Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The negative externalities of carbon emissions have becomeglobal problems requiring public-private collaboration forsuccessful intervention. Based on the Copenhagen ClimateChange Conference, to reduce carbon emissions by 26% fromBAU (business as usual), one of policies that might beimplemented is the carbon tax. By pragmatically analyzing theexperiences of countries that have successfully implemented acarbon tax, it is expected that an ideal formulation andmechanism of carbon tax for Indonesia can be developed. Thelimitation of such studies are the behavioral effect of thereadiness of Indonesian society to implement carbon tax and acomprehensive calculation on the proposed carbon tax rates.The results of study showed that the carbon tax could beimplemented in Indonesia. The ideal formulation of carbon taxbeing used as a reference in determining policies to address thenegative externalities of carbon emissions and global warming.Eksternalitas negatif emisi karbon merupakan permasalahanglobal yang penanganannya memerlukan kehadiranintervensi pemerintah. Sesuai dengan komitmen pemerintahdalam Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen untukmenurunkan emisi karbon sebesar 26% dari BAU (business asusual), maka salah satu kebijakan yang dapat digunakanadalah carbon tax. Menggunakan metode practical approachpada negara-negara yang telah berhasil menerapkan carbontax diharapkan terdapat rumusan carbon tax yang ideal sertamekanisme dapat diterapkannya carbon tax di Indonesia.Keterbatasan area penelitian yang perlu diteliti lebihmendalam adalah mengenai behavioral effect kesiapanmasyarakat Indonesia atas penerapan carbon tax, sertaperhitungan yang komprehensif atas usulan tarif pajak. Hasildari penelitian menunjukkan bahwa carbon tax dapatditerapkan di Indonesia. Rumusan ideal carbon tax dapatdigunakan sebagai referensi dalam penentuan kebijakanuntuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon sertaglobal warming."

"Skripsi ini membahas mengenai eksternalitas negatif yang timbul dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta, dalam hal ini eksternalitas negatif yang dimaksud adalah adanya pencemaran udara yang berdampak buruk bagi manusia dalam hal ini masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, serta berdampak buruk juga. terhadap lingkungan alam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian mengenai penerapan Carbon tax untuk mengatasi eksternalitas negatif dari transportasi darat di DKI Jakarta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa Pajak Pencemaran Udara (penyesuaian dari Carbon tax) dapat dijadikan alternatif kebijakan untuk mengatasi eksternalitas transportasi darat di DKI Jakarta.

---

This undergraduate thesis discusses the negative externalities arising from the land transportation sector in DKI Jakarta, in this case negative externality is the air pollution is a bad impact for people in this community DKI Jakarta and surroundings, and also on the natural environment. In this study the researcher conducted study on the implemantation of Carbon tax to overcome the negative externality of land transportation in DKI Jakarta. This research is a qualitative research design with descriptive. Result of this study suggested that Air pollution tax (from Carbon tax adjustments) can be used as an alternative policy to overcome the negative externalities of land transportation in DKI Jakarta."

"Produk kelapa sawit digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap hari, perusahaan-perusahaan terus mencari cara agar semakin meningkatkan produksinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas lahan perkebunan. Tetapi hal tersebut juga menimbulkan eksternalitas negatif. Untuk mengendalikan hal tersebut, maka pajak digunakan sebagai instrumen dan pajak yang digunakan adalah PBB Perkebunan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan alternatif kebijakan PBB Perkebunan yang dapat dibuat untuk mengendalikan serta mencegah eksternalitas negatif akibat dari pembukaan lahan perkebunan.

