Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInstrumen Safeguard merupakan salah satu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota WTO terkait perdagangan internasional. Instrumen Safeguard dapat diterapkan oleh suatu negara pada saat terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO 2015 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang telah menerapkan instrumen Safeguard dengan jumlah mencapai 17 kasus. Penelitian ini menganalisis efektivitas instrumen Safeguard di Indonesia dengan melihat pada indikator-indikator kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri yaitu produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, laba/keuntungan, dan modal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif serta menggunakan studi kasus Safeguard produk impor keramik tableware. Data yang digunakan adalah data statistik industri manufaktur besar/menengah dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen Safeguard efektif dalam menurunkan laju impor produk keramik tableware ke Indonesia. Selain itu, instrumen Safeguard efektif meningkatkan indikator kinerja industri keramik tableware dalam negeri dari aspek produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, keuntungan dan modal selama periode 3 tahun 2006 ndash; 2009 . Namun adanya perpanjangan penerapan kebijakan Safeguard selama 3 tahun 2009 ndash; 2012 tidak efektif dalam meningkatkan indikator kinerja tersebut diatas. Kata kunci : Efektivitas, Safeguard, produksi, produktivitas, tenaga kerja, laba, modal .

---

ABSTRACTSafeguard Instruments is one of the rules made under the agreement of member countries of the WTO related to international trade. Safeguard Policies can be applied by a country in the event of import surges that resulted in a loss or threat of injury to the domestic industry. Based on WTO data in 2015 showed that Indonesia is the second largest country that has implemented Safeguard instruments with the number reaching 17 cases. This study analyzes the effectiveness of Safeguard instrument in Indonesia by looking at indicators of loss suffered by the domestic industry, namely production, productivity, number of employees, earnings profits, and capital. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques and the use of case studies Safeguard imports of ceramic tableware products. The data used is the statistical data of manufacturing industry large medium and interviews with several sources. The results showed that the instrument Safeguard effective in reducing the rate of imports of ceramic tableware products to Indonesia. In addition, Safeguard instruments effectively improve the performance indicators of ceramic tableware domestic industry from aspects of production, productivity, the amount of labor, profit, and capital over a period of 3 years 2006 2009 . However, the extension of the application of safeguard policies for 3 years 2009 2012 was not effective in improving the performance indicators mentioned above. Keywords Effectiveness, Safeguard, production, productivity, employment, profits, capital"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge."

"ABSTRACTREDD adalah mekanisme pengurangan emisi GRK oleh negara berkembang. Negara pelaksana kemudian akan mendapatkan insentif untuk setiap pengurangan emisi GRK yang dicapai. Untuk mencegah dampak negatif dari pelaksanaan REDD terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, maka UNFCCC mendorong negara pelaksana Indonesia untuk menerjemahkan dan mengembangkan sistem informasi safeguard dan melaksanakan safeguard dalam pelaksanaan REDD. Penelitian ini memaparkan bagaimana perkembangan REDD di Indonesia dan penerjemahan safeguard dan sistem informasi safeguards di Indonesia, serta hubungan safeguard dan sistem informasi safeguard dengan mekanisme pendanaan result-based payment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui metode kepustakaan dan wawancara dengan pihak KLHK dan ahli hukum. Kesimpulan dari penelitian ini, laporan pelaksanaan safeguard akan dinilai dengan APPS dan dilaporkan ke SIS-REDD. Laporan tersebut kemudian disampaikan ke Sekretariat UNFCCC untuk mendapatkan dana result-based payment. Perkembangan lainnya adalah adanya Permen No. 70 Tahun 2017 yang mengakibatkan mekanisme jual beli karbon tidak diperbolehkan lagi dan berfokus menjadi mekanisme RBP untuk memenuhi INDC Indonesia. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kembali safeguard nasional, menambah aturan terkait safeguard dan membantu melakukan mediasi para pihak yang telah memiliki perjanjian jual-beli karbon.

