Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini dibuat untuk menjelaskan hubungan demografis anak sebagai pelaku pelanggaran hukum dalam menggambarkan proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan orangtua dan status orangtua menjadi aspek demografis anak yang dapat melatarbelakangi keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba merupakan hasil pembelajaran perilaku kejahatan yang dipelajari anak sebagai pelanggar hukum. Proses pembelajaran pelanggaran hukum dilakukan menggunakan pendekatan Differential Association. Jaminan kesejahteraan anak diperlukan untuk mencegah keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba sebagai bentuk pelanggaran hukum.

---

This papers is made to explain the relationship of demographic child as offender in describing the process of children 39 s involvement in drug trafficking. Gender, age, education, employment status of parents and parents into the demographics of children who may be behind the involvement of children in drug trafficking. The process of children 39 s involvement in drug trafficking is the result of learning that children learn criminal behavior as outlaws. The process of learning criminal behavior of children is done using Differential Association approach. Child welfare is needed to prevent the involvement of children in drug trafficking as a violation of the law."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian mengenai pengungkapan jaringan narkobainternasional bandar narkoba Fredy Budiman. Fakta yang terjadi menunjukanbahwa walaupun Fredy Budiman telah divonis mati oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat pada bulan Juli 2013 dan saat ini berada dalam penjara, ternyatatidak menjadikan penghalang bagi Fredy Budiman dalam menjalankan danmengendalikan jaringan bisnis narkobanya. Penelitian ini dilakukan denganmetode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara danmenghimpun dokumen terkait. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatifdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jejak rekam Fredy Budimandalam bisnis narkoba dikaitkan dengan teori labelling Howard S. Becker, adalahbahwa cap jahat yang diberikan kepadanya menjadikan dia berubah menjadiseorang penjahat narkoba sesungguhnya meskipun pada mulanya bukanlahseorang pelaku penjahat narkoba sebagaimana yang dicapkan masyarakatkepadanya; (2) Keterlibatan Fredy Budiman dalam kejahatan Narkobaberdasarkan Teori Pilihan Rasional Gary Becker adalah bahwa Fredy Budimandalam melakukan perbuatannya akan melakukan hitung-hitungan untung ruginya,apakah hasil yang diraih dari tindak kejahatan tersebut lebih besar untungnyaketimbang kerugiannya tertangkap polisi dan masuk penjara; (3) Dikaitkandengan teori kepribadian Gordon W. Allport, jaringan narkoba Fredy Budimanmenjelaskan sifat seseorang yang menjaga eksistensi dan ruang keterbukaannyadengan hal yang sudah ia lakukan sejak lama. Meski sudah dalam tahananpenjara, Fredy Budiman tetaplah Fredy Budiman, karena ia tidak bergantung dimana berada, dia tetap sebagai penggerak bisnis narkoba. Kepribadian FredyBudiman terbentuk karena lingkungan yang sudah dia lama alami; (4) Dikaitkandengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keterlibatan FredyBudiman dalam kejahatan narkoba merupakan suatu hal yang menentukan bisaatau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, karena faktanya walaupun beradadi balik penjara, namun Fredy Budiman dapat menjalankan bisnis narkobanya; (5)Terdapat beberapa alternatif dalam memerangi kejahatan narkoba, diantaranyamenegaskan posisi Polri sebagai penegak hukum dalam pemberantasan narkoba,kesungguhan negara dalam memberatas jaringan narkoba hingga ke akarakarnya,peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba, hingga penegakkanhukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research regarding the disclosure of aninternational drug network dealer, Fredy Budiman. The fact shows, although hasbeen sentenced to death by the West Jakarta District Court in July 2013 and iscurrently in prison, Fredy Budiman did not stop running and controlling his drugbusiness networks. This research was conducted using field observations method,complemented with interviews and related documents. The outcome of theresearch is analyzed descriptively and qualitatively. The research outcome showsthat : (1) associating Howard S. Becker labeling theory with Fredy Budiman?strack records in narcotic business : the villain image that had attached to Fredy hasimpacted in turning him into the real drug crimes doer, despite the fact that Fredywas not initially really a drug criminal like how he is always labelled as; (2) FredyBudiman involvement in drug crimes according to Gary Becker Rational ChoiceTheory shows that Fredy Budiman would first consider both gain and loss towardhis criminal act, whether the result achieved from these crimes would be greaterthan the risk of getting caught by the police and being imprisoned; (3) Associatedwith Gordon W. Allport?s theory of personality, Fredy Budiman?s drug networkexplains human nature of a person trying to maintain his own existence and openspace with his old habit. Though his physical is in custody, Fredy Budimanremains the way how Fredy Budiman has always been. No matter where he lives,he remained the wheel of his own illegal business. Fredy?s past environment hasformed his personality; (4) In Lawrence M. Friedman?s law enforcement theory,|Fredy Budiman?s involvement in drug-related crimes illustrates whether or notthe law is properly enforced, given the fact that despite his physical presencebehind the bars, Fredy Budiman still managed to run his drug business; (5) Thereare several alternatives in combating drug crimes, including emphasizing police?spositioning as the law enforcer in combating drugs, confirming the state?seagerness in combating drug network to its roots, improving society?sparticipation in the fight against drugs, to enforcing the death penalty against drugoffenders."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam pemutusan jaringan sindikat Narkoba. Mengingat bahwa strategi BNN dalam Penyidikan tindak pidana Narkoba dalam rangka memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia yang telah dilakukan BNN dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya, maka penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi penyidikan yang efektif dalam memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia.Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan analisa SWOT terhadap Deputi, Direktur dan para penyidik pada Deputi bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan telah berjalannya strategi yang diterapkan oleh BNN, namun secara umum masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya.

