Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. Public Service Motivation (PSM) is still a nascent theory that need to be proved with any contexts of many countries around the world, especially developing countries that might have different contexts related to cultures, beliefs, views on the importance of financial rewards, etc. This study aims to identify the PSM level and socio-demographic antecedents, especially age, gender, marital status, education, income, and political ideology, among civil servants in Indonesia. Using mean and chi- square tests on responses by 398 respondents of civil servants in Padang, West Sumatra, this study tested the PSM levels and socio-demographic antecedents affecting the PSM level among the civil servants. The findings of this study indicated that the PSM level of the civil servants tends to be at a low level compared to that of civil servants in developed countries. In addition, there is significant correlation between some of socio demographic antecedents and the level of PSM. The results of this study imply that PSM theory is not cross-culturally viable.Abstrak. Motivasi Pelayanan Publik masih merupakan teori yang baru lahir yang perlu dibuktikan dengan berbagai temuan (konteks) dari berbagai negara di seluruh dunia, terutama negara-negara sedang berkembang yang mungkin saja memiliki perbedaan konteks budaya, kepercayaan, pandangan mengenai pentingnya ganjaran finansial, dan sebagainya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat motivasi pelayanan publik dan berbagai faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya, khususnya yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, dan ideologi politik, di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dengan menggunakan uji rata-rata (mean) dan uji chi-square berdasarkan tanggapan dari 398 responden PNS di Padang, Sumatera Barat, kajian ini telah menguji tingkat motivasi pelayanan publik dan faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya di kalangan PNS di Indonesia. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS cenderung berada pada tingkat rendah dibandingkan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan pegawai negeri di negara-negara maju. Selain itu, hasil kajian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa faktor sosio-demografis dan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS. Hasil kajian ini mengimplikasikan bahwa teori motivasi pelayanan publik tidaklah berlaku secara lintas budaya."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."

"Quality improvement in public service has become a major concern in government institutions in their effort to provide the public with maximum service. It is also a major concern for Samsat (One-Roof System) institutions in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). The purpose of this study is to analyze the quality level of the service provided by Mobile Samsat units in Jabodetabek. The study uses the quantitative approach in order to illustrate the gap between consumer expectation of public service and consumer perception of the actual service, based on five dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibility. Measurement results of the five dimensions show that customers find the service provided by Mobile Samsat in Jabodetabek to be unsatisfactory."

"Abstract. The change in the paradigm of governance currently demands the government to provide better service for the society. The availability of this service faces issues regarding limited government abilities, limited financial resources, and limited human resources management. This research was conducted on a Public Private Partnership between the Bandung City Government and PT Marga Tirta Kencana on their development and construction of the Cicadas Traditional Market. This study used a qualitative method. Informants were obtained by means of a purposive method through snowball technique. Research results indicate that this partnership is not mutually beneficial. This is due to a problem in the implementation of the partnership itself such as delays in development.Abstrak. Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kota Bandung dan PT Marga Tirta Kencana dalam pembangunan dan perbaikan Pasar Cicadas. Studi ini menggunakan metode penelitian kwalitatif. Informan diseleksi melalui purposive method dengan snowball technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini diakibatkan masalah dalam implementasi kerjasama tersebut seperti penundaan pembangunan."

"Abstract. This research aims at studying and explaining forms of coping behaviors and public respond to coping behaviors as shown by health service officers at street-level bureaucrats in Puskesmas (Public Health Center). The research was conducted in six Public Health Centers in Makassar, employing qualitative approach and naturalistic method. The data were gained from informants, i.e. Puskesmas officers and public patients visiting the Puskesmas as the primary data source, and the secondary data were gathered from documents available in the concerned institutions. Research data were collected through in-depth interviews, direct and participative observations. The research data were then analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, deduction and data verification. The results of the research show variety of interactive models as a form of coping behaviors performed by bureaucrats in providing health service, namely the behavior of limiting services, rationing services, giving special treatment, ignoring, and prioritizing. The performed coping behaviors benefit the officers since their obligations were accomplished, though at minimum level. Public responds to coping behaviors quite vary but in general shows positive responds. Abstrak. Penelitian bertujuan mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk coping behaviors dan respon warga terhadap coping behaviors yang ditampilkan petugas pelayanan kesehatan pada tataran street-level bureaucratsdi Puskesmas. Penelitian dilaksanakan pada enam Puskesmas di Kota Makassar menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik, sumber data diperoleh dari informan petugas layanan kesehatan dan warga masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas sebagai sumber data primer, dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang tersedia pada instansi terkait. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan partisipatif.Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.Hasil penelitian menunjukkan keragaman model interaksi yang merupakan bentuk coping behaviors yang ditampilkan oleh birokratdalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu bentuk perilaku membatasi layanan, menjatah layanan, memberi perlakuan khusus, mengabaikan, dan perilaku memberi prioritas.Coping behaviors yang dilakukan memberi keuntungan bagi petugas karena tujuan pekerjaannya tercapai secara minimal, dan respon warga terhadap coping behaviors cukup beragam tetapi pada umumnya memberi respon positif."

