDRB, diikuti sektor industri dan sektor perdagangan. Dengan demikian, belurn terbukti terjadi transformasi sektorai dari sektor pertanian ke sektor industri."

"Dengan menggunakan data panel 505 kabupaten/kota di Indonesia selama periode pelaksanaan desentralisasi dari tahun 2001-2017, penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang indikasi konvergensi perekonomian antar daerah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia. Indikator desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan dan indikator belanja daerah. Indikator pendapatan daerah terdiri dari pendapatatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana transfer. Indikator belanja daerah fokus pada belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Menggunakan analisa konvergensi statis, penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Analisa konvergensi dinamis dengan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi model absolute convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat konvergensi sebesar 7 persen. Sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menghasilkan tingkat konvergensi sebesar 19 persen ketika tenaga kerja, investasi, angka partisipasi pendidikan, dan indikator desentralisasi fiskal disertakan dalam model."

"Didasari pandangan bahwa peranan pemerintah diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi sehingga berkembang teori-teori perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi berbagai akibat yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar. Di sisi lain, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan lahan atau ruang sebagai wadah kegiatan untuk menciptakan nilai tambah, yang keberadaannya terbatas. Sehingga diperlukan upaya untuk pengaturan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang. Penataan ruang merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam mengalokasikan dan mengatur pemanfaatan lahan.Kondisi Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam mengalokasikan sumber daya lahan yang terbatas dan adanya berbagai kendala dalam menciptakan pertumbuhan wilayah. Tujuan dari penelitian adalah menelaah mengenai penggunaan lahan yang ada serta rencana penggunaan lahan yang telah ditetapkan RTRWP, apakah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Bagaimana pengaruh suatu kebijakan pengaturan penggunaan lahan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi.Penelitian difokuskan pada pengaruh kebijakan pengaturan penggunaan lahan terhadap pencapaian alokasi penggunaan lahan yang optimal sehingga pencapaian PDRB maksimal. Kebijakan pengaturan penggunaan lahan merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan, yaitu kebijakan mengenai penentuan batasan juga penggunaan lahan untuk kawasan industri dan kebijakan mengenai perlunya swasembada pangan yang memerlukan batasan luas penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah pertama, bahwa suatu penggunaan lahan untuk kegiatan tertentu akan menghasilkan nilai tambah bruto bagi lapangan usaha yang bersangkutan; kedua, besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan dari suatu penggunaan lahan dianggap tetap; ketiga, luas lahan yang dapat dimanfaatkan dianggap tetap.Kesimpulan penelitian adalah:- Luas penggunaan lahan suatu kegiatan tertentu mempuyai pengaruh yang positip terhadap pembentukan nilai tambah bruto sektoral yang bersangkutan. Semakin besar luas penggunaan lahan suatu kegiatan akan semakin besar pula terbentuknya nilai tambah bruto sektor yang bersangkutan.- Kebijakan pengaturan penggunaan akan mempengaruhi pencapaian alokasi penggunaan lahan optimal dan besarnya PDRB yang dihasilkan- Komposisi penggunaan lahan saat ini (kondisi obyektif tahun 1998) menghasilkan PDRB yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pada komposisi penggunaan lahan optimal (kondisi pada pemecahan optimal).- Komposisi penggunaan lahan sesuai RTRWP Jawa Barat yang telah ditetapkan diperkirakan akan menghasilkan PDRB yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi komposisi penggunaan lahan optimal (kondisi pada pemecahan optimal).- Dengan melihat pemecahan optimal yang menghasilkan PDRB maksimal adalah alternatif 2.c. Hal ini akan mengimplikasikan pada akan berubahnya penggunaan lahan kegiatan pertanian menjadi kegiatan non pertanian, yang semula (tahun 1998) seluas 3.596.214 hektar menjadi 888.696,23 hektar. Semakin meluasnya penggunaan lahan untuk kegiatan industri, permukiman, perdagangan, jasa dan kegiatan lainnya. Penggunaan lahan industri dari 30.151 hektar menjadi 472.120,94 hektar. Penggunaan lahan permukiman, perdagangan dan jasa dari 482.236 hektar menjadi 928.899,88 hektar. Penggunaan lahan lainnya dari 158.169 hektar menjadi 371.559,95 hektar.- Analisis sensitivitas koefisien variabel fungsi tujuan menunjukkan bahwa koefisien variabel penggunaan lahan untuk pertanian dan industri (koefisien variabel XI dan X2) menunjukkan pengaruhnya yang peka terhadap perubahan nilai fungsi tujuan, namun tidak mempengaruhi komposisi penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas penggunaan lahan untuk pertanian dan industri dengan memanfaatkan luas lahan yang tersedia, masih dapat meningkatkan pencapaian PDRB yang maksimal.Sebagai masukan untuk kebijakan pengaturan penggunaan lahan disarankan hal-hal sebagai berikut:- Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengalokasikan komposisi penggunaan lahan yang optimal pada masing-masing kabupaten dan kotamadya berdasarkan kondisi dan keterbatasan masing-masing kabupaten atau kotamadya sehingga dapat menciptakan PDRB yang optimal pada tingkat kabupaten/kotamadya maupun pada tingkat propinsi.- Perlu dilakukan peninjauan ulang dan revisi RTRWP untuk mencapai kondisi penggunaan lahan yang optimal sehingga pencapaian nilai PDRB dapat maksimal. Namun perlu dipertimbangkan bahwa dalam penelitian ini fungsi tujuan yang dirumuskan adalah memaksimalkan output atau pendapatan, belum mempertimbangkan aspek pemerataan, lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk peninjauan ulang RTRWP terlebih dahulu perlu disempurnakan fungsi tujuan sehingga semua aspek dapat dipertimbangkan.- Melihat implikasi yang akan terjadi jika alternatif 2.c akan diterapkan maka perlu dilakukan:a. Untuk meningkatkan PDRB namun tidak mengubah komposisi penggunaan lahan optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas atau nilai tambah bruto per hektar penggunaan lahan pertanian.b. Upaya pengendalian perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi kegiatan non pertanian, terutama berkaitan dengan aspek lokasi yang diijinkan berubah dan tidak diijinkan berubah. Terutama pada wilayah-wilayah pertanian dengan produktivitas per hektar yang tinggi perlu dipertahankan agar pencapaian PDRB tetap maksimal.c. Perlunya pengendalian dalam mengalokasikan luas penggunaan lahan untuk industri, permukiman, perdagangan, jasa dan lainnya pada wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya- Antisipasi yang perlu dilakukan bila kondisi kebijakan pada alternatif 2.c akan diterapkan, yaitu:a. Penggunaan lahan untuk industri, permukiman, perdagangan, jasa dan kegiatan lainnya akan meningkat sehingga perlu dikaji masalah lingkungan yang akan terjadi seperti polusi, kemacetan dll.b. Adanya peningkatan kebutuhan listrik, bagaimana antisipasi penyediaannya.c. Masalah penduduk yang akan masuk karena adanya daya tarik kegiatan bagi penduduk dari luar Jawa Barat, yang tentunya akan menimbulkan berbagai masalah dalam pelayanan penduduk oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain."