Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKManajemen data penelitian perlu dilakukan oleh setiap lembaga penelitia nuntuk menjamin integritas dan keberadaan data penelitian serta mengorganisasikan data sepanjang siklus penelitian hingga penggunaan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan prosedur manajemen data penelitian di Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo sebagai pedoman melaksanakan aktivitas manajemen data penelitian. Berdasarkan hasil perbandingan framework manajemen data yang dilakukan, konsep data life cycle yang digunakan penelitian ini terdiri dari 7 fase yaitu planning and discovery atau perencanaan dan penemuan data, collecting atau pengumpulan data, processing atau pemrosesan data, analyzing atau analisis data, preserving atau preservasi data, publishing and sharing atau publikasi dan berbagi data, dan fase terakhir data reuse atau penggunaan ulang data, dengan aktivitas crosscutting yang dilakukan sepanjang fase. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode thematic analysis. Rancangan prosedur manajemen data penelitian ini disusun berdasarkan proses atau aktivitas yang sudah dilakukan maupun aktivitas yang idealnya dilaksanakan dalam prosedur manajemen data penelitian. Validasi analisis data dilakukan secara berjenjang dalam 3 iterasi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan standar operasional prosedur SOP manajemen data penelitian yang sesuai dengan kondisi organisasi Badan Litbang SDM. Rancangan prosedur yang disusun diharapkan dapat memberikan pedoman bagi peneliti Badan Litbang SDM Kominfo untuk melakukan aktivitas manajemen data penelitian.

---

Research data management need to be done by each research institution to ensure the integrity and availability of data research and organizes the data throughout the research cycle. This study aims to design research data management procedures in ICT Research and HR Development Agency Ministry of Communication and Information Technology MCIT as guidelines for carrying out activities of research data management. Based on the comparison results of framework data management, the concept of data life cycle used in this study consists of seven phases planning and discovery of data, collecting the data, processing the data, analyzing the data, preserving the data, publishing and sharing of data and last phase was data reuse, with a crosscutting activity conducted throughout the phase. This research was conducted with a qualitative approach to collecting data through interviews, while data analysis was conducted using thematic analysis. The design of this research data management procedures prepared by the process or activity that has been performed as well as activities that would ideally be undertaken in research data management procedures. Validation of data analysis is performed gradually in three iterations. Result from this study is a design of standard operating procedures SOP for research data management which is appropriate for ICT Research and HR Development Agency organizational conditions. The design of procedures was expected to provide guidance for researchers in ICT Research and HR Development Agency ndash MCIT to conduct research data management activities."

"Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program kerja di Balitbangdiklat Kementerian Agama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis pengambilan kebijakan oleh unit teknis di Kementerian Agama. Faktanya sampai akhir tahun 2014, pemanfaatan hasil penelitian Balitbangdiklat oleh unit teknis di Kementerian Agama tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tidak terdapatnya sistem berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antar peneliti di Balitbangdiklat diindikasikan menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas hasil penelitian, sehingga berdampak pada sedikitnya hasil penelitian Balitbangdiklat yang digunakan oleh unit teknis. Penelitian ini menganalisis model dan merancang prototype knowledge management system bagi peneliti di Balitbangdikat Kementerian Agama, dengan menggunakan pendekatan soft system methodology yang dipadukan dengan teori pendukung seperti knowledge audit dari Burnett dan teori budaya organisasi dari Cameron & Quinn. Penelitian ini menghasilkan 11 aktivitas sistem dalam model konseptual, enam fitur knowledge management system dan rancangan mekanisme non teknis bagi implementasi knowledge management system di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

---

One of indicators used to measure work performance in Agency of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs is the utilization of research results as the policy-making basis by a technical working-unit in the ministry. In fact until late 2014, the utilization of research results had not meet the stated target. The not existence of knowledge sharing system for researchers is predicted as one of the factors of insufficcient quality of research, which lead to the under-used of research results. This study aims to analyze model and design prototype of knowledge management system for researchers in Agency of Research and Development, and Training. This study uses soft system methodology approach combined with supporting theories such as Burnett's knowledge audit and the theory of culture organization by Cameron&Quinn. This research resulted in 11 activities in the conceptual model, six functional features, and non technical mechanism design for the organization in implementing knowledge management system."