---

This research based on fact that Indonesia still face many problems to discontinue drugs traffickings’s network . In perionds 2010-2012, Narcotics Board Republic of Indonesia already does various strategy inNarcotics case investigation, in order to discontinue drugs trafficking’s chain. But in fact, Narcotics Board Republic of Indonesia still have limitedness to apply this action. So that, this research discuss about how investigation strategy that can be used effectively to break the drug trafficking’s chain in Indonesia.This research used interview and SWOT analysis as techniques to collect the data. Any persons are interviewed , such as Deputy, Director, and investigators ini Deputy Eradication Narcotics Board Republic of Indonesia. This research summarize that investigation strategy using by Narcotics Board Republic of Indonesia are running well. But in general, that strategy still need various effort to increase the capability and capacity for the organtization and also the personnel in it."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan peredaran gelap narkoba. Strategi pemberantasan Peredaran Narkoba dari luar negeri merupakan bagian dari permasalahan ini. Berdasarkan data yang ada, peredaran narkoba dari luar negeri semakin meningkat, sedangkan aparat penegak hukum yang menangani permasalahan ini masih berjalan sendiri dilaksanakan oleh masing-masing instansi, oleh karena itu perlu adanya suatu strategi sebagai upaya pemberantasan narkoba dari luar negeri. Mengingat bahwa, peredaran gelap narkoba dari luar negeri semakin meningkat karena itu, Indonesia dijadikan sasaran peredaran gelap narkoba dari luar negeri, Jumlah narkoba yang disita masih belum seimbang dengan narkoba yang beredar dimasyarakat, artinya masih banyak narkoba yang lolos dari pantauan penegak hukum. Diperlukannya strategi interdiksi memberantas peredaran gelap narkoba. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasannya. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya khususnya dalam kerjasama antar instansi lain. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan strategi yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan grand strategi yang harus dijalankan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional adalah interdiksi terpadu yang melibatkan beberapa instansi yang melaksanakan fungsinnya diarea Kepabeanan, serta mengajak pihak swasta yang terkait dengan jasa pengiriman barang. Grand strategi ini harus progresif artinya organisasi dalam kondisi relatif prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

---

The research is conducted from the background of Indonesia which is until now still facing various problems of illicit Drugs trafficking. The strategy of eradicating illicit Drugs from abroad is part of this problems. Based on available data, illicit Drugs trafficking from abroad has increased, whereas the Drugs Law Enforcement Officers in handling this problem is still done by each institution, not integrated, therefore needs to be a strategy in an effort to eradicate Drugs from abroad.

To remind, the illicit Drugs trafficking from abroad has increased, that’s why Indonesia be a target in illict Drugs trafficking. Number of Drugs seizured is imbalance with the circulation of Drugs in society. It means that there are so many Drugs which lost from control of Drugs Law Enforcement Officers so that needed the interdiction strategy to eradicate illicit drug trafficking . The meaning of research is to know how the implementation strategy of effort Interdiction Directorate National Narcotics Board in eradicating illicit Drugs trafficking, but from this research is still encounter the limitation in the operational, especially in operation with other institutions. Otherwise, that is also tried to explain the efforts which are able to be done to optimalize the predetermined strategy.