"Abstract. The research answers the questions: How is the growth of Solok Regional Budget in the budget year of 2009-2012? How is the budget allocated for public services in the budget year of 2009-2012? What consideration is taken by the Regional Government in determining regional budget from the aspect of expense and regional expense management policies? What models are used in the allocation of public service expense in the Regional Budget? The stages of the research are: 1. Conducting comparison on the number of annual public service expenses, 2. Viewing the greatest and smallest allocation of public service expenses, 3. Studying whether the allocated budget is in accordance with the government policy. This stage altogether maps the dynamic of Regional Budget arrangement to see the involvement of each actor in the process of budget formulation. The research uses qualitative research method with the data collection technique of in-depth interview and analysis on the Regional Budget documents. First, the entire data, ethic and emic, were analyzed and described, then reduced by making abstraction, as a core summary. Eventually a conclusion was drawn to give a picture of how to make optimum the allocation of public service expenses in the Regional Budget.Abstrak. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pertumbuhan APBD Kota Solok tahun anggran 2009-2012? Bagaimanakah pengalokasian belanja untuk pelayanan publik tahun anggran 2009-2012? Apa pertimbangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penentuan belanja daerah dari aspek kebijakan belanja dan manajemen belanja daerah? Model yang digunakan dalam penganggaran pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD. Langkah-langkah penelitian yang dilakuakn adalah 1) melakukan perbandingan terhadap jumlah belanja pelayanan publik tiap dathun, 2) melihat alokasi belanja pelayanan publik disalurkan dalam jumlah yang paling besar atau yang paling kecil, 3) mengaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memetakan bagaimana dinamika penyusunan APBD sehingga terlihat keterlibatan masing-masing aktor dalam proses perumusan anggaran. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis terhadap dokumen APBD. Dilakukan telaah dan deskripsi seluruh data etik dan emik, lalu direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Akhirnya sihasilkan kesimpulan yang bisa memberikan gambaran tentang upaya optimalisasi pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD."

"Analysis of Civil Servant compensation system attracts attention of many parties. There opinion going that low salary has contributed to bad performance and productivity. Moreover Civil Servant management causing social cost and high cost economy. It becomes an excuse for undisciplined behavior and triggers such ?deviation? deed resulted inefficiency and ineffectiveness of bureaucracy and ?threatens? to break down actualization of bureaucracy reform as a whole. Many attempts have been tried by Government such as ?remuneration? policy in Central Government Agencies and performance ?subsidy? in Local Government Agencies. However, instead of being solution, this acts cause another problems. The objectives of analysis in this paper are: giving description and remapping various problems connected to Compensation System and offering alternative design of it Compensation System in frame of civil service management. The results of the analysis end up in design scenario of Compensation System integrating the whole system inside. Solution to Performance Assistance in Bureaucracy Reform ?package? will also formulated through asserting that it will given based on performance. Besides, legal aspects will straightened up to provide powerful legitimacy and simplification of various regulations, clarify and affirm components of compensation, including Pension and Retirement Subsidy System.

