Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transnational mobility is a common feature among borderland communities. Central Borneo has been a relatively fluid and open riverine-based socio-cultural and economic space since the arrival of colonial states, without much interference from the establishment of international boundaries on local cross-border mobility practices. This applies to the Kenyah, a cluster of related ethnic groups occupying the Apokayan plateau in East Kalimantan (Indonesia), who are historically an integral part of the socio-cultural and economic fabric throughout the major riverine systems of Sarawak (Malaysia). Despite the relative absence of states, Central Borneo has not escaped the onslaught of social differentiation embedded in nation-state identities. The penetration of Sarawak?s logging industry has brought the terrestrial re-ordering of the Bornean landscape away from the relative egalitarian social order of river basins into hierarchical social relations embedded in capitalistic modes of production. This has brought about the construction of the Kenyah?s visibility as an ?Indonesian underclass? inside Sarawak."

"ABSTRAKDisertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan.Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan?Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema serta teori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini.Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat. Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institusi BNPP serta keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan

---

ABSTRACTThe background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevelopment in Indonesian border were one of cause Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric construction, education and health facilities according RPJMD 2012-2016 policy for central Government to opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs.This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism border society.This research used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and Cheema and nationalism were supports theories in this research.The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism.Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants Central Government (state) for border developments accelerations."

"Since the formal opening of the Border Crossing Inspection Posts (Pos Pemeriksaan Lintas Batas-PPLB) in Entikong West Kalimantan and Tebedu Sarawak, mobility of people and goods between West Kalimantan and Sarawak has increased significantly. This paper discusses the nature of mobility of goods and people between the two neighboring regions. Mobility of cars and labour is also discussed since mobility of cars affects mobility of people and goods while mobility of labour is an important part of mobility of people. The data show that the number of goods and people, which are out from the Entikong Post, is always greater than the number of goods and people, which enters to the Entikong Post. It is finally predicted, that economic benefits gained by West Kalimantan due to the Entikong Post, will be difficult to sustain in the future era of free trade. Especially if the government at the border districts does not enhance the capability of people to compete with foreign labour as well as foreign products"

"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mcnggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka pennasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komtmitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kerniskinan kommmitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) iebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data seku.nder dari berbagai terbitan BPS dan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 4.1. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik mempakan faktor yang mempengamhi kcmiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan stakeholder hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh. W

---

This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in temms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Govcmmcnt of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation li'om this research result is govemment and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty."

"Keberhasilan dalam pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah satu tujuan dalam mewujudkan kepentingan nasional yang paling strategis bagi tegakberdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, selama lebih dari enam dasa-warsa, pengelolaan kawasan perbatasan masih menghadapi masalah dalam hal keamanan dan kedaulatan; kesejahteraan dan perlindungan rakyat; pelayanan publik dan sarana-prasarana; tata kelola dan keberlanjutan lingkungan; ketergantungan pada negara tetangga; kejahatan lintas perbatasan; pengamanan, pengelolaan dan perlindungan aset-aset nasional; dan desentralisasi pemerintahan. Permasalahan-permasalahan tersebut bersumber pada isi kebijakan, implementasi kebijakan dan gambaran masa depan yang problematik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yakni: (i) bagaimana isi kebijakan ( policy content) pengelolaan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait lainnya?; (ii) bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda depan negara yang aman dan sejahtera?; dan (iii) bagaimana skenario dan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang aman dan sejahtera sampai dengan tahun 2030? Secara umum, penelitian dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama yang mencakup evaluasi isi dan implementasi kebijakan serta tahap kedua yang mencakup scenario planning dan perumusan rekomendasi kebijakan. Analisis terhadap isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan menemukan adanya "kesenjangan" kebijakan, kurang harmonisnya pengaturan antar kebijakan, dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Ketidak-selarasan kebijakan antara lain ditemukan dalam aspek penganggaran, yaitu bahwa anggaran pengelolaan kawasan perbatasan yang terdapat pada pos belanja Pemerintah masih tersebar di beberapa Kementerian/ Lembaga teknis. Analisis terdahap implementasi kebijakan mendapatkan kurangnya koordinasi dan keterpaduan program oleh BNPP sebagai akar masalah dari belum efektifnya pengelolaan kawasan perbatasan. Sistem pembagian dan koordinasi kewenangan antara BNPP dan lembaga-lembaga ad-hoc juga problematik. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan juga dipengaruhi oleh belum adanya grand design penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan pertanyaan strategis "Bagaimanakah kondisi kawasan perbatasan dapat dipertahankan dalam bingkai NKRI sampai dengan tahun 2030 dan guna mengantisipasi AEC 2015 yang berkolaborasi dan berkompetisi"?, empat driving forces dirumuskan, yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan. Peneliti membangun 4 (empat) scenario pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu: Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang, Merah Putih Setengah Tiang, dan Merah Putih Turun Tiang. Dari analisis kebijakan disimpulkan adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan, yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Dari analisis implementasi kebijakan disimpulkan adanya ketidakefektivan implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan prasarana dan sarana. Dari scenario planning disimpulkan adanya empat driving forces yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan, dan bahwa apabila tidak dilakukan perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk pada Skenario Merah Putih Setengah Tiang atau Merah Putih Turun Tiang. Untuk itu, perubahan atau penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan dibutuhkan. Berkenan dengan isi kebijakan direkomendasikan perlunya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, serta perlunya pengembangan Grand Design Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Berkenaan dengan implementasi kebijakan direkomendasikan perlunya kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai, mendesaknya reorganisasi BNPP dengan menempatkannya di bawah kendali langsung Wakil Presiden, perlunya restrukturisasi BNPP berdasarkan pada satuan wilayah, serta diberikannya kewenangan kepada BNPP untuk menentukan alokasi anggaran dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Berkenaan dengan scenario planning direkomendasikan perlunya pengembangan skenario dengan variabel-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaruan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya, serta perlunya perbaikan atau penyempurnaan kebijakan strategis secara terus-menerus berdasarkan pada Skenario Merah Putih Berkibar Jaya, dengan mempertimbangkan perkembangan kekinian, preferensi dan agenda nasional dan lokal. Implikasi teoritik penelitian ini adalah, pertama, penelitian kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan perlu dikembangkan lebih lanjut, dan, kedua, sintesa teoritik dalam penelitian kebijakan yang mendasarkan pada teori-teori struktur kebijakan dan kontekstualisasi kebijakan serta dipadukan dengan teori-teori evaluasi kebijakan serta teori-teori reformasi teritorial perlu dikembangkan lebih lanjut. Secara praktik, penelitian ini memiliki tiga implikasi. Pertama, perlunya perbaikan atau penyempurnaan kebijakan dengan mendasarkan pada analisis kebijakan terkait demi terwujudnya skenario ideal. Kedua, perlunya kajian kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan demi merumuskan peraturan perundangundangan yang bersifat lex specialis. Ketiga, perlunya intervensi pemerintah dalam hal pemekaran daerah, membuat tata wilayah pengembangan baru dalam bentuk daerah administratif di perbatasan.

---

The success of border area management is one of aims in creating the most strategic national importance for stand-establishment the unitary state of Indonesia or NKRI. However, for more than six decades, the border area management is still facing problems in terms of security and sovereignty; the prosperity and the protection of people; the public service and the infrastructures; the governance and the sustainability of behavior; the dependence on neighboring country; the cross-border crime; security, management and protection of national assets; and the government decentralization. Those issues are based on the content of policy, policy implementation and the problematic future reflection.

