Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 134673 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Riza Manfaluthi
"Hingga aat ini, mayarakat masih memiliki persepi tentang lambatnya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Di lain sisi, Pemerintah menganggap telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kasus pembuatan akta, yang ecara fisik hanyalah suatu penulisan pada blangko dengan tidak Iebih dari lima puluh kata, penyelesaian dalam waktu tujuh hari kerja akan terasa lambat, namun bagi pihak Kantor Catatan Sipil (KCS) penyelesaian akta dalam waktu tujuh hari kerja merupakan hal yang benar karena dalam penyelesaian akta, KCS telah menggunakan peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa penyelesaian akta paling lambat tujuh han kerja (Keputusan Gubernur No.3 18 Tahun 1983). Dan kasus tersebut, ke dua pihak berada dalam posisi yang tidak dapat disaiahkan, karena masyarakat akan memandang penyelesaian akta teraebut menggunakan tolok ukur hasil fisik yang diperoleh, sedangkan KCS. melihat dari sisi telah melaksanakan peraturan yang berlaku.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan era perdagangan bebas?, dimana pada masa tersebut tingkat persaingan akan semakin tinggi dan kunci keberhasilan dalam persaingan adalah kecepatan. Padahal pihak Pemenntah juga akan memiliki peran dalam menghadapi persaingan yang ada, apakah Pemerintah tetap akan menggunakan acuan peraturan yang ada? Tidakkah sebaiknya dilakukan suatu kebijakssmaan baru yang dapat memenuhi tuntutan keadaan?.
Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan instansi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu catatan tentang keberadaan seseorang secara hukum sejak lahir (akta kelahiran) hingga orang tersebut meninggal (akta kematian). Dimana akta wajib dimiliki oleh penduduk, karena sifatnya yang mendasar itulah maka kajian atas sistem informasi pembuatan akta pada KCS dilakukan.
Hingga saat ini, KCS masih menerapkan sistem pembuatan akta manual, karena acuan yang digunakan adalah peraturan yang menyatakan jangka waktu penyelesaìan akta paling lambat tujuh hari kerja, yang menyebabkan KCS menyelesaikan akta dalam waktu tujuh hari kerja Padahal produk yang dihasilkan oleh KCS hanyalah satu halaman kertas berukuran A4, dalam format yang sudah standar, yang berisi tidak lebih dari lima puluh kata masukan. Dan tinjauan tersebut maka diperlukan suatu pengembangan terhadap sistem yang telah ada ke dalam bentuk sistem informasi pembuatan akta yang akan mempercepat proses penyelesaian akta."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heru Suprapto
"ABSTRAK
Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah unit yang bertugas mengelola dan melayani pelayanan arsip catatan sipil di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini pelaksanaan pelayanan arsip catatan sipil berjalan belum optimal, dengan indikator bahwa 30.22 masih terjadi keterlambatan pelayanan kepada masyarakat serta masih ada arsip catatan sipil yang berusia diatas 5 tahun dan belum masuk ke record center UPDAK. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada instansi UPDAK maka diperlukan sebuah sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil. Untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen pelayanan dipilih tahapan pengembangan sistem informasi yang mengacu ke System Development Life Cycle SDLC dengan tahapan planning, analysis, design dan implementation dan menggunakan Unified Modelling Language UML. Dari hasil perancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil terbentuk 2 modul besar yaitu modul Loket Pelayanan dan modul Pengelolaan Pelayanan. Dari hasil rancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip didapat manfaat berupa 5 Bussiness Process Automation BPA yaitu Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan/Distribusi Laporan dan 3 Bussiness Process Improvement BPI yaitu Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data dan Monitoring Pelayanan serta 1 Bussiness Process Reengineering BPR : Permohonan Legalisir Online.