---

ABSTRACTREDD is a mechanism for reducing GHG emissions in developing countries. The Parties that implement REDD will get incentives for GHG emissions reductions. To prevent negative impacts of REDD implementation on local communities and environment, the UNFCCC encourages Parties Indonesia to address and develop safeguard information systems and to promote and support safeguard in REDD implementation. This research describes the development of REDD in Indonesia and the implementation of safeguards and safeguards information system in Indonesia, as well as the relation between safeguard and safeguards information system with result based payment mechanism. The method this research used is normative juridical using secondary data obtained through library research and interviews from MoEF and legal experts. The conclusions from this research shows that safeguards implementation reports will be self assessed by project proponent using APPS and must be reported to SIS REDD. The report then submitted to the UNFCCC Secretariat to obtain and receive the result based payment. Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 70 2017 regulate carbon market is not allowed anymore, thus only RBP mechanism is used to fulfill Indonesia INDC. This research suggests the Government of Indonesia to redevelop ldquo national rdquo safeguards, regulate safeguard related regulation and help mediate parties who already have carbon trading agreements."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan, arah hubungan, dan seberapa efektif kontribusi yang diberikan antara instrumen moneter Islam dengan cadangan likuiditas perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode VAR/VECM. Analisis deskriptif dengan VAR/VECM ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara instrumen moneter Islam yaitu SBIS, Fasbis, dan IMA terhadap cadangan likuiditas, dan juga mengetahui arah hubungan serta kontribusi yang diberikan antara instrumen moneter Islam dengan cadangan likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara variabel SBIS, Fasbis, IMA, dan likuiditas tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang melainkan hubungan jangka pendek. Antara SBIS dan Fasbis, serta antara IMA dan SBIS memiliki hubungan dua arah. Sedangkan lainnya hanya memiliki hubungan satu arah saja. Dan kontribusi yang diberikan variabel SBIS dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri sebesar 100%, Fasbis sebesar 98%, IMA sebesar 94.5% dan Cadangan Likuiditas sebesar 41%.

---

This study aim to see and analysis how correlation between Islamic monetary instrument to distribution liquidity reseve and its effectiveness contribution of Islamic banking in Indonesia. Method on this study is descriptive with quantitative approach. To get the purpose of this study, the analysis used Vector Auto Regression (VAR)/ Vector Error Correction Method (VECM). Descriptive analysis with VAR/VECM is to describe correlation between Islamic monetary instrument are SBIS, Fasbis, IMA and liquidity reserve. Furthermore, to direction of correlation and contribution between Islamic monetary instrument to liquidity reserve.

The result of this study showed that SBIS, Fasbis, IMA and liquidity reseve did not have long-term correlation but short-term correlation. Between SBIS to Fasbis, and IMA to SBIS have two-way correlation. While, another variable have one-way correlation. Contribution made by SBIS, Fasbis, IMA, and liquidity reserve to theirselves respectively 100%, 98%, 94,5%, and 41%."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat dampak dari penerapan kebijakan Tindakan Pengamanan/ Safeguard terhadap tingkat effisiensi/produktivitas perusahaan yang dilindungi. Tujuan dari instrument Tindakan Pengamanan/ Safeguard sesuai agreement di WTO adalah untuk memberikan kesempatan bagi industri yang mengalami kerugian untuk dapat mengadakan penyesuaian struktural dan perbaikan kinerja. Tingkat produktivitas perusahaan akan diukur melalui Total Faktor Produktivity TFP . Penelitian ini juga melihat dampak dari faktor heterogenitas produktivitas perusahaan yang mengakibatkan adanya dugaan bahwa kebijakan proteksi dapat direspon berbeda-beda berdasarkan initial productivity suatu perusahaan dalam satu industry. Struktur data berupa unbalanced data panel menggunakan unit analisis pada level perusahaan yang berasal dari surat pemberitahuan tahunan SPT Pajak dari DJP. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan secara empiris, ditemukan bukti yang signifikan untuk berkesimpulan bahwa kebijakan proteksi sementara safeguard memberikan pengaruh positif terhadap tingkat produktivitas perusahaan TFP . Dengan melihat pengaruh heterogenitas perusahaan, ditemukan bukti untuk mendukung argument bahwa pada titik tertentu, perusahaan frontier justru mengalami penurunan produktivitas sedangkan untuk perusahaan ldquo;laggard rdquo; memperoleh manfaat peningkatan produktivitas dari implementasi kebijakan proteksi sementara tersebut

---

ABSTRACTThis study will look at the impact of implementation of the Safeguard policy on the Efficiency productivity level of the protected industries. Purpose of safeguard policy according to WTO agreement are to give opportunity for domestic producer under such conditions as to cause or threaten serious injury shall be free to the extent a necessary structural adjustment and improvement performance. The Efficiency Productivity level of protected industries measured by Total Factor Produktivity TFP . This study also consider factor of firm rsquo s heterogenity that allegedly trade policy affects firms differently depending on their initial productivity. The Structure of the data used is unbalanced data panel with unit analysis the firm level. Data obtained from Directorate General of Taxes DGT rsquo s Database that generated from annual tax return of Taxpayer. The result of this study show that empirically, we find significant evidence to conclude that safeguard policy have positive impact on the produktivity level TFP of the protected firms. The result also considering the factor of firm rsquo s heterogenity in estimation model provide evidence to support argument that frontier firm which is the firm with the highest TFP in their industry receive aweaker the impact of protection at certain level might reduce productivity rather than ldquo laggard rdquo firm that receive positive impact in productivity from implementing temporary protection policy."

"Dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, terdapat faktor-faktor yang berperan penting dalam mendukung sistem keberlanjutan tersebut, salah satunya dengan menerbitkan produk-produk berbasis ramah lingkungan seperti green bonds yang telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mendanai proyek-proyek berkelanjutan, lebih dari itu naiknya popularitas produk ini mendorong pentingnya pemahaman mengenai peran green bonds sebagai hedging instrument untuk menghadapi risiko pasar. Risiko pasar sendiri merupakan suatu ketidakpastian yang dapat diprediksi melalui berbagai strategi seperti tren volatilitas di masa lalu maupun implied volatility. Kedua strategi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meminimalisasi risiko ketidakpastian harga di masa depan. Melalui penelitian ini, penulis menemukan evidence dari significant time-varying causality diantara green bonds dan implied volatility di berbagai negara termasuk Indonesia, dan juga negara lainnya seperti Amerika, Eropa, dan emerging markets (EM). Penelitian ini menganalisa hedging effectiveness dari green bonds terhadap implied volatilities di Indonesia dan negara lainnya serta strategi manajemen portofolio yang dibutuhkan oleh investor untuk memaksimalkan hedging effectiveness. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya significant time-varying causality, green bonds dapat menjadi hedging instrument yang efektif. Lebih lanjut, menggunakan regime-dependent trading strategies dapat meningkatkan hedging effectiveness dari green bonds dalam konteks risk-adjusted returns pada pasar modal Indonesia.

---

One of the key components in building a sustainable financial system is the issuance of green bonds, an environmentally beneficial instrument that has gained popularity recently. Sustainable initiatives receive funding, but even more importantly, the growing demand for this product highlights how crucial it is to comprehend how green bonds function as a hedging tool against market risk. The actual market risk is an unknown that can be forecast using a variety of techniques, including implied volatility and historical volatility patterns.The objective of these two approaches is the same: to reduce the chance of future price volatility. By means of this study, the author discovered evidence of a noteworthy time- varying causal relationship between implied volatility and green bonds in a number of nations, including Indonesia, America, Europe, and emerging markets (EM). The effectiveness of green bond hedging against implied volatility in Indonesia and other nations is examined in this study, along with the portfolio management techniques investors must employ to optimize hedging efficacy. The results of this study indicate that green bonds can be a useful tool for hedging, with a considerable time-varying causal relationship. Furthermore, when considering risk-adjusted returns on the Indonesian capital market, the hedging efficacy of green bonds can be enhanced by employing regime-dependent trading strategies."

"Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2020 memberlakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk produk evaporator impor tipe roll bond dan fin bond yang berlaku pada 11 Januari 2020. Tindakan ini diajukan oleh industri dalam negeri berdasarkan aturan Article XIX GATT 1994 dan Article II dan IV WTO Agreement on Safeguard  sebagai ketentuan untuk mengajukan tindakan pengamanan perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan  teknik analisis interaktif . Indikator kinerja pemohon sebagai dasar terdapat ancaman kerugian serius dan/atau kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri merupakan indikator dapat diterapkannya tindakan pengamanan perdagangan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Efek samping dari penerapan tindakan perdagangan adalah pengenaan bea tambahan terhadap produk impor evaporator dengan persentase lebih tinggi daripada sebelumnya.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Finance Regulation No.1/2020 that enforce the imposition of Duty on Safeguards for imported evaporator products of roll bond and fin bond types which took effect on January 11, 2020. This action was proposed by the domestic industry based on the rules of Article XIX GATT 1994 and Articles II and IV of the WTO Agreement on Safeguards as provisions for implement safeguard measures. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that used is secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Performance indicators as the basis for the threat of serious injury and/or serious injury experienced by the domestic industry are indicators that the Government can implement safeguards in accordance with applicable laws and regulations. A side effect of implementing safeguard measures is the additional tariff of imported evaporator products with a higher proportion than before."