Therefore, this research is done for answering three main questions, there are: (i) what is the content of border area management policy in the same manner as set out in Law No. 43 of 2008 and Presidential Law No. 12 Tahun 2010 and the content of legislation rule and the other concerned policy?; (ii) What is the implementation of border area management policy in creating secure and prosperous national front porch?; (iii) what scenario and direction border area management policy which is secure and prosperous until 2030? Generally, the research is done in two stages; the first stage covers the content evaluation and the policy implementation and the second stage covers the planning scenario and the recommendation formulating of policy.

Analysis to content of border area management policy discovers the policy "discrepancy", the lack of inters policy regulation harmony, and the overlapping of policy in border area management. The policy unconformity is discovered in budgeting aspect, the budget of border area management which is contained in government expense items is still spread in some ministries or technical institutions. Analysis to policy implementation discovers the lack of program coordination and the cohesiveness by BNPP as the main problem of the border area management ineffectiveness. The distribution system and the authority coordination between BNPP and ad-hoc institutions are also problematic. The implementation of border area policy is also influenced by the absence of border area ordering and management grand design.

With the strategic question "how the condition of the border area is defensible in NKRI frame until 2030 and in anticipation of the AEC 2015 collaborate and compete"?, four driving forces are formulated, there are politic, economy development, security, and prosperity. The researcher set up four scenarios of border area management, there are: Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang, Merah Putih Setengah Tiang, dan Merah Putih Turun Tiang. From the policy analysis can be concluded that there are the discrepancy, the exist of vacuum, the inconsistence, the disharmony, and the inaccuracy of policy formulation, which cause the organization and program system is non-optimal. From the implementation of policy analysis can be concluded that there is the ineffectiveness of implementation caused by varieties of perception and infrastructures obstruction. From the scenario planning can be concluded that there are four driving forces: politic, economy development, security, and prosperity, and that if there is no change, the border area management will be entered in Skenario Merah Putih Setengah Tiang or Merah Putih Turun Tiang. As for some reasons, the changes and the action of perfectingthe policy and the consolidating of institutional are needed.

In connection with the content of policy there is a recommendation for rehabilitation, action of perfecting and the harmonization of border area policy, and also the need of developing the border area management and ordering. In connection with the policy implementation there is a recommendation the need of the like-minded perception and the strategy from the stakeholders and also the infrastructure supplying, the equality of infrastructure and the main resource, the BNPP reorganization obtruding with place BNPP under the Vice President control, the need of restructuration BNPP based on unit of area, and the authority for BNPP leader for determining the budget allocation in managing border area. In connection with scenario planning there is a recommendation the need of scenario development with the complete variables as the main renewal or the action of perfecting the policy and its implementation, and also the need of rehabilitation and action of perfecting the strategic policy continuously based on Merah Putih Berkibar Jaya scenario, with considering the newest development, preference and national-local agenda.

The theories implication of this research is first, the research of border area management policy needs to be developed further. Second, theories synthesis in policy research is going upon the policy structure theories, the policy contextualization, and is compacted with the policy evaluation theories and the territorial reformation theories needs to be developed further. Practically, this research has three implications. First, the need of the rehabilitation and the action of perfecting the policy is going upon the concerned policy analysis for creating ideal scenario. Second, the need of the border area management policy study for formulating the rules of law which is lex specializes. Third, the need of government intervention in terms of the region enfoldment, creating a new development low of region such as an administrative region in border area. "

"Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan yang dinamakan kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) yang dibuat secara tertulis dan diatur oleh hukum yang diakui oleh kedua negara tersebut. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana, Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Pada Pasal 19 Ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Pelintas Batas yang membawa barang impor, wajib memiliki KILB. KILB adalah Kartu Identitas Lintas Batas yang dikeluarkan oleh Kantor Pabean yang membawahi Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang diberikan kepada Pelintas Batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan peraturan mengenai pembebasan membayar bea dan cukai berdasarkan Border Trade Agreement yang dibatasi hingga 600 RM yang diberlakukan bagi masyarakat perbatasan, menimbulkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan, yaitu hilangnya rasa nasionalisme sebagai warga negara karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan KILB juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang disebut “tengkulak” untuk memasukkan barang dari Malaysia dalam jumlah besar dan kemudian dijual kembali di wilayah perbatasan tanpa dikenai pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan kegiatan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu kemudian melakukan analisa maupun pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pelanggaran KILB masih kerap terjadi pada wilayah perbatasan dan rasa cinta terhadap produk negara tetangga masih sangat tinggi. Pemerintah diharapkan hadir secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan, agar penyalahgunaan menggunakan KILB secara ilegal, dapat teratasi dan membantu perekonomian negara dengan lebih banyak ekspor daripada impor.

