Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai, dengan mempertimbangkan dukungan sosial sebagai variabel moderator. Pendekatan yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan metode pemilihan sampel nonprobabilitas-purposif dan melibatkan 132 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui survei secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari komponen konflik peran, ambiguitas peran, beban kerja, dukungan sosial, kinerja, dan informasi demografis responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan regresi bertingkat. Penelitian ini menemukan stres kerja memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja ASN, sedangkan dukungan sosial memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja ASN. Efek moderasi dukungan sosial terhadap hubungan antara stres kerja dan kinerja ASN juga ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan konsep lsquo;matching hypothesis rsquo; dimana keberadaan dukungan sosial dalam lingkungan kerja dapat memoderasi hubungan faktor-faktor penyebab stres dalam pekerjaan dengan kinerja pegawai di kantor. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran pegawai ASN terhadap stres dalam pekerjaan dan pentingnya dukungan sosial dalam lingkungan pekerjaan guna menjaga kinerja.

---

ABSTRACTThis study examined the relationship between job stress and job performance, considering social support as a moderating variable. A descriptive quantitative approach, with nonprobability purposive sampling method was used to investigate these relationships among 132 public sector employees of Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Data were collected in a direct survey using structured questionnaire, which included role conflict scale, role ambiguity scale, workload scale, social support scale, perceived job performance scale, and demographic form. Descriptive statistics, Pearson product moment correlations, and hierarchical multiple regression techniques were used to analyze the data. Results indicated a negative and significant relationship between job stress and job performance, while a positive and significant relationship found between social support and job performance. This study also found an evidence for the buffering effect of social support, which in line with the lsquo matching hypothesis rsquo as work related stressors and job performance were affected by social support in the workplace. The findings provide us an understanding of the importance of employees rsquo awareness on work related stress and social support in the workplace in order to maintain job performance."

"ABSTRAKIdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAKIdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."

"ABSTRAKMenurut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berperan penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.Mengingat pentingnya PD Dikti tersebut, tersedianya data yang berkualitas pada PD Dikti menjadi salah satu target yang ingin dicapai Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Target pengelolaan PD Dikti tahun 2016 akan fokus pada kualitas data, yaitu bagaimana dapat menyediakan data yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya strategi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas data pada PD Dikti.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas data pada PD Dikti. Untuk menyusun strategi tersebut dilakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini, yaitu melalui penilaian terhadap dimensi kualitas data dan penilaian terhadap maturitas manajemen kualitas data. Langkah- langkah penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, penilaian manajemen kualitas data, analisis kesenjangan untuk hasil penilaian maturitas manajemen kualitas data, analisis akar masalah untuk hasil penilaian dimensi kualitas data, dan menyusun strategi peningkatan kualitas data.Hasil penelitian ini adalah rekomendasi strategi peningkatan kualitas data pada PD Dikti. Strategi tersebut meliputi peningkatan proses pada 7 (tujuh) domain manajemen kualitas data, yaitu pendefinisian harapan/kebutuhan kualitas data, pengukuran dimensi kualitas data, penetapan kebijakan informasi, peningkatan tata kelola data, penetapan prosedur, perbaikan teknologi, dan pengelolaan kinerja. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan program kualitas data pada PD Dikti.

---

ABSTRACT

According to Law No. 12 of 2012 about Higher Education clause 56, Higher Education Database is a collection of higher education management data from all Indonesian universities that is integrated nationally. Higher Education Database plays an important role in the Quality Assurance System of Higher Education, which serves as a source of information for accrediting agencies to carry out accreditation of study programs; for the government to make arrangements, planning, supervision, monitoring and evaluation; and for the public to know the performance of the study program and universities. Clause 52 of the same Law also noted that the Higher Education Quality Assurance System is based on Higher Education Database.

Because of the importance of the Higher Education Database, availability of high quality data became one of the targets to be achieved by the Data and Information Center. One of the targets for the implementation of the Higher Education Database in 2016 is to focus on the quality of the data.

Therefore, it need strategies to ensure and improve the quality of data on Higher Education Database. Based on the above, this study recommends strategies for improving the quality of the data on Higher Education Database. To develop the strategy, the author assessed the current data quality management. Assessment of the current data quality management was done through an assessment of the dimensions of data quality and assessment of the maturity of data quality management. Research steps undertaken included problem identification, assessment of data quality management, gap analysis for maturity assessment of data quality management, root cause analysis for assessment of data quality dimensions, and formulation of strategy for improving data quality.

Results of this research include recommendation of data quality improvement strategy in Higher Education Database. The strategy includes improvement management in seven (7) data quality management domain, comprising of defining the expectations of dataquality, measurement of data quality dimension, establishment of information policy, improving data governance, establishment of procedures, technological improvements, and performance management. The recommendations are expected to be used as a reference in the data quality program on Higher Education Database."

"ABSTRAKDalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTCurrently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably."

"Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI adalah basis data yang menghimpun data pendidikan tinggi dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. PDDIKTI dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Layanan PDDIKTI Feeder dikembangkan untuk memfasilitasi Perguruan Tinggi mengumpulkan datanya. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PDDIKTI Feeder di Perguruan tinggi. Technology Acceptance Model TAM dan variable-variabel eksternalnya digunakan untuk melakukan penelitian ini. Variabel-variabel eksternal yang dikembangkan antara lain: Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, dan Compatibility. Structural Equation Modeling SEM digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 248 responden. Hasil menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel lain. Diantaranya adalah Social Influence terhadap Intention to Use dan Perceived Usefulness, Information Quality terhadap Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness, User Training terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Ease of Use, Facilitating Condition terhadap Intention to Use, Self Efficacy terhadap Perceived Ease of Use dan Service Quality terhadap Perceived Usefulness. Di sisi lain, beberapa variabel tidak memiliki pengaruh signifikan. Diantaranya adalah Service Quality terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Usefulness, Facilitating Condition terhadap Perceived Ease of Use, dan Self Efficacy terhadap Perceived Usefulness.

---

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI is a centralized database that collects data from all higher education institutions in Indonesia. PDDIKTI is managed by Data and Information Center at theMinistry of Research, Technology and Higher Education. PDDIKTI Feeder Services aredeveloped to facilitate universities collecting their data. This study analyzes factors affecting the acceptance of PDDIKTI Feeder Services athigher education institutions. The Technology Acceptance Model TAM and its external variables are used to conduct this research. The external variables are Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, and Compatibility. Structural Equestion Modeling SEM is used to analyze data collected from 248 respondents. The results show some variables that have significant influence on other variables. These are Social Influence to the Intention to Use and Perceived Usefulness, Information Quality to the Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness, User Training to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Ease of Use, Facilitating Condition to the Intention of Use,Service Qualityto the Perceived Usefulness, and finally Self Efficacy to the Perceived Ease of Use. On the other hand, some variables have no significant influence. These are Service Quality to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Usefulness, Facilitating Condition to the Perceived Ease of Use, and Self Efficacy to the Perceived Usefulness."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengaruh Person-Job Fit terhadap Kepuasan Kerjamediasi dari Public Service Motivation dan Pengaruh Kepuasan Kerja terhadapOrganizational Citizenship Behavior pada Aparatur Sipil Negara SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam melakukanpenelitian ini untuk mencari dan memperoleh data peneliti dibantu oleh aparatursipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana menggunakan tekniknon-probability sampling; convenience technique sampling. Temuan daripenelitian ini adalah adanya pengaruh positif person-job fit terhadap kepuasankerja, adanya pengaruh positif person-job fit terhadap public service motivation,adanya pengaruh tidak langsung person-job fit terhadap kepuasan kerja melaluipublic service motivation, adanya pengaruh positif kepuasan kerja terhadapOrganizational Citizenship Behavior, dan adanya tekanan pekerjaan akanmemoderasi pengaruh person-job fit terhadap kepuasan kerja serta adanya tekananpekerjaan akan memoderasi pengaruh tidak langsung person-job fit terhadapkepuasan kerja melalui public service motivation, efeknya akan lebih kuat padaASN yang menghadapi tekanan pekerjaan yang rendah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the influence of Person-Job Fit on Job Satisfaction mediatiedby Public Service Motivation and the influence of Job Satisfaction onOrganizational Citizenship Behavior a case study of civil servants on SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Daerah Republic of Indonesia, in conducting thisresearch to locate and obtain data researchers assisted by officials civil statewithin the Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republic of Indonesia.This research is a quantitative research which using the non-probability;convenience sampling technique. The findings of this research is the positiveinfluence person-job fit to job satisfaction, the positive influence person-job fit inthe public service motivation, the indirect effect person-job fit to job satisfactionthrough public service motivation, the positive influence of job satisfaction onOrganizational Citizenship Behavior, and work pressures will moderate theinfluence of person-job fit on job satisfaction and the work pressures willmoderate the influence of indirect effect person-job fit to job satisfaction throughpublic service motivation, the effect will be even stronger in ASN facing low workpressure."

