Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The purpose of this study is to develop a conceptual setting in which the business models of social enterprises can be analyzed through value proposition, value creation and value capture. This study employed a method of qualitativeresearch through in-depth interviews of 30 social entrepreneurships in Jakarta, Yogyakarta, Bandung and Bali. The result of the study showed that, in terms of the value proposition in business models of entrepreneurship, all organizations areestablished in response to discriminations suffered by marginal communities. Regarding the aspect of value capture, it seems to appear through a series of activities such as conducting humanity-based programs, capacity building and holding educationand training on the environment. Value creation is found in cases where the more benefits the community gains from program implementation, the more successful and sustainable the social entrepreneurship will be. This research proposes a new typeof business model that aims to categorize and explain business model innovations for sustainability, provides mechanisms to assist the innovation process for embedding sustainability in business models and defines a clear agenda for business modelsfor sustainability. Based on the empiric data, this study successfully identified four types of social entrepreneur models in Indonesia which are based on the mapping results found in all of the organizations aiming to resolve social, economic, andenvironmental issues in Indonesia. This study successfully identified four types of business models: Mixed-based Model, Sharia-based Model, Volunteerism-based Model, and Cooperation-based Model.Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan konsep bisnis model yang diaplikasikan pada organisasi kewirausahaan sosial dengan penitikberatan pada tiga aspek yaitu preposisi nilai, penciptaan nilai dan tangkapan nilai. Metodepenelitian kualitatif dipilih dalam studi ini dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 30 organisasi sosial yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Bali. Dari hasil riset ini, model bisnis organisasi kewirausahaan sosial yang dilihat dariaspek preposisi nilai menunjukkan bahwa semua organisasi memulai aktivitasnya dariadanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kelompok marginal. Aspek penciptaan nilai diwujudkan oleh organisasi sosial entrepreneurhip dalam berbagaikegiatan yang memihak pada kemanusiaan melalui serangkaian penguatan kapasitas, pendidikan dan training bagi kelompok sasaran, sedangkan tangkapan nilai dilihat dari keberhasilan implementasi dan keberlangsungan program. Riset ini padaakhirnya menemukan empat kategori model bisnis organisasi yang bergerak untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia yaitu model bisnis campuran, model bisnis syariah, model bisnis sukarela dan model bisnis koperasi."

"Corporate Social Responsibility (CSR) partnership between the public sector and the private sector has become a new trend in Indonesia in order to overcome budget constraint. However, most CSR programs are not empowering and the LocalGovernments tend to share development burden to the private sector. Kulon Progo Regency is the poorest region in Java Island that conducts a CSR partnership through One Village One Sister Company (OVOSC) program. This study viewed communityempowerment and the discretion of the private sector in OVOSC program. The research approach of this study was the qualitative approach, which utilize in-depth interviews and literature study.Research results show that OVOSC program is dominated bycharity programs. The private companies also have relatively large discretion because the Government tends to share development task to external actors based on the philosophy of gotong royong (mutual cooperation). Kulon Progo Regency Government shouldendorse the companies to launch more empowerment programs and strengthen the monitoring in order to avoid the companies from abusing the discretion. This research also confirms the statement from Donahue and Zeckhauser (2011) that categorized CSRas an alternative way to engage private players in public missions and different from collaborative governance.

---

Kerja Sama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) antara sektor publik dan swasta menjadi model baru di Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Permasalahannya, mayoritas program TSP tidak memberdayakan masyarakat danPemerintah Daerah cenderung menyerahkan sebagian beban pembangunan kepada sektor swasta. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa yang melakukan kerja sama TSP melalui program One Village One Sister Company(OVOSC). Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dan diskresi yang dimiliki sektor swasta dalam program OVOSC. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara-wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OVOSC masih didominasi program karitatif. Sektor swasta juga memiliki diskresi yang relatif besar karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin membagi tugas pembangunan kepada aktor eksternal berdasarkanfilosofi gotong royong. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya mendorong perusahaan supaya meluncurkan lebih banyak program pemberdayaan serta memperkuat pengawasan untuk mencegah perusahaan menyalahgunakan diskresi. Penelitian inijuga mempertegas pendapat dari Donahue dan Zeckhauser (2011) yang menyatakan bahwa TSP merupakan cara alternatif untuk melibatkan sektor swasta dalam tujuan publik dan berbeda dari collaborative governance."

"Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi target utama untuk dapat dikuasai oleh setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Status dan posisi DKI Jakarta yang sangat strategis membuat seluruh elit PDI Perjuangan turut terlibat dalam memberikan usulan-usulan sikap. Masuknya berbagai usulan sikap diinternal PDI Perjuangan tentunya menimbulkan dinamika politik tersendiri disana selain faktor lainnya yang berasal dari luar PDI Perjuangan. Dinamika politik yang berkembang diinternal PDI Perjuangan dilatarbelakangi oleh pertimbangan elit-elit yang menginginkan peran partai yang dominan (sebagai Cagub) dan menguntungkan di Pilgub tersebut. Elit yang diwakili Megawati menginginkan mengusung kadernya sendiri sebagai Cagub sedangkan elit yang diwakili Taufiq Kiemas menginginkan PDI Perjuangan mengambil peran yang juga menguntungkan lainnya dengan berkoalisi dengan incumbent sebagai Cawagub. Munculnya dua pertimbangan sikap ini sangat terkait dengan berbagai faktor seperti perolehan kursi legislatif PDI Perjuangan di DKI Jakarta, evaluasi kepemimpinan gubernur sebelumnya, pertimbangan politik untuk tahun 2014, dan sebagainya. Perkembangan situasi politik di DKI Jakarta turut mempengaruhi semakin kencangnya perdebatan diinternal PDI Perjuangan saat itu, terutama saat beberapa partai politik telah mengarahkan sikap politiknya kepada partai besar lain. Penelitian ini menemukan banyak faktor politik yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan dalam proses penentuan Cagub yang diusung. Pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung figur Joko Widodo sebagai Cagub untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Keputusan mencalonkan Jokowi tentu sangat menarik untuk dilihat karena PDI Perjuangan telah ‘berani’ untuk mengajukan figur yang belum mengenal kondisi sosial dan politik di DKI Jakarta saat itu.

---

The 2012 election for DKI Jakarta Governor is a main target of every political parties, including the PDI Perjuangan. The strategic status and position of DKI Jakarta prompted all PDI Perjuangan elites to involve in underlining their stances. The infusion of many opinions in the PDI Perjuangan internal ignited distinctive political dynamics therein besides other external factors. The source of this political dynamics is the consideration of the party elites who intended the domination of mutual dominant party role (as candidate). Elites who were represented by Megawati intended to field their own proteges as candidate while other elites who were represented by Taufiq Kiemas intended the party to form a coalition with the incumbent by fielding the PDI Perjuangan candidate as the candidate of vice governor. This political division is related to the legislative chair won by the PDI Perjuangan in Jakarta, the evaluation in the leadership of the incumbent, political consideration for 2014 General Election, etc. The development of political situation in DKI Jakarta also influenced the internal disputes, especially when several lesser political parties showed that they had the intention of joiningnother major parties. The thesis finds many political factors which constituted the background of PDI Perjuangan’s consideration in determining the party’s candidate. Eventually, the PDI Perjuangan fielded Joko Widodo as the governor candidate during the 2012 Governor Election. The decision to field Joko Widodo is very interesting to be researched because the PDI Perjuangan eventually showed its bravery to field a figure who didn’t master the political and social of DKI Jakarta at the time."

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik HusniMubarak dari eksklusi politik menuju inklusi politik di tahun 2000 dan sesudahnya.Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Husni Mubarak diduga menjadi sebab terhadapperubahan strategi politik Husni Mubarak tersebut. Selain berfokus pada pembahasanmengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak, penulis juga berfokus padaperolehan suara IM pada Pemilu Legislatif 2000 dan 2005. Melalui teori krisislegitimasi dan oposisi politik, penulis melihat bahwa inklusi politik Husni Mubarakdidasari atas krisis legitimasi yang ia hadapi. Inklusi politik tersebut pada akhirnyamembuka ruang bagi IM untuk meningkatkan perolehan suaranya di tahun 2000-2005.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on changing in Husni Mubarak political strategy from politicalexclusion to political inclusion in 2000 and post-2000. Legitimation crisis faced byHusni Mubarak is considered as a cause on his political strategy change. Moreover,this thesis also focuses on the rising of IM electoral gaining in Egypt ParliamentaryElection 2000 and 2005. By legitimation and political opposition theory, authorconsiders that Husni Mubarak’s political inclusion is based on crisis legitimationfaced by him. Finally, this inclusion has given political space for IM to increase itselectoral gaining in both parliamentary election."