The step of this research is with collecting data and using interview technique with interview the main figures in effort eradicating illicit Drugs trafficking in National Narcotics Board. The result of research shown that grand strategy should be run by Interdiction Directorate National Narcotics Board is Integrated Interdiction which involve some institutions that conduct the function in customs, also involve the private organization especially in dispatch of goods or expedition agent. The grand strategy should be progressive means that the organization is in prima condition so that its possible to do expansion continously, wide the grow up and reach the maximal progress."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan penyelundupan narkoba, yang masuk melalui Bandara Udara. Masuknya narkoba dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba dari luar negeri, melalui Bandara udara dengan berbagai modus. Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional merupakan satuan kerja yang di bawah Deputy Bidang Pemberantasan, berkewenangan melakukan pemutusan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri yang akan masuk ke Negara Indonesia. Dengan adanya Out Station di Bandara Udara Soekarno-Hatta, maka deteksi dini data Orang dan Barang akan mudah di entry keseluruh Out station yang lain. Data manifest yang online di Bea dan Cukai dapat di share melalui Passanger Analisis Unit atau di sebut PAU ke Out station.Mengingat bahwa, Bandara udara merupakan Pintu gerbang atau Estalase negara Indonesia, dan semakin maraknya penyelundupan narkoba dari luar negeri maka perlu mengoptimalkan out station guna memudahkan pemutusan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri yang masuk ke Bandara –bandara di Indonesia dengan meningkatkan Sumber daya manusia untuk dilatih dan ditambah personilnya serta alat-alat dan sarana prasarana serta dukungan anggarannya pada out station-out station yang masih kosong maka out station akan dapat semaksimal mungkin mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas kinerja out station tersebut. Ini tidak terlepas peran serta dan dukungan Kepala BNN.Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional dalam upaya mengoptimalkan out station. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk kondisi out station saat ini yang telah ditetapkan.Dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama yang mengetahui tentang out station di Badan Narkotika Nasional dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum optimalnya out station saat ini oleh BNN dan masih memerlukan upaya mengoptimalisasikan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya, juga pada sarana Prasarana dan anggaran pada out station.

---

This research was conducted with the background that Indonesia is still experiencing problems with drug trafficking, which is entered through Airport. Login ya drug conducted by a network of foreign drug syndicate, through the Airport with various modes. National Directorate of Narcotics interdiction is a unit under the Deputy Field Eradication, be entitled to terminate the network of foreign drug syndicate that will go to the State of Indonesia. With the Out Statio at Soekarno-Hatta Airport, the early detection of data People and Goods will be easy on entry into all-out station to another. Data manifest online at Customs and Excise can be shared through the Passenger Analysis Unit or call the PAU to Out station.Given that, the air is an airport gate or estalase Indonesian state, and the rampant smuggling of drugs from abroad it is necessary to optimize the out station for easy termination of a drug syndicate that goes to foreign airports in Indonesia by improving human resources for training and added personnel and equipment and infrastructure as well as support its budget on out-out station station is still empty then the station will be out as much as possible to optimize the capacity and performance capacity of the station out. It is inseparable participation and support of the Head of BNN.This study intends to find out how the strategy adopted by the National Directorate of Narcotics interdiction in an attempt to optimize the out station. From the research conducted is still encountered limitations in its operations. It also attempted to explain the efforts that can be made to the current station out conditions that have been set.By collecting data and conduct interviews with key figures knew about the out station at the National Narcotics Agency of the results showed that the station is still not optimal when init out by BNN and still require effort to optimize the capability and capacity, both in the organization and personnel mengawakinya , also on infrastructure and budgetary means of the out station."

"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.

---

In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."

"Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up."

"Perdagangan narkotika merupakan salah satu ancaman dalam konsep keamanan non-tradisional. Di tingkat internasional, perdagangan narkotika telah disetujui sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Walaupun begitu, akademisi memiliki fokus pembahasan yang beragam mengenai perdagangan narkotika. Berbagai pendekatan digunakan untuk menganalisis perdagangan narkotika dengan lebih kritis. Para akademisi tidak berhenti pada anggapan mengenai pengedar narkotika sebagai kriminal. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memetakan perkembangan pendekatan dan pandangan para akademisi terhadap perdagangan narkotika di tingkat internasional. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dengan 50 literatur akademik yang dibagi dalam lima tema utama, 1) konseptualisasi, 2) agenda institusi dan negara, 3) kritik dan perspektif alternatif, 4) komponen perdagangan narkotika, dan 5) relasi antara pengedar dengan kelompok kriminal lain. Penulis menemukan bahwa akademisi mulai mengadopsi pandangan yang lebih toleran terhadap perdagangan narkotika. Analisis menjadi semakin kritis, mempertanyakan aktor yang bertanggungjawab atas perdagangan narkotika dan mengusung kebijakan rehabilitatif.

---

The non-traditional security concept has considered drug trafficking as a threat. The international world has agreed to view drug trafficking as a transnational organized crime. In reality, analysis regarding drug trafficking has had a variety of focuses. Researchers have been adopting a deeper understanding of drug trafficking. Therefore, they have a more critical view of drug traffickers, not only branding them as criminals. This literature review uses taxonomy method with the aim to give a bigger picture of approach and opinion derived from 50 academic literature, divided into five main themes, 1) conceptualization, 2) institution and countries agenda, 3) critics and alternative perspective, 4) components of drug trafficking, and 5) drug trafficker relations with other criminal groups. The writer found that researchers have adopted a more tolerant view of drug trafficking. It builds a more in-depth analysis, questioning actors deemed responsible and proposing a rehabilitative approach."