"ABSTRAKSalah satu perubahan yang akan dilakukan Kementerian Sosial pada tahun2014 yaitu penerapan sistem penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Sistempenilaian yang baru tersebut menggunakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai.Kegagalan untuk menilai kesiapan organisasi dan individu dapat mengakibatkanmanajer menghabiskan waktu dan energi untuk menghadapi resistensi. Olehkarena itu diperlukan adanya kesiapan dari para pegawai sendiri. Kesiapanindividu untuk berubah menurut beberapa penelitian dipengaruhi oleh komitmenorganisasi para pegawainya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruhkomitmen organisasi terhadap kesiapan individu untuk berubah pada pegawai dikantor pusat Kementerian Sosial. Responden dalam penelitian ini berjumlah 257orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di kantor pusat Kementerian Sosial.Instrumen pengukuran komitmen organisasi yang digunakan merupakan adaptasidari Meyer & Allen (1991), sedangkan untuk instrumen kesiapan individu untukberubah menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Hanpachern (1997).Hasil penelitian membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruhterhadap kesiapan individu untuk berubah pada pegawai di kantor pusatKementerian Sosial. Namun bila dilihat berdasarkan dimensi komitmen organisasimenunjukkan bahwa dimensi komitmen afektif dan komitmen berkelanjutanmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan individu untuk berubah.

---

ABSTRACTOne of the changes that will be made by the Ministry of Social Affairs in 2014 isthe implementation of performance appraisal system of civil servants. The newscoring system using Employee Job Objective assessment. Failure to assess thereadiness of organizations and individuals can lead managers to spend time andenergy to deal with resistance. Therefore we need the readiness of the employeesthemselves. Individual readiness to change, according to some studies influencedby employees' organizational commitment. This study was conducted to determinethe effect of organizational commitment on the readiness of individuals to changethe employee at the Ministry of Social Affairs headquarters. Respondents in thisstudy amounted to 257 people who are civil servants in the Ministry of SocialAffairs headquarters. Organizational commitment measurement instrument usedin this study is an adaptation of Meyer & Allen (1991). While individual readinessto change instrument used is an adaptation of Readiness for Change (RFC) whichis developed by Hanpachern (1997). This research proves that organizationalcommitment does not affect the individual's readiness for change in personnel atthe headquarters of the Ministry of Social. However, when viewed by thedimensions of organizational commitment suggests that the affective commitmentand continuance commitment have a significant effect on an individual's readinessto change."

"Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI antara lain United Nations E-government Survey dan Waseda University. Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu, Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik.Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian Keuangan, kompetensi pimpinan merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

---

E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI ?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data.

The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated those three ministries on e-government. The differences were found based on the differences in characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation. In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education, leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of public services process and in line with e-government objectives. "

"ABSTRAKKapital sosial yang terbentuk sejalan dengan intensitas interaksi antar pegawaidiyakini dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai serta pada akhirnyamemperteguh komitmen pegawai secara individu terhadap organisasi. Penelitianini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan pertalian hubungan antara kapitalsosial, kepuasan organisasi, dan komitmen pegawai di lingkungan organisasi,terutama pada organisasi birokrasi. Hasil analisis data menemukan bahwa kapitalsosial memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja. Kapital sosialjuga memiliki pengaruh terhadap pembentukan komitmen organisasi pegawai,akan tetapi pengaruh yang ditimbulkan cukup lemah. Kapital sosial dapatmemberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan komitmen organisasiapabila dijembatani oleh peningkatan kepuasan kerja sebagai variabel intervening.

---

ABSTRACTSocial capital that is formed in line with the intensity of interaction amongemployees is believed to increase employee job satisfaction and ultimatelyreinforce the commitment of individual employees to the organization. Thisresearch aims to examine and find relationships between social capital,organizational satisfaction, and employee commitment within the organization,moreover in bureaucratic organizations. The results of data analysis found thatsocial capital has an influence on increasing job satisfaction. Social capital alsohas an effect on the formation of organizational commitment of employees, butthe impact is quite weak. Social capital can provide a strong influence on theimprovement of organizational commitment when bridged by increased jobsatisfaction as an intervening variables."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh budaya komunikasi terhadap motivasi kerja dan produktivitas kerja pegawai dalam sebuah instansi pemerintah. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh secara tidak langsung budaya komunikasi terhadap motivasi kerja dan produktivitas kerja jika dikaitkan dengan faktor usia.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menujukkan bahwa secara langsung budaya komunikasi dalam sebuah instansi pemerintah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja dan produktivitas kerja pegawai. Sementara itu, secara tidak langsung, budaya komunikasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dengan usia sebagai variabel interverning. Sama halnya dengan pengaruh budaya komunikasi terhadap produktivitas kerja pegawai dengan usia sebagai variabel interverning.

---

This study aims to examine how much influence the communication culture on work motivation and productivity of employees working in a government agency. In addition, this study also aims to examine the effect of indirect culture communication on work motivation and productivity in relation to the age factor.The results obtained from this study showed that direct communication culture within a government agency have a significant influence on work motivation and employee productivity. Meanwhile, indirectly, the communication culture significantly influence employee motivation with age as a variable interverning. Similarly, the influence of communication culture on employee productivity with age as a variable interverning."