---

Palm oil products are widely used in various aspects of community life. Every day, companies are constantly looking for ways to further increase production. One way to do is to expand oul palm plantation in Indonesia. But in fact it can also make negative externalities for environment and to control this, tax as one of fiscal instrument can be used, and the tax is land and building tax of plantation. Purpose of this study was to find alternative land and building tax of plantation policies what can be created to control the negative externalities as well as preventing of opening the oil palm plantation and restrain the negative externalities that existed. "

"[ABSTRAKPajak karbon adalah salah satu kebijakan untuk mengatasi pemanasan global dinegara maju. Tetapi, apakah kebijakan itu juga bisa diterapkan di negaraberkembang masih menjadi perdebatan. Tesis ini menganalisa masalah-masalahyang memperlambat perkembangan proposal pajak karbon di Indonesia. Thesis inimenggunakan pendekatan kritis terhadap pengalaman penerapan pajak carbon dinegara lain dan data pengeluaran untuk memprediksi efek dari penerapan carbontax pada sektor rumah tangga di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menggunakanperbandingan akibat dari penerapan pajak karbon dengan kebijakan pencabutansubsidi terhadap bahan bakar. Hasil dari tesis ini mengindikasikan bahwapelaksanaan pajak karbon di Indonesia akan memberikan beban pajak yang lebihterhadap rumah tangga miskin di areal pedesaan. Tesis ini juga memetakanbeberapa faktor yang menghambat perkembangan rencana penerapan pajakkarbon di Indonesia dan memberikan gambaran alternatif solusi untuk menanganimasalah tersebut.

---

ABSTRACTA carbon tax is one policy actions used to combat global warming indeveloped countries. However, whether it is also applicable to developingcountries is debatable. This paper analyzes problems, which slow down theprogress of carbon tax proposal in Indonesia. It critically reviews the experiencesof other countries and uses expenditure data to predict likely impacts onhouseholds. It also relates the effect with the removal of fuel subsidy policy. Theresults indicate that the carbon tax would give more tax burden on poorhouseholds in the rural areas. The paper also describes some factors that hamperthe carbon tax proposal in Indonesia and depicts some alternative suggestions toaddress the problems, A carbon tax is one policy actions used to combat global warming indeveloped countries. However, whether it is also applicable to developingcountries is debatable. This paper analyzes problems, which slow down theprogress of carbon tax proposal in Indonesia. It critically reviews the experiencesof other countries and uses expenditure data to predict likely impacts onhouseholds. It also relates the effect with the removal of fuel subsidy policy. Theresults indicate that the carbon tax would give more tax burden on poorhouseholds in the rural areas. The paper also describes some factors that hamperthe carbon tax proposal in Indonesia and depicts some alternative suggestions toaddress the problems]"

"Eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah telah menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009. Eksternalitas negatif yang menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta ialah seputar terbatasnya ketersediaan air tanah dan terjadinya penurunan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan eskternalitas negatif ini adalah dengan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengendalikan eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memungut pajak air tanah dengan tujuan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan pajak air tanah untuk pengendalian eksternalitas negatif di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengendalikan eksternalitas negatif dari penggunaan air tanah. Keterbatasan dalam pengendalian eksternalitas negatif ini berkaitan erat dengan pentingnya fungsi pengawasan, kesamaan tujuan yang ingin dicapai lembaga pemungut dan/atau pengelola, pemahaman masyarakat, hingga kolaborasi antarlembaga. Apabila hal-hal ini dapat ditingkatkan, maka pemungutan pajak air tanah dalam mengendalikan eksternalitas di Provinsi DKI Jakarta lebih mampu memenuhi kriteria efektivitas kebijakan publik.

---

DKI Jakarta has been facing negative externalities due to the use of groundwater since 2009. These negative externalities include the limited availability of groundwater and land subsidence. One of the efforts that can be made to control this negative externality is to limit the use of groundwater in DKI Jakarta. To control negative externalities due to the use of groundwater in DKI Jakarta, the Provincial Government of DKI Jakarta also collects a groundwater tax with the aim of limiting the use of groundwater in DKI Jakarta. This study aims to analyze the evaluation of groundwater tax policies to control negative externalities in DKI Jakarta. This study uses a post-positivist approach, qualitative data collection techniques, and qualitative data analysis techniques. The results of this study reveal that groundwater tax collection in DKI Jakarta has not been able to control the negative externalities of groundwater use. Limitations in controlling negative externalities are closely related to the importance of the monitoring function, the unity of goals to be achieved, public awareness, and inter-agency collaboration. If these things can be improved, groundwater tax collection in controlling externalities in DKI Jakarta would be able to meet the criteria of public policy effectiveness."