"Tujuan penelitian adalah melakukan analisis efektifitas implementasi sistem pengendalian hulu hilir yang diterapkan pada unit penelitian dapat mengatasi permasalahan yang dihadapai yaitu terjadinya keterlambatan dan rendahnya capaian realisasi belanja yang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data survey kuesioner pada 121 pejabat pengelola anggaran dari level manajerial tertinggi sampai tingkat manajer operasional. Selanjutnya dengan memanfaatkan teknik triangulasi dilakukan pendalaman dengan melakukan wawancara, analisis dokumen sekunder dan kajian literatur. Analisis efektifitas sistem pengendalian dilakukan dengan merujuk kerangka teori Levers of Control yang dikembangkan Robert Simon 1995. Berkaitan dengan analisis kualitas informasi akuntansi manajerial digunakan dimensi karakteristik yang dikembangkan Chendall Moris 1986 . Diperoleh bukti bahwa implementasi ldquo;Sistem Pengendalian Hulu Hilir rdquo; dapat merubah pola capaian kinerja realisasi anggaran belanja pada seluruh unit kerja pada unit penelitian. Sistem pengendalian yang diterapkan dinilai telah mencakup empat elemen sistem dari Levers of Control. Secara khusus sistem pengendalian diagnostik dan interaktif, dinilai efektif untuk meningkatkan kinerja realisasi anggaran belanja. Dipersepsikan oleh para pengelola anggaran, informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian diagnostik, dinilai mampu memberikan informasi yang berkualitas sehingga mendorong sistem interaktif berfungsi dengan lebih baik. Interaksi antar elemen sistem ini selanjutnya dapat mendongkrak peningkatan capaian kinerja organisasi. Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada unit penelitian dapat memberikan solusi mengatasi permasalahan keterlambatan dan rendahnya pencapaian kinerja realisasi anggaran, sehingga dapat dijadikan referensi untuk organisasi pemerintah lainnya di Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang sama.

---

The purpose of the research is to analyze the effectiveness of the implementation of upstream downstream control system applied to the research unit, to overcome the problems faced by the delay and the low achievement of expenditure realization that has occurred in previous years. The study used qualitative methodologies, using questionnaire survey data on 121 budget managers from the highest managerial level to the operational manager level. Furthermore, by utilizing triangulation technique is done deepening by conducting interviews, secondary document analysis and literature review. Effectiveness analysis of control system is done by referring to Levers of Control theory framework developed by Robert Simon 1995 . Associated with the analysis of managerial accounting information quality used characteristic dimensions developed by Chendall Moris 1986. Obtained evidence that the implementation of upstream downstream control system can change the pattern of performance achievement of budget realization in all work units in the research unit. The applied control system is considered to have included four elements of the system from the Levers of Control. In particular the system of diagnostic and interactive controls, assessed able to effectively improve the performance of budget realization. Perceived by budget managers, the information generated by the diagnostic control system, is considered capable of providing quality information that encourages interactive systems to function better. Interaction between elements of this system can further boost the performance improvement of the organization 39 s performance. This research shows that the implementation of management control system applied to research unit can provide solution to overcome the problem of delay and low achievement of budget realization performance, so it can be used as reference for other government organization in Indonesia in overcoming the same problem."