ABSTRACT
Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta is a unit that serves records archive in DKI Jakarta. Nowday, civil registration records services is not optimal yet, with an indicator of 30.22 delayed services and there are civil records aged over 5 years and does not entered the UPDAK record center. To solve the problems that occur in the UPDAK agency it is necessary an information management service system records civil records. Waterfall model and Unified Modeling Language UML selected as methodology to build a management information system services. There are 4 stages of design planning, analysis, design and implementation. As a result, formed 2 large module Loket Pelayanan Service Submission module and Pengelolaan Pelayanan Service Management module. As results of information management system archive services design we obtained benefits of 5 Business Process Automation BPA Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan Distribusi Laporan also 3 Business Process Improvement BPI Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data and Monitoring Pelayanan and 1 Business Process Reingeering BPR Permohonan Legalisir Online."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Firdaus Herliansyah
"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Simanungkalit, S. Juliandry
"Informasi adalah salah satu asset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, pertahanan keamanan dan keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga ketersediaan, ketepatan dan keutuhan informasinya. Di era Internet sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat sehingga Informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti: teks, gambar, audio, maupun video.Manajemen pengelolaan keamanan sistem informasi menjadi penting ketika terkait dengan kredibilitas dan kelangsungan hidup orang banyak. Tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Belum adanya manajemen pengelolaan keamanan informasi di institusi pemerintahan mengakibatkan informasi yang ada rentan terhadap kerusakan, pencurian, virus, spyware, dsb. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keamanan sistem informasi di institusi pemerintahan, maka dilakukan penelitian tentang manajemen keamanan sistem informasi. Metode perencanaan manajemen keamanan informasi ini menggunakan ISO 27001:2005 dan ISO 17799:2005. Kerangka kerja ISO 27001:2005 berguna sebagai acuan merancang, menerapkan, dan memelihara rangkaian manajemen keamanan informasi sehingga diperoleh kondisi keamanan informasi di Depkominfo. Best practice ISO 17799:2005 menjadi panduan untuk perencanaan dan implementasi suatu program untuk melindungi aset-set informasi. Studi kasus penelitian ini adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu rekomendasi manajemen pengelolaan keamanan informasi.
Kata kunci: Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Information is one of the important asset which is valuable to the continuity of an organization or a business, defense and safety and unity of a nation, public or consumer trust, that needs to be maintained in terms of availability, correctness, and integrity. In this Internet era nowadays, Information Technology grows fast that Information may be provided in various formats, such as: texts, pictures, audio, and video. Information security management system become crucial as it is linked to the credibility and public interested. The goal of Information security management is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information. The absence of information security in a governmental institution result in existing information vulnerable toward damage, stealing, virus, spyware, etc. In order to support the realization of Information System Security in a governmental institution, researcher conducts a research on Information security management system. The method of this Information Security Management designation uses ISO 27001:2005 and ISO 17799:2005. Framework of ISO 27001:2005 becomes the guidelines in designing, implementing, and maintaining the information security management chain so then researcher grabs the information security condition in Depkominfo. Best practice of ISO 17799:2005 becomes the guidelines in planning and implementing a program to protect information assets. The case study of this research is Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). This research results a recommendation on Information Security Management.
Keywords: Information Security Management Systems, ISO 27001:2005, ISO 17799:2005, Depkominfo.
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Wulandari
"Para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melakukan pemasaran barang/jasa di wilayah Indonesia. Bentuk partisipasi yang diberikan kepada para pelaku usaha adalah dengan cara menunjuk mereka sebagai Agen/Distributor barang/jasa. Penunjukan sebagai Agen/Distributor bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Pemerintah melalui Departemen Perdagangan, khususnya Direktorat Bina Usaha (Binus), menetapkan ketentuan dan tata cara sebagai Agen/Distributor barang/jasa melalui penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) untuk para pelaku usaha. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Agar menghasilkan aplikasi SIAGA yang sesuai harapan dan keinginan users, dibutuhkan suatu kajian penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi sistem informasi yang tepat dan terdokumentasi dengan baik. Penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi SIAGA pada kajian ini mengadopsi metodologi Rational Unified Process (RUP). Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses pembangunan aplikasi SIAGA di fase selanjutnya yaitu fase pengembangan aplikasi.

Research trading company, either local or foreign company, has the same change to participation in goods/services trading in Indonesia. They have to become an Agency or a Distributor first to be able participates in Indonesia trading. The goal assigning Agency/Distributor is giving consumer protection; giving the certain of lows and regulations. Indonesia government through Trading Department, especially in Direktorat Bina Usaha (Binus), have made some terms and rules that have to obey for all trading company to get their registration as an Agency / a Distributor. The output that signing the registered as an Agency / a Distributor is Surat Tanda Pendaftaran (STP) certificate letter. Direktorat Binus has plans using information system application that can handle whole Agency registration request process, that they call it SIAGA, for increasing their share information service to citizen and also make their jobs more efficiently and effectively. Researching process that do in this article adopted from requirement engineering activity model starting from: requirements elicitation, requirements analysis and negotiation, requirements documentation, requirements validation, and finishing with creating an agreed requirements. Having SIAGA result that suit with user`s expectation and user`s needs can be realized with having the right research procedure about requirement specification analysis. At the end of whole analysis activities, the whole analysis results have to documented properly. At this research, the SIAGA requirement specification analysis procedure adopted Rational Unified Process (RUP) methodology. This research result hopefully can help the development team to build SIAGA, or at least can make them easily to build the system."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007
TA108
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Setiawan
"Pengembangan bisnis PT AJN Solusindo membuat teknologi komunikasi yang digunakan untuk melayanai kebutuhan pelangan menjadi semakin beragam. Pengelolaan jaringan merupakan salah satu upaya yang dilakukan PT AJN Solusindo untuk menjaga performansi layanan. Penelitian ini diawali dengan masalah performansi layanan yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Pengelolaan jaringan yang ada dirasa belum cukup untuk membantu menjaga performansi layanan, karena penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dirancang infrastruktur teknologi informasi sistem pengelolaan jaringan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan performansi layanan. Metodologi yang akan digunakan dalam perancangan infrastruktur teknologi informasi sistem pengelolaan jaringan adalah TOGAF ADM dan Service Oriented Architecture (SOA). Fungsi pengelolaan jaringan disusun mengikuti referensi fungsi pengelolaan FCAPS. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan, dan observasi terhadap proses bisnis dan kondisi infrastruktur teknologi informsi yang sedang berjalan. Penelitian ini menghasilkan rancangan infrastruktur teknologi informasi sistem pengelolaan jaringan yang memenuhi kebutuhan perusahaan untuk membantu meningkatkan performansi layanan.