"Emisi global CO2 dari sektor energi bertumbuh hingga lebih dari 1,5% per tahun sejak 1990 sedangkan dari tahun 2010-2018, emisi CO2 nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun. Indonesia berkomitmen melalui Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dalam pembuatan kebijakan mengenai carbon pricing untuk mencapai target emisi nol bersih tahun 2060. Salah satu alat yang digunakan dalam menyusun portfolio energi guna memastikan suplai energi domestik pada saat transisi energi adalah pemodelan sistem dinamis. Fungsi pemodelan sistem dinamis adalah mengidentifikasi parameter utama yang mempengaruhi pergeseran energi bauran terhadap target energi dan emisi suatu negara. Pada penelitian ini, akan dibahas terkait pergeseran energi bauran di Indonesia sebagai akibat diimplementasikannya kebijakan pajak karbon sebagai salah satu tindak lanjut komitmen Net Zero Emission (NZE). Pergeseran energi bauran tersebut akan dibandingkan antara sebelum adanya implementasi dan setelah adanya implementasi pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pajak karbon terhadap transisi energi di Indonesia dan emisi Gas Rumah Kaca dalam mencapai tujuan komitmen NZE. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan pemodelan sistem dinamis yang dimulai dengan menggunakan pendekatan Diagram Sebab Akibat (Causal Loop Diagram) yang kemudian diperdalam dengan Diagram Aliran Stok (Stock Flow Diagram). Hasil validasi model memiliki kesalahan di bawah 10% sehingga model dapat diterima. Berdasarkan hasil simulasi, didapatkan semakin tinggi nilai pajak karbon, persentase energi terbarukan akan semakin meningkat sedangkan emisi karbon mengalami penurunan. Pada nilai pajak karbon 10 USD/tCO2e di tahun 2030 energi bauran di Indonesia sebesar 25,79% dan penurunan emisi sebesar 28,63% dibandingkan skenario BAU.

---

Global emission in the energy sector has grown by more than 1.5% per year since 1990, whereas national CO2 emission tends to increase by about 4.3% per year from 2010-2018. Indonesia has committed through National Energy Policy and National Energy General Plan in terms of Carbon Pricing policy to achieve the Net Zero Emissions target by 2060. One tool used to establish an energy portfolio in order to assure domestic energy supply when an energy transition happens is the Dynamic Modelling System. The purpose of the Dynamic Modelling System is to identify the main parameter which influences energy mix shifting within the energy and emission target of the country. This study will be discussed the energy mix shifts as the impact of Carbon Tax Implementation in Indonesia as one of the Net Zero Emission commitments. The shifting of the energy mix will be compared before and after the implementation of the carbon tax. The purpose of this study is to describe how the impact of carbon tax implementation on energy transition in Indonesia and greenhouse emissions for achieving Net Zero Emission. The methodology used is Dynamic System Modelling which starts from Causal Loop Diagram development up to Stock Flow Diagram enhancement. The model can be accepted due to model validation showing an error below 10%. Based on the simulation result, increasing the carbon tax implementation value causes an increase in the percentage of renewable energy and a decrease in carbon emissions. On the 10 USD/tCO2e carbon tax implementation scenario obtained in 2030 energy mix in Indonesia reach 25.79% and the emission reduction up to 28.63% compared to BAU Scenario"

"Isu perubahan iklim perlu segera ditangani secara serius. Di antara instrumen-instrumen kebijakan yang ada, instrumen yang tergolong baru adalah instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi berusaha menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan. Salah satu jenis instrumen ekonomi yang dinilai cukup efisien adalah pajak karbon. Efisiensinya dapat melebihi instrumen command and control dan cap-and-trade. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala kegiatan dan/atau barang yang menghasilkan dan melepaskan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer. Tujuan dari instrumen ini untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat timbulnya eksternalitas negatif berupa perubahan iklim. Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan pajak ini, di antaranya adalah Swedia dan India. Kedua negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia yang juga berencana untuk menerapkan pajak ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengusulkan pengaturan mengenai pajak karbon, namun masih belum cukup mengakomodasi secara menyeluruh elemen-elemen pertimbangan yang penting dalam desain pajak karbon. Tidak semua senyawa emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto dan Amendemen Doha dikenai pajak karbon. Tarif pajak yang ditetapkan juga masih rendah dan belum ada jaminan penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan pendapatan dari pajak karbon tidak hanya dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim saja, namun terbuka untuk penggunaan lain. Ketentuan terkait pajak karbon sebaiknya diatur di dalam undang-undang tersendiri agar dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih komprehensif.