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"ABSTRAKPengembangan perangkat lunak pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK belum sesuai dengan harapan dari pengguna dan belum memenuhi target dari rencana strategis Renstra BPPK Tahun 2015-2019, dimana masih menghasilkan produk yang belum sesuai dengan kebutuhan dan belum memenuhi target waktu yang telah ditentukan. Hal ini terutama disebabkan oleh user requirement yang belum terdefinisi dengan baik, kurangnya keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan waktu pengembangan perangkat lunak yang tidak realistis. Rancangan Standar Operasional Prosedur SOP pengembangan perangkat lunak diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Rancangan SOP pengembangan perangkat lunak disusun dengan menggunakan metode Scrum. Metode scrum dipilih karena Scrum mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, requirement user yang tidak terdefinisi dengan baik, dan menuntut keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan perangkat lunak sehingga dapat menghasilkan perangkat lunak yang andal. Penelitian ini menghasilkan rancangan SOP pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari 8 SOP yaitu, SOP analisis kelayakan pembangunan atau pengembangan perangkat lunak berdasarkan permintaan unit, SOP analisis kelayakan pembuatan atau pengembangan perangkat lunak berdasarkan penugasan, SOP analisis kebutuhan pengembangan perangkat lunak, SOP pembentukan tim pengembangan perangkat lunak, SOP perubahan Surat Keputusan SK tim pengembangan perangkat lunak, SOP perencanaan pengembangan perangkat lunak, SOP pengembangan perangkat lunak, dan SOP tinjauan pasca implementasi. Dengan dibuatnya rancangan SOP pengembangan perangkat lunak, diharapkan perangkat lunak yang dikembangkan oleh BPPK menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTSoftware development in Financial Education and Training Agency BPPK has not met the user expectations and has not fulfilled the BPPK targets in the strategic plan for 2015 2019. Moreover, most of the time, the software development activities rarely pay attention to the user requirements and most of the project do not met the deadline in which requested by the users. These yield such low quality software. Those situation happened mainly because of the developer could not identify appropiate user requirements, lack of user involvement in software process, and the unrealistic timeline of software development. The Standard Operational Procedure SOP design of software development is expected to overcome all the problems above. This SOP design was developed based on the Scrum method. Scrum method is chosen because it is able to adapt the change of business needs and the undefined user requirements. Furthermore, this method demands user to get involve in the software development process so developer could develop a reliable software. This research proposed 8 SOP design for software development. They are, SOP for Software development feasibility analysis based on user demand, SOP for software development feasibility analysis based on assignment, SOP for requirement analysis of software development, SOP for software developer team formation, SOP for revision of software developer team formation, SOP for software development planning, SOP for software development, and SOP for post implementation. With these SOP designs, it is expected that BPPK will develop more high quality software."

"Organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kementerian atau Lembaga setingkat dengan Kementerian, maupun di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, membutuhkan data yang memiliki kualitas tinggi untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang matang. Untuk keperluan penyediaan data dan informasi pengawasan dan dukungan yang dibutuhkan oleh pimpinan, telah dikembangkan Teknologi Informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA). Namun pada kenyataannya, kualitas data SIMA saat ini masih belum memenuhi standar karena isian data SIMA yang ada saat ini kurang memadai. Kurangnya kualitas data hasil pengawasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelengkapan data, keakuratan data, ketepatan waktu data, dan konsistensi data yang berdampak pada hasil pengawasan BPKP kurang bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan dari pengelolaan kualitas data dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas data berdasarkan Data Quality Maturity/Capability Model Loshin dan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Kemudian juga dilakukan pegukuran dimensi kualitas data antara lain dimensi completeness, accuracy, timeliness. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dimensi disebabkan karena validasi pada sistem yang belum memadai. Pada pengukuran tigkat kematangan manajemen data dari delapan komponen penilaian diperoleh tingkat maturitas mencapai level 3 atau defined. Kemudian untuk menentukan strategi dipetakan berdasarkan harapan untuk mencapai level 5 atau optimized diperoleh 37 rekomendasi untuk perbaikan kualitas data hasil pengawasan.

---

Government organizations, both at the central and regional levels, such as ministries or institutions at the level of the ministry, as well as at the provincial/district/city governments, need high-quality data to carry out careful planning and evaluation of development. For the purpose of providing data and information on supervision and support needed by the leadership, Information Technology has been developed in the form of an Accountability Management Information System (SIMA) application. However, in reality, the current SIMA data quality still does not meet the standards because the current SIMA data entry is inadequate. The lack of quality of data from supervision results caused by several factors such as completeness of data, accuracy of data, timeliness of data, and consistency of data which has an impact on results of supervision of BPKP less able to provide strategic recommendations to the President. This study was conducted to measure the maturity level of data quality management and provide recommendations for improving data quality based on the Loshin Data Quality Maturity/Capability Model and the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). From the results of the study, it was found that dimensional problems were caused by inadequate validation of the system. Measuring the maturity level of data management from the eight assessment components, it is obtained that the maturity level reaches level 3 or defined. Then to determine the mapped strategy based on the expectation to reach level 5 or optimized, 37 recommendations were obtained for improving the quality of the monitoring data."

"ABSTRAKDalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTCurrently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably."

"

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan terkait APBN, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap data APBN. Data APBN yang dibutuhkan oleh BKF tersebar di beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan. Keterbatasan ini menjadikan BKF kurang maksimal dalam menghasilkan rumuskan kebijakan. Solusi pengembangan data warehouse APBN digagas untuk mengumpulkan seluruh data APBN dan menjalin sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan. Metodologi pengembangan data warehouse yang digunakan adalah metodologi Kimball / bottom up. Proses pengumpulan kebutuhan didasarkan pada kebutuhan unit kerja BKF dan rencana strategis organisasi. Alat bantu penelitian adalah Microsoft SQL Data Tools yang digunakan dalam proses ETL. Hasil penelitian ini berupa data warehouse yang berisi data APBN yang digunakan sebagai bahan analisis perumusan kebijakan serta melakukan pemantauan terkait data APBN yang dimiliki Kementerian Keuangan.

 

---

The Fiscal Policy Agency (FPA) as the unit of the Ministry of Finance which has function as a policy formulator related to the state budget, has a very high interest in the state budget data. State budget data needed by BKF is distributed in several units of the Ministry of Finance. These limitations make BKF less optimal in producing policy formulations. The state budget data warehouse design was initiated to collect all state budget data and establish synergy between units of the Ministry of Finance. The data warehouse development methodology used is the Kimball methodology. The process of gathering needs is based on the needs of the BKF work unit and the organization's strategic plan. The research tool is the Microsoft SQL Data Tool used for the ETL process. The results of this study are a data warehouse that contains state budget data that is used as material for policy analysis as well as conducting data related to the state budget needed by the Ministry of Finance.

 

"

"Dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan berbasis data (data driven organization), Kemenkeu menyusun inisiatif strategis optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) dan pengembangan proyek data analytics. Dalam pengembangan data analytics, terdapat permasalahan rendahnya kualitas data sehingga data driven organization belum terwujud dengan optimal. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Pengukuran kualitas data dan tingkat kematangan kualitas data menggunakan kerangka kerja Loshin’s Data Quality, DAMA-Data Management Book of Knowledge (DMBoK), dan Government Data Qualiaty (GDQ). Hasil pengukuran kualitas data menunjukkan terdapat permasalahan data tidak akurat dan tidak lengkap dan tingkat kematangan kualitas data Kemenkeu berada pada level Repeatable. Menyusun strategi kualitas data, ketentuan teknis, tim kualitas data, dan prosedur pengelolaan kualitas data; identifikasi harapan dan aturan kualitas data; mengukur, memantau, dan melaporkan kualitas data; mengelola aturan, knowledge base, dan metadata; meningkatkan kesadaran; melakukan pelatihan; menyediakan tools, menerapkan aturan dan menangani permasalahan; memutakhirkan SLA; mengelola kinerja kualitas data; dan melakukan audit kualitas data merupakan strategi peningkatan kualitas data yang dilaksanakan dalam empat tahap pada Tahun 2022-2023.

---

To support the right decision making for data-driven organizations, the Ministry of Finance (MoF) has developed a strategic initiative for optimizing the MoF's Data Service System (SLDK) and developing a data analytics project. In the development of data analysis, there is a problem of low data quality so that data-driven organizations have not been realized optimally. This study uses a qualitative method through interview and observation. Measurement of data quality and maturity level of data quality uses the Loshin's Data Quality framework, DAMA-Data Management Book of Knowledge (DMBoK), and Government Data Quality (GDQ). The results of the measurement of data quality indicate that there are problems with inaccurate and incomplete data and the MoF's data quality level is at the Repeatable level. Develop a data quality strategy, technical provisions, data quality team, and data quality management procedures; identification of data quality expectations and rules; measure, monitor, and report on data quality; manage rules, knowledge base, and metadata; raise awareness; conduct training; provide tools, apply rules and carry out problem solving; updating SLAs; manage data quality performance; and conducting data quality audits is a data quality improvement strategy implemented in four stages in 2022-2023.