---

Both Indonesia and Malaysia had agreed to the Malaysia-Indonesia Socio-Economic Agreement (Sosek Malindo). The agreement is applied by The Ministry of Finance of Indonesia in Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, concerning the Imported Goods Carried by Passengers, Crews of Facilities, Carriers, Border Crossers, and Shipments. Article 19 Section 1 states that every Border Crosser who carries imported goods is required to have a Cross-Border Identity Card (Kartu Identitas Lintas Batas, KILB) issued by the Customs Office in charge of the Cross-Border Checkpoint which is given to the Border Crosser after meeting certain requirements. The regulation regarding the exemption from paying customs and excise based on the Border Trade Agreement which is limited to 600 RM which is applied to border communities, causes various indirect impacts, namely reduced nationalism due to lack of government attention. KILB is also exploited by other parties, so-called “middlemen” (tengkulak) to import goods from Malaysia in large quantities and resell them in border areas without being taxed. This is a legal research, which is a scientific activity based on certain methods, systematics, and thought activities aimed at studying certain legal phenomena and then conducting in-depth analysis as well as examination of legal facts. It is found that KILB violations still occur in border areas. Therefore, the preference for the products of neighboring countries is still high. The government is expected to fulfill the needs of border citizen, so that the abuse of KILB can be stopped and help the country's economy by exporting more than importing."

"Integritas negara ditentukan oleh kuatnya nasionalisme di antara masyarakat negara tersebut, dan juga merupakan salah satu hal terpenting untuk melindungi suatu negara. Nasionalisme dijalankan sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia, nasionalisme dalam pemerintahan sangat penting untuk memberikan kebijakan dan peraturan serta aturan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungan timbal balik yang diciptakan oleh nasionalisme ini membuat sulit bagi semua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah dan masyarakat, untuk melepaskan nasionalisme tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlihat di dusun Gun Tembawang, terlihat dari adanya permasalahan mengenai masyarakat periphery di dusun Gun Tembawang dalam memahami dan menerapkan konsep nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan status kewarganegaraan tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa mereka melakukannya. Mengapa kurang lebih ±35 kepala keluarga dusun Gun Tembawang melepas kewarganegaraan Indonesia dan lebih memilih menjadi kewarganegaraan Malaysia walaupun memiliki sejarah sebagai penduduk desa yang berada di wilayah Indonesia. Namun, jika dilihat lebih jauh terdapat ketidakmerataan ekonomi yang erat kaitannya dengan kesenjangan sosial anatara pusat dan masyarakat periphery di dusun Gun Tembawang (pinggiran). Kesenjangan yang begitu besar akan menyebabkan pemberontakan dari masyarakat yang terpinggirkan. Akan tetapi, terdapat hal yang menarik ditengah adanya daya tarik Malaysia serta permasalahan ketimpangan pembangunan ternyata masih terdapat ±30 kepala keluarga masyarakat periphery didusun Gun Tembawang yang bertahan dengan status kewarganegaraan Indonesia, mengapa masyarakat tersebut masih bertahan ditengah daya tarik Malaysia di bandingkan dengan Indonesia, dimana negara (Indonesia) kurang memberikan porsi pembangunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan pinggiran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi alasan dari masyarakat dusun Gun tembawang masih bertahan dengan kewarganegaraan Indonesia, walaupun negara kurang memberikan porsi pembangunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan pinggiran. Dan juga untuk mengetahui nasionalisme masyarakat perbatasan dengan kondisi ekonomi dan situasi yang mereka hadapi ditengah adanya daya tarik Malaysia dibanding daya tarik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan sumber informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, website dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Nasionalisme dan Modernisasi Ernest Gellner.