Business development of PT AJN Solusindo makes communication technologies that are used to serve the needs of the customer, becoming increasingly diverse. Network management is one of the efforts made by PT AJN Solusindo to maintain service performance. This study begins with the issue of service performance that does not meet the target. Existing network management are still not enough to help maintain the service performance, due to the use of information technology infrastructure is not optimal. Therefore, the information technology infrastructure of network management system needs to be designed, so it supports company to maintain service performance. Methodology that will be used in the design of information technology infrastructure of network management system is TOGAF ADM and service oriented architecture (SOA). The network management functions are arranged to follow the reference model of FCAPS management functions. Methods of data collection are conducted through interviews with stakeholders, and observations of business processes and existing information technology infrastructure. This study provides the information technology infrastructure of network management systems design that meet the needs of the company to maintain service performance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Murdick, Robert G.
Jakarta : Erlangga , 1993
658.403 8 MUR i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Murdick, Robert G.
Jakarta: Erlangga, 1997
658.403 8 MUR i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Murdick, Robert G.
Jakarta : Erlangga , 1995
658.403 8 MUR i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Endah Dewi Astuti
"Direktorat Sistem Informasi Statistik Direktorat SIS merupakan unit kerja yang melayani bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi TIK di Badan Pusat Statistik. Laporan kinerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik tahun 2015 menyebutkan bahwa permasalahan yang terdapat di Direktorat SIS adalah tingkat pengetahuan sumber daya manusia SDM TIK masih terbatas dan tidak merata. Padahal salah satu misi BPS adalah membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Profesional berarti insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Saat ini pengetahuan di BPS masih melekat pada individu belum melekat pada unit kerja yang memerlukan pengetahuan tersebut. Jika terjadi perpindahan pegawai yang mempunyai pengetahuan tertentu di Direktorat SIS, bisa berdampak pada kinerja layanan TIK di BPS. Agar kinerja layanan TIK tidak bergantung pada individu tertentu, maka penting untuk Direktorat SIS mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan merancang sistem manajemen pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem manajemen pengetahuan di Direktorat SIS. Sistem manajemen pengetahuan ini dirancang menggunakan Soft System Methodology yang digabungkan dengan pemetaan pengetahuan dan proses manajemen pengetahuan Becerra-Fernandez. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI digunakan untuk mengetahui budaya organisasi di Direktorat SIS. Penelitian ini menghasilkan sembilan aktivitas pada pembuatan model konseptual dan tujuh fitur system management pengatahuan
Directorate Statistical Information System SIS is a business unit that serves the line of Information, Communication, and Technology ICT in the Statistics Indonesia. The 2015 39 s performance report of the Deputy of Statistical Information and Methodology has stated that the problem contained in the SIS 39 s Directorate was limitation and uneven of the level of knowledge of ICT 39 s human resources. Whereas, one of the Statistics Indonesia 39 s mission is building the human being a professional, integrity, and mandate for statistical improvement. Professional mean that statistical human must have the capacity and capability required to produce quality statistics. Currently, knowledge in Statistics Indonesia is still attached in individual and not attached to the business units that require such knowledge. In case of personnel transfer who has specific knowledge in the SIS 39 s Directorate, could have an impact on the performance of ICT services in Statistics Indonesia. In order that ICT services 39 s performance is not dependent on particular individuals, it is important for the SIS 39 s Directorate to implement knowledge management with designing knowledge management system. This study aimed to design knowledge management system in the SIS 39 s Directorate. Knowledge management system was designed using Soft Systems Methodology combined with knowledge mapping and Becerra Fernandez 39 s knowledge management processes. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI was used to determine the organizational culture at the SIS 39 s Directorate. This study resulted in nine activities in the construction of the conceptual model and the seven features of knowledge management system.
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>