"

"Data merupakan faktor penting yang mempengaruhi dan menunjang keberhasilan di dalam organisasi atau perusahaan. Data merupakan aset dan menjadi faktor pendukung maupun penunjang dalam pengambilan keputusan baik di level manajemen puncak ataupun di bawahnya. PT JAS merupakan salah satu perusahaan penjaminan syariah yang mengelola risiko, melakukan proses pengajuan penjaminan dan pembayaran klaim berdasarkan dukungan data, sehingga dalam menjalankan bisnisnya PT JAS memiliki ekspektasi terhadap data yang berkualitas. Namun berdasarkan realitas, masih ditemukan data tidak lengkap, tidak benar dan tidak akurat di dalam database aplikasi yang menjadi core bisnis penjaminan. Berdasarkan gap antara ekspektasi dan realitas di PT JAS maka, dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah yaitu “Kualitas data tidak mencapai target”. Dari hasil analisis yang dilakukan terkait permasalahan-permasalahan kualitas data penulis menentukan satu akar permasalahan untuk dibahas dan diselesaikan di dalam penelitian ini yaitu perusahaan “belum menerapkan tata kelola data “. Hal ini yang menjadi dasar diperlukannya optimalisasi kualitas data perusahaan dengan penerapan sebuah data management yang baik dengan perancangan data governance. Berdasarkan panduan DMBOK, di dalam menyusun fungsi data management pada suatu organisasi data governance merupakan fungsi utama yang harus dipersiapkan terlebih dahulu di dalam penyusunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretative yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah rancangan struktur data governance yang sesuai dan memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan data di PT JAS. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi literatur dan observasi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pemetaan peran dan penyusunan data governance sesuai dengan kondisi organisasi yang dikelompokkan ke dalam peran organisasi dan individu terhadap aktivitas-aktivitas di area perencanaan maupun operasional, selanjutnya dari pemetaan peran diusulkan sebuah rancangan struktur data governance operating model yang membagi jalur eskalasi menjadi taktis dan operasional serta strategis. Selain itu, dari hasil analisis assessment tingkat kematangan data governance, diperoleh 11 usulan inisiatif yang dapat dilakukan untuk menunjang aktivitas data governance dan tercapainya integritas data.

---

Data is an important factor that influences and supports success in an organization or company. Data is an asset and is a supporting and supporting factor in decision making both at the top management level and below. PT JAS is one of the sharia guarantees companies that manages risk, processes submissions of guarantees and claims payments based on data support, so that in conducting its business PT JAS has expectations of quality data. However, based on reality, it is still found incomplete, incorrect and inaccurate data in the application database which is the core of the guarantee business. Based on the gap between expectations and reality at PT JAS, it can be concluded that a problem occurred namely "Data quality did not reach the target". From the results of the analysis conducted related to data quality problems, the author determines one root problem to be discussed and resolved in this study, namely the company "has not implemented data governance". This is the basis for the need for optimizing the quality of company data by implementing a good data management by designing data governance. Based on DMBOK guidelines, in compiling data management functions in a data governance organization is the main function that must be prepared in advance in the preparation. This study is a qualitative research with an interpretative paradigm that aims to get an appropriate data structure governance design and provide recommendations for solving data problems at PT JAS. The process of collecting data is done through interviews, literature studies and document observations. The results of this research are role mapping and governance data compilation in accordance with organizational conditions which are grouped into organizational and individual roles for activities in the planning and operational areas, then from the role mapping it is proposed that a governance operating model data structure design that divides the escalation path into tactical and operational as well as strategic. In addition to this from the results of the assessment analysis of the maturity level of governance data, 11 proposed initiatives that can be carried out to support data governance activities and data integrity are achieved."