---

The issue of climate change needs to be taken seriously. Among the existing policy instruments, the relatively new instrument is the economic instrument. Economic instruments try to internalize environmental costs that have not been taken into account so far. One type of economic instrument that is considered quite efficient is the carbon tax. Its efficiency can surpass command and control and cap-and-trade instruments. The carbon tax is a tax imposed on all activities and or goods that produce and release carbon emissions resulting from burning fossil fuels into the atmosphere. The purpose is to correct market failures due to the emergence of negative externalities in climate change. Several countries have already implemented this tax, among them Sweden and India. These two countries can be used as lessons for Indonesia, which is also planning to implement this tax. The Draft Law (RUU) concerning the Fifth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures are set to regulate the carbon tax, but it is still not sufficient to fully accommodate the elements of consideration that are important in the design of the carbon tax. Not all greenhouse gas emission compounds under the Kyoto Protocol and the Doha Amendment are subject to a carbon tax. The tax rate set is also still low and there is no guarantee of reducing greenhouse gas emissions. The use of revenue from carbon taxes is not allocated only for climate change mitigation and adaptation, which is open for another use. Provisions related to carbon tax should be regulated in a separate act to accommodate a more comprehensive arrangement. "

"Pemakaian air tanah dalam jumlah besar di provinsi DKI Jakarta telah menimbulkan efek negatif pada lingkungan seperti intrusi air laut, penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah dan tanah ambles. Pajak Air Tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Namun pemakian air tanah belum mengalami perubahan yang signifikan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis penelitian ini menggunakan teori Merilee Grindle dengan hasil penelitian pada dimensi konten kebijakan memiliki implementability rendah dan pada konteks kebijakan memiliki implementability tinggi.

---

Overdrawing of groundwater make negative effect for the nature like falling water tables and depletion, land subsidence, saltwater intrusion. Groundwater tax have the purpose for decrease of groundwater use. Even though, the use of groundwater have not a significant change.

This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews.

Analysis of this research used the theory of Merille Grindle to the result that for content of policy has low implementability value and for context of policy has high implementability value."

"Pajak Karbon menjadi pungutan pajak baru di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kehadiran pungutan pajak baru ini banyak memberikan kekhawatiran dikalangan masyarakat maupun pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisis, dan membandingkan kebijakan pajak karbon. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dari berbagai narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon yang akan diterapkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022 dan terbatas pada sektor PLTU Batubara sudah membawa nilai-nilai keadilan, keterjangkauan, dan dilakukan secara bertahap. Namun, kebijakan ini masih memiliki kelemahan dan kendala, seperti belum ditetapkannya regulasi-regulasi turunan yang mengatur penerapan dan pemungutan pajak karbon secara lengkap dan tegas, terutama dalam skema cap-trade-tax. Sehingga direkomendasikan agar paralel menyiapkan kebijakan yang lengkap dan berkesinambungan, maka Pemerintah Indonesia bisa memundurkan timeline Kebijakan Pajak karbon hingga kondisi perekonomian stabil dan kembali melakukan pilot project cap-and-trade.

---

Carbon Tax is a new tax collection in Indonesia which is regulated in the Law of the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The presence of this new tax levy has caused a lot of concern among the public and business actors. This study was conducted to explain, analyze, and compare carbon tax policies. The approach method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews from various sources. The results of this study indicate that the carbon tax policy that will be implemented in Indonesia in mid-2022 and is limited to the coal-fired power plant sector has brought the values ​​of justice, affordability, and is carried out in stages. However, this policy still has weaknesses and obstacles, such as the absence of derivative regulations that regulate the implementation and collection of carbon taxes completely and firmly, especially in the cap-trade-tax scheme. Therefore, it is recommended that in parallel to prepare a complete and sustainable policy, the Government of Indonesia can postpone the carbon tax policy timeline until the economic conditions are stable and resume a cap-and-trade pilot project."

"Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat memicu potensi bencana yang dapat merugikan perekonomian, sosial, dan kesehatan di Indonesia hingga mencapai angka 544 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan bahwa dibutuhkan dana yang besar untuk pendanaan iklim dan adanya peningkatan target Indonesia terhadap dunia internasional untuk menurunkan emisi karbon, pemerintah Indonesia memutuskan untuk merencanakan penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon secara simultan untuk satu sektor yang sama yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2022. Merujuk kepada doktrin dari Gunningham dan Sinclair, apabila akan diterapkan dua atau lebih kebijakan untuk satu target yang sama,  maka perlu untuk dilihat koherensi dan urutan dari penerapan kebijakan tersebut untuk melihat apakah tujuan utama dari diterapkannya dua atau lebih kebijakan dapat tercapai tanpa menciptakan smorgasbordism. Norwegia merupakan negara Eropa yang memiliki situasi mirip dengan Indonesia. Norwegia menerapkan kewajiban untuk sektor petroleum lepas pantai berpartisipasi di perdagangan karbon Uni Eropa melalui European Union Emision Trading System (EU ETS) dan membayar pajak karbon melalui Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa emisi karbon di sektor petroleum lepas pantai Norwegia berhasil menurun paska diterapkannya dua kebijakan instrumen ekonomi secara simultan. Alih-alih menurun, data menunjukkan bahwa hingga kini produksi petroleum lepas pantai tetap menjadi nomor urut pertama sumber emisi karbon di Norwegia. Berkaca dari Norwegia, apabila Indonesia ingin menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi karbon di sektor PLTU Batubara, maka Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa 1) pajak karbon tidak dapat dikenakan sebagai ‘sanksi’ yang menimbulkan efek jera agar pelaku industri PLTU Batubara di Indonesia mau berpartisipasi di perdagangan karbon;  2) pemerintah perlu memastikan bahwa terdapat insentif yang cukup untuk menarik pelaku usaha ke perdagangan karbon, baik melalui sanksi denda atau sanksi sosial, tanpa mengandalkan pajak;  3) hasil pajak karbon benar-benar dialokasikan untuk proyek lingkungan hidup.

---

By 2022, the Indonesian government has recognized that the impacts of climate change could trigger a potential catastrophic economic, social, and health cost in Indonesia of up to IDR 544 trillion. Considering the large amount of money needed for climate finance and Indonesia's increasing international targets to reduce carbon emissions, the Indonesian government decided to plan the simultaneous implementation of carbon tax and carbon trading for the same sector, namely Coal Fired Power Plant through Law No.7 of 2021 on Harmonization of Taxation Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2022. Referring to the doctrine of Gunningham and Sinclair, if two or more policies will be applied for the same target, it is necessary to look at the coherence and sequence of the application of these policies to see if the main objectives of the application of two or more policies can be achieved without creating smorgasbordism. Norway is a European country that has a similar situation to Indonesia. Norway has an obligation for the offshore petroleum sector to participate in EU carbon trading through the European Union Emission Trading System (EU ETS) and pay carbon tax through Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Unfortunately, to date, there is no data to suggest that carbon emissions in Norway's offshore petroleum sector have decreased following the simultaneous implementation of these two policy economic instruments. Instead of decreasing, data shows that until now offshore petroleum production remains the number one source of carbon emissions in Norway.  Reflecting on Norway, if Indonesia wants to implement carbon tax and carbon trading to reduce carbon emission in coal power plant sector, Indonesia needs to consider that 1) carbon tax cannot be imposed as a 'sanction' that creates deterrent effect so that coal power plant industry players in Indonesia want to participate in carbon trading; 2) the government needs to ensure that there are sufficient incentives to attract business actors to carbon trading, either through fines or social sanctions, without relying on taxes; 3) carbon tax proceeds are truly allocated for environmental projects."