---

The integrity of the state is determined by the strength of nationalism among the inhabitants of the country, and it is also one of the most important things to protect a country.. Nationalism is implemented according to the ideological values of Pancasila that the Indonesian people adhere to. Nationalism in the government is very important to provide policies and regulations and rules for the welfare of society. This interrelational relationship created by nationalism makes it difficult for all parties involved, namely the government and society, to let go of this nationalism. However, this is not seen in Gun Tembawang Hamlet, which is evident from the problems of the peripheral community of Gun Tembawang Hamlet in understanding the concept of nation and applying it in daily life. In this case, the issue of the transfer of citizenship (Gun Tembawang Hamlet) naturally raises the question of why they did it. Why about ±35 family members in Gun Tembawang Hamlet renounced their Indonesian citizenship in favor of Malaysian citizenship, even though they had a history as villagers in Indonesian territory. However, looking further afield, there is economic inequality in Gun Tembawang Hamlet (periphery) which is closely related to the social gap between the center and the periphery. Such a wide gap leads to rebellion by marginalized communities. However, there is something interesting amidst the problem of Malaysian charm and development gap, it turns out that in Gun Tembawang Hamlet, there are still ± 30 heads of families from peripheral communities who retain their Indonesian citizenship. Why these people maintain their Indonesian citizenship regardless of Malaysian charm compared to Indonesia, where the state (Indonesia) does not provide adequate development to meet the development needs of the periphery areas. Therefore, the purpose of this study is to understand nationalism and the activities of peripheral societies, which are often in conflict with the national spirit developed by the state. Specifically, to explain and identify the reasons why the community of Gun Tembawang Hamlet maintains their Indonesian citizenship despite the country not providing adequate development to meet the development needs of the periphery areas. This study also aims to find out about the nationalism of the peripheral society and the economic conditions and situations they face against the attractiveness of Malaysia compared to that of Indonesia. Descriptive research is used as a research method using data sources from books, magazines, websites and interviews. In this study, the author uses Ernest Gellner's theory of Nationalism and Modernisation."

"Pembahasan mengenai terorisme salah satunya juga melibatkan pembahasanmengenai ketahanan perbatasan negara. Wilayah perbatasan bila tidak dikendalikandengan baik dapat menjadi pintu masuk maupun keluar bagi teroris transnasional. Olehkarena itu, penting bagi aparat penegak hukum melakukan kontrol perbatasan denganbaik. Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka, studi data sekunder, dan jugamelibatkan wawancara singkat. Dengan menggunakan teori Situational CrimePrevention, tulisan ini akan menjelaskan operasi pencegahan terorisme yang dilakukanoleh National Central Bureau NCB Jakarta bersama dengan instansi terkait membahaspemenuhan teknik pencegahan situasional Clarke pada kegiatan operasi pencegahanterorisme pada perbatasan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah operasi kontrolperbatasan yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mencegah berbagai bentukkejahatan terorisme dengan tindakan yang diawali dengan memasuki lintas batasIndonesia.

---

Discussions on terrorism also involve discussion on the resilience of stateborders. The border area, if not well controlled, can be an entrance or exit fortransnational terrorists. Therefore, it is important for law enforcement officers toproperly control the border. This paper uses literature review method, secondary datastudy, and also involves short interview. By using the Situational Crime Preventiontheory, this paper will describe the terrorist prevention operations carried out by theNational Central Bureau NCB of Jakarta together with the relevant agencies discussing the fulfillment of Clarke's prevalent prevention techniques on terroristprevention operations on the border. The conclusion of this paper is that border controloperations carried out have not fully prevented various forms of terrorism crime byactions initiated by entering cross-border of Indonesia."