"Perdagangan narkotika di Asia Tenggara merupakan salah satu ancaman keamanan regional yang mempengaruhi aspek kesehatan, ekonomi, dan politik. Kehadiran produk narkotika di Asia Tenggara berawal dari perdagangan, kemudian dikembangkan menjadi pertanian dan sampai pada produksi secara mandiri. Aktivitas perdagangan narkotika di Asia Tenggara terpusat pada kawasan Segitiga Emas yang meliputi Myanmar, Thailand, dan Laos. Meskipun perdagangan narkotika di Asia Tenggara telah berlangsung sejak abad ke-16, peraturan larangan baru hadir di akhir tahun 1870. Menandai awal mulanya dinamika narkotika sebagai masalah keamanan baik secara nasional, regional, maupun internasional. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana literatur hubungan internasional membahas problematika perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Dengan melakukan peninjauan pada 29 literatur yang membahas narkotika di Asia Tenggara, ditemukan empat tema besar sebagai kerangka berpikir yaitu (1) fondasi relevan perdagangan narkotika, (2) jaringan dan distribusi narkotika di Asia Tenggara, (3) kebijakan narkotika di Asia Tenggara, dan (4) kerja sama internasional dalam perdagangan narkotika di Asia Tenggara. Berdasarkan empat tema tersebut ditemukan konsensus yaitu (1) fenomena narkotika di Asia Tenggara dilatarbelakangi kolonialisme, kapitalisme, dan konflik; (2) distribusi jaringan narkotika secara umum tersebar di Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesia, Tiongkok; (3) kebijakan narkotika di Asia Tenggara masih bersifat koersif. Serta ditemukan perdebatan bahwa kerja sama internasional Asia Tenggara tidak merefleksikan kesepakatan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kajian narkotika dalam hubungan internasional dibahas.

---

The drug trafficking in Southeast Asia is a regional security threat that affects health, economic and political aspects. The presence of narcotics in Southeast Asia started from trade, then developed into cultivation until become drugs producer. Drug trafficking activities in Southeast Asia are concentrated in the Golden Triangle area which includes Myanmar, Thailand and Laos. Although the drug trafficking in Southeast Asia has been going on since the 16th century, drug prohibition regulations were introduced at the end of 1870. This marked the beginning of the dynamics of narcotics as a security problem nationally, regionally, and internationally. This paper aims to review the extent of the international relations literature discusses the problems of drug trafficking in the Southeast Asian region. The drug trafficking is a new phenomenon that needs to be further developed in line with the progress of international relations theory. By reviewing 29 literatures discussing drug in Southeast Asia, four major themes were found as frameworks of thought, namely (1) the relevant foundations of drug trafficking, (2) the network and distribution of drugs in Southeast Asia, (3) drug policy in Southeast Asia, and (4) ASEAN cooperation on drug trafficking in Southeast Asia. Based on these four themes, consensus was found, namely (1) the narcotics phenomenon in Southeast Asia was motivated by colonialism, capitalism, and conflict; (2) distribution of narcotics networks in general spread across Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesia, China; (3) drug policy in Southeast Asia is still coercive. It was also found that there was a debate that Southeast Asia's international cooperation did not reflect international agreements. This paper aims to see how far the study of narcotics in international relations is discussed."

"Komplek Permata atau Kampung Ambon telah diidentifikasi sebagai kampung narkoba sejak lama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik lingkungan yang mendukung terjadinya peredaran narkotika di Komplek Permata melalui social disorganization theory dan broken window theory. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan warga asli Komplek Permata dan petugas patroli, observasi lapangan, serta analisis dokumen. Hasil analisis menemukan bahwa karakteristik lingkungan yang mendukung peredaran narkotika mengacu pada kondisi disorganisasi sosial di Komplek Permata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan konsep dan teori dari barat ke kondisi perkampungan di Indonesia masih relevan diterapkan di Komplek Permata, namun masih harus dikaji lebih mendalam sesuai dengan karakteristik lokal masingmasing kawasan.

---

Komplek Permata or Kampung Ambon has been identified as a drug village for a long time. This research aims to describe the neighborhood characteristics that support drug trafficking in Komplek Permata through social disorganization theory and broken window theory. Data were generated from interviews with native residents of the Komplek Permata and patrol officers, field observations, and document analysis. The analysis results found that the neighborhood characteristics that support drug trafficking refer to the conditions of social disorganization in the Komplek Permata. These findings show that the use of concepts and theories from the western country to urban village in Indonesia still relevant to be applied, but still needs to be studied in more depth according to the local characteristics of each region."