Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.

---

Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia."

"Abstract. The research aims to analyze the influence of population administrative policy implementation on the quality of ID card service in South Minahasa District. The variables used are policy standards and objectives, policy resources, inter-organizational communication, the characteristics of the implementation agencies, the economic, social and political environment, and response of the implementers. The result shows that the implementation of population administrative policy is very much determined by the communication factor. One of the factors causing the inefficiency of ID card service is the inadequate role of society in the implementation of population administrative policy. The implementation agencies from the Office of Population and Civil Administration must ceaselessly build both vertical and horizontal communications with South Minahasa people.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan kecenderungan pelaksana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk adalah lemahnya peran masyarakat dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Diperlukan komunikasi secara terus-menerus bagi implementor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan baik komunikasi yang bersifat vertical maupun komunikasi yang bersifat horizontal."

"Abstract. The research discusses the policy implementation of modern market land-use control in Cirebon. The modern market development shall cause problems if it does not conform with the regulation of land-use control. This research is qualitative, the data were collected through in-depth interviews, direct observation, and literature study. The results show that the implementation of the policy has not been able to control the modern market. The limiting factor of policy implementation is the business interests of retailers, lack of synergy between traditional and modern market, lack of socialization, monitoring, and limited financial resources. The supporting factors of policy implementation is the awareness of retailers, community support, and mindset of retailers. Recommendations are given to issues such as coordination, policy-instruments reinforcement, policy evaluation, socialization, supervision, and guidanceAbstrak. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pasar modern di Kota Cirebon.Perkembangan pasar modern menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan pengendalian pemanfaatan ruang.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum dapat mengendalikan pasar modern.Faktor penghambat dalam implementasi adalah kepentingan bisnis pengusaha, kurangnya sinergitas pasar modern dan pasar tradisional, kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya finansial.Faktor pendukung dalam implementasi adalah kesadaran pengusaha, dukungan masyarakat, dan pola pikir pedagang. Rekomendasi penelitian ini antara lain koordinasi, mempertegas instrumen kebijakan, evaluasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan."

"Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan."

"This paper has three objectives: first, to acknowledge the basic right to water as recently recognized by the UN and, consequently, to address the government?s responsibility to provide water services; second, to describe the problems and dilemma in the privatization of water services in Jakarta, the capital city of Indonesia, as a policy choice; third, to reinforce the idea that privatization of public services is beneficial but not a panacea; therefore, the government as the center of public administration needs to reconsider some of their key policies on public services."

"Abstract. Since Mid 1980s, a number of governments in developing countries initialized an ambitious decentralization policy and other policies to strengthen local governments. Nevertheless, after more or less 25 years of their implementations, the initial enthusiasm decreases. The experience in some countries shows that reform policy can trigger many new political, fiscal, and administration problems.The article shortly describes seven major problems and potential traps lurking in decentralization policy, consisting: policy trap, coordination trap, fiscal trap, debt trap, capturing trap, inequality trap, and capacity trap. The evidence presented in this article has shown that decentralization can be part of a strategy to improve the capability and effectiveness of the state. It encompasses mechanisms that increase openness and transparency, strengthen incentives forparticipation in public affairs, and where appropriate, bring government closer to the people and to the communities it is meant to serve."

"Abstract. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) is an agricultural organization owned and operated by a farmer community in Sukabumi, West Java, Indonesia. SAPA adopts information technology (IT) to improve the effectivity of its internal communication. SAPA started IT adoption by a careful planning. The step includes organizing the map of IT strategy and formulating the key performance indicators. The purpose of this research is to arrange a strategy map of SAPA IT division, to formulate the key performance indicators using Balanced Scorecard approach, and to implement as a mobile web application. Results of this research include a strategy map of SAPA IT division, key performance indicators, and a prototype of mobile web application. It can be concluded that IT adoption supported by a strong leadership improves effectivity of the information flows within the researched agriculture organisation.Abstrak. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) adalah sebuah organisasi pertanian yang dimiliki dan dioperasikan oleh kumpulan petani di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. SAPA mengadopsi teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan efektifitas komunikasi internal. SAPA mulai mengadopsi TI dengan perencanaan matang. Langkah ini termasuk mengorganisir peta strategi TI dan merumuskan indikator kinerja utama. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta strategi SAPA divisi TI, untuk merumuskan indikator kinerja utama menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, dan untuk mengimplementasikan sebagai aplikasi web mobile. Dapat disimpulkan jika adopsi TI didukung dengan kepemimpinan yang kuat akan meningkatkan efektivitas arus informasi di dalam organisasi pertanian yang diteliti."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."

"Abstract. The spatial planning policy as included in the Local Regulation No. 6/2006 on the spatial planning of Makassar in 2005-2015 has changed from the original blueprint. The policy changing occurred on decisions or programs, but not on institutional regulations. The decisions or programs on spatial planning that were different from the original policy were visible on the licensing decisions in the Development Region I and Development Region III. The purpose of this research was to analyze the changing of the spatial planning policy that was resulted from the behavior of the advocacy coalition who competed with each other in the utilization of strategy and political resources, which was assumed to be affecting the policy output. The study results indicated that the changing of the spatial planning policy in Makassar was resulted from the competition between the major advocacy coalition and the minor advocacy coalition in influencing the policy. The Major Advocacy Coalition used the combination of strategy and political resources more in comparison to the minor advocacy coalition. The utilization of strategy from each advocacy coalitions was effective in several cases but ineffective in other cases. The difference in the effectiveness of the utilization of strategy was on the interests in each cases. In the projects that were based on public interests, the Major Coalition was more systematic in advocating the policy core beliefs, but in other projects that were based on private interests, the Major Coalition was likely to withdraw Abstrak. Kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar 2005-2015 telah mengalami perubahan dari blueprint yang telah ditetapkan. Perubahan kebijakan terjadi pada ranah keputusan/program, bukan aturan kelembagaan. Keputusan/program penataan ruang yang berbeda dengan blueprint kebijakan tampak pada keputusan-keputusan pemberian perizinan di Kawasan Pengembangan I dan Pengembangan III. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh perilaku koalisi advokasi yang saling bersaing dalam menggunakan strategi dan sumber daya politik, yang diasumsikan mempengaruhi output kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kebijakan penataan ruang daerah di Kota Makassar terjadi akibat kompetisi koalisi advokasi mayor dan koalisi advokasi minor dalam mempengaruhi kebijakan. Koalisi Advokasi Mayor menggunakan kombinasi strategi dan sumber daya politik yang lebih banyak dibanding koalisi minor. Penggunaan strategi dari masing-masing koalisi advokasi efektif dalam beberapa kasus namun tidak efektif dalam kasuskasus yang lainnya. Perbedaan dalam efektivitas penggunaan strategi tersebut terletak pada basis kepentingan yang ada pada masing-masing kasus. Dalam proyek yang berbasis kepentingan publik, Koalisi Mayor lebih sistematis memperjuangkan policy core belief, namun dalam proyek yang berbasis kepentingan privat pihak Koalisi Mayor cenderung menarik diri."

"There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery sector in Indonesia, although this is very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports. Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and regulerend (tools to manage state policy in the economic and social field) functions. Another newness offered by this research is the development of ?the cost of taxation? concept into ?the cost of state levies? concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.

---

Abstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteksi negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga serbuan impor produk-produk perikanan. Karena itulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pajak. Selain itu, beragamnya pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money cost, time cost maupun psycological cost."