---

Abstrak. Analisis penggajian PNS menarik perhatian berbagai pihak. Pendapat PNS bergaji rendah berkontribusi pada kinerja dan produktivitas yang buruk. Di samping dalam manajemen PNS yang telah menimbulkan social cost dan high cost economy. Bahkan, menjadi excuse bagi PNS untuk melakukan tindakan indisipliner dan men-trigger untuk melakukan ?penyimpangan? yang berdampak pada inefisiensi dan inefektivitas birokrasi serta ?mengancam? gagalnya perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan ?remunerasi? pada Instansi Pemerintah Pusat dan pemberian tunjangan ?kinerja?pada Instansi Pemerintah Daerah. Namun tidak merupakan solusi malah menimbulkan persoalan baru. Analisis dalam makalah ini bertujuan: mendeskripsikan dan memetakan ulang berbagai permasalahan terkait Sistem Penggajian, menawarkan desain alternatif Sistem Penggajian PNS dalam kerangka manajemen kepegawaian. Hasil analisis bermuara pada skenario design Sistem Penggajian, yang mengintegrasikan seluruh sistem di dalamnya. Solusi persoalan Tunjangan Kinerja dengan ?kemasan? Reformasi Birokrasi juga diformulasikan, melalui penegasan agar pemberiannya berbasis pada kinerja. Selain itu, pembenahan dari aspek legal untuk memberikan legitimasi yang kuat dan penyederhanaan dari berbagai peraturan, memperjelas dan menegaskan komponen kompensasi PNS, termasuk Sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua."

"Abstract. The research aims to analyze the influence of population administrative policy implementation on the quality of ID card service in South Minahasa District. The variables used are policy standards and objectives, policy resources, inter-organizational communication, the characteristics of the implementation agencies, the economic, social and political environment, and response of the implementers. The result shows that the implementation of population administrative policy is very much determined by the communication factor. One of the factors causing the inefficiency of ID card service is the inadequate role of society in the implementation of population administrative policy. The implementation agencies from the Office of Population and Civil Administration must ceaselessly build both vertical and horizontal communications with South Minahasa people.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan kecenderungan pelaksana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk adalah lemahnya peran masyarakat dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Diperlukan komunikasi secara terus-menerus bagi implementor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan baik komunikasi yang bersifat vertical maupun komunikasi yang bersifat horizontal."

"Abstract. The research is aimed at describing actors’ conscience (hear / inner-self / sincerity), and to identify other factors that may influence the process of free medical service policy making in the Province of South Sulawesi and the focus of the analysis is about free medical service policy making; how the men behind (we call it as actors) should fight between their conscience and rational thinking the time they argue and propose the policy. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and observation. The results shows that in the policy making process, in general, the actors’ conscience and sincerity only play their role at the latter stage that is when the proposal is being legalised; Other findings say that some factors that could influence their sincerity are the political actors who can control and follow their conscience and give the best in terms of deciding and legalising the policy.Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hati nurani para pelaku, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pelayanan medis gratis di Provinsi Sulawesi Selatan dan fokus dari analisisnya adalah penyusunan kebijakan pelayanan medis gratis; bagaimana orang-orang yang terlibat (kami menyebutnya sebagai pelaku) harus berjuang dengan hati nurani dan pemikiran rasional di saat mereka berargumen dan mengajukan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, secara umum, hati nurani dan ketulusan hati para pelaku hanya berperan di tahap terakhir, yaitu saat usulan kebijakan ini disahkan; temuan lain menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketulusan para pelaku adalah politikus yang dapat mengendalikan dan mengikuti hati nurani mereka, dan memberikan hal yang terbaik dalam hal memutuskan dan mensahkan kebijakan ini."

"Abstract. This study aims to analyze public ethics in local government institutions. It is used as an attempt to create an institutional order that allows better ethics in the governance system involving governmental institutions and the public. The study was conducted on Satpol PP (Satpol PP) in Makassar by using qualitative method. This study outlines the fundamental problems in terms of personal and institutional affairs of the Satpol PP in Makassar. The result indicates that the main problem is not merely in Satpol PP itself, but also institutionally public ethics has not been imposed well. Theoretical reflection resulted from the study is that in the context of civil service police unit of Makassar, institutional ethics should be made possible to control personal ethics. Therefore, the direction of future policy should emphasize more on how to build the institutional ethics for the Satpol PP of Makassar.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika publik dalam lembaga pemerintahan daerah. Kajian etika publik ini digunakan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan kelembagaan yang memungkinkan etika menjadi lebih baik dalam sistem tata kelola urusan pemerintahan yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Penelitian dilakukan pada lembaga satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kota Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menguraikan persoalan-persoalan mendasar dalam hal personal dan institusional Satpol PP Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan saja masalah personal Satpol PP melainkan karena memang secara institusional etika publik belum terlembagakan dengan baik. Refleksi teoretis yang dihasilkan dari penelitian adalah bahwa pada konteks Satpol PP Kota Makassar, etika institusional dimungkinkan dapat mengontrol etika personal. Oleh karena itu, arah kebijakan kedepannya sebaiknya lebih ditekankan pada bagaimana membangun etika institusional pada Satpol PP Kota Makassar."